JAKARTA, Bursabisnis. id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dirancang untuk mendukung strategi pembangunan berbasis Sumitronomics.

Strategi ini menekankan tiga pilar utama: pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, serta stabilitas nasional yang dinamis.

Hal ini ia uangkapkan saat memberikan Pendapat Akhir Pemerintah terhadap RUU APBN 2026 pada Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 23 September 2025 sebagaimana dilansir dari laman kemenkeu.go.id.

“Fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan iklim investasi harus sinergis menggerakkan perekonomian Indonesia agar dapat tumbuh melampaui 6% dalam waktu tidak terlalu lama. Dengan konsistensi menjaga keselarasan mesin-mesin pertumbuhan, diharapkan dapat memacu pertumbuhan menuju 8% dalam jangka menengah,” ujar Menkeu dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Untuk mewujudkan pilar pertumbuhan, APBN diarahkan sebagai katalis bagi sektor swasta, didukung oleh penguatan peran Danantara dalam investasi bernilai tambah tinggi, penempatan kas Rp200 triliun di Himbara untuk mendorong kredit, serta reformasi perizinan berusaha melalui PP Nomor 28 Tahun 2025.

APBN 2026 juga difokuskan pada delapan agenda prioritas, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa-koperasi-UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.

Untuk mendukung agenda tersebut, dialokasikan anggaran besar di antaranya Rp164,7 triliun untuk ketahanan pangan, Rp402,4 triliun untuk energi, Rp335 triliun untuk MBG, Rp769,1 triliun untuk pendidikan, Rp244 triliun untuk kesehatan, serta Rp508,2 triliun untuk perlindungan sosial.

Secara keseluruhan, belanja negara pada APBN 2026 ditetapkan Rp3.842,7 triliun, pendapatan negara diperkirakan mencapai sebesar Rp3.153,6 triliun, dan defisit 2,68% PDB. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4%, inflasi akan dikendalikan di level 2,5%, suku bunga SBN dijaga di sekitar 6,9%, dan nilai tukar berada di sekitar Rp16.500 per Dollar AS.

“APBN tahun 2026 akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian, demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur,” tutup Menkeu.

Sumber : kemenkeu.go.id
Laporan : Icha
Editor : Tam

KENDARI, Bursabisnis.id – Bagi banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia, termasuk di Sulawesi Tenggara (Sultra), akses terhadap kredit bukan lagi sekadar pilihan—tetapi kebutuhan.

Di tengah persaingan pasar dan naiknya biaya operasional, ketersediaan pembiayaan dari perbankan bisa menjadi pembeda antara usaha yang bertahan, berkembang, atau justru gulung tikar.

Sayangnya, hingga Juli 2025, pertumbuhan kredit ke sektor UMKM tercatat masih rendah, hanya sebesar 1,82 persen secara tahunan (year-on-year), jauh di bawah pertumbuhan kredit investasi dan kredit konsumsi.

Hal ini menunjukkan masih adanya hambatan struktural dan psikologis dalam penyaluran kredit ke sektor produktif yang menopang lebih dari 60 persen tenaga kerja nasional.

UMKM membutuhkan modal kerja untuk membeli bahan baku, memperluas kapasitas produksi, atau menambah tenaga kerja. Tanpa akses kredit, banyak pelaku usaha terpaksa mengandalkan dana pribadi yang sangat terbatas.

Di era digital dan pasar terbuka, UMKM harus berinovasi dan bersaing dengan pemain besar. Kredit memungkinkan mereka membeli teknologi, alat produksi modern, hingga ekspansi ke pasar online.

Kredit membantu UMKM untuk menjaga arus kas tetap sehat, dan juga membantu untuk ekspansi usaha dan menjangkau pasar baru.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rendahnya penyaluran kredit ke UMKM disebabkan oleh sikap hati-hati bank dalam menjaga kualitas kredit di tengah ketidakpastian global. Bank juga menilai risiko kredit UMKM lebih tinggi dibanding sektor lain, meskipun sektor ini terbukti lebih tahan terhadap krisis.

Tak hanya dari sisi bank, rendahnya permintaan kredit juga disebabkan oleh keterbatasan literasi keuangan pelaku UMKM, minimnya agunan, serta ketergantungan pada pembiayaan internal. Banyak pelaku UMKM masih menganggap kredit sebagai “beban” ketimbang “alat” untuk tumbuh.

OJK juga menilai masih rendahnya pertumbuhan kredit ke sektor UMKM dikarenakan perbankan saat ini berfokus untuk menjaga kualitas penyaluran kredit sebagai bentuk mitigasi terhadap potensi peningkatan risiko kredit di tengah perlambatan ekonomi global.

Hal ini ditunjukkan dengan rasio NPL gross yang menurun dan berada di bawah threshold yaitu 2,22 persen. Rasio LaR pada Juni 2025 sebesar 9,73 persen, bahkan lebih rendah dari LaR sebelum pandemi. Hal ini menunjukkan komitmen bank terhadap perbaikan kualitas kredit dan penurunan risiko kredit perbankan.

Sumber : Indonesia.go.id
Laporan : Ibi
Editor : Tam

JAKARTA, Bursabisnis.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pengembangan sains, teknologi, dan industri nasional melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Hal ini disampaikannya dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia 2025 yang digelar di Bandung.

Dalam paparannya, Menkeu menyampaikan bahwa dunia saat ini tengah bergerak dalam kompetisi global yang sangat ketat, terutama di bidang teknologi. Oleh karena itu, Indonesia harus menyiapkan diri menjadi pelaku, bukan hanya sekadar menjadi ajang dari pertarungan kepentingan global.

“Tidak hanya SDM, kita juga punya tantangan yang luar biasa penting, yaitu institutional building dan tentu juga semuanya membutuhkan resources, terutama keuangan,” ujar Menkeu.

Menkeu menjelaskan bahwa APBN merupakan instrumen vital untuk mencapai cita-cita negara, termasuk dalam mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk tahun 2025, alokasi anggaran pendidikan mencapai Rp724,3 triliun atau sekitar 20 persen dari total belanja negara, sesuai amanat konstitusi.

Anggaran tersebut mencakup berbagai kluster dalam ekosistem pendidikan, mulai dari bantuan langsung kepada siswa dan mahasiswa, penggajian dan tunjangan kinerja bagi guru dan dosen, serta pembangunan infrastruktur pendidikan dan penelitian.

“Itu adalah semuanya digunakan di dalam rangka untuk memperkuat ekosistem pendidikan dan penelitian di Indonesia,” kata Menkeu.

Selain belanja rutin, Menkeu juga memaparkan perkembangan Dana Abadi Pendidikan yang kini telah mencapai Rp154,1 triliun per 31 Desember 2024, meningkat pesat dari hanya Rp1 triliun pada saat awal dibentuk tahun 2009. Hingga saat ini, sebanyak 670 ribu penerima manfaat telah memperoleh beasiswa dari dana abadi, termasuk 3.363 mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di universitas terbaik dunia.

“Kami ingin memastikan bahwa anggaran pendidikan tidak sia-sia, maka dibuatlah wadah yang disebut dana abadi,” ungkap Menkeu.

Sebagai bagian dari dukungan fiskal lainnya, Kementerian Keuangan menyediakan insentif super tax deduction bagi perusahaan yang menginvestasikan dana dalam kegiatan riset dan pengembangan.

Sumber : kemenkeu.go.id
Laporan : Icha
Editor : Tam