Connect with us

Ekonomi Mikro

Pemerintah Komitmen Jaga Stok Bahan Pokok Dengan Harga Wajar

Published

on

Pemerintah memastikan ketersediaan kebutuhan pokok. -foto : disperindag.sumbarprov.go.id-

JAKARTA, Bursabisnis.id – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan komitmen Pemerintah dalam memastikan ketersediaan pasokan dan menjaga harga barang kebutuhan pokok (bapok) di tingkat wajar.

Ini bertujuan agar masyarakat dapat menunaikan ibadah dengan tenang dan khusyuk pada bulan puasa dan Idulfitri 2024.

Penegasan ini disampaikan Mendag Zulkifli Hasan dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, pada Rabu,(13/3).

Selain Mendag Zulkifli Hasan, rapat kerja diikuti sejumlah Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara sektor pangan yakni PT Rajawali Nusantara Indonesia/ID Food, Perum Bulog, dan PT Perkebunan Nusantara III.

Turut mendampingi Mendag Zulkifli Hasan, yakni Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga beserta Eselon I Kemendag.

“Pemerintah senantiasa berkomitmen untuk memastikan ketersediaan pasokan dan menjaga harga barang kebutuhan pokok di tingkat yang wajar sehingga masyarakat dapat menunaikan ibadah dengan tenang dan khusyuk pada bulan puasa dan Idulfitri tahun ini,”kata Mendag Zulkifli Hasan.

Mendag Zulkifli Hasan mengungkapkan, Kemendag bekerja sama dengan dinas yang membidangi perdagangan di seluruh Indonesia terus memantau perkembangan ketersediaan dan harga barang kebutuhan pokok secara daring dan harian melalui Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP).

Pemantauan ini dilaksanakan di lebih 600 pasar rakyat di 503 kabupaten/kota pada 38 provinsi seluruh Indonesia. Pemantauan barang kebutuhan pokok di pasar rakyat tersebut menjadi indikasi awal kondisi stabilisasi harga dan ketersediaan barangkebutuhan pokok sehingga dapat dijadikan salah satu dasar dalam pengambilan keputusan untuk menjaga stabilitas harga dan inflasi di level yang telah ditargetkan.

“Berdasarkan pantauan harga di SP2KP per 8 Maret 2024, terdapat beberapa komoditas yang perlu diwaspadai. Tercatat harga rata-rata nasional komoditas tertentu
menunjukkan tren kenaikan atau telah di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) atau Harga Acuan (HA), yakni beras, minyak goreng curah, telur ayam ras, dan cabai,” terang Mendag Zulkifli Hasan.

Terkait beras, Mendag Zulkifli Hasan kembali menjelaskan, El-Ninotelah menyebabkan pergeseran musim panen sehingga pasokan ke pasar berkurang dan kebutuhan yang tetap menyebabkan harga beras meningkat. Tingginya harga beras juga menyebabkan beberapa ritel tidak membeli beras karena adanya ketentuan mengenai HET.

Untuk itu, Pemerintah menjaga pasokan dan keterjangkauan harga beras melalui penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sesuai HET beras medium,baik di pasar rakyat maupun ritel modern.

“Saat ini harga beras mulai turun namun belum cukup signifikan karena di beberapa daerah mulai panen tetapi bukan panen raya. Penyaluran bantuan pangan beras masih diperlukan karena banyak masyarakat yang mengalami kesulitan akibat kurangnya pasokan beras,”terang MendagZulkifli Hasan.

Untuk minyak goreng rakyat, Kemendag mencatat data realisasi Domestik Market Obligation (DMO) hingga akhir Februari 2024 sebesar 123.536 ton atau 41,2 persen dari target pemenuhan 300.000 ton.

Sisi positifnya, proporsi Minyakita terjaga di atas 40 persen dengan proporsi pendistribusian curah sebesar 56.952 ton (46,1 persen) dan Minyakita 66.585 ton (53,9 persen) dari total pasokan.

“Kenaikan harga minyak goreng curah tidak dapat dihindari akibat menurunnya realiasi distribusi DMO minyak goreng curah. Ini merupakan imbas dari lesunya ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya sehingga DMO yang dilakukan produsen sedikit menurun dibanding bulan lalu,”imbuh Mendag Zulkifli Hasan.

Terkait telur ayam, Mendag Zulkifli Hasan menyatakan, pemerintah terus melakukan upaya stabilisasi harga telur ayam dengan menjaga harga pakan di tingkat peternak, salah satunya melalui percepatan realisasi distribusi program SPHP jagung pakan oleh Perum Bulog.

Hingga minggu I Maret 2024, realisasi distribusi SPHP jagung pakan kepada peternak UMKM tercatat sebanyak 196.243 ton atau 57 persen dari total pagu 2023.

Untuk cabai, Mendag Zulkifli Hasan menjelaskan, kenaikan harga cabai disinyalir karena penurunan pasokan di beberapa sentra produksi dampak cuaca hujan ekstrim di beberapa wilayah sentra.

Diprediksi pasokan akan normal pada periode Lebaran sehingga harga akan menuju level di bawah HA.

“Beberapa upaya untuk stabilisasi harga cabai, antara lain, penguatan koordinasi bersama dinas terkait, optimalisasi pemanfaatan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), serta fasilitasi perdagangan komoditas antarwilayah/antarpulau dari wilayah produksi ke wilayah konsumsi,”jelas Mendag Zulkifli Hasan.

Mendag Zulkifli Hasan menambahkan, pemerintah telah berkolaborasi dan bersinergi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bapok dengan melaksanakan rapat koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional pada Senin, (4/3) lalu.

Menindaklanjuti rakor tersebut, Kemendag telah memberikan imbauan kepada Pemerintah Daerah, di antaranya agar mengoptimalkan skema kerja sama perdagangan antardaerah dalam memenuhi pasokan bapok,dan memberikan bantuan biaya distribusi jika diperlukan.

Kemendag juga mengimbau Pemerintah Daerah untuk membantu program pemerintah seperti SPHP beras dan DMO Minyak Goreng Rakyat serta meningkatkan pemantauan ketersediaan, harga, dan pengawasan pelaku usaha barang kebutuhan pokok.

“Untuk pelaku usaha, Kemendag mengimbau agar mempersiapkan penambahan pasokan dan stok guna mengantisipasi peningkatan permintaan serta mengambil keuntungan wajar dan tidak melakukan spekulasi harga dan penimbunan,” tegas Mendag Zulkifli Hasan.

Dalam raker tersebut, Komisi VI DPR meminta Kemendag untuk mempersiapkan mitigasi risiko jangka pendek, menengah, dan panjang yang dijalankan Pemerintah. Komisi VI DPR meminta mitigasi risiko tersebut dilaporkan secara berkala, terutama dalam mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan sehingga inflasi dan stok barang dapat dikendalikan.

Sumber : www.kemendag.go.id

Penulis : Rustam

Continue Reading

UKM

Sinergi Bank Indonesia dan Kemenkum Sultra Dorong UMKM Digital, Targetkan Peningkatan Ekonomi Daerah

Published

on

By

KENDARI, bursabisnis.id – Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sultra berkolaborasi dalam upaya memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program “Bootcamp Onboarding UMKM Sultra 2025”, Jumat 9 Mei 2025.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber ahli dari Kemenkum Sultra, yakni Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Linda Fatmawati Saleh, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta diikuti oleh UMKM binaan BI.

Inisiatif ini bertujuan strategis untuk mendongkrak nilai ekonomi produk UMKM Sultra melalui pemanfaatan platform digital. Digitalisasi diharapkan mampu memperluas jangkauan pasar produk lokal, meningkatkan daya saing, serta membuka peluang ekspor.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung program ini.

“Keterlibatan Kemenkum Sultra dalam bootcamp ini merupakan wujud dukungan penuh terhadap upaya digitalisasi UMKM yang diinisiasi oleh Bank Indonesia,” ujarnya.

“Kami juga berupaya meningkatkan kesadaran dan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku UMKM, yang kami yakini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional.” pungkasnya.

Kegiatan ini dipandang sebagai langkah konkret dalam implementasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) di wilayah Sulawesi Tenggara.

 

 

 

 

 

 


Editor : Ikas

Continue Reading

Ekonomi Mikro

BI Sultra Dorong Pemda Maksimalkan Penerapan Digitalisasi di Sektor Pajak

Published

on

By

KENDARI, bursabisnis.id – Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) maksimalkan penerapan digitalis di sektor perpajakan.

Kepala KPw BI Sultra, Edwin Permadi mengatakan, pihaknya terus menggenjot penggunaan transaksi keuangan secara digital melalui Aris di sejumlah sektor, salah satunya di perpajakan.

Untuk mewujudkan hal itu, kata Edwin, maka dibutuhkan komitmen pemerintah daerah untuk menerapkan sistem transaksi keuangan digital tersebut.

Lebih lanjut, Edwin Permadi menyampaikan, penerapan digitalisasi di sektor perpajakan turut mendorong peningkatan dan meminimalisir kebocoran PAD.

Edwin Permadi menyebutkan, penggunaan Qris di sektor perpajakan dapat dilakukan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga unit parkir.

“Kalau berbasis digital kan bisa dilihat langsung transaksinya, sehingga bisa membantu potensi kebocoran PAD,” ujar Edwin Permadi, Kamis 8 Mei 2025.

Saat ini, kata Edwin Permadi, Kota Kendari menjadi salah satu daerah di wilayah Sultra yang telah menerapkan sistem digitalisasi. Olehnya itu, BI Sultra akan mendorong daerah lain juga menerapkan transaksi keuangan digital di pemerintahan.

“Kami akan terus mendorong peningkatan Qris, baik dari sisi volume maupun nilainya. Begitu juga Mechantnya,” kata Edwin Permadi.

 

 

 

 


Laporan : Ikas

Continue Reading

Ekonomi Mikro

Bupati Muna Apresiasi Tinggi Terhadap Produk UMKM Muna

Published

on

By

Bupati Muna, Drs. H. Bachrun saat mengunjungi stand pameran pemda Muna dan Dekranasda/Foto:Phoyo

BURSABISNIS.ID : KOLAKA – Bupati Muna, Drs. H. Bachrun Labuta., M.Si mengunjungi stand pameran pemerintah kabupaten Muna dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) di Hari Ulang Tahun (HUT) Sulawesi Tenggara (Sultra) ke-61.

Bupati Muna, Drs. H. Bachrun menyampaikan apresiasi tinggi terhadap produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Muna, dimana produk yang dihasilkan berkualitas karena dibuat dengan tangan dan menggunakan bahan-bahan alami dan berkualitas. Hal ini membuat produk UMKM menjadi unik dan memiliki nilai jual yang tinggi.

“UMKM memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi dalam mengembangkan produk-produk baru dan unik. Hal ini membuat produk UMKM menjadi menarik dan diminati oleh masyarakat. Para pengunjung yang datang di stand ini memiliki referensi terhadap mutu dan corak  dari karya yang dihasilkan terutama kain tenun dari desa Masalili,”ucap Bachrun, Sabtu 26 April 2025.

Bupati Muna bersama sejumlah kepala OPD saat berkunjung di stand pameran Pemda Muna pada HUT Sultra ke-61/Foto :Phoyo/BURSABISNIS.ID

Dukungan terhadap ekonomi lokal UMKM seringkali menggunakan bahan-bahan lokal dan tenaga kerja lokal, sehingga dapat membantu meningkatkan ekonomi lokal dan mengurangi pengangguran.

“Pelestarian budaya dan tradisi produk UMKM memiliki nilai budaya dan tradisi yang tinggi, sehingga dapat membantu melestarikan budaya dan tradisi lokal,”jelas ayah tiga anak itu.

Sementara itu, Kepala dinas Koperasi dan UMKM kabupaten Muna, Hajar Sosi mengatakan, Produk UMKM memiliki harga yang kompetitif sehingga meningkatkan penjualan dan diharapkan kedepannya para pelaku UMKM Muna bisa go internasional.

“Karena memiliki harga yang berdaya saing sehingga produk UMKM Muna menjadi incaran para pengunjung selama dibukanya stand pameran HUT Sultra ke-61,”jelasnya.

Ia berharap produk UMKM dapat membantu meningkatkan kualitas hidup UMKM dan masyarakat sekitar.

Untuk diketahui kegiatan HUT Sultra ke-61 dilangsungkan di lapangan Gelora kabupaten Kolaka dengan mengusung tema” “Harmoni Sultra 2025 : Maju, Aman, Sejahtera, dan Religius,”.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Bisnis Media Sentosa - Bursabisnis.ID