JAKARTA, Bursabisnis. Id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan APBN 2026 didesain tetap ekspansif dan berkelanjutan untuk mendukung agenda prioritas nasional, termasuk peningkatan layanan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Kalau kita lihat total biayanya mencapai Rp247,3 triliun, meningkat 13,2 persen dibanding tahun sebelumnya. Jadi pemerintah betul-betul serius memperbaiki kesehatan masyarakat,” ungkap Menkeu pada Rapat Konsultasi Pemerintah dengan DPR RI terkait Perbaikan Ekosistem Tata Kelola Jaminan Sosial Kesehatan Terintegrasi sebagaimana dilansir di laman kemenkeu. go.id.

Selain anggaran kesehatan, keberpihakan APBN terhadap masyarakat juga tercermin dari total belanja sebesar Rp897,6 triliun yang manfaatnya akan diterima langsung oleh masyarakat. Dana tersebut disalurkan dalam bentuk Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidi dan kompensasi energi, Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta berbagai program bantuan sosial, termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN bagi 96,8 juta orang.

“Pemerintah secara konsisten mewujudkan kesehatan yang berkualitas,” tegasnya.

Menkeu menjelaskan, komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan JKN juga diwujudkan melalui berbagai skema pembiayaan, termasuk penutupan defisit JKN yang sejak 2014-2019 mengalami tren peningkatan akibat kesenjangan antara iuran dan manfaat.

Pemerintah telah melakukan intervensi kebijakan, antara lain melalui penyesuaian regulasi, pembayaran iuran bagi ASN, TNI, Polri, pensiunan, dan veteran, serta dukungan reformasi JKN melalui skema Program-for-Result (PforR).

“Saat ini pemerintah dalam proses penyusunan rancangan peraturan Presiden tentang penghapusan piutang dan denda iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3. Kebijakan ini bertujuan untuk menghapus tunggakan iuran yang selama ini menjadi beban peserta, sekaligus mendorong peningkatan kepesertaan aktif dan keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional,” kata Menkeu.

Pada kesempatan yang sama, Menkeu juga menyoroti polemik terkait penonaktifan peserta PBI JKN sekitar 11 juta orang yang memicu keresahan di masyarakat pada Februari 2026. Menkeu menilai, perubahan data yang dilakukan secara drastis tanpa sosialisasi memadai menjadi penyebab utama munculnya gejolak.

Untuk itu, Menkeu mendorong agar pemutakhiran data PBI-JKN dilakukan secara lebih hati-hati, bertahap, dan disertai sosialisasi yang lebih memadai. Ia mengusulkan adanya masa transisi 2–3 bulan sebelum penonaktifan berlaku, agar masyarakat memiliki waktu untuk menyesuaikan diri dan tidak kehilangan akses layanan kesehatan secara mendadak.

“APBN 2026 didesain untuk mendorong efektivitas program JKN dalam rangka mewujudkan SDM unggul, sehat, produktif, dan berdaya saing untuk menghadirkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera,” tutupnya.

Laporan : Icha
Editor : Tam

KONAWE, Bursabisnis. Id – Jalan penghubung antardesa merupakan urat nadi perkembangan suatu wilayah. Komitmen itulah yang dikembangkan PT Sulawesi Cahaya Mineral (PT SCM), salah satu anak usaha PT Merdeka Battery Materials Tbk (BEI: MBMA) yang juga merupakan bagian dari PT Merdeka Copper Gold Tbk (BEI: MDKA), dalam mendukung pengembangan infrastruktur jalan penghubung antar desa di wilayah lingkar tambang PT SCM, Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Selain perbaikan rutin jalur penghubung dari Kabupaten Konawe Utara menuju wilayah operasi PT SCM di Kecamatan Routa, Konawe, ,pengembangan jalan antardesa di wilayah tersebut juga terus dilakukan.

Salah satu realisasinya adalah dengan selesainya pembangunan jalan penghubung antara Desa Puuwiwirano dan Tanggola, di Kecamatan Routa, yang kini telah difungsikan.

Proyek yang merupakan bagian dari Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT Sulawesi Cahaya Mineral (PT SCM) tahun 2025 ini resmi diserahterimakan pada akhir tahun lalu.

Jalan sepanjang 2,873 meter dengan nilai investasi sebesar Rp 2,1 miliar ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas infrastruktur dasar bagi masyarakat desa di Kecamatan Routa yang berjarak lebih dari 300 kilometer dari ibu kota Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Proses Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat

Pengerjaan jalan ini melibatkan masyarakat lokal secara langsung, mulai dari penyediaan sebagian besar material proyek melalui Koperasi Desa Merah Putih Tanggola, pemanfaatan alat berat milik warga seperti excavator dan truk, hingga keterlibatan warga dalam proses konstruksi sebagai sopir truk dan pengawas lapangan.

Keterlibatan masyarakat ini adalah bukti bahwa proyek ini selain bermanfaat secara infrastruktur, juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga desa.

Seiring dengan pelibatan masyarakat tersebut, pembangunan jalan juga dilaksanakan dengan memperhatikan standar keamanan dan kenyamanan, meskipun medan yang dilalui berupa punggung bukit dan lembah yang tergolong menantang.

Proyek perbaikan jalan dimulai dengan asesmen teknis yang menyeluruh, mencakup pembukaan lahan, pembuatan jembatan, tanggul jalan, serta penguatan struktur jalan agar layak dilalui kendaraan.

Jalan yang dibangun memiliki lebar rata-rata lima meter dengan menggunakan material agregat-quarry dengan kedalaman mencapai 60 cm dan dipadatkan menggunakan alat berat compactor. Selain itu, sistem drainase juga dirancang dengan menggali jalur limpasan air hujan ke arah sungai atau jurang, untuk menghindari genangan yang dapat merusak jalan.

Tantangan Infrastruktur yang Dihadapi Masyarakat Desa

Desa Puuwiwirano dan Tanggola, Kecamatan Routa yang dihuni oleh lebih dari 800 jiwa, sebagian besar mengandalkan sektor pertanian dan perkebunan sebagai mata pencaharian utama.

Namun, akses yang terbatas dan kondisi jalan yang buruk membuat pergerakan ekonomi lokal terhambat. Situasi tersebut semakin sulit pada musim hujan, saat medan terjal kerap tertutup longsoran tanah.

Terlebih, kondisi ini berdampak pada sulitnya mobilitas warga dalam mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Pembangunan jalan penghubung ini tidak hanya sekadar proyek infrastruktur, tetapi juga upaya nyata untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya jalan yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat mengakses pasar lebih mudah, mempercepat distribusi hasil pertanian, dan menjangkau fasilitas penting seperti sekolah dan rumah sakit.

Pembangunan infastruktur jalan oleh PT SCM tidak berhenti sampai di proyek jalur Puurwirano – Tanggola saja.

Selanjutnya, pembangunan akan dilakukan dilanjutkan jalur Walandawe -Puuwiwirano.

Jalur ini memiliki tingkat tantangan yang lebih tinggi karena harus melintasi tiga aliran sungai, sehingga memerlukan pembangunan jembatan yang layak beserta fasilitas pendukung lainnya.

Kepala Desa Tanggola, Supardi, menyampaikan harapannya terhadap perkembangan proyek ini.

“Setelah pengembangan jalan ini, kami berharap ada pengembangan akses berupa jembatan yang lebih layak ke arah desa lainnya sehingga dapat lebih memudahkan aktifitas warga desa,” harap Supardi.

Sembari proyek penghubung antar Desa Tanggola dan Puuwiwirano tersebut berjalan, proyek perbaikan jalan desa dengan menggunakan lapisan aspal kini mulai dirintis di Desa Lalomerui, wilayah desa di Kecamatan Routa yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Konawe Utara.

Proyek pengaspalan jalan ini menjadi yang pertama di wilayah lingkar tambang PT SCM di Kecamatan Routa.

Proyek ini terbilang lebih menantang. Selain menjadi proyek pengaspalan jalan perdana, akses dan mobilisasi alat pendukung proyek menjadi tantangan tersendiri.

Komitmen PT SCM untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Program pengembangan jalan penghubung ini menjadi langkah awal yang strategis dalam memperkuat konektivitas antardesa sekaligus membuka peluang ekonomi di masa depan.

“Kami berkomitmen mendukung pengembangan wilayah sekitar tambang melalui program PPM yang tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujar Didik Fotunadi, Kepala Teknik Tambang PT SCM.

Melalui keberhasilan pembangunan jalan penghubung di sejumlah wilayah lingkar tambang, PT SCM berharap peningkatan aksesibilitas dapat mendorong interaksi sosial antardesa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta membuka peluang pengembangan ekonomi lokal yang lebih berkelanjutan di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

KENDARI, Bursabisnis. Id – Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendahaan (DJPB) Sulawesi Tenggara (Sultra) sampai 31 Desember 2025, realisasi pendapatan negara sebesar Rp4.920,12 Milyar, hanua mencapai 89,31 persen dari target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Itu dipengaruhi melemahnya penerimaan perpajakan. Realisasi penerimaan perpajakan di Sultra tercatat sebesar Rp3.987,23 Milyar.

Hal itu disanpaikan Kepala DJPb Sultra, Iman Widhiyanto kepada pers.

Rincian penerimaan perajakan dimaksud adalah penerimaan pajak Rp3.710,22 Milyar dan penerimaan kepabeanan Rp277 Milyar.

Secara tahunan, penerimaan pajak mengalami kontraksi sebesar 7,70 persen.

Belum terbitnya Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tambang di sejumlah wilayah Sultra, ternyata berdampak langsung pada tertahannya aktivitas produksi. Dan ini mempengaruhi penerimaan pajak dari tambang.

Selain persoalan RKAB, menurut Iman, penerimaan pajak juga tertekan oleh fluktuasi harga nikel di pasar global serta menurunnya permintaan ekspor aspal Buton.

Kondisi pasar global yang tidak menentu membuat kontribusi sektor pertambangan terhadap pajak daerah belum pulih sepenuhnya.

Iman juga mengungkapkan bahwa kontraksi penerimaan pajak tercermin pada sejumlah jenis pajak utama.

Seperti pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tercatat turun hingga 62,44 persen.

KemudianbPajak Pertambahan Nilai (PPN) juga mengalami penurunan signifikan sebesar 32,05 persen dibandingkan tahun lalu.

Tekanan penerimaan semakin terasa dengan adanya restitusi pajak yang cukup besar, mencapai Rp274,36 Milyar sepanjang 2025.

Selain itu, kebijakan Coretax yang menarik wajib pajak cabang menjadi wajib pajak pusat turut mengurangi penerimaan pajak yang tercatat di daerah.

Di tengah pelemahan pajak, kinerja penerimaan kepabeanan justru menunjukkan tren positif. Hingga akhir 2025, penerimaan bea masuk di Sultra mencapai Rp276,16 Milyar atau 122,20 persen dari target APBN, ditambah penerimaan cukai sebesar Rp2,23 Milyar.

Laporan : Tam