BAUBAU, Bursabisnis.id – Pemerintahan Kota Baubau secara otonom baru terbentuk berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2001, melepaskan diri dari Kabupaten Buton sebagai induk pemerintahan saat itu.

Meski Pemerintah Kota Baubau baru berusia 23 tahun, namun Kejayaan Kerajaan dan Kesultanan Buton di Nusantara, terhitung sejak berdiri tahun 1332 hingga tahun 1960 atau sekitar 628 tahun lamanya, telah menjadi catatan dalam perjalanan sejarah Bangsa Indonesia.

Menurut Saleh Hanan, aktivis lingkungan hidup yang berdomisili di Kabupaten Wakatobi, pada masa-masa itu, Kesultanan Buton banyak meninggalkan warisan sejarah yang gemilang.
Sampai saat ini, warisan ini bisa disaksikan masyarakat berupa ; benda peninggalan, sejarah, budaya, dan arkeologi.

Kemudian wilayah bekas Kesultanan Buton yang kini berkedudukan di Kota Baubau telah mekar beberapa kabupaten dan kota seperti: Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, dan Kota Baubau, dimana masih berdiri tegak Keraton Kesultanan Buton.

Pada masa pemerintahan Gubernur Sultra, La Ode Kaimoeddin periode 1992-1997 dan 1997-2002, posisi Baubau sebagai Ibukota Kabupaten Buton yang kini sudah menjadi daerah otonom Kota Baubau, menjadi sangat sentral.

Pelabuhan Murhum Baubau menjadi area publik untuk mobilisasi manusia dan barang untuk wilayah Buton dan Muna serta Kendari.

Hasil bumi atau rempah-rempah dari wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI), seperti dari Ternate, Maluku, Halmahera, Papua yang akan diekspor melalui Pelabuhan Surabaya ataupun Jakarta, dipastikan melewati Pelabuhan Kota Baubau.

Mengingat Pelabuhan Kota Baubau perannya sangat sentral dalam rantai distribusi ekonomi, menurut Saleh Hanan yang juga alumni Faperta Universitas Halu Oleo (UHO), Hub regional sangat memungkinkan dan sudah terjadi sejak masa kejayaan Kesultanan Buton hingga abad ke 20.

“Bahkan Hub Internasional sudah diwacanakan sejak era kepemimpinan Gubernur Kaimoeddin. Kalau gagasan kemaritiman ini dihidupkan kembali oleh Pj Walikota Baubau Rasman Manafi, saya kira ini sangat luar biasa dan perlu dukungan oleh seluruh stakeholder,” ujar Saleh Hanan aktivis mahasiswa era 90-an ini.

Saleh mengungkapkan, berdasarkan sejarah ada tokoh pelayaran rempah abad 17 namanya Wa Ode Wau. Kapalnya mencapai 300 buah, kekayaannya ribuan gulden.

“ Wa Ode Wau dan pelaut-pelaut Wakatobi berdagang rempah dari Maluku ke Singapura. Perdagangan rempahnya dikendalikan dari Pulau Wangi-Wangi,” ungkapnya.

Masih menurut Saleh, Kaimoeddin pernah mewacanakan wilayah Wakatobi sebagai pelabuhan bebas internasonal ketika itu. Dengan dasar setelah melihat aktivitas budaya berlayar dan dagang antar pulau dan antar negara.

Kemudian, sejarah jalur rempah dunia serta posisi ALKI III A, jalur lintas pasifik dan samudra hindia di Laut Banda, persis dekat Wakatobi.

Tapi yang sangat penting disiapkan, menurut Saleh Hanan, adalah apa kebutuhan pelayaran internasional di Baubau atau Wakatobi.

“Mungkin bisa dibuat kebijakan khusus untuk wilayah ini, misalnya sebagai otorita khusus RI untuk kemudahan dibidang pelayaran. Jadi besok-besok, kapal-kapal dunia berlayar atas nama kapal Buton semua,” terang Saleh Hanan yang sering mendampingi para peneliti sejarah nasional ke Wakatobi.

Soal kreatifitas orang Buton, menurutnya, budaya berlayar dan merantau mencari daerah-daerah yang memiliki komoditi unggulan, ini menggambarkan cara orang Buton mengatasi keterbatasan melalui perdagangan antarpulau.

Orang Buton sudah terbiasa berlayar dari timur ke barat Indonesia. Bahkan sampai ke Singapura, Malaysia dan Philifina. Mereka berdagang dengan membawa hasil rempah-rempah.

(Advertorial/Pariwara)

KENDARI, Bursabisnis.id – Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sultra, Muh Endang SA, menyarankan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Komjen Andap Budhi Revianto, agar melakukan pembenahan pasca kepemimpinan  Gubernur Ali Mazi bersama Wakil Gubernur Lukman Abunawas sudah berakhir.

Diketahui bahwa Komjen Andap Budhi  pernah menjabat sebagai Kapolda Sultra pada tahun 2016 lalu,  dilantik sebagai Pj gubernur Sultra oleh Mendagri Tito Karnavian pada Selasa, 5 September 2023 di Jakarta.

“Selamat atas pelantikan Bapak Komjen Andap Budhi sebagai penjabat gubernur Sultra,” kata Muh  Endang.

Menurut Endang langkah pertama yang harus dilakukan Andap adalah segera mengevaluasi dan menghentikan pembangunan Kantor Gubernur Sultra.

Karena pembangunan tersebut mubazir dan bukan merupakan prioritas.

“Itu proyek bodoh, boros, dan tidak bermanfaat buat rakyat Sultra” tegas Endang.

Menurut politisi Demokrat ini, proyek pembangunan kantor gubernur 21 lantai yang menelan anggaran Rp 400 Milyar itu dibuat serampangan dan akan membebani APBD Sulawesi Tenggara.

Dia berpendapat, akan lebih bermanfaat bila anggaran sebesar itu dialokasikan untuk membangun dan memperbaiki jalan-jalan provinsi yang rusak.

“Ada kurang lebih lima ribu kilo meter jalan yang rusak di Sultra. Lihat saja dimana-mana rakyat blokir jalan, tapi Gubernur Ali Mazi memang bebal tidak mau dengarkan rakyat,” jelas Endang.

Selain kantor Gubernur Caleg DPR RI ini juga menyarankan Pj. Gubernur Andap mengevaluasi pembangunan rujab gubernur.

Menurut informasi, pembangunan rujab Gubernur Sultra sudah menghabiskan anggaran kurang lebih Rp 300 Milyar.

. “Selain menghabiskan anggaran, rehab rujab Gubernur itu juga merusak bangunan gedung rapat paripurna DPRD Provinsi Sultra, sehingga rapat-rapat DPRD sekarang kebanyakan digelar di hotel dan di kantor gubernur,” ungkap Endang.

Selain merusak ruang rapat DPRD, diduga akibat ulah Ali Mazi menimbun kolam didalam rujab saat ini kalau hujan sedikit saja area seputaran MTQ banjir karena tidak ada lagi area yang bisa menahan air.

Mantan Ketua KNPI Sultra ini juga mengingatkan Andap selain kebutuhan anggaran untuk perbaikkan jalan dan jembatan yang lebih berguna dan dibutuhkan rakyat, tahun depan Sultra juga akan melaksanakan Pilgub.

“Saya perkirakan Pilgub akan menelan biaya sekitar Rp 500 milyar. Jadi kalau proyek-proyek gila Ali Mazi tidak dievaluasi, maka rakyat tetap akan menderita dengan infrastruktur yang rusak,” ujarnya.

Selanjutnya mantan Wakil Ketua DPRD Sultra juga ini meminta Andap mengevaluasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi.

Menurutnya penempatan ASN dijaman Ali Mazi kacau balau. Tidak sesuai aturan serta mekanisme kepegawaian.

Untuk itu Endang meminta Andap segera menata ulang dan mengembalikan penataan/penempatan kepegawaian sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.

” Coba bayangkan ada PNS yang jadi Pj. Kepala Dinas selama 4 tahun, dan kemarin pun Ali Mazi sudah mau berakhir masih melantik. Lucunya lagi ada yang siang non-job, malam dilantik lagi, inikan gila” urai Endang sambil tertawa.

Selain soal APBD dan tata kelola pemerintahan Endang juga menyarankan Andap mengevaluasi pengelolaan KONI Sultra.

Menurutnya banyak info yang berseliweran bahwa pengelolaan KONI kurang baik dan profesional.

Selain KONI Ia juga menyarankan Andap untuk mengevaluasi dan menghentikan pengalokasian anggaran untuk KNPI.

Penulis : Rustam

Kendari, Bursabisnis.id-Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melalui Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mendorong pengusaha di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk mengembangkan bisnis karbon.

Wakil Ketua Umum Bidang LHK Kadin Indonesia, Silverius Oscar Unggul, mengatakan, bisnis karbon menjanjikan potensi yang besar untuk pertumbuhan ekonomi daerah.

“Satu izin di sektor kehutanan bisa semua bisnis. Kalau dulu kan hanya satu, misalnya izin kayu ya kayu aja kan. Nah sekarang bisa semua bisnis, jadi termasuk di dalamnya kayu agroforestri (tanaman pertanian) terus instrumental service. Itu bisa air bisa karbon, walaupun bisnis karbon saat ini memang regulasinya masih bergulir dan disusun oleh pemerintah,” kata Silverius, usai mengikuti diskusi potensi komoditas hutan dan multi usaha kehutanan, di aula Kadin Sultra, Kota Kendari, Jumat, 9 Juni 2023.

“Jadi dalam diskusi tadi kita coba diskusikan dan membahas apa sih ciri-cirinya bisnis karbon itu. Bagaimana sih bisnis karbon itu, apa sih yang dilihat dari bisnis karbon, dan apa kira-kira Sultra dapatkan kalau regulasi bisnis karbon telah dikeluarkan oleh pemerintah. Nah itu semua kita sudah diskusikan tadi,” imbuhnya.

Meski menjanjikan peluang keuntungan dari sisi perekonomian,  Silverius lebih jauh menyebutkan bahwa bisnis karbon membutuhkan kajian yang panjang dan tidak asal-asalan, sehingga ia  berharap kepada Presiden Jokowi agar secepatnya mengeluarkan regulasi paten.

“Disini kita juga membahas masalah regeneratif produk mengingat semua brand-brand besar di dunia ingin dapat bahan baku yang baik, yang non kimia dan lainnya,” katanya.

Penulis: Mery Oktavia

Editor: Alivia