JAKARTA, Bursabisnis.id – Gemerlap perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 membawa suasana meriah di berbagai daerah, ditandai ramainya pusat perbelanjaan dan destinasi wisata. Namun, di balik euforia tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah justru dihadapkan pada tekanan berat akibat melonjaknya harga bahan pokok.

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai kenaikan harga pangan jelang dan selama Nataru tidak sepenuhnya dapat dibenarkan hanya dengan alasan meningkatnya permintaan.

Menurutnya, lonjakan konsumsi saat libur panjang memang rutin terjadi setiap tahun, tetapi kenaikan harga yang tajam dan tidak wajar mencerminkan persoalan serius dalam sistem distribusi serta lemahnya pengawasan di lapangan.

“Kenaikan harga yang berlebihan mengindikasikan terganggunya rantai pasok pangan serta potensi lemahnya pengawasan di tingkat lapangan. Negara tidak boleh absen dalam situasi seperti ini dan harus memastikan distribusi berjalan normal serta tidak ada pihak yang mengambil keuntungan berlebihan di tengah momentum sensitif Nataru,” kata Johan.

Politisi Fraksi PKS itu mengungkapkan, keluhan masyarakat terkait mahalnya harga beras, cabai, bawang, telur, hingga daging ayam banyak ditemui di pasar-pasar tradisional. Fenomena tersebut, kata dia, hampir selalu berulang setiap musim libur panjang dan tidak boleh dianggap sepele.

“Bagi pekerja harian, buruh, dan masyarakat kecil, kenaikan harga sekecil apa pun dampaknya sangat besar terhadap kemampuan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.

Johan menambahkan, DPR terus mendorong pemerintah memastikan stok pangan aman, operasi pasar berjalan efektif, serta Satuan Tugas Pangan aktif turun ke lapangan. Namun ia mengingatkan, pengawasan tidak boleh berhenti pada tataran kebijakan atau rapat semata.

“Pengawasan harus benar-benar hadir di pasar dan sepanjang jalur distribusi agar potensi permainan harga bisa dicegah. Tanpa pengawasan langsung di lapangan, praktik spekulasi dan penimbunan akan terus berulang setiap musim libur panjang,” tegas Legislator Daerah Pemilihan NTB I tersebut.

Ia menyebut, aspirasi masyarakat mengenai mahalnya harga pangan telah menjadi dasar bagi DPR untuk mendesak pemerintah melakukan intervensi cepat, mulai dari operasi pasar, penambahan pasokan, hingga penertiban jika ditemukan pelanggaran di sektor distribusi dan perdagangan.

Lebih jauh, Johan menilai lonjakan harga pangan selama Nataru 2025 kembali menegaskan ketimpangan antara meningkatnya konsumsi dan lemahnya daya beli masyarakat. Di satu sisi, sektor pariwisata dan konsumsi kelompok menengah atas tumbuh pesat, sementara masyarakat kecil harus semakin mengencangkan ikat pinggang.

“Libur panjang yang seharusnya membawa kebahagiaan justru berubah menjadi periode paling rawan inflasi pangan,” katanya.

Menurut Johan, perlindungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah harus diwujudkan secara nyata dan menyeluruh. Stabilitas harga perlu dijaga, daya beli masyarakat diperkuat, dan operasi pasar serta pasar murah harus benar-benar menyasar kelompok rentan, bukan sekadar formalitas. Bantuan sosial pun harus dipastikan tepat sasaran.

Ia menegaskan, Nataru tidak boleh terus menjadi momentum rutin kenaikan harga pangan. Pemerintah dituntut tegas dalam pengawasan dan cepat dalam intervensi, sementara pelaku usaha harus menjunjung etika berusaha.

“Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan pangan tetap terjangkau, terutama pada momen sensitif yang seharusnya menjadi masa kebahagiaan bagi seluruh rakyat, seperti libur panjang akhir tahun dan perayaan Natal,” tutup Johan.

Sebagai informasi, berdasarkan laporan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), sejumlah harga bahan pokok melonjak selama periode Nataru. Harga bawang merah naik dari Rp35 ribu menjadi Rp40 ribu per kilogram, bawang putih dari Rp40 ribu menjadi Rp50 ribu per kilogram, sementara cabai rawit yang sempat turun ke Rp45 ribu per kilogram kembali naik hingga Rp80 ribu per kilogram.

Kenaikan juga terjadi pada harga daging ayam dari Rp35 ribu menjadi Rp45 ribu per kilogram, serta daging sapi dari Rp130 ribu menjadi Rp140 ribu per kilogram.

Sumber : dpr.go.id
Laporan : Icha

PADANG, Bursabisnis.id – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman monitoring ketersediaan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Pasar Lubuk Buaya, Kota Padang, Sumatera Barat.

Dalam kunjungannya itu, Amran didampingi Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi dan Wali Kota Padang Fadly Amran.

Saat berkunjung, Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan bahwa BULOG akan terus memasifkan distribusi beras SPHP demi memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang stabil.

“Kehadiran kami bersama Menteri Pertanian di Pasar Lubuk Buaya merupakan komitmen Pemerintah untuk memantau langsung kondisi pangan di lapangan. BULOG akan terus mengawal distribusi SPHP agar target penyaluran hingga akhir tahun dapat tercapai, sekaligus memastikan ketersediaan beras tetap aman,” ujarnya.

Berdasarkan data, realisasi penyaluran beras SPHP di wilayah Sumatera Barat per 15 September 2025 telah mencapai lebih dari 8 ribu ton , atau 24 persen dari target total 33 ribu ton yang ditetapkan hingga Desember 2025.

Capaian ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah melalui BULOG dalam mendukung stabilitas harga sekaligus menjamin keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

Kunjungan lapangan dilakukan ke beberapa pedagang, seperti Toko Beras Nides, Toko Beras Ibu Eti, dan Toko Beras Yanti. Para pedagang menyambut baik keberadaan beras SPHP yang disalurkan BULOG.

Salah satu pedagang mengungkapkan, “Beras SPHP ini banyak peminatnya disini, kualitasnya bagus, dan kami sebagai pedagang tidak menemui kendala dalam pemesanannya. Banyak pembeli yang datang kembali karena merasa puas dan senang dengan harga serta kualitas beras SPHP,” tutur salah seorang pedagang di Pasar Lubuk Buaya.

Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman dalam kesempatan tersebut juga menegaskan bahwa program SPHP memberi dampak positif terhadap stabilitas harga pangan.

“Kita melihat dan memantau langsung harga-harga pangan di pasar. Inflasi yang sebelumnya 2,7 persen kini turun menjadi 2,31 persen, ini menunjukkan langkah-langkah stabilisasi mulai berhasil. Operasi pasar dan penyaluran beras SPHP akan terus kita lanjutkan agar harga pangan tetap terkendali,” kata Amran.

Penyaluran beras SPHP di Sumatera Barat tidak hanya dilakukan melalui jalur distribusi BULOG, tetapi juga melibatkan berbagai pihak. Mulai dari Dinas Pangan setempat, koperasi, outlet pemerintah, outlet BUMN, outlet pangan binaan pemerintah daerah, hingga dukungan aparat TNI dan Polri. Selain itu, Rumah Pangan Kita (RPK) dan ritel modern turut mengambil bagian agar beras SPHP dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Sinergi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN dan berbagai instansi lainnya diharapkan mampu menjaga kondisi pasar tetap stabil, khususnya di tengah tantangan harga pangan yang fluktuatif. Monitoring yang dilakukan hari ini menjadi momentum penting untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia, khususnya di Sumatera Barat dapat terus memperoleh beras berkualitas dengan harga terjangkau.

Sumber :bulog.co.id
Laporan : Icha
Editor : Tam

KENDARI, Bursabisnis.id – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Kota Kendari menanggapi keluhan pedagang pasar tradisional yang letaknya di Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, tepatnya samping  Korem 143/Halu Oleo, perihal adanya dugaan pungutan liar (Pungli) oleh pihak pengelola pasar.

‎Direktur Utama Perumda Pasar Kota Kendari, Asnar mengatakan, pungutan retribusi yang ditarik pengelola pasar  jelas ilegal. Sebab, tidak ada dasar hukum penarikan retribusi tersebut.

‎Lebih lanjut, Asnar menjelaskan,  pihaknya membuka ruang untuk kerja sama pengelolaan pasar tradisional milik swasta, dengan prinsip saling menguntungkan.

‎Asnar mengimbau kepada para pengusaha yang ingin membangun pasar tradisional, agar mengajukan surat permohonan pembangunan pasar yang ditujukan kepada Pemkot Kendari, melalui Perumda Pasar.

‎”Tentu kerja sama pengelolaan pasar tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku dan ketentuan yang ada. Lokasi pembangunan pasar harus memiliki alas hak dan tidak menimbulkan masalah hukum kedepannya,” ujar Asnar.

‎Ia juga menambahkan, bahwa pihaknya aka melakukan verifikasi terhadap setiap permohonan pembangunan pasar yang masuk di Perumda Pasar.

Apabila dokumen dan status kepemilikan lahan telah memenuhi ketentuan yang berlaku, maka permintaan kerja sama pengelolaan pasar tradisional itu akan  ditindaklanjuti dengan penandatanganan MoU.

‎”Kalau sudah memenuhi syarat, maka kerja sama akan dituangkan melalui MoU, ” tambahnya.

‎Asnar menyebutkan, saat ini pihaknya telah menerima dua surat permohonan pembangunan pasar di daerah Anduonohu.

‎”Permintaan tersebut sudah kami tindaklanjuti dengan meninjau langsung lokasinya.  Selanjutnya, kita akan verifikasi dokumennya dan melaporkan hasilnya ke pimpinan, dalam hal ini Ibu Wali Kota Kendari selaku KPM,” pungkasnya.

‎

Laporan : Kas

Editor : Tam