KONSEL, Bursabisnis. Id – Perusahaan PT Hoffman Energi Perkasa kembali menunjukkan kepeduliannya dengan menyalurkan bantuan beras tahap III kepada warga di wilayah lingkar tambang pada Jumat, 31 Oktober 2025.

Penyaluran ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan perusahaan terhadap masyarakat di sekitar area operasionalnya.

​Humas PT Hoffman Energi Perkasa, Tri Ajis, menjelaskan bahwa pembagian beras ini merupakan penyaluran tahap ketiga di tahun 2025 dan menjadi bagian dari program yang dilaksanakan secara triwulan.

​”Alhamdulillah perusahaan telah menyalurkan bantuan beras untuk tahap III di tahun 2025 ke warga lingkar tambang,” kata Tri Ajis kepada wartawan.

​Tri Ajis menambahkan bahwa program penyaluran bantuan beras akan terus dilaksanakan mengingat hubungan baik yang terjalin antara warga dengan perusahaan.

​”Insya Allah tahap selanjutnya akan kami salurkan di tahun 2025 ini,” kata Tri.

​Ia juga menyampaikan bahwa program bantuan beras ini telah memasuki triwulan ke tiga pada tahun 2025 dan menyasar warga yang terdampak oleh aktivitas perusahaan.

” Alhamdulillah dari manajemen ada perubahan yang sebelumnya per tiga bulan untuk saat ini dan kedepannya jadi dua bulan, ” jelasnya.

​Sementara itu, salah seorang warga Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, menyampaikan apresiasi atas bantuan yang telah mereka terima.

​“Kami sangat mengapresiasi perusahaan yang terus berkomitmen dengan menyalurkan beras ke warga dan semoga kegiatan ini terus berlanjut,” pungkasnya.

Laporan : Tam

JAKARTA, Bursabisnis.id – Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari menyoroti lambannya penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) pelaksana dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba). UU tersebut telah diundangkan sejak 19 Maret 2025, namun hingga Oktober ini, regulasi turunannya belum juga diterbitkan.

Padahal, Ratna mengingatkan, Pasal 174 ayat (1) UU Minerba dengan tegas menyebutkan bahwa seluruh peraturan pelaksana wajib ditetapkan paling lambat enam bulan setelah pengundangan. Artinya, batas waktu penyelesaian PP jatuh pada September 2025.

Menurut Ratna, keterlambatan ini tidak bisa dianggap sekadar persoalan administratif. Ia menilai dampaknya langsung terasa, terutama terhadap kepastian hukum bagi pelaku usaha, potensi penerimaan negara, dan efektivitas implementasi kebijakan di sektor pertambangan.

“UU Minerba 2025 sudah memberi arah jelas untuk menciptakan tata kelola pertambangan yang berkeadilan, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional. Namun tanpa PP pelaksana, seluruh amanat dalam Pasal 17 tentang penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) tidak bisa dijalankan secara efektif,” kata Ratna di laman dpr.go.id.

Ratna juga menekankan soal belum adanya kejelasan teknis mengenai mekanisme WIUP, pembagian kewenangan pusat-daerah, dan prioritas pemberian izin bagi koperasi, UMKM, BUMD, serta ormas keagamaan yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan.

“Investor menunda ekspansi, pemerintah daerah kebingungan mengambil langkah, dan masyarakat lokal kembali menjadi korban ketidakpastian kebijakan. Ini situasi yang tidak boleh dibiarkan terlalu lama,” jelas Politisi Fraksi PKB ini.

Ratna pun turut menyoroti dampak nyata keterlambatan regulasi PP Minerba terhadap daerah penghasil tambang. Ia menyebut, hal ini membuat pemerintah daerah (Pemda) kehilangan dasar hukum untuk menata wilayah pertambangan rakyat, dan pelaku usaha kecil kesulitan mengakses perizinan yang semestinya terbuka bagi mereka.

Selain itu, Aspek lingkungan juga menjadi perhatian. Tanpa pedoman teknis yang memadai, pengawasan terhadap kegiatan pertambangan menjadi lemah, meskipun UU Minerba 2025 mengamanatkan penguatan tata kelola lingkungan serta reklamasi pascatambang.

Ratna pun menegaskan urgensi percepatan regulasi agar semangat reformasi dalam UU Minerba tidak sekadar menjadi wacana.

“Semangat pembaruan UU Minerba akan kehilangan makna bila tidak segera diikuti dengan regulasi pelaksana yang konkret. Pemerintah perlu bergerak cepat agar prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kedaulatan sumber daya alam dapat diwujudkan di lapangan,” tegas Ratna.

Lebih lanjut, Ratna mengatakan DPR akan menjalankan fungsi pengawasan dengan mendorong Kementerian Kementerian Energi dan Sumber Daya Minera (ESDM) serta Kementerian Hukum untuk segera menyelesaikan penyusunan PP pelaksana

Legislator Dapil Jatim IX ini menilai lambannya penerbitan regulasi ini menunjukkan lemahnya koordinasi dan komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti amanat undang-undang.

Sumber : dpr.go.id
Laporan : Icha
Editor : Tam

KOLAKA, Bursabisnis. id – Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan tindakan tegas dengan menyegel lahan tambang milik 3 perusahaan tambang yang beroperasi dalam kawasan hutan di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Tim Satgas PKH ini turun ke Kolaka pada Kamis, 25 September 2025.

Menurut Komandan Koordinator Wilayah (Dankorwil) Satgas PKH, Kolonel Ramadhon, ke 3 perusahaan tambang yang dipasangi plang ialah PT Toshida, PT Suria Lintas Gemilang, dan Perusda Aneka Usaha Kolaka.

“Saat ini baru tiga IUP yang dipasangi plang. Namun proses verifikasi dan penindakan masih berjalan karena masih banyak di Sultra,” katanya dikutip dari laman anoatimes.com.

Lebih lanjut, Kolonel Ramadhon menjelaskan bahwa sebelumnya tiga IUP tersebut sudah menjalani verifikasi di Jakarta.

“Untuk tiga IUP ini sudah diverifikasi di Jakarta. Kami di Kolaka hanya melaksanakan pemasangan plang sebagai tindak penertiban hukum,” ujarnya.

Terkait sanksi, Kolonel Ramadhon mengungkapkan bahwa setiap pelanggaran pasti akan ada konsekuensinya. Namun, pihak yang berwenang menentukan tetap Kejaksaan Agung.

Laporan : Tam