MARAKNYA praktek terselubung di sektor pertambangan akhir-akhir ini menjadi sorotan, kecaman dan membuat publik sontak terkejut, sontak atas terseretnya beberapa nama  pejabat publik hingga ditetapkannya tersangka oleh Aparat Penegak Hukum (APH).
‎
‎Pasalnya tokoh yang selama ini dikenal memiliki sepak terjang, integritas dan kapabilitas seolah runtuh reputasinya akibat berbagai pemberitaan diberbagai media lokal dan nasional.
‎
‎Relasi Pengusaha dan Penguasa
‎
‎Atas mencuatnya praktek di lingkaran sektor pertambangan mengindikasikan bagaimana relasi kekuasaan dan penguasa mencoba bermain dalam sirkulasi atas kejahatan merampok kekayaan alam dan Sumber Daya Alam (SDA) di Sulawesi Tenggara, yang seharunya terorientasi kepada masyarakat.
‎
‎Perselingkuhan penguasa dan pengusaha di sektor pertambangan dianggap lumrah, sebab hal demikian bukan hal baru terjadi di Indonesia terlebih di Sulawesi Tenggara.
‎
‎Fenomena demikian, sangat rentan dan berpotensi untuk menjadikan daerah ini nantinya pengelolaan potensi sumber daya alam dan kekayaan nanti di kelola secara ugal-ugalan dan tak jarang harus menabrak aturan hukum atas kaidah-kaidah pertambangan yang berlaku.
‎
‎Tak bisa dipungkiri beberapa tokoh di Sulawesi Tenggara banyak terlibat dalam skandal pertambangan, hingga terjerumus dalam jeruji besi atau mungkin bahkan bermain mata untuk lolos dari jeratan hukum.
‎
‎Maka sangat mungkin hari ini atau ke depan akan mengalami nasib yang sama, jika mekanisme pengelolaan SDA dan kekayaan terkonsentrasi hanya segelintir pihak. Tentu itu menjadikan kita refleksi untuk berbuat lebih banyak, mengawasi setiap kebijakan yang ada agar sesuai dengan koridornya.
‎
‎Rasa skeptisme saat ini seolah sering kali muncul. Publik bertanya ? Apa yang akan menjadi akhir dari dramaturgi ini, bagaimana integritas penegak hukum dalam penanganan perkara demikian ?
‎
‎Apa lagi perizinan pertambangan terkonsentrasi di pusat, sehingga menjadikan pejabat daerah atau yang mempunyai kepentingan di sektor pertambangan bisa leluasa melakukan loby, negosiasi hingga harus melakukan “suap” ?
‎
‎Seolah-olah pemimpin pusat hingga daerah menutup mata dan telinga tentang apa yang terjadi. Kekuasaan dengan segala instrumen penegak hukumnya seolah tak berdaya di perhadapkan dengan berbagai godaan, iming-iming atau hal lain dengan tetek bengeknya.
‎
‎*Bagaimana Integritas Penegak Hukum* ?
‎
‎Produk kebijakan hukum yang diambil tidak tepat sasaran bahkan setengah hati. Apakah Aparat Penegak Hukum (APH)  tebang pilih ? Dengan upaya melindungi iklim investasi dan pertambangan yang tetap harus berjalan sebagaimana mestinya.
‎
‎Persekongkolan ini menjadikan kekayaan daerah dan potensi sumber daya alam seolah terpusat dan mengalir pada segelintir pihak. Publik menunggu ?
‎
‎Padahal jika terkelola dengan baik, tepat sasaran dan menjadikan rakyat sebagai orientasi utama, maka kesejahteraan dan pembangunan bisa merata di berbagai komponen masyarakat.
‎
‎Bahwa air, tanah dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah milik negara dan akan diperuntukan kepada masyarakat, justru sangat bertolak belakang dengan apa yang di alami saat ini.
‎
‎Justru kekayaan tersebut hanya di kuasai oleh segelintir orang dan untuk kepentingan kelompok dan diri mereka pribadi. Sebagai putra daerah merasa prihatin melihat fenomena ini, justru masyarakat menjadi penonton di daerah sendiri yang hanya mendapat dampaknya dan menikmati segala kontroversi pejabat atas berbagai pemberitaan media soal kasus tambang.
‎
‎Keterlibatan Pejabat Daerah ?
‎
‎Tak bisa dipungkiri, beberapa bulan terakhir ini, hampir semua media memberitakan soal tambang dan menjadi sangat kontroversi ketika  keterlibatan pejabat daerah yang menjadi bagian penting dan strategis dalam ruang tersebut.
‎
‎SDA terasa dalam balutan penguasaan kaum oligarki dan kepentingan kelompok untuk melanggengkan kekuasaannya. Menjaga iklim investasi dengan produk kebijakan yang berpihak pada mereka.
‎
‎Berharap agar kekayaan alam yang diberkahi oleh Allah SWT dapat dimanfaatkan untuk pembangunan yang lebih baik dan menjadi sentral perputaran ekonomi yang memadai.
‎
‎Salah satu akar persoalan lingkungan hidup di Sulawesi Tenggara adalah praktek ugal-ugalan dalam pengelolaan sumber daya alam. Banyak penguasa yang terlibat skandal seperti itu, bahkan menjadikan investor sebagai juru kunci untuk modal yang membiayai kampanye di momentum Pilkada.
‎
‎Dengan banyaknya praktik-praktik di sektor SDA, mulai dari penerbitan izin yang tidak sesuai dengan prosedur, mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang ada, terkesan bahwa pemimpin kita masih menutup mata dan tidak punya nurani untuk melihat persoalan rakyat secara jernih.
‎
‎‎Masalah Serius Nan Krusial
‎
‎Masalah pertambangan sampai saat ini masih menjadi hal serius nan krusial yang terjadi di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara yang merugikan masyarakat dan negara. Perselingkuhan penguasa dan pengusaha menjadi sangat rentan, meksipun tak terkuat di publik tetapi mereka bisa bermain di belakang layar, dengan segala loby dan transaksinya.
‎
‎Ini adalah tindakan tercela yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok, seringkali dengan mengorbankan kepentingan rakyat banyak.
‎
‎Tentu amat sangat menyedihkan, kita semua dibuat terkejut dan geleng-geleng kepala melihat pejabat yang sebelumnya di pilih oleh rakyat, yang dianugerahi amanah, harapan dan tanggung jawab tentang hari-hari baik ke depan bagaimana kondisi dan keadaan diselesaikan dan carikan solusi, justru kita menyaksikan sirkulasi para pejabat dengan kroni-kroninya bermain di belakang layar memperkaya diri hingga terjerat baju orange di sektor tambang.
‎
‎Tetapi tanpa sadar atas praktek itu justru melegitimasi krisisnya kepercayaan rakyat kepada pejabat publik selama ini dianugerahi kepercayaan, tanggung jawab, kekayaan, tahta yang berlimpah justru dalam sekejap melunturkan reputasi mereka dan harapan baik rakyat pupus.
‎
‎Seolah mereka hadir di tengah rakyat, bagai dewa penolong dan ratu adil yang menghamburkan uang tetapi yang sebenarnya itu datang dari kekayaan alam yang di kelola secara ugal-ugalan dan tidak transparan.
‎
‎Kita patut sesalkan, sampai kapan praktek kejahatan itu dilakukan dan bahkan harus berapa orang lagi pejabat yang dijerat hukum, baru kita merasa sadar, sepantasnya kita harus merefleksi diri, menginternalisasi bagaimana seyogyanya kekuasaan, penguasa memainkan iklim investasi dan kepemimpinan itu dijalankan.
‎
‎Kita menyadari memang, bahwa kekuasaan, penguasa di sektor tambang amat dekat dengan lingkaran setan seperti kejahatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sehingga perlu ada peran kita untuk melakukan kontrol sosial, menjadi mitra kritis dan strategis agar pemerintahan dan iklim investasi selalu berjalan di bawah pengawasan.
‎
‎Momentum Refleksi dan Evaluasi
‎
‎Ini menjadi refleksi dan ujian kita bersama, mungkin saja masih banyak pejabat-pejabat yang diam-diam ketakutan dan tertekan ketika sewaktu-waktu lembaga rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi atau aparat penegak hukum hadir di daerah-daerah khususnya Sulawesi Tenggara. Merongrong kotak Pandora yang tersembunyi di balik meja pejabat dan pelaku tambang.
‎
‎Tetapi apapun itu, sebagai penegak hukum sewajarnya menjalankan amanah, tanggung jawab dan fungsinya secara profesional agar mereka yang memakan uang rakyat dengan memanfaatkan potensi kekayaan daerah diberikan hukuman yang jerah tanpa pandang buluh.
‎
‎Mungkin juga masih banyak praktek-praktek demikian di sektor pertambangan, yang menjadikan koalisi penguasa dan pengusaha bermain mata untuk melancarkan aksinya dengan segala aktivitas ekonominya meskipun itu menabrak aturan.
‎
‎Sehingga dengan tegas dan penuh harap, pejabat publik bagaimana kembali memikirkan tentang apa yang melekat kepada mereka, amanah, tanggung jawab dan harapan rakyat untuk segera di realisasikan.
‎
‎Meskipun aparat penegak hukum terus berupaya memberantas fenomena demikian di Sulawesi Tenggara, tetapi masih mendapatkan tantangan, hambatan dinamika, tarik ulur serta dihadapkan dengan godaan.
‎
‎Kasus yang melibatkan berbagai sektor, termasuk pertambangan menunjukkan bahwa masih menjadi masalah serius di daerah ini. Pemberantasan kasus tambang membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah daerah, stekholder instansi terkait dan masyarakat sipil.
‎
‎Tulisan sederhana ini adalah sederet keresahan pikir, tentang masalah krusial yang ada di Sulawesi Tenggara yang berkorelasi dengan hajat hidup orang banyak, yang seharusnya alokasi anggaran miliaran bahkan triliunan itu bisa menjadi bentuk pembangunan yang memudahkan akses masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi yang semakin maju, justru pupus di tengah jalan akibat masuk di kantong-kantong pribadi para pemegang amanah.
‎
‎Sebagai penegasan ulasan ini pemerintah sudah harus lebih serius dan dapat memberikan jaminan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan terhadap hak atas lingkungan hidup, serta pemerintah bisa menjadi garda terdepan mengambil tanggung jawab atas kejahatan lingkungan yang terjadi di Sulawesi Tenggara.
‎
‎Pemerintah tidak boleh tunduk terhadap korporasi dan kepentingan investor karena, ia punya tanggung jawab terhadap masyarakatnya bukan kepada investasinya, bukan kepada kelompoknya, keluarganya apa lagi.
‎
‎Sumpah Pejabat adalah sesuatu yang sangat sakral dimana di atas pundaknya ada beban, tanggung jawab semata mata untuk masyarakat.
‎
‎‎Bagaimana Pers Harus Bersikap ?
‎
‎Pers memiliki peran strategis sebagai pilar demokrasi, penjaga akal sehat publik, sekaligus mitra kritis dalam proses pembangunan nasional dan daerah dalam segala proses pemberitaan yang ada.
‎
‎Pers bukan sekadar penyampai informasi, tetapi juga penjaga nurani publik. Melalui kerja dari produk jurnalistik yang profesional dan beretika, pers membantu masyarakat mendapatkan informasi yang benar, berimbang, tepat, akurat, dan mencerahkan.
‎
‎Namun di tengah derasnya arus informasi dan tantangan era disrupsi digital, peran pers justru semakin penting. Media massa dituntut tidak hanya cepat, tetapi juga akurat dan bertanggung jawab serta tetap pada fungsi kontrol yang tetap sasaran dan berimbang.
‎
‎Di era digital, hoaks dan disinformasi mudah menyebar. Di sinilah pers dituntut untuk tetap teguh pada kode etik jurnalistik, menjaga independensi, dan menghadirkan karya terbaik serta menjadi penyangga pada hal-hal yang tidak di inginkan dari kehidupan sosial kemasyarakatan serta ruang publik.
‎
‎Melalui pers yang berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan opini masyarakat dan mengawal isu-isu sosial di berbagai sektor khususnya di sektor pertambangan yang sedang hangat di bincang di ruang publik.
‎
‎Kita memandang pers sebagai mitra kritis dan strategis bagi berbagai pihak stakeholder dan instansi terkait dan media memainkan peran penting dalam fungsi kontrol.
‎
‎Dalam isu hukum yang melibatkan tokoh publik, media memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan berbasis fakta. Publik juga perlu membaca berita secara kritis dengan memperhatikan sumber dan konteks pemberitaan. Pada akhirnya kepastian hukum tetap berada pada proses penegakan hukum yang berjalan secara transparan dan objektif.
‎
‎Kasus ini menjadi pengingat bahwa di tengah deras arus informasi, integritas dan independensi pers menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap media.
‎
‎Pers diuji, antara idealisme dan pragmatisme ? di tengah bincang dan hiruk pikuk kasus tambang yang ada di Sulawesi Tenggara.
‎
‎Penulis : Rasmin Jaya
Mantan Ketua GMNI Kota Kendari

GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA (GMNI) Kendari bersiap menggelar hajatan besar. Sebuah momentum ideologis, meneguhkan kembali khitah perjuangan GMNI Kendari tanpa tercerabut dari kultur ideologisnya dan geografisnya.

Ulasan ini hanya sekedar refleksi, untuk kader dalam menyongsong semangat dan harapan baru ke depan. Tak akan cukup hanya sekadar kata ini untuk menggambarkam jalan panjang perjuangan yang penuh lika liku, sebab di sana bicara perjuangan, pengabdian, semangat, impian ke depan.

Temu Marhaenis, 1 Dekade GMNI Kendari dengan tema : “Arah Ideologi, Konsolidasi Kader, dan Transformasi Perjuangan Marhaenis dari Masa ke Masa”

Hajatan tersebut akan di gelar tanggal 8 Maret 2026, di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menjadi sebuah moment spesial, strategis, dan istimewa bagi kader yang juga meneguhkan kembali semangat historis tentang akar terbentuknya GMNI Kendari.

Kita tau, kita sedang menapaki jalan panjang perjuangan. Sebab aku dan kita semua yang sempat membaca sepenggal tulisan tersirat dan tersurat ini, kita seorang marhaenis tidak boleh begini terus.

Generasi kita harus bangkit, maju, dan mencapai mimpi-mimpi kita. Cita-cita harus terus dirawat dan diperjuangkan. Tidak sepatutnya kita apatis dan merasa bodoh. Ini tentang regenerasi, kepemimpinan, dan masa depan, sebab ada tugas dan tanggung jawab moral, ideologi, organisasi, dan sejarah yang kita pikul.

Penulis bicara tegas dah apa adanya, sebuah dorongan untuk menegaskan kembali arah serta khitah perjuangan. meneguhkan arah gerakan dan gagasan tentang prospek di masa depan.

*Optimisme Ke Depan*

Gerakan mahasiswa tak boleh hanya menjadi ruang diskusi yang hampa tanpa tindakan, tapi harus kembali pada napas perjuangan kerakyatan yang menjadi jantung GMNI sejak kelahirannya.

Tapi juga harus tetap relevansi dengan detak jantung modernisasi yang serba tak pasti. Proses ideologisasi, doktrin perjuangan, penguatan kepemimpinan yang progresif dan tetap kritis terhadap situasi menjadi refleksi yang juga catatan kritis untuk tetap bergerak.

Apalagi forum tersebut dirancang bukan sebagai acara seremonial, melainkan ruang tukar gagasan. Momentum ini tidak boleh dianggap sekadar seremonial, penggugur tanggung jawab yang terlewat begitu saja, tetapi harus benar-benar terpatri dalam jiwa setiap insan Marhaenis.

Pasalnya, sudah terlalu lama kita hidup dalam luka yang dibalutnya sendiri. Berjuang dengan pamrih, penuh konsistensi, dedikasi dan tanpa kenal lelah menjadi bentuk pengabdian nyata yang juga hadir atas rasa cinta. Marhaenis Kendari dalam lintasan generasi telah menorehkan fondasi kokoh yang juga tinta emas, bukan hanya untuk di kenang ataupun menjadi mitos, tetapi mesti menjadi inspirasi dan cahaya untuk generasi baru yang terap tegak lurus dengan prinsip perjuangan “Marhaenisme”.

Bagi kawan, di beberapa sela diskusi ia berujar, “kita ini sudah terlanjur cinta kepada GMNI, apapun yang terjadi kita merasa bertanggung jawab semua. Kondisi kita sekarang adalah konsekuensi dari pilihan kita di masa lalu, jadi harus siap bertempur dan berjuang dengan berbagai tantangan yang ada”.

GMNI Kendari telah melewati pasang surut, ada dinamika, gejolak, suka duka, pilihan sulit hingga apapun itu namanya tak pernah sedikitpun pasrah.

Suara-suara telah diteriakkan dan panji merah telah dikibarkan. Harapan melambung tinggi, berkali-kali persatuan di jahit dengan penuh lirih, kata demi kata ini adalah ungkapan hati yang penuh harap tentang kebaikan GMNI ke depan.

Saya yakin kader lain pun merasakan hal yang sama, sebab kita yang gandrung akan persatuan dan gotong royong pasti mengilhami hal tersebut.

Tetapi akan menjadi sebuah ironi jika organisasi yang lahir dari semangat nasionalisme dan cita-cita Marhaenisme yang mengajarkan persatuan, keberanian, dan kesetiaan kepada rakyat kecil justru kehilangan khitah perjuangan dalam refleksi perjalanan yang sudah sejauh ini.

Ini tak boleh terjadi, tergerus dalam arus perkembangan global apa lagi gimik kepentingan politik sesaat.

*Marhaenis di Simpang Kiri Jalan*

Marhaenis tetap harus berada di simpang kiri jalan, berteriak diatas podium dengan lantang, bersuara di forum dan terus menghiasi percakapan publik dengan gagasan, ide dan harapan tentang nasib baik rakyat kecil.

Di Kota Kendari terlihat barisan kader yang berjuang di jalanan tanpa legitimasi formal, namun bergerak melalui semangat keikhlasan untuk mengabdi kepada bangsa ini, membentuk jati diri kepemimpinan, mengasah kritis dan respon pada kebijakan pemerintah.

Forum ideologis harus terus menjadi kawah candradimuka membentuk karakter pemimpin bangsa, untuk mengisi ruang pengadilan di berbagai sektor strategis.

Sebuah pesan, organisasi mahasiswa kerap terjebak dalam “fragmentasi egosentris” yang kehilangan konteks praksisnya. Meskipun GMNI hari ini menghadapi hal serupa, kita tidak boleh tergiring dalam konflik kepentingan atau apapun itu dengah segala embel-embelnya dan tetek bengeknya.

Saya percaya setiap kader merindukan kejayaan dan kemenangan. Suatu masa di mana semua merasa bisa berdaya, tapi itu adalah proses yang semuanya sedang menuju di sana sebab tak ada yang instan. Semuanya harus di perjuangkan dan di usahakan dengan baik.

GMNI tetap menjadi ruang pembentukan gagasan, ide, dan pemikiran tajam untuk masa depan yang lebih baik. Sejak awal, GMNI bukan sekadar organisasi mahasiswa.

Ia adalah ruang ideologis yang lahir untuk berjuang dan menegakkan nasionalisme yang berjiwa sosial sebagaimana ajaran Bung Karno. Ideologi jangan hanya berhenti sebagai slogan, tetapi tindakan kongkret yang berdampak.

Marhaenisme harus tetap membumi sebagai wujud nyata perubahan melalui refleksi jujur tentang keberpihakan kepada kaum kecil, serta pergulatan intelektual yang menyalakan kesadaran akan akar kultural kita.

Sejarah gerakan mahasiswa mengingatkan bahwa ketika organisasi kehilangan kohesi ideologis, ia akan kehilangan daya kritis terhadap kekuasaan.

Gerakan yang semula lahir sebagai penantang akhirnya hanya menjadi pelengkap kekuasaan, bukan lagi kekuatan moral, melainkan sekadar alat reproduksi elite politik. GMNI tak boleh terjerumus dalam hal tersebut

Karena ketika idealisme digantikan oleh kalkulasi kekuasaan, organisasi kehilangan jiwanya. Kita tidak menginginkan GMNI diombang-ambingkan oleh kepentingan kekuasaan yang menindas. Ini adalah kritik dan otokritik yang mesti melahirkan sintesis baru dalam akumulasi segala dinamika yang ada.

Para kader tidak boleh sekadar mencari pengakuan, tetapi harus menjalankan amanat ideologi, tanggung jawab organisasi dan tuntutan sejarah.

Hal ini dimulai dari kesadaran moral bahwa GMNI bukan milik segelintir pihak melainkan milik seluruh kader yang masih percaya bahwa api Nasionalisme masih menjadi benang yang bisa merajut perbedaan dan Marhaenisme tetap menjadi asas perjuangan yang akan tetap relevant mengikuti arus perkembangan zaman.

*GMNI Menjadi Lokomotif dan Kawah Candradimuka*

GMNI tetap menjadi lokomotif, pelopor dan kawacandradimuka untuk setiap insan Marhaenis pejuang pemikir- pemikir perjuang.

Kita sedang merintis di atas jalan terjal perjuangan untuk terus mengumpulkan secercah percikan api agar menjadi kekuatan dan cahaya yang selalu mengiringi perjalanan kita. Tentang harapan yang kita perjuangkan, mungkin tak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi semoga itu menjadi pelajaran dan pengalaman dari setiap kejadian itu sendiri.

GMNI membutuhkan pemurnian nilai. Kita perlu menatap ulang akar Marhaenisme bukan sekadar sebagai doktrin politik, melainkan sebagai ajaran kemandirian, kebersamaan, dan pengabdian pada rakyat.

GMNI adalah nama yang penuh makna dan istimewa di relung hati para kadernya. Ia hidup sebagai lambang, seperti bendera yang masih berkibar sebagai detak jantung perjuangan. Seperti pekikan tangan kiri yang selalu menjadi simbol perlawanan dan seperti gelaran tetrikal dan suara puisi sebagai reaksi balik atas seme menanya kekuasaan.

Warna merahnya akan tetap menyala, dan darah ideologinya mengalir di setiap nadi untuk membangun komitmen, cinta, dan harapan dan semangat berkarya, mencipta dan memimpin.

*Transformasi Perjuangan Marhaenis dari Masa ke Masa*

Menyongsong hajatan besar ini, dalam refleksi tersimpan banyak harapan dan impian yang belum banyak terwujud. Tapi ia bergerak seperti gayun bersambut yang saling menghubungkan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan.

Tanggung jawab Marhaenis sejati adalah terus bekerja dengan pikiran, hati, dan jiwa yang ikhlas, serta tak lupa bagaimana ia terus belajar untuk menyiapkan bekal di masa depan.

Ketika momentum, peluang, kesiapan bertemu dalam satu titik maka menjadi sesuatu yang tak bisa kita lewatkan.

Mari kita sambut moment besar ini dengan nuansa kekeluargaan, sebagai upaya bersama merawat ingatan, menolak lupa atas rasa cinta kepada GMNI dan Ibu pertiwi, cinta yang terus hidup di setiap diskusi malam hingga jelang subuh, ditemani secangkir kopi dan rokok meskipun di tengah keterbatasan.

Menyalakan harapan adalah tanda bahwa kita memiliki prospek masa depan. Sekali lagi, 1 Dekade GMNI Kendari bukanlah agenda euforia semata, melainkan momen mengambil hikmah dari perjalanan panjang perjuangan.

Terus mendorong kepemimpinan yang progresif dan revolusioner, mengisi pos-pos kritis di berbagai sektor dan melakukan gebrakan intelektual, terobosan program, dan sesuatu yang berdampak pada perubahan kongkret.

Orientasi dan tujuan GMNI Kendari harus terukur, jelas, tepat sasaran, dan berdampak nyata. Ujian independensi akan selalu ada. Godaan akan muncul seperti ombak yang menyeret kita pada pusaran kepentingan praktis.

Pelajaran berharga bagi kita adalah kecerdasan dalam membaca peta politik dan sosial, kemampuan menjaga stamina kader, serta kematangan dalam mengelola konflik kepentingan.

*GMNI Go To Kampus*

GMNI perlu menyegarkan kembali wawasan kemahasiswaan sebagai organisasi berbasis intelektual muda, di mana idealisme pemuda menjadi pilar penyangga jati diri bangsa.

Marilah kita tetap bersatu dan berjuang. Setiap insan Marhaenis, sebagai corong dan laboratorium kader, harus memaksimalkan sumber daya dan potensi yang ada dari setiap insan Marhaenis serta penguatan ideologi, mentalitas, dan kapasitas untuk berkompetisi di dalam kampus. Tantangan ke depan semakin besar.

Kita dituntut untuk selalu aktual, kritis, dan terus mengasah kemampuan sebagai Marhaenis sejati yang akan memegang tongkat estafet kepemimpinan dari masa ke masa sebab kita bicara kader dalam lintasan sejarah, perjuangan dan pengabdian yang tak pernah usai.

Di ujung tulisan, ia menutup dengan kalimat semangat ideologis, GMNI bukan milik sekelompok orang. Ia milik rakyat. Rakyat yang selalu ia perjuangankan,petani, nelayan, buruh, kaum miskin kota dan lainnya yang menjadi orientasi utama.

*Mengembalikan Khittah ke Jalan Perjuangan*

Selama rakyat masih tertindas, GMNI tak boleh diam. Ia harus menjadi lokomotif gerakan dan peka terhadap isu-isu strategis yang menyangkut persoalan rakyat. Sentral gerakannya mesti di bangun di kampus, sebab corong konsolidasi dan mobilisasi gerakan.

GMNI berada di titik krusial nan strategis. Jalan satu-satunya adalah kembali ke akarnya, jalan perjuangan rakyat, panggilan sejarah, dan tugas ideologi.

GMNI mampu menjawab arah zaman: membantu petani mempertahankan tanahnya, bersama buruh menuntut keadilan kerja di era fleksibilitas tenaga kerja, mendampingi mahasiswa miskin yang rentan dikeluarkan karena tunggakan UKT, mengadvokasi hak-hak masyarakat adat yang direpresi oleh kekuasaan oligarki dan kebijakan pembangunan eksploitatif.

GMNI bisa menjadi sentral gerakan untuk perubahan
ke depan, selain dari internalisasi perbaikan tatanan struktur dan transformasi agar gerak perbaikan organisasi lebih baik mesti juga menjadi pelopor, menyatukan elemen dan eksponen gerakan.

Ke depan, semua kader bisa terus memastikan kerja organisasi berjalan secara baik dan sistematis, mengawal kebijakan pemerintah, dan memperbaiki kualitas kaderisasi. Langkah demi langkah yang konkret, kita semakin percaya bahwa Marhaenis Kendari akan banyak yang mengisi ruang pengabdian di masa depan dan dengan itu menjadi pelopor, bukan penonton. Jadilah pelaku sejarah, jangan jadi penonton apalagi penikmat sejarah.

GMNI kini berusaha mentransformasi diri untuk tetap relevan dengan perjuangan kaum tertindas di era digital, dengan tetap memegang teguh ajaran Bung Karno.

Tercatat sudah 5 kali terjadinya transformasi regenerasi kepemimpinan dalam setiap periode kepengurusan dari tahun 2015-2026. Mulai dari Zulzaman sebagai peletak fondasi pertama, Abdul Wahab, Saswal Ukba, Rasmin Jaya dan Awaluddin sebagai ketua Cabang terpilih periode 2025-2027.

Selamat Dies Natalis GMNI Kendari, 1 Dekade perjalanan yang panjang, 2015-2026. Tetaplah menjadi Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang.

Saya adalah GMNI, kamu adalah GMNI, dan apa pun yang terjadi pada GMNI adalah tanggung jawab kita semua. Warisi apinya, jangan abunya.

GMNI Memanggil Pulang. Merdeka.

Penulis : Rasmin Jaya
(Ketua DPC GMNI Kendari 2023-2025)

KENDARI, Bursabisnis.id – Owner VIP Store, Aswin dan PT Swarna Dwipa Property (SDP) sepakat untuk mengakhiri perselisihan secara kekeluargaan.
‎
‎Kesepakatan berdamai tersebut disampaikan penasihat hukum konsumen owner VIP Store, Wendy, SH bersama Direktur PT SDP, Dian Agus Fathurahman dan Legal Corporate PT SDP, Fadli Sardi, SH, di salah satu coffee shop di Kendari, Selasa 3 Maret 2026.
‎
‎Langkah tersebut menjadi titik penting dalam meluruskan dinamika informasi yang sebelumnya diutarakan dan berkembang dimedia sosial.
‎
‎Wendi, SH mengatakan, melalui komunikasi yang konstruktif antara para pihak, persoalan ini telah diselesaikan dengan baik dan berlangsung dalam suasana saling memahami  dan disambut dengan momen saling memaafkan
‎
‎Dalam keterangannya, kuasa hukum konsumen  Wendy mengakui bahwa pernyataan publik yang sebelumnya disampaikan berpotensi menimbulkan penafsiran yang kurang tepat dan keliru, serta berdampak dan menimbulkakan konsekuensi hukum baru dengan ranah pencemaran nama  baik bagi  perusahaan maupun pribadi pemilik PT Swarna Dwipa Property.
‎
‎“Saya selaku penasihat hukum konsumen, baik secara pribadi menyampaikan permohonan maaf kepada owner PT Swarna Dwipa Property atas pernyataan sebelumnya, yang dapat ditafsirkan mencemarkan nama baik perusahaan maupun pribadi owner,” ujar Wendy.
‎
‎Ia juga menambahkan, bahwa persoalan yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai kesalahpahaman administratif dalam memahami alur proses transaksi jual beli properti.
‎
‎“Permasalahan ini pada dasarnya merupakan miskomunikasi dan teknis dalam mekanisme transaksi dengan objek yang jelas secara hukum,” katanya.
‎
‎Wendy menjelaskan, proses dialog dan kajian hukum yang dilakukan secara terbuka dan profesional telah menghasilkan penyelesaian yang baik bagi kedua belah pihak.
‎
‎Dengan adanya kesepahaman tersebut, para pihak sepakat untuk mengakhiri polemik secara damai serta saling memaafkan, sebagai wujud itikad baik dan komitmen menjaga hubungan baik.
‎
‎Penyelesaian ini diharapkan dapat memberikan kepastian serta meluruskan informasi yang sudah beredar di media sosial, sekaligus menegaskan bahwa langkah langkah yang dilakukan dalam proses jual beli yang dilakukan sebelumnya oleh PT Swarna Dwipa Property sudah profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
‎
‎CEO PT Swarna Dwipa Group, Roni Sianturi menyambut baik permohonan maaf tersebut, dan menilai langkah klarifikasi sebagai bentuk kedewasaan dalam menyelesaikan persoalan secara terbuka dan bermartabat.
‎
‎Ia menegaskan, bahwa perusahaan memilih pendekatan dialogis serta mengedepankan komunikasi yang konstruktif guna menjaga kepercayaan publik.
‎
‎“Pada prinsipnya, kami menghargai itikad baik yang disampaikan. Momentum ini menjadi pengingat bahwa setiap persoalan dapat diselesaikan melalui komunikasi yang terbuka dan saling menghormati,” ujar Roni.
‎
‎Menurutnya, penyelesaian secara elegan menjadi penting, terutama di tengah momentum bulan suci Ramadan yang mengedepankan nilai introspeksi, rekonsiliasi, dan saling memaafkan.
‎
‎Roni menambahkan, perusahaan tetap berkomitmen menjaga profesionalisme serta transparansi dalam setiap aktivitas bisnis, sekaligus memastikan seluruh proses transaksi berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
‎
‎Sebelumnya, dugaan penipuan yang menyeret nama PT Swarna Dwipa Property sempat menjadi perhatian masyarakat setelah muncul laporan terkait transaksi properti.
‎
‎Namun perkembangan terbaru menunjukkan adanya klarifikasi antar pihak yang berujung pada penyelesaian secara komunikatif.
‎
‎Pihak perusahaan menilai klarifikasi terbuka tersebut sebagai langkah positif untuk meluruskan informasi, sekaligus menghindari persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

‎
‎