Connect with us

Ekonomi Makro

Menteri Perindustrian Perkuat Industri Minyak Atsiri Agar Bisa Berdaya Saing Global

Published

on

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat lawatan ke Negara Jepang

JEPANG, bursabisnis.id – Dalam rangkaian lawatan ke Jepang, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melakukan pertemuan dengan perusahaan industri yang bergerak di bidang flavors and fragrances. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020 – 2024, Industri atsiri merupakan salah satu prioritas nasional dalam pengembangan di sektor industri hulu agro.

Penguatan sektor industri atsiri perlu dilakukan di sektor hilir untuk produksi bahan baku atau bahan penolong bagi industri terkait, serta penguatan di sektor antara (intermediate) untuk mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku industri pengolahan atsiri.

“Terdapat empat komoditas utama minyak atsiri yang menjadi prioritas pengembangan sektor atsiri nasional, yaitu minyak

Nilam, minyak Serai Wangi, minyak Cengkih, dan minyak Pala,” kata Menperin saat bertemu dengan jajaran direksi Ogawa  dan Co., Ltd. di Tokyo, Jepang sebagaimana dilansir dari laman kemenperin.go.id.

Menperin mengemukakan, pihaknya terus memacu industri hilir atsiri untuk menguasai riset inovasi teknologi produk dan proses produksi agar mampu mengikuti laju daur hidup produk atsiri yang sangat cepat. Selain itu, industri atsiri didorong untuk memperkuat aspek keberlanjutan (sustainability) dan ramah lingkungan, sehingga bisa berdaya saing global dan memenuhi kebutuhan konsumen saat ini.

“Kami meminta Ogawa International dapat membuat semacam pusat riset atsiri hulu-hilir di indonesia. Hal ini agar Ogawa dapat memperluas atau menghilirkan minyak atsiri di pabrik Karawang,” ungkapnya. Di Karawang, pabrik PT. Ogawa Indonesia memiliki total kapasitas produksi sebesar 3.440 ton per tahun.

Menperin menambahkan, Ogawa akan bekerja sama dengan perguruan tinggi seperti IPB University dalam rangka kegiatan penelitian dan pengembangan bahan baku flavors and fragrances.

“Pada tahun 2022-2027, secara bertahap mereka akan melakukan investasi sebesar USD7 juta guna peningkatan kapasitas, optimasi teknologi dan penerapan industri 4.0. Investasi ini akan menjadikan PT Ogawa Indonesia sebagai hub di Asia untuk produksi flavor dan fragrance,” paparnya.

President & CEO Ogawa & Co., Ltd., Yutaka Ogawa menyampaikan, PT. Ogawa Indonesia telah menerima manfaat dari teknologi R&D dan pengetahuan bidang manufaktur dari Ogawa Jepang, yang memiliki pengalaman lebih dari 110 tahun di industri rasa (flavors) dan wewangian (fragrances).

“Ogawa berusaha untuk menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Ogawa sangat menghargai dan selalu menyambut bergabung dengan penelitian dan pengembangan kerja dengan pelanggan,” paparnya.

Sementara itu, Representative President Director PT. Ogawa Indonesia, Takashi Hamaguchi mengatakan, pihaknya berperan sebagai lokasi manufaktur utama untuk rasa dan wewangian ke pasar Asia dan memasok bahan-bahan yang berasal dari Asia Tenggara. “PT. Ogawa Indonesia menyediakan sejumlah besar bahan alami yang tumbuh di Asia Tenggara untuk grup Ogawa,” tuturnya.

Bahkan, banyak produk dari PT. Produk Ogawa Indonesia telah mendapatkan sertifikasi Halal. Pada tahun 2010, PT. Ogawa Indonesia memperoleh sertifikat Halal Assurance System (HAS). Selain itu, telah memiliki sertifikasi Sistem Jaminan Halal (SJH).

Dapat insentif fiskal

Di Tokyo, Menperin Agus juga melakukan pertemuan dengan jajaran direksi Takasago International Corporation. “Kami mendorong investasi baru dan perluasan industri hilir atsiri, termasuk untuk Takasago Indonesia dan Takasago International,” ujarnya.

Guna menarik investasi tersebut, Pemerintah Indonesia menawarkan fasilitas insentif fiskal berupa tax allowance yang diatur melalui Peraruran Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019. Sementara itu, Kemenperin telah memasukkan industri hilir minyak atsiri (IHMA) sebagai sektor pionir yang bisa mendapatkan fasilitas perpajakan berupa super tax deduction.

Pemerintah Indonesia juga memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk atsiri serta Standar Kompetensi Kerja Industri Atsiri Nasional. “Kami pun aktif berpartisipasi dalam pameran sektor industri atsiri baik berskala dalam dan luar negeri untuk promosi investasi dan pembangunan citra industri,” ungkap Agus.

President & CEO Takasago International Corporation Satoshi Masumura menyampaikan, Takasago merupakan grup perusahaan flavors and fragrances terbesar di Jepang yang berdiri sejak tahun 1920. Perusahaan telah beroperasi di 28 negara dengan 25 pabrik dan 13 pusat riset.

Pabrik Takasago di Indonesia yang berlokasi di Cikarang memproduksi flavors and fragrances. Selain itu, di Purwokerto, Takasago memiliki fasilitas kebun dan pengolahan awal minyak atsiri. Lini bisnis Takasago adalah pembuatan dan penjualan flavors and fragrances, bahan aroma, dan fine chemical.

“Kekuatan Takasago adalah kemampuan riset dan pengembangan inovasi produk baru,” ujarnya. Takasago Indonesia juga berkomitmen untuk mengalokasikan 10% nilai investasi untuk pengembangan metode produksi dan rekayasa produk yang ramah lingkungan untuk mengurangi konsumsi sumber daya energi.

Laporan : Leesya

Continue Reading

PERPAJAKAN

DPR Minta Pemerintah, Pengusaha Kecil Jangan Dibebankan Pajak UMKM

Published

on

By

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim.-foto:ist-

JAKARTA, Bursabisnis. id – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta Pemerintah mengkaji ulang penerapan menerapkan pajak bagi pelaku usaha mikro kecil menengah.

Hal itu mengingat pasca pandemi covid, menurutnya, UMKM dapat bertahan adalah hal yang patut disyukuri. Sehingga, tegasnya, jangan menambah beban masyarakat dengan pemberlakuan pajak lagi.

“Kita masih perlu kaji ulang ya apalagi di situasi ekonomi yang masih berat. Jadi saya kira semua pihak mesti tahan-tahan diri untuk jangan langsung tambah-tambah (pajak) itu kan,” ungkapnya sebagaimana dilansir di laman dpr. go. id.

Senada, Anggota Komisi VII DPR RI Eva Monalisa menilai, pemberlakuan pajak UMKM ini, sama saja dengan pemberlakukan pajak bagi pelaku usaha Warung Tegal (Warteg).

Hal itu mengingat pelaku UMKM ini rata-rata penjual yang menjual makanan matang siap saji, atau makanan basah, sehingga hal ini perlu dikaji lebih dalam lagi.

“Jadi untuk pajak UMKM kalau kita melihat dari penjual-penjual yang ada di masyarakat menengah ke bawah penjualan yang dijualnya juga kan masih terkait dengan boleh dibilang makanan basah yang tidak memerlukan adanya unsur SNI atau BPOM,” tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyatakan ketidaksetujuannya terhadap wacana pemberlakuan pajak UMKM.

Menurutnya, Usaha Mikro itu penghasilannya belum tentu memiliki profit. Sebab, para pelaku UMKM ini sebagian besar dari berjualan hanya untuk makan sehari-hari yang atau mungkin saja minus profit. Sehingga, dirinya meminta Pemerintah jangan tambah beban pelaku UMKM lagi.

“Jadi tolong pemerintah mengkaji ulang pajak yang dibebankan kepada UMKM, kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi kita itu melesat di tahun 2026,” tandasnya.

Karena bagi Novita, UMKM adalah tulang punggung ekonomi bangsa. Sehingga, tegasnya, kalau tulang punggung ekonomi bangsa ditekankan dengan pemberlakuan pajak bagaimana mereka bisa bertumbuh dan memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi makro bangsa.

“Jangan-jangan nanti semakin banyak kemiskinan kita, pengangguran, semakin banyak lagi masalah-masalah sosial yang dihasilkan dari ketimpangan ekonomi sosial yang ada di masyarakat bawah. Jadi saya minta tolong khususnya Menteri Keuangan untuk mengkaji ulang pajak yang dibebankan kepada UMKM. UMKM masih struggle dengan hidupnya jadi tolong jangan dibebankan dengan pajak yang berlebihan,” tutupnya.

 

Laporan : Tam

Continue Reading

KEUANGAN

Semester 1 Tahun 2025, Realisasi Transfer ke Daerah Capai Rp400,6 Triliun

Published

on

By

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

JAKARTA, Bursabisnis. Id -Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga Semester I tahun 2025 mencapai Rp400,6 triliun atau 43,5% dari pagu APBN 2025 sebesar Rp919,8 triliun.

Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Hal ini terungkap pada Rapat Kerja (Raker) Komite IV Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebagaimana dilansir dari laman Kemenkeu. go. Id.

Tingginya realisasi ini didorong oleh peningkatan penerimaan negara yang dibagihasilkan melalui Dana Bagi Hasil (DBH), peningkatan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), serta perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran anggaran.

“TKD ditujukan supaya masyarakat (daerah) juga bisa mendapatkan pelayanan yang baik, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan juga layanan lain secara baik,” terang Menkeu.

Penyaluran TKD digunakan untuk mendukung pemerataan layanan publik di berbagai sektor.

Di bidang pendidikan, TKD mendorong rehabilitasi ruang kelas, pembangunan sekolah, serta penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG).

Di bidang kesehatan, TKD digunakan untuk pembangunan rumah sakit, puskesmas, dan penyediaan alat kesehatan. Sementara di sektor infrastruktur, TKD membiayai pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, serta sistem penyediaan air minum.

Selain itu, TKD juga mendukung penggajian 3,56 juta ASN Daerah dan pengangkatan 377 ribu tenaga honorer menjadi PPPK melalui DAU berbasis kinerja.

Pemerintah terus memperkuat kebijakan TKD agar lebih efisien, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat, termasuk melalui reformasi penyaluran Dana Desa, insentif fiskal daerah, serta pengembangan pembiayaan inovatif.

“Kami akan terus mendorong kinerja daerah di dalam investasi dan pertumbuhan ekonomi. Maka dalam hal itu, berbagai langkah baik itu dari sisi penerimaan dengan optimalisasi pajak dan retribusi daerah, dan transfer yang semakin berbasis kinerja daerah,” tukas Menkeu.

 

Sumber : Kemenkeu. go. id

Laporan : Icha

Continue Reading

PERTANIAN

Dukung Program Ketahanan Pangan, Pemda Konawe Bersama Polri dan TNI Tanam Jagung

Published

on

By

Penanaman jagung di lahan pertanian SPP Wawotobi. -foto;ist-

KONAWE, Bursabisnis. Id – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) , Tentara Nasional Indonesia (TNI) , Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra , dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe secara simbolis melakukan penanaman jagung.

Kegiatan tanam jagung  dilaksanakan di lahan pertanian SPP Wawotobi pada Rabu, 9 Juli 2025.

Penanaman jagung secara serentak Kuartal III tahun 2025 ini merupakan bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional dan program swasembada pangan yang dilakukan secara serentak di berbagai wilayah, dengan melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, serta kelompok tani yang dilakukan secara serentak melalui zoom meeting dipusatkan di Jawa Tengah.

Hadir langsung dalam kegiatan tersebut, Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Widjanarko, S.I.K., M.H., bersama Wakapolda Sultra, Danrem 143/Halu Oleo, serta jajaran pimpinan TNI-Polri lainnya. Jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Konawe pun turut mendukung kegiatan ini.

Tampak hadir Sekda Provinsi Sultra, Kajari Konawe Dr. Musafir Menca, S.H., S.Pd., M.H., Kapolres Konawe AKBP Noer Alam, S.I.K., Ketua DPRD Konawe I Made Asmaya, S.Pd., M.M., dan Sekda Konawe Dr. Ferdinand, S.P., M.H., yang hadir mewakili Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, S.T.. Sejumlah kepala OPD lingkup Pemda Konawe juga ikut menyaksikan kegiatan tersebut.

Bupati Konawe Yusran Akbar melalui Sekda Konawe Ferdinand Sapan melaporkan saat ini Konawe akan melaksanakan program 10 hektar setiap desa. Dimana program ini, ke depan juga akan melibatkan Kapolsek dan Danramil di dalam rangka pengawasan.

“Saat ini di kawasan penanaman ini kurang lebih ada 15 hektar, ” ujarnya.

Pemda Konawe juga menargetkan tahun ini akan maksimalkan di musim tanam kedua dan ke depannya.

Ia berharap sejalan dengan terintegrasinya program pemerintah dan pemerintah provinsi diharapkan tahun depan sudah mulai 1 tahun 3 kali tanam.

“Hari ini juga melalui pemerintah provinsi akan membagikan bibit kurang lebih 21,9 ton dari 1.456 hektar sehingga mudah-mudahan program pangan jagung ini bisa sukses di Kabupaten Konawe, ” harapnya.

Sekda Konawe menyampaikan atas dukungan Kapolda Sultra dan pemerintah provinsi dan seluruh pihak terkait keadaan kabupaten Konawe tertib aman dan terkendali.

“Apa yang menjadi harapan masyarakat bisa berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan oleh bapak presiden, ” pungkasnya.

Diktehui, Polri secara nasional menargetkan penanaman jagung di lahan seluas 750 ribu hektare pada kuartal III 2025, dengan proyeksi produksi antara 3 hingga 7,5 juta ton jagung.

Sementara untuk kuartal IV, ditargetkan panen dari lahan seluas 1 juta hektare, dengan potensi produksi sebesar 4 hingga 10 juta ton.

Program ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional, bekerja sama dengan Kementerian Pertanian RI, stakeholder terkait, dan lebih dari 135.563 kelompok tani di seluruh Indonesia.

Pada kuartal I dan II tahun ini, program serupa telah berhasil menghasilkan panen jagung sebesar 2,08 hingga 2,5 juta ton.

Melalui program ini, Polri tidak hanya menunjukkan peran aktif dalam sektor keamanan, tetapi juga dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian.

Laporan: Ilfa

Editor ; Tam

Continue Reading

Trending