Connect with us

PERTAMBANGAN

Pertamina Gencarkan Proyek Strategis Nasional Green Refinery Cilacap

Published

on

Pertamina Gencarkan Proyek Strategis Nasional Green Refinery Cilacap

JAKARTA, Bursabisnis.id – PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), Subholding Refinery & Petrochemical Pertamina, terus melaju menyelesaikan “Green Refinery Cilacap”, sebuah Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan target kapasitas produk Biofuel hingga 6.000 barrel.

Proyek ini merupakan salah satu program unggulan dalam energi transisi, guna mewujudkan target pemerintah untuk bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) 23% pada tahun 2025.

Corporate Secretary KPI, Hermansyah Y Nasroen menjelaskan, Green Refinery Cilacap dapat menjawab tantangan produk yang lebih ramah lingkungan, karena kilang ini dapat memproduksi Hydrotreated Vegetable Oil (HVO), atau bahan bakar dengan komponen nabati.

Selain itu, juga memproduksi produk bionafta dan bioavtur/Sustainable Aviation Fuel (SAF) yang berbahan baku minyak inti kelapa sawit (yang telah melalui proses Refined, Bleached, and Deodorized) yang diolah bersamaan dengan avtur fosil melalui metode co-processing.

“Dengan kemampuan untuk mengolah sumber energi nabati, proyek Kilang Cilacap ini dapat memberikan nilai tambah bagi bangsa. Hal ini semakin diperkuat oleh pengalaman dan keahlian KPI di bisnis kilang, sejalan dengan perannya sebagai induk usaha kilang dan petrokimia Pertamina,” ujar Hermansyah sebagaimana dikutip dari laman pertamina.com pada Kamis, 11 Juli 2024.

Kilang Cilacap sendiri merupakan contoh kilang terintegrasi yang sejalan dengan transisi energi. Proyek ini ditargetkan dapat menambah kapasitas produksi dari 3.000 barrel per hari menjadi 6.000 barrel produk HVO, SAF, dan Bionafta yang berasal dari Used Cooking Oil (UCO) atau minyak jelantah.

Unit baru dari Green Refinery Cilacap ini juga akan dilengkapi dengan infrastruktur termasuk Palm Oil Treater, Faractionator, dan fasilitas Offsite.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan, Green Refinery Cilacap memiliki peran besar dalam energi transisi di Indonesia sejalan dengan produk ramah lingkungan yang akan diproduksinya.

“Proyek green refinery ini akan berdampak positif mendukung program bauran energi Pemerintah, serta tercapainya pengurangan emisi menuju Net Zero Emission,” jelas Fadjar.

PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) merupakan anak perusahaan Pertamina yang menjalankan bisnis utama pengolahan minyak dan petrokimia sesuai dengan prinsip ESG (Environmental, Social & Governance).

KPI juga telah terdaftar dalam United Nations Global Compact (UNGC) dan berkomitmen pada Sepuluh Prinsip Universal atau Ten Principles dari UNGC dalam strategi operasional sebagai bagian dari penerapan aspek ESG.

KPI akan terus menjalankan bisnisnya secara profesional untuk mewujudkan visinya menjadi Perusahaan Kilang Minyak dan Petrokimia berkelas dunia yang berwawasan lingkungan, bertanggung jawab sosial serta memiliki tata Kelola perusahaan yang baik.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Sumber : pertamina.com
Penulis : Icha

Continue Reading
Advertisement

PERTAMBANGAN

Aspal Buton Bisa Survive di Pasar Dalam Negeri, Negara yang Harus Kendalikan

Published

on

By

Umar Samiun

KENDARI, Bursabisnis.id – Negara harus berperan mengendalikan penggunaan aspal Buton, jika ingin melihat potensi sumberdaya alam Sultra ini survive di pasar dalam negeri.

Meskipun saat ini, sudah banyak instrumen peraturan yang dikeluarkan pemerintah, agar aspal Buton digunakan di seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia.

Bahkan Presiden Joko Widodo, sudah menegaskan bahwa tahun 2024, pemerintah menghentikan impor aspal minyak. Pemerintah kemudian memprogramkan penggunaan produk barang dan jasa Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih dominan.

Namun itu semua belum mampu mendongkrak penggunaan aspal Buton di seluruh wilayah Indonesia.

“Kalau kita semua berkomitmen mengangkat potensi aspal Buton sebagai sumberdaya alam lokal Kabupaten Buton sebagai asset yang harus diberdayakan pemanfataannya ke level nasional, maka negara yang harus mengendalikan aspal Buton, ” kata Samsu Umar Abdul Samiun yang juga saat ini menjabat sebagai Ketua Pimpinan Daerah Partai Kebangkitan Nasional (PKN) Provinsi Sultra.

Umar Samiun sapaan akrabnya yang pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Buton menjelaskan, mengapa negara atau pemerintah yang harus terlibat langsung mengendalikan aspal Buton? Karena penanganan aspal Buton berbeda dengan tambang nikel dan produk turunannya.

Mantan Ketua KNPI Buton ini kemudian menerangkan bahwa, tambang nikel dan turunannya, banyak melibatkan investasi pihak swasta. Dan itu semua bisa berjalan.

“Sedangkan aspal Buton keterlibatan investasi pihak swasta, masih harus didukung dengan pemerintah sepenuhnya. Karena sekian lama, aspal impor merajai pasar dalam negeri. Sedangkan aspal Buton nanti era Bapak Presiden Joko Widodo baru ramai dibicarakan secara nasional,” ujar mantan politisi PAN ini.

Dimana pada saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Buton, sudah menegaskan akan menghentikan impor aspal minyak tahun 2024 ini. Selanjutnya, aspal Buton menggantikan aspal impor tersebut.

Namun faktanya hingga sekarang, aspal impor masih menguasai pasar dalam negeri. Sedangkan aspal Buton belum mampu bersaing.

Menurut Umar, ada tiga faktor yang mempengaruhi sehingga aspal Buton belum bisa bersaing dengan aspal impor, yakni ketersediaan bahan baku, sentuhan teknologi dan kecepatan distribusi.

Dari sisi ketersediaan bahan baku atau stok aspal, masih belum mampu memenuhi kebutuhan aspal secara menyeluruh di Indonesia.

Misalkan kebutuhan negara Indonesia akan aspal 4-5 juta ton pertahun. sedangkan kemampuan BUMN Pertamina menyediakan aspal Buton hanya 300-400 ribu ton per tahun. “Sehingga kekurangannya masih memerlukan impor aspal,” ungkap Umar.

Di Buton sudah ada perusahaan yang investasi untuk aspal Buton. Namun itu belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Kemudian dari sisi teknologi, penerapan aspal Buton masih memerlukan sentuhan teknologi lagi. Sedangkan aspal impor bisa langsung digunakan dengan mudah.

Lalu soal distribusi aspal ke seluruh wilayah Indonesia, aspal Buton belum bisa bersaing dengan aspal impor.

Jika melihat dari sisi harga dan kualitas, Umar Samiun tetap yakin bahwa produk aspal Buton masih jauh lebih murah bila dibandingkan dengan aspal impor.

Demikian pula dari sisi kualitas, aspal Buton masih lebih berkualitas bila dibandingkan produk aspal impor. Hanya saja memang, penerapan aspal Buton ini masih memerlukan sentuhan teknologi lagi yang sampai sekarang belum ditemukan secara tepat.

Namun Umar Samiun optimis bahwa kerjasama internasional, antara Indonesia dengan Tiongkok, pasti menemukan teknologi yang tepat untuk mengatasi problem aspal Buton yang dirasakan saat ini.

“Kita harus berjuang terus memperkenalkan aspal Buton ke seluruh penjuru dunia. Bahwa semua negara di dunia membutuhkan aspal. Dan Sultra siap menyuplai aspal Buton,” ujar Umar Samiun yang akrab dengan kalangan milenial di Kota Bauba dan Buton ini.

Untuk diketahui, berkaitan dengan TKDN pemanfataan aspal Buton, pemerintah sudah mengeluarkan instrumen peraturan, yaitu :

1. Permendagri Nomor 27 Tahun 2021, tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022

2. Permen PUPR Nomor 18 Tahun 2018, tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan

3. Permen PUPR Nomor .5 Tahun 2021, tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan DAK Infrastruktur PUPR TA.2021

4. Perda Prov. Sultra Nomor 2 Tahun 2016, tentang Pemanfaatan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota

6. SK Gubernur Sultra Nomor 412 Tahun 2020, tentang Penggunaan Asbuton Untuk Pembangunan dan Pemeliharan Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sultra.

Penulis : Tam

 

Continue Reading

PERTAMBANGAN

Ketua GMNI Kendari Desak Pj Gubernur Sultra Tertibkan IUP Bandel

Published

on

By

Ketua GMNI Kota Kendari, Rasmin Jaya

KENDARI, Bursabisnis.id – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Kendari, menagih janji dan komitmen Pj Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto, tentang penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bandel, tidak taat aturan, perizinan dan yang memicu konflik sosial masyarakat.

Dimana diawal dia melakukan penyerahan serah terima jabatan dari bapak Ali Mazi dan Lukman Abunawas, ia berkomitmen akan menertibkan aktivitas pertambangan yang ilegal dan tidak taat terhadap kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Ketua DPC GMNI Kendari, Rasmin Jaya dalam kesempatan yang sama, mengatakan banyaknya aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan hidup dan ekosistem harusnya bisa menjadi perhatian bersama, khususnya Pj Gubernur Sulawesi Tenggara serta seluruh stekholder dan Aparat Penegak Hukum (APH).

“Sekarang ini banyak yang mengalami kriminalisasi karena mempertahankan ruang hidup dan lingkungan atas aktivitas pertambangan bukan hanya di rasakan oleh masyarakat Wawoni terapi juga warga Torobulu juga merasakan hal yang sama atas aktivitas yang dilakukan oleh PT WIN tanpa memperhatikan keadaan lingkungan dan sosial masyarakat di Kecamatan Laeya, Konawe Selatan,” Bebernya

Banyaknya kriminalisasi pejuang lingkungan dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang di alami oleh masyarakat sampai bergulir di jalur hukum, harusnya Pj Gubernur Sulawesi Tenggara bisa membuka mata, hati dan pikirannya untuk secara tegas menyatakan sikap menolak hadirnya aktivitas pertambangan tersebut, sebab jaminan kehadiran mereka bukannya memberikan dampak positif yang sangat signifikan tentang pembangunan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat tetapi justru bertolak belakang.

“Masyarakat hanya mendapatkan dampak negatif, rusaknya ekosistem lingkungan, munculnya konflik sosial mata pencaharian serta sumber mata air bersih yang menjadi keberlangsungan hidup mereka,” Tegasnya pada 3 Juli 2024 di Kendari.

Dengan banyaknya kriminalisasi masyarakat yang mempertahankan lingkungan dan hak hidupnya mengharuskan kita bisa turut andil memperjuangkan serta menyuarakan apa yang menjadi keresahan mereka.

“Kami berharap Pj Gubernur Sulawesi Tenggara bisa memegang komitmen dan integritas nya sebagai pemimpin yang menaungi semua masyarakat khususnya mereka yang terdampak, saya yakin dan percaya jika semua bisa berkolaborasi dengan stekholder khususnya Aparat Penegak Hukum (APH) maka segala bentuk kejahatan lingkungan apapun bisa di musnahkan bahkan tidak di berikan ruang untuk melakukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Sulawesi Tenggara,” Tegasnya

Pernyataan Pj Gubernur Sulawesi Tenggara sebelumnya di rilis oleh Kompas.com pada saya Serah terima jabatan (sertijab) Penjabat Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) yang di dilaksanakan di ruang pola kantor gubernur setempat pada Jumat (8/9/2023).

Sertijab itu dilakukan oleh Pj Gubernur Sultra Komjen (Purn) Andap Budhi Revianto dan mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra Ali Mazi-Lukman Abunawas.

Sementara itu, Pj gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto menyatakan akan berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugas-tugas sebagai Pj gubernur sesuai aturan. Menurutnya, Provinsi Sultra memiliki potensi besar dan tantangan tersendiri.

“Saat saya menerima amanah ini, saya menyadari dan akan berkomitmen bekerja keras untuk mewujudkan visi misi pembangunan yang baik untuk semua masyarakat dengan tetap berpedoman pada visi misi pemerintah Sulawesi Tenggara,” katanya.

Ia mengaku akan mewakafkan dirinya untuk Provinsi Sultra usai diberikan amanah sebagai Pj Gubernur.

“Saya wakafkan untuk bekerja sebaik- baiknya untuk Sultra. Kan saya pensiun dari Polisi. Saya wakafkan diri saya untuk Sultra. Saya kan sudah pensiun dari Polri,” tegas purnawirawan jenderal bintang tiga usai serah terima jabatan di ruang kerjanya.

Sekjen Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) itu mengungkapkan perlu sinergitas dengan seluruh pihak untuk menjalankan pemerintahan di daerah.

“Dengan waktu dinas yang hanya satu tahun tanpa ada sinergitas dengan seluruh kalangan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sinergitas dengan Forkopimda, TNI, Polri, para OPD, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan seluruh lapisan masyarakat di Sultra,” Ungkap mantan Kapolda Sultra.

Lebih lanjut Andap menyebut ada beberapa hal yang akan menjadi perhatian dan fokusnya dalam mengembankan amanah sebagai Pj gubernur Sultra. Salah satunya angka kemiskinan periode Maret 2023 sebesar 11,43 persen sesuai data BPS.

Dia juga menyebut catatan dari Kementerian ESDM dan KPK terkait perusahaan tambang yang “bandel”. Seperti tidak tertib administrasi, perizinan, maupun pajak. Lalu potensi konflik sosial mengenai ketenagakerjaan dan lahan dengan masyarakat sekitar.

“Hasil pemeriksaan BPK RI terdapat beberapa permasalahan yang perlu dibenahi. Wajib tindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK agar tidak ada temuan berulang serta laporan keuangan provinsi Sultra semakin akuntabel,” ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga akan menyelesaikan tugas tugas yang tertuang dalam APBD tahun anggaran 2023 dengan sebaik baiknya tanpa cela. Usai serah terima jabatan, Pj Gubernur Sulawesi Tenggara langsung mengelar rapat koordinasi dengan para kepala dinas pemerintah provinsi Sultra.

Penulis : Tam

Continue Reading

PERTAMBANGAN

Kementerian Investasi Gelar Rakorda Kajian Hilirisasi Strategis Sektor Mineral dan Batu Bara di Sultra

Published

on

By

Kementerian Investas menggelar Rakorda Kajian Hilirisasi Investasi Strategis Sektor Mineral dan Batu Bara di Kendari. -foto:tam-

KENDARI, Bursabisnis.id – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan perhatian khusus, terhadap perkembangan investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Khususnya tambang sektor mineral.

Ini ditandai dengan digelarnya kegiatan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kajian Hilirisasi Investasi Strategis Sektor Mineral dan Batu Bara Tahun Anggaran 2024 di salah satu hotel di Kota Kendari pada Jumat, 28 Juni 2024.

Rakorda ini dibuka Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sultra Ir Andi Azis,M.Si mewakili Sekda Provinsi Sultra, Drs. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D.

“Manfaat kekayaan alam Sulawesi Tenggara harus dikelola secara baik dan berkesinambungan,” ujar Andi Azis di hadapan peserta Rakorda Kajian Hilirisasi Investasi Strategis Sektor Mineral dan Batu Bara.

Hadir dalam Rakorda tersebut Joni Fajar,S.So,M.AB PLH Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sultra, DPMPTSP Kabupaten/Kota, Dinas Sosial Provinsi Sultra, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sultra, Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sultra, Kantor Bappeda Provinsi Sultra.

Kemudian hadir pula pihak perusahaan, seperti PT Dua Tiga Sejahtera, PT Wijaya Karya Bitumen, PT Obsidian Stainless Steel (OSS), PT Virtue Dregon Nickel Industry (VDNI). Lalu ada hadir juga Bank  Indonesia Perwakilan Sultra, Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia (ASPABI), Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sultra dan BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Sultra.

Menurut Andi Azis, hilirisasi memerlukan proses peningkatan nilai tambah yang dihasilkan sektor tambang melalui pengolahan, pemurnian dan pengembangan produksi turunannya.

Hilirisasi merupakan salah satu strategi utama pada rencana pembanguan jangka panjang nasional untuk mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045.

Peserta Rakorda yang dihadiri para pengusaha dan instansi pemerintah terkait.-foto:tam-

Untuk di Sultra, perusahaan smelter atau pemurnian biji nikel yang sudah beroperasi adalah PT OSS dan PT VDNI di Morosi, Kabupaten Konawe. Kemudian PT Antam Tbk UBPN Pomalaa di Pomalaa, Kabupaten Kolaka.

Untuk ekstraksi aspal, menurut Andi Azis, ada PT PT Kartika Prima Abadi dan PT Wijaya Karya Bitumen.

Sebelumnya, Ahmad Heri Firdaus peneliti Center of Industry, Trade, and Investmen INDEF memaparkan bahwa kegiatan Rakorda ini digelar di Provinsi Sultra untuk mengindentifikasi permasalahan, menganalisis aspek finansial, legal teknis dan mengindentifikasi faktor-faktor yang dapat mempercepat dan memperlambat realisasi investasi dalam peta jalan Hilirisasi Investasi Strategis (HIS) pada aspek finansial, legal dan teknis.

” Tujuannya untuk mempertajam akselerasi, mempertajam kajian optimalisasi dan mempertajam kajian dampak,” ujar Ahmad Heri.

Sedangkan target output, adalah terkumpulnya data dan informasi, serta masukan dari pemerintah daerah, pelaku usaha, asosiasi dan para ahli/akademisi dalam rangka pelaksanaan kegiatan HIS tahun 2024.

Sementara itu, Joni Fajar yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPMPTSP Sultra, menjelaskan tentang 6 potensi unggulan kekayaan sumber daya alam Sultra yang dimiliki.

Ke 6 potensi unggulan tersebut adalah pertambangan, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata.

“Sesuai arahan Bapak Presiden terkait target investasi secara nasional Rp 1.650 Triliun, Sultra diberi target sebesar Rp 25,62 Triliun tahun 2024,” jelas Joni Fajar.

Dengan target tersebut, maka DPMPTSP Sultra selalu berkoordinasi dengan DPMPTSP Kabupaten/Kota seSultra.

“Kita ingin tahu apa permasalahan yang dihadapi para investor di lapangan. Mereka diberi fasilitas melalui Program Strategis Nasional atau PSN, tapi mengapa masih ada yang baru sebatas bangun kantor,” bebernya.

Pada sesi kedua Rakorda Kajian Hilirisasi Investasi Strategis Sektor Mineral dan Batu Bara, peserta dibagi dua ruangan.

Tim dari Kementerian Investasi/BKPM ingin mendalami informasi mengenai tambang aspal dan tambang mineral (nikel) di Sultra.

 

Advetorial/Pariwara

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.