Connect with us

Ekonomi Mikro

Seluruh Produk Ekspor Indonesia ke Australia Dihapuskan Tarif Bea Masuknya

Published

on

JAKARTA, bursabisnis.id   Pemerintah Indonesia dengan Australia,  membangun kerjasama dibidang ekonomi, melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement/IA- CEPA) resmi berlaku, sejak Minggu 5 Juli 2020 kemarin.

Kerja keras kedua Pemerintah dalam proses perundingan dan ratifikasi kini terbayarkan, dan para pelaku usaha dan pemangku kepentingan Indonesia sekarang mulai dapat memanfaatkan IA-CEPA.

Berlakunya IA-CEPA didukung dengan diterbitkannya tiga peraturan pelaksana yaitu Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  63  Tahun  2020  tentang  Ketentuan  Asal  Barang Indonesia dan Ketentuan Penerbitan Dokumen Keterangan Asal untuk Barang Asal Indonesia dalam Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia,

Kemudian Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.10/2020 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia. Lalu Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.04/2020 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia.

IA-CEPA akan memberikan manfaat bagi eksportir Indonesia melalui penghapusan seluruh tarif bea masuk Australia, sehingga seluruh produk Indonesia yang masuk ke pasar Australia akan menikmati tarif 0 persen.

Menteri Perdagangan RI, Agus-Suparmanto

Produk ekspor Indonesia yang berpotensi meningkat ekspornya antara lain adalah otomotif, kayu dan turunannya termasuk kayu dan furnitur, perikanan, tekstil dan produk tekstil, sepatu, alat komunikasi dan peralatan elektronik.

”Seluruh produk ekspor Indonesia ke Australia dihapuskan tarif bea masuknya. Untuk itu tarif preferensi IA-CEPA ini harus dimanfaatkan secara maksimal oleh para pelaku usaha Indonesia agar ekspor Indonesia meningkat,” tegas Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto sebagaimana dilansir dari situs kemendag.go.id.

Begitu juga sebaliknya, karena sifat perdagangan Indonesia dan Australia yang komplementer, industri nasional juga mendapatkan manfaat berupa ketersediaan sumber bahan baku dengan harga lebih kompetitif karena tarif bea masuk 0 persen. Industri hotel restoran dan katering, serta industri makanan dan minuman akan mendapatkan harga bahan baku yang lebih berdaya saing sehingga konsumen dapat menikmati lebih banyak varian serta harga yang lebih terjangkau.

“IA-CEPA merupakan perjanjian yang komprehensif dengan cakupan yang tidak terbatas pada perdagangan  barang,  namun  juga  mencakup  perdagangan  jasa,  investasi  dan  kerja  sama ekonomi. Cakupan IA-CEPA yang komprehensif akan mendorong Indonesia dan Australia menjadi mitra sejati menciptakan jejaring supply global,” ujar Mendag Agus.

IA-CEPA dibentuk dengan konsep “Economic Powerhouse” yaitu kolaborasi antara Indonesia-Australia dengan memanfaatkan keunggulan negara masing-masing untuk menyasar pasar di kawasan atau di negara ketiga, contohnya pada industri makanan olahan berbahan dasar daging, yang didatangkan dari Australia dan diolah di Indonesia untuk tujuan Timur Tengah.

Demikian juga gandum seperti mi instan yang dengan bahan baku gandum Australia akan mendapatkan ongkos produksi yang lebih rendah sehingga dapat bersaing di pasar global. Konsep ini juga dapat diterapkan  pada  industri  lainnya  seperti  industri  software,  perfilman,  efek  dan  animasi, dan lainnya.

Konsep Economic Powerhouse juga didukung dengan pembukaan akses dan perlindungan investasi yang lebih baik dalam IA-CEPA, sehingga mendorong masuknya investor Australia ke Indonesia terutama di sektor-sektor yang diminati Australia seperti pendidikan tinggi, pendidikan vokasi, kesehatan, industri, konstruksi, energi, pertambangan, dan pariwisata. Di sisi lain, dengan adanya IA-CEPA, investor Indonesia juga akan lebih terlindungi dalam melakukan ekspansi usaha dengan melakukan penanaman modal di Australia.

Sedangkan dari segi people to people dan pembangunan sumber daya manusia, Indonesia juga akan mendapatkan program kerja sama ekonomi seperti pendidikan vokasional dan program magang yang disusun  berdasarkan kebutuhan sektor Industri Indonesia, juga tersedianya visa magang di sembilan profesi di sektor prioritas yaitu pendidikan, pariwisata, telekomunikasi, pengembangan   infrastruktur,   kesehatan,   energi,   pertambangan,   jasa   keuangan,   teknologi informasi dan komunikasi dan peningkatan kuota work and holiday visa.

Salah  satu  pendekatan  konkret  saat  ini  adalah  rencana  dibukanya  Universitas  Australia  di Indonesia, yang dipercaya akan berdampak positif bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia.

Mendag Agus mengajak seluruh pelaku usaha Indonesia, pemerintah daerah, akademisi, investor bersama-sama memanfaatkan perjanjian ini semaksimal mungkin, agar memberi manfaat bagi ekonomi Indonesia.

“Covid-19 membuat hampir seluruh negara di dunia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, sehingga IA CEPA dapat dijadikan momentum dan dorongan untuk  menjaga kinerja perdagangan dan meningkatkan daya saing Indonesia,” tegas Mendag Agus.

Untuk memperoleh informasi lebih dalam atas IA-CEPA dan cara untuk memanfaatkannya, pelaku usaha dapat berkonsultasi langsung dengan Free Trade Agreement (FTA) Center yang dikoordinasi Kementerian Perdagangan yang terdapat di lima kota besar yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan.

 

Sekilas Perdagangan Barang/Jasa dan Investasi Kedua Negara dan Perundingan IA-CEPA

 

Total perdagangan barang Indonesia-Australia pada 2019 mencapai USD 7,8 miliar. Ekspor Indonesia tercatat senilai USD 2,3 miliar dan impor sebesar USD 5,5 miliar, sehingga Indonesia mengalami defisit sebesar USD 3,2 miliar. Namun demikian, dari sepuluh besar komoditas impor Indonesia dari Australia mayoritas merupakan bahan baku dan penolong industri, seperti gandum, batubara, bijih besi, alumunium, seng, gula mentah, serta susu dan krim.

Furniture produk Indonesia.

Sementara dari sisi perdagangan jasa menurut statistik Australia, pada periode 2018—2019 ekspor jasa Indonesia mencapai AUD 4,4 miliar dan impor jasa sebesar AUD 1,7 miliar yang menjadikan Indonesia suplus AUD 2,7 miliar. Sektor penyumbang surplus Indonesia adalah sektor jasa pariwisata  dan  transportasi,  sementara  Indonesia  mengimpor  jasa  terkait  pendidikan  dari Australia.

Adapun investasi Australia di Indonesia pada 2019 mencapai USD 264 juta dengan 740 proyek di sektor pertambangan, industri logam, tanaman pangan, hotel dan restoran, listrik, gas dan air, industri makanan, industri kimia dan farmasi serta perdagangan dan reparasi.

Perundingan IA-CEPA diluncurkan pada 2 November 2010 oleh Presiden RI dan Perdana Menteri Australia. Perundingan pertama dan kedua diselenggarakan pada September 2012 dan Juli 2013, tetapi terhenti selama 3 tahun. Pada Maret 2016, Indonesia dan Autralia sepakat melanjutkan kembali perundingan dan setelah melalui 12 putaran perundingan dan 5 pertemuan tingkat Ketua Perunding, kedua negara berhasil menyelesaikan perundingan secara substansial pada 31 Agustus 2018.

IA-CEPA kemudian ditanda tangani oleh Menteri Perdagangan RI dan Menteri Perdagangan, Pariwisata dan Investasi Australia di Jakarta, pada 4 Maret 2019. IA-CEPA telah disahkan oleh DPR dan Pemerintah melalui Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 pada 28 Februari 2020.

 

Laporan : Rustam Dj

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi Mikro

Kapal Kayu Muat BBM Subsidi Terbakar, Ada Upaya Menutup Informasi

Published

on

By

WAKATOBI, BursaBisnis.id – KM. Kifli Raya pengangkut minyak tanah yang terbakar di perairan By Pass Marina Senin, 12 April 2021 pukul 20.00 WITA kemarin, diduga aksi penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi ke wilayah Kabupaten Wakatobi.

Hasil konfirmasi pihak Kasat Pol Airut Polres Wakatobi Iptu Risman, diketahui KM. Kifli Raya memuat BBM Subsidi jenis Minyak tanah dengan bobot muatan kapal sekitar 15 GT.

“Kapal tersebut bermuatan BBM Subsidi dari Buton menuju Wakatobi, dengan Izin Pangkalan atas nama La Musa Bula Agu, alias Nandar. Kejadian terbakarnya tepatnya di dekat By Pass,” Kamis, 15 April 2021.

Sejauh ini, pihak Pol Airud belum memberikan banyak keterangan, pasalnya sementara dalam proses penyelidikan.

Sementara itu, mengenai informasi KM. Kifli Raya, pihak Unit Pelayanan Pelabuhan (UPP) Wanci melalui petugas Kesahabandaran seolah-olah menyembunyikan informasi kapal. Pasalnya, saat dikonfirmasi petugas tersebut malah ngamuk, tidak ingin diwawancara soal kapal yang diduga melakukan penyelundupan BBM Subsidi itu.

Ditempat yang sama Amin yang mengaku sebagai agen kapal bertindak sebagai perpanjangan tangan KM. Kifli Raya mengenai urusan dengan Syahbandar mengatakan, kapal tersebut sepengetahuannya telah beroperasi mengangkut BBM Subsidi Minyak tanah sejak tahun 2020.

“Kalau izin berlayarnya yang kami urus itu sejak tahun 2020, membongkarnya itu di samping pelabuhan Rakyat wanci itu Jalan By Pass Marina,” kata Amin.

Pengakuan Agen tersebut, bahwa telah mengurusi izin berlayar KM. Kifli Raya sejak tahun 2020, bertentangan dengan Pelayanan di UPP Wanci. Pasalnya dokumen kapal tersebut tidak pernah dilaporkan Kekantor Sahbandar sejak tahun 2020, nanti adanya kecelakaan baru diketahui ada kapal

tersebut yang mengangkut BBM Subsidi, bahkan tempat membongkarnya pun tidak diketahui pihak Syahbandar.

“Tidak ada pemberitahuan dari pihak kapal maupun dari agen,” ungkap petugas tata Usaha Kantor UPP Wanci, Harianto.

Bahkan sejak tahun 2020 beroperasi diperairan Wakatobi, pihak UPP Wanci tidak mengetahui informasi KM. Kifli Raya yang rutin memuat BBM Subsidi itu.

Menurut Amin yang mengaku sebagai Agen tersebut, KM. kifli Raya memuat BBM Subsidi minyak tanah 10 Ton setiap minggunya.

“Kalau laporanya ke kami itu satu Minggu satu kali, berdasarkan data manifesnya 10 ton satu kali muat, jenis muatanya hanya minyak tanah,” tegas agen, Amin.

Untuk diketahui, pembongkaran BBM Subsidi yang diduga hasil penyelundupan tersebut, merupakan res area ruang publik yang cukup dekat dengan tujuan penyaluranya, yakni kepangkalan minyak milik Nandar, di Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi.

Area tersebut cukup rame dengan lalu lalang kendaraan, pasalnya selain merupakan area publik, di sana juga terdapat pasar malam rakyat.

Oleh sebab itu, pada saat peristiwa kebakaran Kapal terjadi, banyak masyarakat yang menyaksikan, apa lagi itu dekat juga dengan kantor Pol Airut Polres Kabupaten Wakatobi.

Laporan : Syaiful

Continue Reading

KOPERASI

Koperasi Jasa Karyawan VDNI Lakukan RAT Tahun Buku 2020

Published

on

By

KENDARI, bursabisnis.id – Koperasi Jasa Karyawan Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI) menyelenggarakan Rapat Angota Tahunan (RAT) tahun 2020, dengan mengusung tema “Menciptakan Peluang untuk Kehidupan yang Lebih Baik”, Rabu (31/3/2021) di salah satu Hotel di Kota Kendari.

ketua Koperasi Jasa Karyawan VDNI, A. Chairrillah Wijdan mengatakan, koperasi yang dinahkodainya itu dirikan pada 2016 lalu dengan jumlah anggota saat ini sebanyak 100 orang.

Pria yang populer dengan sapaan Nanung ini menjelaskan alasan yang mendasari berdirinya Koperasi Jasa Karyawan VDNI, yang berawal dari melihat potensi perusahaan yang karyawan begitu banyak, sehingga harus ada satu wadah sebagai pemersatu dari karyawan-karyawan, agar mereka bisa lebih nyaman dalam bekerja meniti karir, begitu pula dengan masyarakat sekitar lokasi pabrik.

Suasana RAT Koperasi Jasa Karyawan VDNI, tahun buku 2020.

Nanung juga berharap, dengan keberadaan koperasi tersebut, maka perekonomian masyarakat sekitar tambang itu bisa tumbuh berkembang.

“Kita sebagai masyarakat lokal, jangan hanya menonton atau hanya makan saja, tetapi kita harus bergerak dan bekerja di pabrik itu,” kata Nanung.

Lebih lanjut, Ia menambahkan, dengan adanya koperasi ini, maka bisa menciptakan satu peluang pekerjaan melalui usaha-usaha yang bisa dilakukan secara bersama dengan asas prinsip koperasi dan menjadikan motivasi. Diakuinya, pemilik pabrik mendukung pendirian koperasi terasebut.

“Semua sudah kita lengkapi, Alhamdulillah sampai posisi akhir Desember itu tercatat jumlah yang menjadi anggota adalah 100 orang,” ucapnya.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Konawe, Jahiuddin.

 

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Konawe, Jahiuddin mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi dengan terselenggaranya RAT, karena ini sangat membantu pemerintah daerah utamanya Kabupaten Konawe.

“Alhamdulillah, dengan adanya rapat oleh Koperasi Jasa Karyawan VDNI ini, atas nama pemerintah daerah sangat-sangat mengapresiasi sekali dengan kegiatan tersebut,” katanya.

Ia berharap, dengan adanya koperasi karyawan di VDNI, akan meningkatkan kesejahteraan hidup utamanya masyarakat yang berada di empat kecamatan.

Selain itu, koperasi tersebut juga bisa membantu dari sisi tenaga kerja, jadi beban pemerintah daerah ini akan terbantu dengan adanya koperasi tersebut.

“Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik dan lebih maju lagi. Dari sisi dukungan tugas dan fungsi kami dalam hal pembinaan dan pengawasan, kami akan selalu memberikan dukungan utamanya dalam melengkapi dokumen mereka supaya bisa lebih baik lagi,” pungkasnya.

 

Liputan: Ikas

Continue Reading

Ekonomi Mikro

Susi Pudjiastuti Minta Pemerintah Stop Impor Garam

Published

on

By

JAKARTA, BursaBisnis.id – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, kembali bersuara terkait rencana impor komoditi garam untuk memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri.

Melalui akun Twitter pribadinya, @susipudjiastuti, Minggu (21/3/2021), Susi mengunggah pendapatnya soal impor yang akan menekan harga garam produksi petani lokal. Hal itu terjadi, jelas dia, bila impor garam dilakukan melebihi 1,7 ton. Padahal, pemerintah memutuskan impor garam hingga 3 juta ton.

Dia optimistis bahwa bila impor garam direalisasikan di bawah 1,7 ton, maka harga garam petani lokal bisa meningkat seperti sebelumnya.

“Bila impor garam bisa diatur tidak lebih dr 1,7 jt ton .. maka Harga garam petani bisa seperti tahun 2015 sd awal 2018 .. bisa mencapai rata2 diatas Rp 1500 bahkan sempat ke Rp 2500 .. sayang dulu 2018 kewenangan KKP mengatur neraca garam dicabut oleh PP 9,” ujarnya melalui Twitter sebagaimana dilansir dari laman Bisnis.com.

Bila impor garam bisa diatur tidak lebih dr 1,7 jt ton .. maka Harga garam petani bisa seperti tahun 2015 sd awal 2018 .. bisa mencapai rata2 diatas Rp 1500 bahkan sempat ke Rp 2500 .. sayang dulu 2018 kewenangan KKP mengatur neraca garam dicabut oleh PP 9 .. ?????????? — Susi Pudjiastuti (@susipudjiastuti) March 21, 2021.

Dalam unggahan sebelumnya, Susi Pudjiastuti bahkan meminta kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk bertindak terkait rencana impor garam tersebut.

Dalam unggahannya, dia menyebutkan akun Twitter dari Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDIP dan juga akun twitter resmi partai berlogo banteng tersebut.

“Dearest Ibu Mega, please stop ekspor berlebihan .. Garam tidak boleh lebih dr 1.7 jt ton dan beras tidak usah impor … please Ibu .. you are the one can make it happen,” tulisnya.

Sebelumnya, Susi juga buka suara soal impor beras satu ton yang akan dilakukan pemerintah. Susi pun menyatakan sikap menolak terhadap kebijakan tersebut dengan alasan panen dalam negeri tahun ini cukup baik untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Susi meminta Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Budi Waseso agar tidak melakukan impor. “Pak Buwas Direktur Utama Bulog Budi Waseso), panen tahun ini sangat bagus .. jangan mau untk impor …please fight Pak,” katanya via Twitter, Kamis (18/3/2021).

Laporan : Rus

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.