JAKARTA, Bursabisnis.id – Pemerintah menyampaikan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026 sebagai pijakan awal penyusunan RAPBN 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini.  Rapat Paripurna ini merupakan pembicaraan awal Pemerintah bersama DPR dalam proses penyusunan RAPBN hingga nantinya ditetapkan menjadi APBN Tahun 2026. KEM PPKF Tahun 2026 mengusung optimisme dan kesiapan Indonesia menghadapi tantangan global yang tidak mudah, sekaligus memperkuat fondasi bangsa untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045.

KEM PPKF 2026 dirancang dalam suasana geopolitik global yang tengah bergejolak dan sangat tidak pasti, terutama akibat kebijakan tarif agresif Amerika Serikat yang merubah fundamental lanskap global. Pemerintah menyusun strategi baik untuk mengatasi dinamika tekanan jangka pendek maupun perbaikan struktural jangka panjang demi menghadirkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

“Kedaulatan bangsa dan kedaulatan ekonomi sangat penting untuk diperkuat dan dijaga di tengah suasana gejolak dunia dan persaingan global yang meruncing. Persaingan di bidang militer, keamanan, geopolitik, ekonomi, dan sektor keuangan sangat menantang dan makin kompleks, berpotensi mengancam stabilitas dan kemajuan yang sudah dan akan kita capai. Oleh karena itu, Indonesia harus mandiri dengan memperkuat ketahanan pangan, energi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan pertahanan semesta,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada pidato pengantar dan keterangan Pemerintah atas KEM PPKF 2026.

Kinerja APBN tahun 2025 menjadi pijakan untuk menapaki tahun 2026. Meskipun tahun ini masih menjadi masa transisi pemerintahan, ditambah tekanan global yang terus menerpa, APBN 2025 tetap berfungsi secara optimal. Hingga April 2025, APBN menunjukkan kinerja positif dengan surplus Rp4,3 triliun atau 0,02% PDB, keseimbangan primer positif Rp173,9 triliun, dan kas surplus (SILPA) Rp283,6 triliun. Pendapatan negara tercatat Rp810,5 triliun, mencapai 27% dari target APBN, menjadi cerminan aktivitas ekonomi yang tetap solid dan optimis. Belanja negara di angka Rp806,2 triliun atau 22,3% dari target APBN. Perkembangan ini ini menunjukkan kendati ada di tengah masa transisi, APBN 2025 tetap berfungsi optimal dalam pelaksanaan program prioritas yang sangat dirasakan oleh rakyat. APBN juga tetap optimal menjadi shock absorber yang menjaga stabilitas ekonomi, melindungi dunia usaha, dan menopang daya beli masyarakat.

Meskipun kinerja positif dibukukan oleh APBN, kewaspadaan akan terus dijaga. Perkembangan situasi global saat ini menjadi pertimbangan IMF merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 menjadi 2,8%, turun 0,5 percentage point (pp) dan tahun 2026 sebesar 3,0% (-0,3 pp) akibat eskalasi perang dagang. Negara-negara dengan ketergantungan ekspor tinggi ke Amerika Serikat (AS) terdampak cukup dalam, seperti Meksiko (-1,7 pp), Thailand (-1,1 pp), Vietnam (-0,9 pp), dan Filipina (-0,6 pp). Indonesia juga mengalami koreksi proyeksi pertumbuhan, namun lebih terbatas dibandingkan yang lain, hanya sebesar 0,4 pp menjadi 4,7% masing-masing untuk 2025 dan 2026. Pemerintah optimis untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi mendekati 5% melalui reformasi regulasi, peningkatan iklim investasi dan perdagangan, serta penggunaan instrumen fiskal untuk menjaga stabilitas dan melindungi dunia usaha.

KEM-PPKF tahun 2026 menjadi landasan strategis Pemerintah dalam menavigasi ekonomi dan menjaga konsistensi pembangunan. Kebijakan fiskal diarahkan mendukung kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi sebagai pijakan menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Dengan sinergi dan kolaborasi, pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diperkirakan mencapai 5,2%–5,8%, didukung inflasi yang terkendali, hilirisasi SDA, peningkatan iklim investasi, dan penguatan kualitas SDM. Laju pertumbuhan ini akan menjadi fondasi yang kuat untuk pertumbuhan hingga mencapai 8% dalam beberapa tahun ke depan, menopang pencapaian visi Indonesia Maju 2045.

Dengan mempertimbangkan ketidakpastian pasar global, suku bunga SBN 10 tahun diproyeksikan berada di kisaran 6,6%–7,2%, didukung spread menarik dan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Rupiah stabil di Rp16.500–Rp16.900/USD, dan inflasi dikendalikan antara 1,5%–3,5%. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan USD60–USD80 per barel, dengan target lifting minyak 600–605 ribu barel per hari dan gas 953–1.017 ribu barel setara minyak per hari.

Dengan landasan asumsi dasar ekonomi makro untuk tahun 2026 tersebut, kebijakan fiskal 2026 diarahkan secara efektif dan selektif untuk fokus pada upaya-upaya (i) menstabilkan ekonomi melalui diplomasi perdagangan dan investasi, deregulasi, serta sinergi kebijakan fiskal-moneter; (ii) melindungi dunia usaha dan daya beli melalui insentif fiskal dan program sosial; dan (iii) menjaga kredibilitas APBN dengan meningkatkan penerimaan negara, efisiensi belanja, serta pengelolaan aset dan kekayaan negara.

Selain perspektif jangka pendek, dalam jangka menengah disusun strategi yang difokuskan pada 8 (delapan) area untuk sekaligus mendukung agenda pembangunan. Pertama, mempercepat ketahanan pangan dengan mendorong produktivitas dan menjaga stabilitas harga pangan, untuk mewujudkan petani makmur dan nelayan sejahtera. Kedua, mewujudkan ketahanan energi dengan peningkatan lifting minyak dan gas, menjaga stabilitas harga energi, percepatan pengembangan energi baru terbarukan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Ketiga, memperkuat efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membangun generasi sehat dan produktif sejak dini. Program ini, didesain untuk meningkatkan gizi, sekaligus memberdayakan peran UMKM, serta membangkitkan ekonomi daerah.

Keempat, menghadirkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing melalui penguatan sekolah unggulan, sekolah rakyat, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar PAUD dan perguruan tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan vokasional. Kelima, Pemerintah menghadirkan layanan kesehatan berkualitas untuk meningkatkan produktivitas melalui perluasan JKN, pemeriksaan kesehatan gratis, penurunan stunting dan penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, serta bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil.

Keenam, memperkuat pembangunan desa serta pemberdayaan koperasi dan UMKM untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja. Ketujuh, memperkuat pertahanan semesta untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat sebagai fondasi kemandirian ekonomi, sosial, dan politik dalam rangka menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan. Kedelapan, mengakselerasi investasi dan peningkatan daya saing perdagangan global dalam global value chain yang lebih kuat. Danantara, lembaga yang diberikan mandat untuk memperbaiki operasional dan meningkatkan kualitas investasi BUMN akan sangat turut berperan dengan meningkatkan produktivitas aset negara sekaligus mempercepat investasi bernilai tambah tinggi dan sejalan dengan prioritas pembangunan. Pemerintah juga terus menjaga APBN 2026 tetap sehat dan kredibel melalui penguatan reformasi fiskal yang berfokus pada optimalisasi pendapatan, peningkatan efisiensi belanja, dan pengembangan pembiayaan inovatif.

Dari sisi pendapatan, strategi pendapatan negara difokuskan pada perluasan basis pajak berbasis data dan risiko, penyederhanaan administrasi, serta implementasi Global Taxation Agreement. Insentif fiskal diberikan secara selektif untuk sektor prioritas. PNBP diperkuat melalui optimalisasi SDA, tata kelola, inovasi layanan, dan reformasi aset negara. Target pendapatan negara: 11,71%–12,22% dari PDB.

Belanja negara difokuskan pada program prioritas yang berkualitas dan efektif, dengan efisiensi operasional dan peningkatan produktivitas belanja. Fokus diarahkan pada MBG, sekolah unggulan dan rakyat, lumbung pangan, serta koperasi desa/kelurahan. Subsidi disempurnakan agar lebih tepat sasaran, didukung perbaikan data dan penguatan perlindungan sosial. Kualitas belanja daerah ditingkatkan melalui harmonisasi pusat-daerah dan penguatan fiskal daerah. Alokasi belanja ditargetkan 14,19%–14,75% dari PDB.

Kebijakan fiskal tetap ekspansif namun terukur, dengan defisit direncanakan pada kisaran 2,48%–2,53% PDB. Kebijakan ini memainkan peran stabilisasi melalui strategi counter-cyclical, memperkuat dukungan terhadap sektor usaha dan masyarakat, serta menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah. Pembiayaan dilakukan secara prudent, inovatif, dan berkelanjutan guna mendorong investasi dan pembangunan nasional.

Dengan kebijakan tersebut, Pemerintah menargetkan perbaikan indikator kesejahteraan pada tahun 2026, antara lain: penurunan angka kemiskinan ke kisaran 6,5%–7,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,44%–4,96%, Rasio Gini 0,377–0,380, dan peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) menjadi 0,57.

Pemerintah menegaskan komitmen untuk menjadikan APBN sebagai instrumen fiskal utama dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat ketahanan nasional, dan mewujudkan visi Indonesia Maju 2045.
Sumber : kemenkeu.g.id