JAKARTA, Bursabisnis. id –  Para Wali Kota seIndonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah (Pemkot) Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)  audiens dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI di Jakarta.

Momentum ini sangat penting penting untuk menyampaikan aspirasi, sekaligus memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, yang juga menjabat Ketua Komisariat Wilayah (Komwil) VI APEKSI, hadir langsung dalam forum tersebut.

Salah satu isu utama yang dibahas adalah Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang selama ini menjadi penopang utama pembiayaan pembangunan di kota-kota di Indknesia.

Dikatakan, kebijakan pemerintah pusat perlu lebih dekat dengan kebutuhan ril di daerah.

“Harapan kami, pemerintah pusat dapat memberikan perencanaan yang lebih terukur, agar hubungan antarkota semakin kuat dan sinergi pembangunan semakin baik,” harap Siska.

Dalam rapat yang juga dihadiri Dewan Pengurus APEKSI periode 2025–2030, turut dibahas harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.

Hal ini dinilai penting, agar arah pembangunan kota sejalan dengan visi pembangunan nasional, tanpa mengabaikan kebutuhan spesifik masyarakat di masing-masing daerah.

APEKSI menegaskan bahwa dana TKD bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan juga jembatan peningkatan kualitas layanan publik.

Karena itu, mekanisme distribusinya harus didukung regulasi yang jelas serta sistem yang adil dan merata.

Selain audiensi dengan Mendagri, sehari sebelumnya para wali kota juga mengikuti Rapat Gabungan Pengurus APEKSI di salah satu hotel di Jakarta.

Laporan : Man

Editor : Tam

KENDARI, Bursabisnis. id – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari memberikan dukungan kepada masyarakat, guna  mendapatkan hunian yang layak dan harga terjangkau.

Hal ini terlihat saat Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, hadir dalam pembukaan Bale Properti Expo Tahun 2025 yang diselenggarakan Bank BTN di salah satu mal Kota Kendari pada Kamis, 18 September 2025.

Wakil Wali Kota Kendari, Sudirman, menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini memiliki nilai penting, karena tidak hanya menawarkan beragam pilihan hunian, tetapi juga memberikan edukasi bagi masyarakat.

“Pemerintah Kota Kendari tentu mendukung langkah seperti ini, karena masyarakat tidak hanya disuguhkan pilihan rumah, tetapi juga mendapat edukasi finansial yang penting dalam proses kepemilikan hunian,” ujar Sudirman.

Menurutnya, Pemkot Kendari terus mendorong kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pengembang properti untuk menghadirkan solusi nyata bagi warga kota.

Ia menekankan bahwa rumah adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi dengan cara yang berkelanjutan, baik dari sisi harga maupun kualitas bangunan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Asrun Lio, yang turut membuka kegiatan tersebut, juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan kualitas dalam pembangunan perumahan.

“Kegiatan ini bukan hanya sekadar pameran. Di sini, masyarakat bisa memperoleh edukasi seputar kepemilikan rumah, kemudahan dalam proses KPR, hingga pelayanan akad massal dan administrasi yang lebih ringan,” jelas Asrun Lio.

Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan perumahan tidak hanya diukur dari jumlah unit yang terbangun, tetapi juga dari kualitas dan keberlanjutan harga yang ramah di kantong masyarakat.

Dengan kehadiran Pemkot Kendari dalam acara ini, diharapkan masyarakat semakin yakin bahwa pemerintah hadir untuk mempermudah jalan menuju kepemilikan hunian layak.

Bale Properti Expo 2025 pun menjadi momentum bagi Kendari untuk terus memperkuat ekosistem perumahan yang inklusif dan berpihak pada kebutuhan warga.

Laporan : Man

Editor : Tam

KENDARI, Bursabisnis.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari mulai memperkuat implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sosialisasi perdana digelar di Aula Kantor Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia,  dengan fokus pada retribusi parkir dan layanan sampah.

Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, menegaskan bahwa retribusi memiliki posisi vital dalam menopang pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik. Namun, pelaksanaan aturan ini kerap menghadapi berbagai kendala.

“Melalui sosialisasi ini, kita ingin memastikan aparatur pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki pemahaman yang jelas sehingga aturan dapat diterapkan secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan,” ujar Amir Hasan.

Ia tidak menutup mata bahwa penerapan Perda Nomor 6 Tahun 2023 masih sarat persoalan. Mulai dari minimnya pemahaman masyarakat terhadap aturan, rendahnya kesadaran hukum, maraknya praktik pungutan liar, lemahnya pengawasan, hingga transparansi hasil retribusi yang belum maksimal.

Menurut Amir Hasan, kontribusi pajak dan retribusi daerah, khususnya dari sektor parkir dan sampah sangat krusial untuk membiayai program pembangunan. Hasil retribusi dialokasikan bagi perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Keberhasilan meningkatkan PAD sangat bergantung pada kesadaran dan kepatuhan masyarakat. Namun kesadaran itu tidak akan lahir jika masyarakat tidak mengetahui aturan yang berlaku. Karena itu sosialisasi ini sangat penting,” tegasnya.

Kepala Bagian Hukum Pemkot Kendari, Gunawan Dj., SH., MH., menambahkan bahwa regulasi ini telah disusun dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemudahan akses.

“Kami berharap semua pihak dapat berperan aktif dalam implementasinya,” jelasnya.

Laporan : Man

Editor : Tam