Connect with us

Ekonomi Makro

Negara Indonesia Pasar Strategis dan Mitra Masa Depan Ekonomi Global

Published

on

Komoditi Indonesia yang banyak diminati pasar luar negeri. -foto:dok.indonesia.go.id-

Di tengah ketidakpastian global, Indonesia tetap menjadi magnet bagi mitra dagang dari berbagai penjuru dunia.

Negara kepulauan terbesar di dunia itu tak hanya menyuguhkan pasar domestik yang besar, tetapi juga menawarkan peluang investasi dan kemitraan ekonomi yang terus berkembang.

Dengan populasi lebih dari 285 juta jiwa, posisi geografis strategis, dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Indonesia makin meneguhkan perannya sebagai pusat gravitasi ekonomi Asia Tenggara.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia tidak hanya dikenal karena kekayaan alamnya yang melimpah, tetapi juga karena daya tariknya sebagai pasar dan mitra dagang strategis di kawasan Asia-Pasifik.

Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah menjelma menjadi salah satu ekonomi utama di dunia, didorong oleh pertumbuhan kelas menengah, stabilitas politik relatif, serta peran aktif dalam berbagai forum ekonomi internasional seperti G20, ASEAN, dan APEC.

Bagi para pembuat kebijakan dan pelaku usaha, memahami dinamika pasar Indonesia merupakan keharusan. Itu bukan hanya karena ukuran pasarnya yang besar—lebih dari 285 juta penduduk—tetapi juga karena posisinya yang sentral dalam rantai pasok global serta kebijakan strategis yang tengah diarahkan untuk mempercepat hilirisasi industri, transformasi digital, dan keberlanjutan.

Sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia menawarkan pasar domestik yang luas dan dinamis. Pertumbuhan kelas menengah menjadi motor utama peningkatan daya beli, sementara penetrasi teknologi mempercepat pola konsumsi digital.

Menurut laporan Google, Temasek, dan Bain & Company 2024, nilai ekonomi digital Indonesia telah mencapai lebih dari USD80 miliar, dan diproyeksikan menembus USD130 miliar pada 2025. Dari sektor e-commerce, fintech, hingga layanan kesehatan digital, Indonesia menjadi arena menarik bagi mitra dagang yang ingin merambah pasar digital Asia.

Mengapa Indonesia Tetap Dipilih? Alasannya sederhana, kombinasi stabilitas, potensi pertumbuhan, dan orientasi ke depan. Indonesia adalah satu dari sedikit negara berkembang yang tetap mencatat pertumbuhan positif selama pandemi. Ketika banyak negara memberlakukan proteksionisme, Indonesia justru memperluas jejaring perdagangan.

Bahkan dalam survei yang dilakukan Kamar Dagang dan Industri Jerman di Asia-Pasifik (AHK) 2023, Indonesia menempati peringkat teratas sebagai tujuan investasi utama di kawasan Asia Tenggara.

Indonesia bukan hanya menunggu mitra dagang datang. Pemerintah aktif menjalin kerja sama bilateral dan multilateral melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA), hingga upaya penyelesaian negosiasi Indonesia–European Union CEPA adalah langkah konkret untuk membuka akses pasar.

Kehadiran Indonesia di forum-forum strategis seperti G20 dan ASEAN juga memberi bobot diplomasi ekonomi yang lebih kuat. Tak heran bila negara-negara seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa terus memperkuat relasi dagang dan investasi dengan Indonesia.

Perundingan IEU-CEPA

Tonggak sejarah dalam proses penyelesaian Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) ditandai dengan penandatanganan dan pertukaran surat (exchange of letters) antara Pemerintah Indonesia dan Komisi Eropa sebagai bentuk kesepakatan politik tingkat tinggi untuk mendorong percepatan finalisasi perundingan IEU-CEPA.

Pertukaran surat tersebut dilakukan antara Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, dengan Komisioner Perdagangan Komisi Eropa, Maroš Šefčovič.

Pertemuan keduanya diawali dengan sesi tête-à-tête dan dilanjutkan dengan pertukaran surat (exchange of letters) yang menandai pencapaian penting dalam proses finalisasi IEU-CEPA.

Surat tersebut memuat apresiasi terhadap capaian perundingan dan komitmen bersama untuk menyelesaikan perundingan secara konklusif, termasuk langkah-langkah konkret dalam menyelesaikan isu-isu substansial yang masih tersisa.

Penyerahan surat itu menjadi simbol kuat dari keseriusan kedua pihak untuk mendorong penyelesaian substansial IEU-CEPA menuju penandatanganan pada 2025 melalui solusi yang saling menguntungkan dan seimbang.

“Saya menyampaikan apresiasi atas komitmen berkelanjutan dan keterlibatan konstruktif dari Uni Eropa. Dukungan Komisioner Maroš dan Tim Perunding kedua negara sangat berarti dalam seluruh proses perundingan IEU-CEPA,” tegas Menko Airlangga sebagaimana dilansir dari laman Indonesia. go. id.

”Kesepakatan politik ini menjadi capaian paling penting dalam proses perundingan yang telah berlangsung sejak 2016. Kami berdedikasi untuk memperkuat hubungan dengan kawasan Asia Tenggara, dan IEU-CEPA menjadi instrumen kunci untuk itu,” ujar Komisioner Maroš secara meyakinkan.

Dengan populasi lebih dari 285 juta jiwa, Indonesia menawarkan pasar yang besar dan dinamis bagi mitra dagangnya. Di sisi lain, Uni Eropa yang terdiri dari lebih dari 400 juta penduduk juga merupakan salah satu kekuatan ekonomi utama dunia. Dengan IEU-CEPA, sekitar 80 persen pos tarif akan menjadi nol sehingga membuka peluang perdagangan dan investasi yang lebih luas bagi kedua belah pihak.

Penyelesaian perundingan IEU-CEPA tersebut secara resmi diumumkan dalam pertemuan bilateral antara Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dan Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, yang diselenggarakan di Brussels pada hari yang sama.

Dalam pernyataan pers yang disampaikan secara bersama-sama, pemimpin kedua negara, menegaskan komitmen untuk memperkuat kemitraan strategis, termasuk percepatan penyelesaian IEU-CEPA.

Presiden Von Der Leyen secara resmi menyampaikan bahwa Indonesia dan Uni Eropa telah mencapai kesepakatan politik yang menjadi fondasi bagi penyelesaian perundingan IEU-CEPA dalam waktu dekat.

“Perjanjian ini juga akan membantu memperkuat rantai pasok bahan baku kritis yang penting bagi industri teknologi bersih dan baja Eropa. Saya kini menantikan penyelesaian perjanjian ini secara cepat,” ujar Presiden Von Der Leyen.

Presiden Prabowo juga mengungkapkan apresiasinya kepada seluruh tim perunding dari kedua pihak yang telah bekerja keras menyelesaikan isu-isu krusial yang selama ini menjadi penghambat utama.

“Saya juga sangat senang melihat para menteri dan komisioner dari kedua belah pihak berhasil mencapai, yang saya sebut, terobosan strategis. Saat ini, tidak ada lagi isu utama yang menjadi perbedaan antara Uni Eropa dan Indonesia dan itu adalah sesuatu yang luar biasa,” ungkap Presiden Prabowo.

Dengan pertukaran surat itu, Indonesia dan Uni Eropa semakin mendekati akhir dari proses perundingan yang menginjak tahun kesepuluh, dan telah melalui 19 putaran formal serta berbagai pertemuan antar-sesi. Perundingan di tingkat teknis dari pihak Pemerintah Indonesia selama ini dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.

Targetkan Peningkatan Ekspor

Pemerintah menargetkan peningkatan ekspor nasional hingga 50 persen dalam tiga tahun ke depan seiring dengan rampungnya pembahasan substansi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA).

Untuk itu Airlangga Hartarto mengumpulkan berbagai pelaku industri ekspor nasional di kantornya untuk menyampaikan target ini.

“Harapannya bisa meningkatkan ekspor kita dalam tiga tahun ke depan 50 persen. Kalau ekspor kita naik 50 persen itu setara dengan Vietnam ataupun Malaysia tahun ini,” ujar Airlangga.

Airlangga sumeringah bahwa target kenaikan ekspor tersebut cukup realistis dan sejalan dengan implementasi IEU-CEPA yang akan menurunkan tarif bea masuk atas berbagai komoditas unggulan Indonesia ke pasar Uni Eropa.

Saat ini, tarif produk ekspor unggulan seperti tekstil dan perikanan ke Uni Eropa masih berkisar antara 8 persen hingga 12 persen. Dengan perjanjian tersebut, tarif diharapkan bisa turun hingga 0 persen. “Saya bilang kalau kita minta kenaikan ekspor itu tidak tinggi-tinggi, 50 persen dalam 3 tahun. Itu sama dengan posisi Malaysia hari ini. Masa kita nggak bisa balap Malaysia?,” kata Airlangga.

Airlangga juga menekankan pentingnya kesiapan sektor industri dalam menyambut implementasi IEU-CEPA. Ia meminta agar pelaku industri tekstil dan garmen mulai berkomunikasi dengan mitra dagang mereka di Eropa untuk memanfaatkan tarif nol persen yang akan diberlakukan.

Selain tekstil, sektor perikanan juga menjadi perhatian khusus. Airlangga menekankan sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi besar di sektor kelautan, khususnya produk tuna.

Indonesia tidak kalah bersaing dengan negara-negara ASEAN lain seperti Filipina dan Thailand yang selama ini mendapatkan perlakuan perdagangan lebih baik di sektor ini.

“Ekosistem ikan itu tuna lahirnya di Indonesia. Kalau Filipina dan Thailand dikasih perlakuan lebih bagus, saya bilang nanti lautnya saya pagari. Jadi mereka nggak kebagian tuna,” ujar Ailangga.

Demikian juga dengan sektor otomotif. Sektor ini juga menjadi bagian dari negosiasi dan diharapkan mendapat perlakuan yang setara dengan industri Eropa.

Indonesia tidak takut bersaing, dan pemerintah akan terus mendorong level playing field bagi pelaku industri nasional. “Jadi itu mereka sudah sepakat. Saya juga minta mereka ya otomotif untuk kita relaksasi. Ini perindustrian. Kita dengan Eropa itu tidak takut,” kata Airlangga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga mengonfirmasi bahwa substansi IEU-CEPA telah selesai dibahas.Penandatanganan perjanjian dijadwalkan pada pertengahan 2026, dengan implementasi penuh ditargetkan paling lambat awal 2027.

Komoditas Unggulan Ekspor ke Eropa

Substansi Perjanjian IEU-CEPA yang telah rampung dibahas membawa optimisme ekspor Indonesia ke Uni Eropa meningkat pesat. Pemerintah bahkan memprioritaskan 20 komoditas ekspor unggulan yang selama ini mendominasi pengiriman ke pasar Eropa.

Data Kemenko perekonomian menyebutkan bahwa 20 komoditas tersebut menyumbang 55,6 persen dari total ekspor Indonesia ke Uni Eropa pada 2024.

Tak kalah menarik, nilai ekspor dari Uni Eropa pada tahun tersebut tercatat sebesar US$17,35 miliar atau sekitar 6,5 persen dari total ekspor nasional senilai US$264,7 miliar.

Puncak ekspor Indonesia ke Uni Eropa dalam empat tahun terakhir terjadi pada 2022, dengan nilai mencapai US$21,5 miliar. Meski sempat menurun di 2023, tren kembali menguat pada 2024, memberikan optimisme bahwa target peningkatan ekspor sebesar 50 persen bisa tercapai.

Adapun 20 komoditas ekspor unggulan Indonesia ke Uni Eropa yang dimaksud yakni: Minyak kelapa sawit dan turunannya US$1,6 miliar; Biji tembaga US$1 miliar; Fatty acid (asam lemak) US$835 juta; Alas kaki US$727 juta; Bungkil (hasil samping pengolahan minyak nabati) US$649 juta; Alas kaki dari karet/plastik US$573 juta; Besi baja dalam gulungan US$490 juta; Lemak coklat US$441 juta; Kopra US$422 juta; Alas kaki lainnya US$337 juta.

Kemudian, Kopi US$333 juta; Karet alam US$327 juta; Mesin printer US$300 juta; Asam monokarbosilat US$261 juta; Koper/suitcase US$223 juta; Furniture US$197 juta; Ferro alloy US$184 juta; Bangku bagian dari kendaraan US$179 juta; Perikanan dan hasil laut lainnya US$173 juta; Kertas dan karton US$176 juta

“Komoditas-komoditas ini akan menjadi fokus utama dalam mendorong ekspor ke Eropa, apalagi jika IEU-CEPA diberlakukan, tarif impor yang saat ini berkisar 5–10 persen dapat turun menjadi 0 persen, meningkatkan daya saing kita secara signifikan,” kata Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian, Ali Murtopo Simbolon.

Ali mengungkapkan tarif bea masuk atas beberapa produk unggulan tersebut, seperti furnitur dan produk perikanan, masih tergolong tinggi, yakni sekitar 10 persen. Dengan diberlakukannya IEU-CEPA, seluruh tarif tersebut bisa ditekan hingga nol persen.

“Dengan turunnya tarif menjadi 0 persen, dan bila kita bandingkan dengan negara kompetitor seperti Vietnam yang sudah memiliki FTA dengan Uni Eropa, maka posisi Indonesia akan semakin kompetitif,” jelas Ali.

Optimisme Dunia Usaha

Kesepakatan yang dicapai oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan President European Union (EU) Commission Ursula Von der Leyen, Minggu (13/07/2025), berpotensi mendongkrak nilai perdagangan kedua pihak.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan, total perdagangan Indonesia dan Uni Eropa (UE) yang mencapai 27 miliar euro pada 2024 akan meningkat signifikan pada masa akan datang.

“Ini adalah sebuah breakthrough dalam perdagangan internasional di Indonesia dan Uni Eropa yang telah memakan hampir satu dekade dalam negosiasi,” kata Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya N. Bakrie di Brussel, Belgia.

Dijelaskan, political agreement yang disepakati Presiden Prabowo Subianto dan President EU Commission Ursula Von der Leyen bisa mendongkrak nilai perdagangan kedua pihak.

Pada tahun 2024, nilai perdagangan Indonesia dan Uni Eropa (UE) mencapai 30,1 miliar dollar AS atau 27,3 miliar euro, terdiri atas ekspor UE ke Indonesia senilai 9,7 miliar euro, dan impor UE dari Indonesia senilai 17,5 miliar euro.

Kalau kita melihat UE-Vietnam CEPA, demikian Anin, demikian sapaan akrab Anindya, total perdagangan kedua pihak naik sebesar 20 persen, yakni dari 56 miliar euro sebelum penandatangan CEPA dan naik ke 67 miliar euro setelah CEPA diratifikasi oleh Vietnam dan EU. Diperkirakan, tren yang sama bakal terjadi antara Indonesia dan UE.

Di era yg multipolar ini, kata Anin, berbagai perusahaan Indonesia dan para anggota Kadin harus memanfaatkan momentum ini untuk melakukan diversifikasi. Pelaku usaha harus aktif mengeksplorasi pasar baru untuk meningkatkan perdagangan internasional guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Saya bertemu dengan CEO Business Europe yang merupakan “Kadin”-nya Eropa, Kadin Indonesia dan Business Eropa akan melakukan kolaborasi intensif agar pelaku usaha dan pemimpin bisnis di Uni Eropa dan Indonesia bisa memanfaatkan CEPA,” papar Anin. Berbagai sektor seperti tekstil, komoditas, palm oil dan lain lain yang penting dan dibutuhkan oleh negara-negara di Uni Eropa.

Indonesia bukanlah pasar yang statis. Ia terus tumbuh, bertransformasi, dan menghadirkan tantangan serta peluang baru. Dalam konteks geopolitik yang kian dinamis dan tren global menuju ekonomi hijau dan digital, Indonesia memiliki semua prasyarat untuk menjadi mitra dagang utama di kawasan dan dunia.

Namun, agar potensi itu terealisasi maksimal, sinergi antara kebijakan negara dan dinamika dunia usaha harus berjalan harmonis. Indonesia bukan hanya pasar, tapi juga mitra strategis yang cerdas, adaptif, dan penuh potensi untuk kolaborasi jangka panjang.

Dengan visi “Indonesia Emas 2045” yang menargetkan negara ini menjadi ekonomi terbesar keempat dunia, kerja sama internasional akan menjadi pilar penting. Bagi mitra dagang, ini bukan sekadar soal angka. Ini tentang komitmen Indonesia membangun ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan terbuka. Indonesia adalah pasar. Tapi lebih dari itu, Indonesia adalah mitra masa depan.

 

Sumber : Indonesia. go. id

Penulis: Ismadi Amrin

 

Continue Reading

Ekonomi Makro

Pemerintah Perkuat Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Nasional

Published

on

By

JAKARTA, Bursabisnis. Id – Indonesia sebagai salah satu negara besar dengan jumlah penduduk mencapai 285 juta jiwa menjadikan sektor pangan sebagai isu strategis yang berkaitan erat dengan ketahanan nasional.

Stabilitas pasokan pangan menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan aktivitas sosial dan ekonomi, sehingga pengelolaan sektor pangan perlu dilakukan secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, serta keamanan pangan bagi seluruh masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto secara konsisten juga menekankan pentingnya kemandirian bangsa sebagai fondasi pembangunan nasional, dengan swasembada pangan sebagai elemen utamanya. Presiden Prabowo Subianto juga menetapkan sektor pertanian dan pangan sebagai prioritas nasional, sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi jangka panjang.

“Terkait beras, kita di tahun 2025 produksinya 34,71 juta ton, dan itu salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah. Dan di angka tersebut itu juga terjadi lojakan produksi yang menghasilkan surplus beras sebesar 3,52 juta ton. Dan juga yang harus kita jaga adalah terkait dengan inflasi. Namun kita juga harus bersyukur bahwa dengan kenaikan harga dan harga-harga yang relatif baik, nilai tukar petani juga tertinggi sepanjang beberapa tahun terakhir,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagaimana disiarkan laman ekon. go. id.

Penguatan ketahanan pangan juga menjadi fondasi utama salah satu program strategis Pemerintah saat ini seperti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didukung alokasi APBN hingga Rp335 triliun, dan dengan skema pembayaran di awal yang menjaga keberlanjutan produksi, mendorong partisipasi dunia usaha, serta menyalurkan stimulus ekonomi besar ke tingkat akar rumput, sehingga berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional sesuai target Pemerintah.

Selain Program MBG tersebut, Pemerintah juga memperkuat ketahanan pangan melalui dukungan anggaran di tahun 2026 sebesar Rp164,4 triliun yang dialokasikan untuk peningkatan produksi pertanian dan stabilitas stok pangan, serta pemberdayaan UMKM senilai Rp181,8 triliun yang difokuskan di wilayah perdesaan, termasuk penguatan logistik dan Operasi Pasar Merah Putih, guna menjaga kelancaran distribusi, stabilitas harga pangan, dan pengendalian inflasi di tingkat masyarakat.

Di tengah berbagai upaya penguatan sektor pangan, Pemerintah juga mencermati sejumlah ancaman strategis, terutama dampak perubahan iklim, sebagaimana pengalaman pada tahun 2024 ketika fenomena El Niño dan La Niña secara bersamaan menekan produksi padi nasional. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian mengingat sektor pertanian memiliki peran vital dalam perekonomian, dengan kontribusi sekitar 14,35% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap hampir 29% tenaga kerja atau sekitar 40,7 juta orang.

Untuk merespons tantangan tersebut, Pemerintah mendorong penguatan sektor pertanian melalui berbagai program strategis, termasuk pengembangan food estate sebagai salah satu upaya menjaga keberlanjutan pasokan pangan. Pengembangan program tersebut juga didukung dengan penerapan modern farming yang mengedepankan pemanfaatan teknologi, peningkatan efisiensi, dan pengelolaan risiko iklim, sehingga produktivitas pertanian dapat terus ditingkatkan meski dihadapkan pada dinamika perubahan iklim dan tantangan global.

“Kemudian Pemerintah terus mendorong Mandatory Biodiesel B40, ini menghemat emisi sebesar mendekati 42 juta ton daripada CO2 pada 2025 dan juga menghemat Devisa Solar Impor sebesar USD8 miliar di 2024. Inilah yang kita sebut sebagai kedaulatan energi yang berbasis pada kekuatan agrikultur,” jelas Menko Airlangga.

Ke depan, Pemerintah juga menaruh perhatian terhadap isu Logistics and Food Loss sebagai tantangan dalam memperkuat ketahanan pangan. Menurut Kajian Bappenas tahun 2021 menunjukkan bahwa Food Waste and Loss di Indonesia mencapai sekitar 23-48 juta ton per tahun, sehingga diperlukan pengelolaan yang lebih terintegrasi, mulai dari perbaikan sistem logistik hingga pemanfaatan yang bernilai tambah. Upaya pengendalian Food Waste and Loss tersebut tidak hanya menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan, tetapi juga membuka ruang kolaborasi lintas sektor, termasuk peran dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sebagai wujud kerja sama dalam mewujudkan sistem pangan yang efisien dan berkelanjutan.

sumber : ekon.go.id
Laporan : Ibi

Continue Reading

PERTANIAN

Serikat Petani Indonesia Soroti Kebijakan Penyerapan Gabah Semua Kualitas

Published

on

By

Gabah petani

JAKARTA, Bursabisnis. Id – Kebijakan Pemerintah tentang penyerapan gabah dan beras dengan skema semua kualitas (any quality) mendapat sorotan dari petani di Indonesia.

Seperti dikemukakan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia (DPP-SPI) Henry Saragih.

Henry meminta pemerintah mengubah skema semua kualitas, sebab dinilai berisiko menurunkan kualitas gabah petani dalam jangka panjang.

“Harusnya kebijakan serap gabah pemerintah diubah, jangan any quality,” kata Henry sebagaimana dilansir dilamab CNBC Indonesia. Com.

Henry menilai, ketika seluruh gabah diserap dengan harga yang sama tanpa membedakan kualitas, petani bisa kehilangan dorongan untuk meningkatkan mutu hasil panen.

Dampaknya, kualitas produksi gabah nasional berpotensi stagnan bahkan menurun dalam jangka panjang.

“Karena kalau any quality ini nanti bisa mendorong petani tidak memaksimalkan kualitas gabahnya untuk jangka panjang. Karena semua jenis beras, semua jenis gabah dibeli dengan harga yang sama,” jelasnya.

Sebelumnya, diketahui bahwa Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menegaskan kebijakan penyerapan gabah dan beras dengan skema any quality justru memberikan keuntungan besar bagi petani dan rakyat secara keseluruhan.

Skema ini memastikan semua kualitas gabah dan beras petani diserap Perum Bulog tanpa melihat kualitasnya, sehingga memberikan kepastian pasar bagi petani.

Dalam kebijakan tersebut, Bulog ditugaskan membeli gabah langsung di lapangan dengan skema any quality seharga Rp6.500 per kilogram.

Menurut Amran, skema ini terbukti mendorong pengadaan beras 2025 menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.

Amran mengakui, secara hitung-hitungan di atas kertas negara berpotensi menanggung kerugian. Namun ia menilai dampak ekonomi yang muncul dari kenaikan harga dan produksi jauh lebih besar dibanding potensi kerugian tersebut.

Dia menegaskan kebijakan itu sudah dihitung matang dan tetap menguntungkan petani.

“Any quality. Tahu dengan any quality, kita hitung-hitungan tadi, ini ada 31 juta ton yang kita jual Rp10.000 per kg. Berarti kita kehilangan katakanlah Rp1.000 atau Rp2.000. Itu nilainya Rp77 miliar. Oke. Tapi jangan ini saja yang ditulis ya,” kata Amran kepada wartawan.

Ia meminta agar perhitungan tidak dilihat secara parsial.

Menurutnya, manfaat yang dirasakan petani dan masyarakat jauh melampaui angka potensi kerugian tersebut.

“Tapi, untungnya rakyat, petani, karena kenaikan any quality dan kenaikan harga, Rp132 triliun. Jagung saja dengan padi. Itu belum yang lain,” sambungnya.

Amran kemudian membandingkan secara langsung nilai kerugian dan keuntungan dari kebijakan tersebut.

“Aku tanya, mana lebih bagus Rp77 miliar dengan Rp132 triliun? Rp132 triliun. Dari mana hasilnya? Karena kenaikan harga,” tegas dia.

Ia menjelaskan, kenaikan harga gabah sebesar Rp1.000 dikalikan dengan total produksi nasional menghasilkan nilai ekonomi yang sangat besar.

“Rp1.000 dikali produksi. Produksi kita kan 34 juta ton (setara beras). Itu dikali berarti 65 juta ton (gabah). Berarti Rp65 triliun kan?” sebut Amran.

Menurut Amran, kebijakan penyerapan gabah any quality juga mendorong semangat petani untuk meningkatkan produksi. Kenaikan produksi itu kemudian memberi tambahan manfaat ekonomi yang signifikan.

“Kemudian, produksi kita naik karena bersemangat petani, any quality. Itu naik produksi 4 juta ton, dikali Rp12.000 per kg itu 65 juta ton (gabah). Itu sudah Rp100 triliun lebih,” jelasnya.

Amran menekankan, tanpa kebijakan tersebut, petani justru berpotensi mengalami kerugian besar hingga berhenti menanam.

“Kalau tidak diserap secara any quality, Begitu petani, Katakanlah rusak macam-macam gabahnya, dia bangkrut, tidak tanam lagi. Karena dia ngurus kreditnya, KUR nya. Dia bayar,” kata dia.

Ia menegaskan kebijakan penyerapan ini harus dilihat sebagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan produksi dan kesejahteraan petani.

“Inilah untungnya, jadi kita kelihatan kehilangan Rp77 miliar. Tetapi, rakyat untung Rp132 triliun. Clear ya?” ujar Amran.

Menanggapi isu kerusakan gabah yang kerap dipersoalkan, Amran menilai dampaknya sangat kecil secara persentase.

Sumber : CNBCIndonesia.com
Laporan : Tam

Continue Reading

Ekonomi Makro

Kemenkeu Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas

Published

on

By

Semangat Awal Tahun 2026 bertema 440 Hari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Menuju Pertumbuhan Berkualitas. -foto:dok.kemenkeu-

JAKARTA, Bursabisnis. Id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan optimisme pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Hal itu disampaikan Menkeu saat menghadiri Acara Semangat Awal Tahun 2026 bertema “440 Hari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Menuju Pertumbuhan Berkualitas”, yang diselenggarakan di kantor IDN HQ sebagaimana dilansir di laman kemenkeu. go.id.

Pada sesi tanya jawab, Menkeu memaparkan langkah-langkah awal yang diambil pemerintah sejak akhir 2025 telah berhasil membalikkan tren perlambatan ekonomi, dimana perlambatan tersebut berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan politik jika tidak segera ditangani.

“Kalau kita lihat Agustus-September turun ke level yang rendah sekali. Kita tahu kalau nggak dibalik, stabilitas sosial, politik akan terganggu. Karena itu, ekonomi harus segera dibalik agar stabilitas terjaga, ” ungkap Menkeu.

Selain itu, Menkeu juga menyebut bahwa percepatan belanja negara dan perbaikan iklim investasi menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas pada awal 2026, salah satunya dengan pembentukan satgas percepatan dan debottlenecking guna memperbaiki iklim investasi dan mendorong sektor riil.

“Jadi kita akan mendorong pertumbuhan riil sector. Stabilitas dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan kita ciptakan. Dan kalau mereka butuh subsidi atau insentif, kita akan pertimbangkan sesuai dengan keadaan. Ke depan, moneter akan jalan, fiskal jalan, dan private sector jalan,” ungkapnya.

Meski begitu, efektivitas kebijakan sempat tertahan akibat kurang sinkronnya respons kebijakan moneter.

Namun, Menkeu memastikan bahwa koordinasi dengan Bank Sentral kini sudah diperkuat dan telah mencapai kesepahaman untuk menjaga keseimbangan likuiditas di pasar agar kebijakan fiskal dan moneter berjalan searah.

“Kami diskusi lagi dengan Bank Sentral, sekarang sudah dapat titik tengah, gimana cara memperbaiki sistem ini dengan baik agar fiskal moneter lebih sinkron,” tukas Menkeu.

Acara ini menjadi ruang dialog mengenai penguatan arah kebijakan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas, memperkuat koordinasi kebijakan, serta memastikan berbagai langkah perbaikan struktural dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat dan dunia usaha.

Sumber : kemenkeu.go.id
Laporan : Tam

Continue Reading

Trending