Connect with us

Perbankan

Melihat Masa Depan Uang Kripto di Dunia

Published

on

JAKARTA, bursabisnis.id – Investasi cryptocurrency atau uang kripto kini semakin digemari banyak kalangan di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Meski pengembangan teknologi yang mewadahi aset kripto atau blockchain telah berjalan selama puluhan tahun, namun koin kripto pertama dunia baru diperkenalkan pada 2009 yakni bitcoin.

Setelah lebih dari satu dekade, kini ada ratusan bahkan ribuan jenis uang kripto. Walaupun tak bisa dipungkiri pesona bitcoin tetap nomor satu. Hal ini terlihat dari kapitalisasi pasar bitcoin sebesar US$591 miliar per 26 Juni 2021.

Sebagaimana dilansir dari laman CNNIndonesia.com, jumlah ini bahkan jauh di atas ethereum, uang kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua yakni sebesar US$208 miliar. Walau berbagai negara masih ‘belum yakin’ dengan kehadiran uang kripto, nampaknya pesona investasi uang tak berwujud fisik ini tak terbantahkan.

Di Indonesia sendiri, Bank Indonesia sudah memproyeksikan uang kripto tidak akan bisa menjadi mata uang sah (legal tender) di Indonesia setidaknya hingga puluhan tahun ke depan.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Hukum BI Rosalia Suci Handayani tidak menampik minat masyarakat di aset kripto. Namun, ia menyebut ada beberapa kriteria legal tender yang sulit dipenuhi oleh aset kripto.

“Apakah kripto atau virtual currency suatu ketika akan bisa menjadi mata uang sah atau legal tender? Saya melihat kalau di Indonesia masih jauh sekali, boleh dikatakan berapa puluh tahun ke depan kemungkinan masih sangat kecil,” jelasnya.

Namun, investasi uang kripto tidak dilarang di Indonesia dan masih menarik banyak minat investor. Terbukti, jumlah investor aset kripto di Indonesia sudah menembus 6,5 juta orang. Angka itu naik pesat dari catatan Kementerian Perdagangan pada akhir 2020 yang menyentuh 4 juta orang.

Jumlah investor aset kripto mengalahkan jumlah investor di pasar modal. Data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah single investor identification (SID) pasar modal mencapai 5.088.093 investor pada April 2021.

“Kami melihat pertumbuhan kripto sangat tinggi, jumlah pemain pada 2020 itu 4 juta orang dan dalam bilangan bulan sampai Mei 2021 pemain di aset kripto sudah tumbuh lebih dari 50 persen menjadi 6,5 juta,” jelas Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Lutfi memproyeksikan ‘demam’ aset kripto tidak akan berhenti di sini saja. Ia menyebut aset kripto bakal menjadi salah satu bagian penting dari hilirisasi perkembangan ekonomi digital yang tidak terhindarkan. Terutama, saat teknologi penopang seperti jaringan 5G, internet of things (IOT), cloud computing, dan Artificial Intelligent (AI) sudah berfungsi maksimal.

Dia memproyeksikan pada 2030 mendatang perdagangan ekonomi digital akan tumbuh pesat 8 kali lipat dari sekarang atau dari Rp632 triliun saat ini menjadi Rp4.531 triliun pada 2030. Angka itu sebesar 18 persen dari total PDB Nasional.

“Oleh sebab itu peran perdagangan di hilirisasi ekonomi digital menjadi sangat penting dan mesti diatur karena kalau tidak kita akan diuber-uber oleh sesuatu yang sudah menjadi kenyataan dunia, terutama dunia digital ekonomi,” imbuhnya.

Melihat masa depan aset kripto yang berpotensi tumbuh pesat, Lutfi menilai perlu bagi badan pemerintah untuk meregulasi transaksi aset kripto, dalam hal ini kewenangan ada pada Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana menyebut sejak 2018 silam aset kripto sudah diakui sebagai komoditas berjangka yang memiliki potensi besar menumbuhkan start up berbasis kripto seperti platform jual beli aset kripto dalam negeri.
Baca juga: China Larang Uang Kripto, Bitcoin Anjlok ke Bawah US$30 Ribu

Pasalnya, bila potensi tak mampu dibendung pemerintah, investor dalam negeri terancam mencari platform di luar dan memicu arus modal keluar (outflow).

Indra menambahkan alasan lainnya Bappebti meregulasi aset kripto ialah untuk memberikan kepastian usaha, melindungi masyarakat, dan mencegah penyalahgunaan perdagangan aset kripto sebagai sarana tindak pidana pencucian uang.

Salah satu langkah serius yang dilakukan Bappebti dalam meregulasi transaksi aset kripto di Indonesia ialah dengan segera meluncurkan bursa kripto. Bursa kripto RI bakal berjalan pada akhir 2021 ini.

Selain itu, dia juga mengusulkan nantinya pajak yang dikenakan sama dengan investasi di bursa saham alias dikenakan PPh final. Terkait nominal, Indra mengaku belum bisa menyebutkan karena belum disepakati.

Laporan : Leesya

Continue Reading
Advertisement

Perbankan

Bank Indonesia Gelar Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia

Published

on

By

Pembukaan FESyar KTI di The Park Kendari. -foto:bi.go.id-

KENDARI, Bursabisnis.id – Bank Indonesia (BI) melalui 19 Kantor Perwakilan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) bersama mitra strategis, menggelar Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia (FESyar KTI) 2024.

Event ini digelar untuk memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi syariah melalui sejumlah program ekonomi syariah di KTI. Program ini fokus menyasar pada peningkatan pembiayaan syariah dan pembentukan ekosistem halal.

Program ini terwujud melalui penyaluran pembiayaan syariah sebesar Rp171 miliar bagi UMKM Halal di KTI dan upaya mendorong pertumbuhan industri halal, di antaranya Gerakan UMKM Halal dengan 1375 UMKM telah disertifikasi halal dan 28 kali pelaksanaan Gerakan Sadar Wakaf termasuk sertifikasi 40 nazhir.

Puncak FESyar KTI berlangsung 7-10 Juli 2024 di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). FESyar ini merupakan kegiatan pendahulu menuju Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024.

Pada pembukaan FESyar KTI, Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung menyampaikan empat tantangan pengembangan eksyar.

Pertama, masih tingginya ketergantungan bahan baku halal dari luar negeri seperti bahan pangan yang belum bersertifikasi halal.

Kedua, inovasi keuangan syariah masih terbatas pada basis investor yang belum kuat.

Ketiga, potensi pasar yang besar dari dalam negeri belum tergarap dengan baik di tengah potensi Indonesia sebagai pusat modest fashion dunia.

Kempat, masih rendahnya tingkat literasi produk dan ekonomi syariah yang baru mencapai 28%. Ke depan di tahun 2025, BI berupaya untuk meningkatkan literasi hingga 50%.

Guna menjawab tantangan pengembangan eksyar, Bank Indonesia memiliki enam fokus, yaitu pengembangan ekosistem makanan halal melalui akselerasi sertifikasi halal, pengembangan modest fashion dengan mendorong desainer dan pengusaha, pengembangan ekonomi pesantren, pengembangan keuangan syariah melalui kebijakan dan instrumen pasar keuangan, pengembangan digitalisasi eksyar salah satunya melalui aplikasi Satu Wakaf Indonesia, dan penguatan literasi dan edukasi eksyar.

“Kehadiran FESyar ini bukan hanya sebagai ajang refleksi dan diskusi, tetapi juga sebagai platform sinergi, kolaborasi, aksi konkrit pengembangan eksyar di KTI,” pungkas Deputi Gubernur Juda.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Sultra diwakili oleh Sekretaris Daerah, Asrun Lio, memandang perlunya memberdayakan potensi ekonomi syariah untuk peluang baru meningkatkan kesejahteraan.

Prinsip berkeadilan dan berkelanjutan menjadi solusi efektif bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Hal ini perlu sejalan dengan prinsip bagi hasil, tolong menolong, dan keadilan sosial. Keberadaan sebanyak 124 pesantren di Sultra menjadi salah satu modal yang berharga untuk eksyar.

Penerapan eksyar di Sultra haruslah mencerminkan nilai keadilan, inklusivitas, universalitas, kesejahteraan, pemerataan dan keberlangsungan lingkungan. Pemerintah berharap FESyar menjadi momentum untuk kebangkitan ekonomi syariah di KTI, untuk masyakat yang adil, makmur dan berkelanjutan.

Bank Indonesia memiliki empat program unggulan yang dikhususkan bagi pengembangan Eksyar KTI, yaitu Gerakan Sadar Wakaf KTI, Gerakan Halal UMKM KTI, Inisiasi Ekosistem Halal dan akselerasi literasi eksyar se-KTI.

Program tersebut berpusat pada gelaran Sharia Fair (8 – 10 Juli) di Kendari. Kegiatan menghadirkan sejumlah UMKM dan modest fashion karya desainer lokal KTI, lengkap dengan berbagai forum ekonomi syariah untuk mendorong peran produktif ZISWAF, serta peresmian Zona Kuliner Aman Halal dan Sehat (Zona KHAS) di Masjid Al-Alam Sulawesi Tenggara sebagai wilayah percontohan penerapan standar halal dan higienis di Sulawesi Tenggara.

Hingga akhir tahun 2024, untuk KTI Bank Indonesia menargetkan tercapainya business matching senilai Rp176 miliar, Gerakan Halal untuk 1000 UMKM dan 28 Gerakan Sadar Wakaf di Kawasan Timur Indonesia.

Hingga saat ini yang telah melebihi target adalah Gerakan Halal UMKM dan Sadar Wakaf. Program tersebut bermanfaat bagi peran keuangan sosial syariah pada pembangunan ekonomi yang inklusif.

Capaian FESyar KTI 2024 ini menjadi wujud nyata Bank Indonesia untuk terus bersinergi dengan mitra strategis termasuk Perbankan, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) serta pihak lainnya dalam upaya akselerasi pengembangan Ekosistem Halal, Pembiayaan Syariah serta Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah di Kawasan Timur Indonesia.

Sumber : bi.go.id
Penulis : Tam

Continue Reading

Perbankan

Sembilan perusahaan BUMN Indonesia Tembus Forbes Global 2000 tahun 2024

Published

on

By

Kantor BRI.-foto:dok.bri-

JAKARTA, Bursabisnis.id – Forbes Internasional baru saja merilis daftar perusahaan terbesar di dunia, dan kabar baik datang dari Indonesia.

Dari total 2000 perusahaan yang masuk dalam daftar Forbes Global 2000, sembilan di antaranya adalah perusahaan asal Indonesia.

Adapun empat di antara sembilan perusahaan tersebut merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni BRI, Bank Mandiri, Telkom Indonesia, dan BNI.

BRI bahkan sukses mengalahkan sejumlah nama-nama besar di dunia.

Sebagai informasi, The Global 2000 dipilih berdasarkan empat kriteria utama: penjualan (sales), keuntungan (profit), aset, dan nilai pasar.

BRI yang menempati peringkat ke-308 berhasil unggul atas beberapa perusahaan global seperti Starbucks yang berada di peringkat 319.

Kemudian Repsol di peringkat 332, Renault di peringkat 340, Uber di peringkat 346, Vodafone di peringkat 349, dan HP di peringkat 362.

Pencapaian ini menandakan kemampuan perusahaan-perusahaan BUMN Indonesia untuk bersaing di kancah internasional.

Secara lebih lengkap, berikut adalah daftar perusahaan Indonesia yang masuk dalam Forbes Global 2000 tahun 2024 beserta peringkatnya:

BRI – Peringkat 308
Bank Mandiri – Peringkat 373
BCA – Peringkat 457
Telkom Indonesia – Peringkat 912
BNI – Peringkat 944
Bayan Resources – Peringkat 1.194
Chandra Asri Petrochemical – Peringkat 1.591
Amman Mineral – Peringkat 1.605
Adaro Energy – Peringkat 1.738

Masuknya perusahaan-perusahaan BUMN dalam daftar Forbes Global 2000 menunjukkan bahwa BUMN tidak hanya mampu memberikan dampak positif di tingkat nasional, tetapi juga di level global.

Pencapaian ini juga menegaskan bahwa BUMN terus memberikan manfaat signifikan bagi negara dan masyarakat.

Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia, terutama BUMN, memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar internasional dan terus berkembang menjadi pemain utama di berbagai sektor.

Dengan kinerja yang kuat dan komitmen untuk terus berinovasi, perusahaan-perusahaan ini diharapkan dapat terus memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia dan masyarakat luas.

Atas pencapaian ini, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan apresiasinya.

“Alhamdulillah empat perusahaan BUMN yaitu BRI, Bank Mandiri, Telkom Indonesia dan BNI berhasil masuk dalam Forbes Global 2000 tahun 2024. Forbes Global 2000 adalah daftar 2.000 perusahaan publik dengan penjualan, laba, aset dan nilai pasar terbesar dari seluruh dunia yang dikeluarkan oleh majalah Forbes,” ujar Erick Thohir, dikutip Kabar BUMN dari Instagram resminya pada Rabu, 19 Juni 2024.

“Ini adalah pengakuan dunia internasional yang membuktikan BUMN bisa menjadi perusahaan yang mendunia,” imbuhnya.

“Semangat terus membangun Indonesia,” tandas Erick Thohir.

Sumber : kabarbumn.go.id
Penulis : Icha
Editor : Tam

 

Continue Reading

Perbankan

Dalam Pertemuan IsDB, Sri Mulyani Paparkan Saat Ini Dibutuhkan Reformasi MDBs

Published

on

By

JAKARTA, Bursabisnis.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, sebagai Gubernur IsDB untuk Indonesia, memimpin delegasi dan berperan aktif dalam rangkaian kegiatan Pertemuan Tahunan Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank-IsDB) di Riyadh, Arab Saudi pada 27-30 April 2024 lalu.

Tahun ini, agenda Pertemuan Tahunan IsDB mengambil tema Cherishing our Past Charting our Future: Originality, Solidarity and Prosperity.

Pertemuan tersebut mengakomodasi diskusi antar negara-negara anggota dan pengamat dari organisasi internasional dan regional akan isu-isu pembangunan dan institusi.

Pertemuan tahunan kali ini juga merupakan pertemuan spesial untuk memperingati 50 tahun berdirinya IsDB. Pertemuan ini juga istimewa bagi Indonesia, karena merupakan pertama kalinya bagi Indonesia untuk hadir dan duduk sebagai pemegang saham terbesar ketiga pada IsDB, setelah Indonesia berhasil melakukan peningkatan modal pada tahun 2023 lalu.

Mengawali rangkaian kegiatan, Menkeu menjadi salah satu narasumber dalam agenda seminar Midway Momentum: Cherishing IsDB at 50: Charting A Course for Augmenting SDGs Financing.

Dalam seminar tersebut, Menkeu menyampaikan bahwa reformasi Multilateral Development Banks (MDBs) sangat dibutuhkan saat ini, untuk mengatasi tantangan-tantangan global.

Reformasi tersebut dapat dilakukan melalui prinsip bigger, better, and bolder MDBs. Bigger berarti MDBs harus memperbesar kapasitas pembiayaannya antara lain melalui optimalisasi balance sheet dan melalui pembiayaan inovatif lainnya, sehingga dapat lebih banyak menyalurkan pembiayaan kepada negara-negara anggota.

Better terkait dengan perbaikan proses bisnis MDBs dalam mempersingkat waktu dan simplifikasi proses bisnis.

Bolder berarti MDBs harus lebih efektif dan program atau pembiayaan yang ditawarkan mempunyai manfaat yang besar (impactful) bagi negara anggota atau publik.

Selanjutnya, pada agenda utama Sidang Tahunan yaitu Plenary Session, para Gubernur IsDB menyetujui In Riyadh Declaration. In Riyadh Declaration merupakan acuan bagi IsDB dalam memperkuat prioritas dasar IsDB dan menyusun perencanaan strategis jangka panjang dalam lanskap global yang berubah dengan cepat.

Deklarasi tersebut menekankan kembali prinsip – prinsip IsDB, komitmen para Gubernur terhadap tujuan IsDB, dan acuan dalam perencanaan strategi masa depan IsDB. Deklarasi tersebut juga mencakup faktor-faktor pendukung utama yang terkait dengan Grup IsDB, kesiapan kelembagaan, sumber daya, dan posisi strategis IsDB.

Dalam agenda utama lainnya, Pertemuan Meja Bundar (round table meeting) Gubernur IsDB, Menkeu bersama para Gubernur lainnya berdiskusi mengenai potensi pembentukan lembaga baru di bawah IsDB yang khusus bertujuan memberikan pembiayaan murah (konsesional) melalui new concessional window.

Pada pertemuan tersebut, Menkeu mengapresiasi dan mendorong pembiayaan konsesional baru sebagai upaya untuk membantu negara miskin untuk keluar dari kemiskinan.

Menkeu menyarankan agar IsDB dapat belajar dari skema pembiayaan konsesional MDB lainnya seperti International Development Association (IDA) World Bank dan Asian Development Fund (ADF) Asian Development Bank.

Menkeu juga menyoroti bahwa dalam jangka panjang harus sangat berhati-hati atas pengelolaan dan kelanjutan pembiayaan program ini, mengingat mayoritas negara anggota IsDB adalah negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Menkeu juga menjadi panelis dalam agenda simposium “Future Vision Symposium”. Dalam salah satu sesi pada seminar tersebut yaitu “Energy Security: The Future of Energy and Sustainable Development”, Menkeu menjadi pembicara bersama dengan Putra Raja Salman yang juga Menteri Energi Kerajaan Saudi Arabia, His Royal Highness (HRH) Prince Abdulaziz Al Saud.

Menkeu menyampaikan upaya Indonesia dalam melakukan transisi energi serta menghadapi trilema energi, yaitu energy security, energy affordability, dan sustainability.

Indonesia berusaha menyeimbangkan kebutuhan untuk memenuhi keamanan energi secara adil dan terjangkau sesuai dengan prioritas pembangunan ekonomi, namun juga ikut berkontribusi besar dalam pengurangan emisi global.

Menkeu menambahkan bahwa transisi energi just and affordable dapat dilakukan apabila komitmen stakeholders termasuk lembaga internasional seperti MDBs, filantropi, dan private sector dapat direalisasikan secara nyata dalam bentuk penyaluran pembiayaan murah dalam kegiatan transisi energi.

Di sela–sela pertemuan utama, Menkeu juga berkesempatan mengadakan beberapa pertemuan bilateral. Pertemuan bilateral Menkeu RI dengan Menkeu Kingdom of Saudi Arabia (KSA), Mohammed Abdullah Al-Jadaan, membahas beberapa isu strategis seperti meminta dukungan Saudi Arabia untuk mengkapitalisasi potensi dari jamaah haji dan umroh dari Indonesia dalam bentuk kerja sama perdagangan dan investasi antar kedua negara, serta perkembangan geopolitik terakhir di Timur Tengah.

Melanjutkan pertemuan bilateral lainnya, Menkeu RI juga melakukan diskusi dengan Presiden IsDB, Muhammad Sulaiman Al Jasser. Dalam diskusi tersebut, Menkeu menyampaikan Indonesia siap mendukung IsDB dalam inisiatif pembiayaan konsesional baru, keinginan peningkatan kerja sama dan mendorong reformasi agar IsDB dapat beroperasi lebih efektif dan efisien dengan peningkatan dukungan pembiayaan yang lebih terjangkau untuk membantu negara anggota untuk mencapai kesejahteraan.

Selain itu, Menkeu juga bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, untuk bertukar kabar dan informasi mengenai perkembangan ekonomi global saat ini dan kerja sama kedua negara di bidang ekonomi Islam.

Selanjutnya, Menkeu bertemu dengan Menkeu Qatar, Ali Ahmed Al-Kuwari. Dalam diskusinya, kedua Menkeu berbagi perkembangan ekonomi kedua negara, kondisi geopolitik yang memengaruhi kedua negara, serta mengundang Menkeu untuk hadir dalam acara Qatar Economic Forum pada pertengahan Mei 2024.

Pertemuan Tahunan IsDB telah menunjukkan bagaimana peran MDBs khususnya IsDB dalam mendukung upaya kolaboratif untuk mengatasi tantangan-tantangan global dan juga untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan saat ini hingga masa mendatang, khususnya kepada negara anggota yang berasal dari Kawasan Selatan Selatan.

Indonesia telah memanfaatkan pertemuan tersebut dengan baik dalam rangka penguatan kerja sama dengan IsDB dan sejalan dalam mendukung agenda prioritas Indonesia.

Indonesia sebagai negara pemegang saham terbesar ketiga pada IsDB akan siap bekerja sama dengan IsDB sebagai mitra strategis untuk mewujudkan mandat dan tujuan bagi kesejahteraan umat.

Pertemuan ditutup dengan harapan bahwa visi bersama negara-negara anggota IsDB tersebut dapat terwujud secara nyata.

Sumber : kemenkeu.go.id

Penulis : Mery
Editor : Rustam

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.