JAKARTA, Bursabisnis. id – Negara Indonesia dikenal sebagai penghasil kopi terbaik di dunia. Komoditas ini sangat berpotensi diekspor ke Aljazair dan kawasan Arab.

Melihat banyaknya potensi komoditas yang dihasilkan Indonesia, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mendorong penguatan kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Aljazair melalui ekspor kopi serta berbagai komoditas rempah unggulan Indonesia.

Upaya ini dinilai strategis untuk memperluas pasar produk berbasis masyarakat sekaligus mempererat hubungan bilateral kedua negara.

Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, mengatakan bahwa Indonesia memiliki kekayaan hasil pertanian yang berpotensi besar menembus pasar Aljazair dan kawasan Arab. Komoditas seperti kopi, cengkeh, kunyit, serai, dan kayu manis merupakan produk yang dihasilkan langsung oleh masyarakat dan memiliki nilai ekonomi tinggi.

“Indonesia dikenal sebagai salah satu penghasil kopi terbaik di dunia. Sementara itu, negara-negara Arab, termasuk Aljazair, memiliki budaya konsumsi kopi yang kuat. Ini merupakan peluang besar yang perlu dimanfaatkan secara optimal,” ujar Syahrul usai pertemuan dengan delegasi Parlemen Aljazair sebagaimana dilansir dari laman dpr.go.id.

Menurutnya, kerja sama perdagangan Indonesia dengan negara sahabat selama ini masih cenderung berfokus pada komoditas industri. Oleh karena itu, BKSAP mendorong agar kerja sama dagang ke depan juga mengedepankan komoditas berbasis kerakyatan yang dapat memberikan manfaat langsung bagi petani dan pelaku usaha kecil di daerah.

Selain kopi, Syahrul menekankan pentingnya memperkenalkan rempah-rempah Indonesia ke pasar Aljazair dengan identitas asal yang jelas. Ia menilai, selama ini sejumlah rempah Indonesia dikenal di pasar internasional melalui negara perantara, sehingga kontribusi Indonesia sebagai negara asal belum sepenuhnya terlihat.

“Padahal rempah-rempah seperti cengkeh, kunyit, serai, dan kayu manis berasal dari Indonesia dan ditanam oleh masyarakat. Ini perlu diperkenalkan secara langsung agar nilai tambahnya kembali ke rakyat,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi Parlemen Aljazair juga menyampaikan minat terhadap penguatan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan. Aljazair, lanjut Syahrul, menawarkan komoditas unggulan berupa kurma sebagai bagian dari potensi kerja sama perdagangan bilateral.

Selain membahas perdagangan, pertemuan ini juga menyinggung penguatan hubungan antar parlemen sebagai bagian dari diplomasi Indonesia. Syahrul menyampaikan bahwa hubungan Indonesia dan Aljazair memiliki fondasi sejarah yang kuat sejak Konferensi Asia Afrika 1955, di mana Indonesia berperan aktif mendukung perjuangan kemerdekaan Aljazair.

Ia menilai kesamaan latar belakang sejarah dan prinsip perjuangan tersebut menjadi modal penting untuk memperluas kerja sama di berbagai sektor, tidak hanya ekonomi, tetapi juga pendidikan, sosial, dan budaya.

Di bidang pendidikan, BKSAP DPR RI mendorong pemanfaatan program beasiswa Indonesia bagi warga negara Aljazair, serta membuka peluang bagi pelajar Indonesia untuk menempuh pendidikan di Aljazair, khususnya di bidang hukum Islam.

Lebih lanjut, Syahrul juga menegaskan komitmen Indonesia dan Aljazair untuk terus bekerja sama di forum internasional, terutama dalam isu hak asasi manusia, kemanusiaan, demokrasi, dan kesetaraan gender.

BKSAP DPR RI berharap dorongan ekspor kopi dan rempah ini dapat menjadi pintu masuk bagi penguatan hubungan ekonomi yang lebih luas antara Indonesia dan Aljazair, sekaligus memperkuat peran diplomasi parlemen dalam mendukung kepentingan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Sumber : dpr.go.id
Laporan : Ibi

JAKARTA, Bursabisnis.id – Gemerlap perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 membawa suasana meriah di berbagai daerah, ditandai ramainya pusat perbelanjaan dan destinasi wisata. Namun, di balik euforia tersebut, masyarakat berpenghasilan rendah justru dihadapkan pada tekanan berat akibat melonjaknya harga bahan pokok.

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menilai kenaikan harga pangan jelang dan selama Nataru tidak sepenuhnya dapat dibenarkan hanya dengan alasan meningkatnya permintaan.

Menurutnya, lonjakan konsumsi saat libur panjang memang rutin terjadi setiap tahun, tetapi kenaikan harga yang tajam dan tidak wajar mencerminkan persoalan serius dalam sistem distribusi serta lemahnya pengawasan di lapangan.

“Kenaikan harga yang berlebihan mengindikasikan terganggunya rantai pasok pangan serta potensi lemahnya pengawasan di tingkat lapangan. Negara tidak boleh absen dalam situasi seperti ini dan harus memastikan distribusi berjalan normal serta tidak ada pihak yang mengambil keuntungan berlebihan di tengah momentum sensitif Nataru,” kata Johan.

Politisi Fraksi PKS itu mengungkapkan, keluhan masyarakat terkait mahalnya harga beras, cabai, bawang, telur, hingga daging ayam banyak ditemui di pasar-pasar tradisional. Fenomena tersebut, kata dia, hampir selalu berulang setiap musim libur panjang dan tidak boleh dianggap sepele.

“Bagi pekerja harian, buruh, dan masyarakat kecil, kenaikan harga sekecil apa pun dampaknya sangat besar terhadap kemampuan mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.

Johan menambahkan, DPR terus mendorong pemerintah memastikan stok pangan aman, operasi pasar berjalan efektif, serta Satuan Tugas Pangan aktif turun ke lapangan. Namun ia mengingatkan, pengawasan tidak boleh berhenti pada tataran kebijakan atau rapat semata.

“Pengawasan harus benar-benar hadir di pasar dan sepanjang jalur distribusi agar potensi permainan harga bisa dicegah. Tanpa pengawasan langsung di lapangan, praktik spekulasi dan penimbunan akan terus berulang setiap musim libur panjang,” tegas Legislator Daerah Pemilihan NTB I tersebut.

Ia menyebut, aspirasi masyarakat mengenai mahalnya harga pangan telah menjadi dasar bagi DPR untuk mendesak pemerintah melakukan intervensi cepat, mulai dari operasi pasar, penambahan pasokan, hingga penertiban jika ditemukan pelanggaran di sektor distribusi dan perdagangan.

Lebih jauh, Johan menilai lonjakan harga pangan selama Nataru 2025 kembali menegaskan ketimpangan antara meningkatnya konsumsi dan lemahnya daya beli masyarakat. Di satu sisi, sektor pariwisata dan konsumsi kelompok menengah atas tumbuh pesat, sementara masyarakat kecil harus semakin mengencangkan ikat pinggang.

“Libur panjang yang seharusnya membawa kebahagiaan justru berubah menjadi periode paling rawan inflasi pangan,” katanya.

Menurut Johan, perlindungan terhadap masyarakat berpenghasilan rendah harus diwujudkan secara nyata dan menyeluruh. Stabilitas harga perlu dijaga, daya beli masyarakat diperkuat, dan operasi pasar serta pasar murah harus benar-benar menyasar kelompok rentan, bukan sekadar formalitas. Bantuan sosial pun harus dipastikan tepat sasaran.

Ia menegaskan, Nataru tidak boleh terus menjadi momentum rutin kenaikan harga pangan. Pemerintah dituntut tegas dalam pengawasan dan cepat dalam intervensi, sementara pelaku usaha harus menjunjung etika berusaha.

“Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan pangan tetap terjangkau, terutama pada momen sensitif yang seharusnya menjadi masa kebahagiaan bagi seluruh rakyat, seperti libur panjang akhir tahun dan perayaan Natal,” tutup Johan.

Sebagai informasi, berdasarkan laporan Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI), sejumlah harga bahan pokok melonjak selama periode Nataru. Harga bawang merah naik dari Rp35 ribu menjadi Rp40 ribu per kilogram, bawang putih dari Rp40 ribu menjadi Rp50 ribu per kilogram, sementara cabai rawit yang sempat turun ke Rp45 ribu per kilogram kembali naik hingga Rp80 ribu per kilogram.

Kenaikan juga terjadi pada harga daging ayam dari Rp35 ribu menjadi Rp45 ribu per kilogram, serta daging sapi dari Rp130 ribu menjadi Rp140 ribu per kilogram.

Sumber : dpr.go.id
Laporan : Icha

KENDARI, Bursabisnis. Id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) tengah menyelesaikan pembangunan 100 unit lapak kuliner yang berlokasi di kawasan eks MTQ Kendari.

Fasilitas ini dipersiapkan khusus untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari upaya penguatan ekonomi kerakyatan di daerah.

Pembangunan lapak tersebut ditargetkan rampung sebelum akhir Desember 2025, kemudian akan diserahkan kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha Sultra untuk proses pengelolaan dan penataan pedagang.

Seluruh lapak nantinya diperuntukkan bagi pengusaha kecil di bidang kuliner yang berdomisili di Kota Kendari.

Di tengah proses penyelesaian fasilitas tersebut, Ketua Bidang IX UMKM, Koperasi dan Kewirausahaan BPD HIPMI Sulawesi Tenggara,Ikhsan Jamal, menyampaikan dukungannya terhadap langkah pemerintah yang dinilai selaras dengan kebutuhan pelaku usaha mikro.

Menurut Ikhsan, pembangunan lapak kuliner yang terintegrasi dan tertata seperti ini merupakan langkah penting dalam menghadirkan ruang usaha yang lebih layak bagi UMKM, sekaligus membuka peluang pemerataan ekonomi lokal.

“Kami mengapresiasi program pembangunan 100 lapak UMKM di kawasan eks MTQ. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat,” ujar Ikhsan Jamal pada Selasa, 12 Desember 2025.

Ikhsan menekankan bahwa kebijakan tersebut memberikan harapan baru bagi pelaku usaha mikro yang selama ini membutuhkan tempat usaha yang lebih representatif, layak, dan strategis.

la juga menilai bahwa program seperti ini dapat membantu UMKM meningkatkan kualitas layanan sekaligus daya saing usaha.

Dalam kesempatan tersebut, Ikhsan juga mendorong agar proses pendataan dan pendaftaran penerima lapak kelak dilakukan secara transparan serta benar-benar memprioritaskan pelaku usaha kecil yang menggantungkan mata pencahariannya dari aktivitas kuliner.

“Yang terpenting adalah memastikan fasilitas ini diberikan kepada UMKM yang benar-benar merintis usahanya dari bawah. Seleksi harus objektif dan terbuka,” ujarnya.

Selain itu, kami mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan penambahan jumlah lapak di masa mendatang, mengingat tingginya jumlah UMKM kuliner di Kota Kendari dan minat masyarakat terhadap ruang usaha yang lebih tertata.

la juga menegaskan bahwa HIPMI Sultra siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan usaha, pelatihan manajemen, hingga pengembangan kapasitas bagi pelaku UMKM yang nantinya akan menempati lapak tersebut.

“Kami BPD HIPMI Sultra siap ikut terlibat dalam penguatan kapasitas UMKM agar program ini tidak hanya menyediakan tempat uisaha, tetapi juga mendorong pelaku usaha menjadi lebih maju dan mandiri,”tutup lkhsan Jamal.

Laporan : Kas
Editor : Tam