JAKARTA, Bursabisnis.id – Menteri koordinator Bidang Pangan Dr (H.C) Zulkifli Hasan, SE, MM menunjuk Dr H Muh Rasman Manafi, SP, M.Si yang saat ini menjabat sebagai Pj Wali Kota Baubau sebagai Asisten Deputi (Asdep) pengelolaan kelautan dan ruang laut Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Penunjukkan Dr Muh Rasman bersama 28 pejabat lainnya tertuang dalam petikan keputusan menteri koordinator bidang pangan republik indonesia nomor 02/M.Pangan/Kep/11/2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesi yang ditetapkan tanggal 8 November 2024.

Pada kesempatan tersebut, Zulkfili Hasan memimpin langsung pelaksanaan sumpah jabatan yang diikuti oleh 29 pejabat pimpinan tinggi pratama yang dilaksanakan di ruang Ballroom lantai 1 gedung graha mandiri jalan imam bonjol nomor 61 Thamrin Jakarta pada Senin, 11 November 2024.

“Sebelum mengambil sumpah janji, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara bersedia di sumpah. Ikuti kata-kata saya, demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan dan perundang-undangan dengan selurus lurusnya demi dharma bakhti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik baiknya dengan penuh rasa tanggungjawab, bahwa saya akan menjaga integritas tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri perbuatan tercela,” kata Zulkifli Hasan saat membacakan teks sumpah yang diikuti seluruh pejabat yang diambil sumpahnya.

Pelantikan Dr H Muh Rasman adalah dalam rangka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan untuk mengisi kekosongan jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan mengajak kepada pejabat yang baru dilantik untuk bekerja keras dan memulai dari baru untuk mewujudkan program Presiden Prabowo untuk mewujudkan swasembada pangan di Indonesia.

Penulis : Tam

JAKARTA, Bursabisnis.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil membawa produk olahan tuna dan cakalang asal Indonesia, bebas bea masuk ke Jepang.

Pembebasan tarif tersebut ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian protokol perubahan Indonesia – Japan Economic Partnership (IJEPA) oleh Menteri Perdagangan RI dengan Menteri Luar Negeri Jepang pada tanggal 8 Agustus 2024 secara virtual yang menunjukkan perkembangan positif atas upaya yang dilakukan KKP selama ini.

Adapun rincian produk dimaksud meliputi 4 pos tarif, yaitu Skipjack and other bonito in airtight containers (HS 1604.14.010), Tunas in airtight containers (HS 1604.14.092), Skipjack and other bonito boiled and dried (HS 1604.14.091), dan Others (HS 1604.14.099).

“Tentu ini jadi kado di bulan kemerdekaan dan semoga bisa meningkatkan ekspor produk tersebut ke Jepang serta menarik minat investasi pada sektor perikanan di Indonesia,” ujar Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Budi Sulistiyo sebagaimana dilansir dari laman kkp.go.id pada Kamis, 15 Agustus 2024.

Budi menyebut bahwa untuk 2 produk HS 1604.14.091 dan HS 1604.14.099 memiliki persyaratan tambahan, yaitu ukuran panjang bahan baku minimal 30 cm. Terkait hal ini, KKP dan Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (MAFF) Jepang sedang melakukan finalisasi Operational Procedure melalui sertifikat barang yang disepakati bersama.

“Indonesia mengusulkan menggunakan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) sebagai pemenuhan persyaratan dimaksud. Mengingat SHTI telah dilakukan harmonisasi dengan Japan Catch Documentation Scheme (JCDS),” urai Budi.

Dalam kesempatan ini, Budi menyampaikan selain 4 pos tarif produk olahan di atas, Indonesia juga telah mendapatkan pembebasan tarif 0% untuk 67 pos tarif produk perikanan ke pasar Jepang, antara lain yellowfin tuna beku, fillet tilapia segar, fillet swordfish beku, kekerangan, olahan lobster, rajungan beku. Semua kesepakatan ini akan mulai diimplementasikan setelah proses ratifikasi di Parlemen kedua negara.

“Alhamdulillah, sudah dilakukan penandatanganan tingkat menteri kedua negara. Kami berharap perjanjian ini bisa berlaku efektif secepatnya,” tutur Budi.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono telah mencanangkan tahun 2024 sebagai tahun Tuna. Pencanangan tersebut, melalui branding seafood Indonesia yang safe, eco-friendly, dan sustainable diharapkan sinergi dan kolaborasi seluruh stakeholders dapat semakin memperkuat akses pasar dan manfaatnya, baik bagi masyarakat Indonesia khususnya maupun masyarakat global pada umumnya.

Sumber : kkp.go.id
Penulis : Tam