Connect with us

KEUANGAN

Raih Opini WTP 5 Kali, Sultra Diapresiasi BPK RI

Published

on

Kendari, Bursabisnis.id- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang kelima kalinya. Auditor utama BPK RI, Heru Kreshna Reza mengatakan, predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersebut yang juga diterima pada tahun 2017 lalu, merupakan prestasi yang patut diapresiasi.

“Ini bisa diraih secara berturut-turut karena kerjasama para Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan saat pemeriksaan LKPD,” ujar Heru, saat ditemui beberapa waktu lalu.

Meski begitu, menurut Heru,  masih ada catatan-catatan yang harus dibenahi, seperti penyajian dan penatausahaan kas pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas yang dianggap belum tertib.

Selain itu, masih ada pengalihan kewenangan atas aset dari kabupaten/kota kepada provinsi yang juga dinilai belum tertib, pemanfaatan kekayaan daerah belum sesuai ketentuan, serta pembayaran tunjangan profesi, khususnya guru juga dinilai belum tertib.

Karena itu, Heru berharap Pemprov Sultra bisa menyusun anggaran yang mendorong peningkatan kemakmuran, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, pertumbuhan ekonomi, serta menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

” Pencapaian opini WTP akan kurang bermakna, jika kesejahteraan rakyat di Provinsi Sultra belum tercapai. Olehnya itu, saya berharap catatan-catatan ini bisa dibenahi, guna meraih kembali WTP ditahun berikutnya” tuturnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Sultra, Teguh Setyabudi, mengungkapkan,  bahwa penghargaan opini WTP itu adalah bentuk kerja keras antara Pemerintah Provinsi, bersama DPRD Sultra yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan.

Namun, Teguh juga tak memungkiri bahwa masih banyak yang perlu dibenahi, seperti catatan-catatan yang diuraikan oleh BPK RI.

“Saya berharap  agar pihak terkait lebih meningkatkan kinerja dimasing-masing instansi, seperti peningkatan pembangunan yang dapat berdampak pada kesejahteraan rakyat Sultra,” pungkasnya. (Nlm)

KEUANGAN

Badan Kerjasama Antar Parlemen dan Dubes Filipina Bahas Mata Uang Digital

Published

on

By

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana menerima Dubes Filipina untuk ASEAN (H.E) Hjayceelyn M. Quintana. -foto:dpr.go.id-

JAKARTA, Bursabisnis.id – Situasi Laut Cina Selatan dalam beberapa terakhir ini tengah tereskalasi dari sisi stabilitas.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menyatakan, Indonesia bersama Filipina ingin memastikan bahwa jalan yang harus dicapai dalam penyelesaian konflik Laut Cina Selatan harus melalui jalan damai atau jalan dialog.

Hal itu mengingat banyak penyelesaian konflik dengan cara perang seperti yang terjadi di Ukraina maupun di Palestina, yang tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan secara baik.

“Nah, tentu solusi damai sehingga duduk kembali dalam meja negosiasi tentu itu menjadi sangat penting,” ujar Putu usai menerima Dubes Filipina untuk ASEAN (H.E) Hjayceelyn M. Quintana di Ruang Dubes, Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta sebagaimana dilansir dari laman dpr.go.id pada Selasa, 9 Juli 2024.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut menegaskan Indonesia dan Filipina terus mengambil peran dan memastikan agar tiap parlemen di negara yang berada di kawasan ASEAN juga terus berkontribusi dalam menjaga kestabilan, perdamaian, dan juga komitmen keutuhan kawasan.

“Karena ASEAN ini harus yang pertama, ASEAN first,” ujarnya.

Ia mengakui ada sejumlah pihak dari luar ASEAN yang ingin memengaruhi pengaruhi kestabilan kawasan ASEAN. Tapi, tambahnya, ia akan memastikan Indonesia melalui DPR RI dan AIPA harus mendudukkan prioritas pertama adalah untuk kepentingan ASEAN.

“Kawasan ini harus stabil. Yang kedua, hubungan antar ASEAN jauh lebih tinggi dan lebih utuh dibandingkan hubungan dengan kekuatan eksternal semata. Nah, tentu itu yang kita dudukkan untuk situasi di Laut Cina Selatan,” jelasnya.

Selain itu, pada kesempatan tersebut, Putu mengusulkan ide agar bagaimana ASEAN memiliki mata uang digital (digital currency) bersama. Mengingat, ASEAN dengan market hampir 700 juta orang, jika memiliki mata uang sendiri tak perlu mencetak dengan biayanya yang sangat mahal. Hal itu tentu akan mempermudah konektivitas dan hubungan orang per orang.

Terlebih, ungkap Putu, Indonesia memiliki teknologi alat pembayaran QRIS yang bahkan sudah masuk ke Malaysia.

“Nah kita harus mainstreaming bersama dengan mungkin perbankan kita, Bank Indonesia. Ini harus bisa negosiasi dengan bank sentral negara lain untuk ada komitmen bersama, membawa komitmen ASEAN yang awalnya fokus kepada politik mungkin, hubungan kultural,” tandas Putu.

“Tapi lebih jauh, harus ada satu digital currency yang bisa mempermudah berbagai pihak masyarakat ASEAN untuk mendekatkan diri ke destinasi-destinasi menjadi turis di berbagai wilayah di kawasan ASEAN ini,” tutup Putu.

Sumber : dpr.go.id
Penulis : Icha
Editor : Tam

Continue Reading

KEUANGAN

OJK Gelar Olimpiade Keuangan Syariah, Pesertanya Pelajar dan Mahasiswa

Published

on

By

JAKARTA, Bursabisnis.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar pelaksanaan Indonesia Sharia Financial Olympiad (ISFO) 2024 atau Olimpiade Keuangan Syariah dengan tema “Sharia Smart Generation for Brighter Future” yang bertujuan untuk semakin mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di kalangan pelajar dan mahasiswa.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi hadir dan membuka kegiatan Kick-Off ISFO 2024 di Jakarta sebagaimana dilansir dari laman ojk.go.id pada Selasa, 26 Juni 2024.

Dalam acara yang diikuti ratusan pelajar dan mahasiswa secara online, Friderica menyampaikan bahwa peningkatan literasi terhadap generasi muda penting dilakukan agar mereka mampu melakukan pengelolaan keuangan yang baik dengan memanfaatkan produk keuangan syariah, serta terhindar dari kejahatan finansial di era perkembangan digital yang pesat.

“Dengan adanya digitalisasi ini penting sekali edukasi generasi muda yang digital savvy dan mempersiapkan generasi muda untuk menjadi penerus kita sebagai pelaku usaha jasa keuangan, membutuhkan generasi muda yang melek keuangan dari muda, terutama ekonomi dan keuangan syariah,” kata Friderica.

Friderica juga meminta para pelajar dan mahasiswa untuk tidak terjerat sikap fear of missing out (fomo), you only live once (yolo) dan fear of other’s people’s opinion (fopo) yang berpotensi merugikan karena bisa terjerat kasus-kasus penipuan dan pinjol dan investasi ilegal.

Pada kesempatan yang sama, Aman Santosa selaku Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK menyampaikan bahwa penyelenggaraan ISFO 2024 akan menjangkau putra-putri pelajar SMA/sederajat dan mahasiswa setiap daerah melalui 35 jaringan kantor OJK yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

“Melalui penyelenggaraan ISFO 2024, diharapkan dapat meningkatkan awareness dan minat adik-adik pelajar dan mahasiswa dalam menggunakan produk/layanan keuangan syariah serta mewujudkan generasi muda yang cakap keuangan syariah,” kata Aman.

Kegiatan Kick-Off ISFO 2024 turut disaksikan oleh perwakilan kementerian, lembaga, dan instansi mitra penyelenggara ISFO 2024 maupun target peserta dari seluruh Indonesia.

Rangkaian kegiatan ISFO 2024 akan berlangsung dari Juni hingga Agustus 2024 dengan dua jenis kompetisi, yaitu Kompetisi Cerdas Cermat Keuangan Syariah dan Wirausaha Muda Syariah. Panitia ISFO 2024 menyiapkan hadiah dengan total ratusan juta rupiah, e-certificate dan berbagai hadiah menarik lainnya.

Seluruh informasi rangkaian kegiatan dan tata cara pendaftaran ISFO 2024 dapat diakses melalui kanal media sosial resmi OJK dan Sikapiuangmu.

ISFO 2024 merupakan Olimpiade Nasional Keuangan Syariah yang diperuntukkan bagi siswa SMA/sederajat serta mahasiswa dari seluruh wilayah Indonesia untuk mengasah kemampuan dan pengetahuannya mengenai keuangan syariah.

Selain itu, terdapat kategori kompetisi baru pada ISFO tahun ini yang bertujuan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan mendorong inklusi keuangan syariah. Para peserta didorong untuk memanfaatkan berbagai sarana informasi dan platform digital edukasi yang dimiliki oleh OJK, termasuk laman resmi OJK, Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU), dan minisite Sikapiuangmu, yang menyediakan beragam materi edukasi untuk menjadi wadah pembelajaran keuangan syariah.

Sumber  : ojk.go.id
Penulis : Icha
Editor : Tam

Continue Reading

KEUANGAN

Kota Baubau Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian Kesembilan Kali

Published

on

By

Pemkot Baubau meraih opini WTP dari BPK Perwakilan Provinsi Sultra. -foto:istimewa-

BAUBAU, Bursabisnis.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra).

Opini WTP tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Sultra atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Baubau pada tahun anggaran 2023.

Penghargaan opini WTP yang diraih Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau merupakan ke-9 kalinya diterima secara berturut-turut.

Kepala BPK RI perwakilan Sultra, Dadek Nandemar menyerahkan langsung LHP BPK kepada Pj Sekda Kota Baubau La Ode Fasikin, S.Pi, M.Si mewakili Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si di kantor BPK RI Perwakilan Sultra pada 22 Mei 2024.

Menurut Plt Inspektur Kota Baubau Ibnu Wahid, ST, MM, Kepala BPK Perwakilan Sultra Dadek Nandemar sangat mengatensi atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah untuk selalu memperhatikan aturan termasuk didalamnya standar biaya masukan.

Selain itu, juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan aset yang belum optimal, sehingga diharapkan kepala daerah memberikan perhatian serius untuk persoalan pengelolaan aset ini.

Sementara itu, Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si, menyampaikan terima kasih kepada semua OPD dan masyarakat Kota Baubau atas raihan opini WTP tahun ini.

“Tentu opini WTP ini diraih berkat kerja keras semua masyarakat Kota Baubau. Kerja keras semua OPD sehingga tata kelola Kota Baubau, dalam hal ini terkait keuangan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas mantan aktivis Universitas Halu Oleo (UHO) ini.

Advetorial/Pariwara

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.