Connect with us

Ekonomi Makro

Soal Divestasi Freeport, HMI Minta Pemerintah Perjelas Permasalahan Lingkungan

Published

on

JAKARTA – Persoalan divestasi saham PT Freeport Indonesia saat ini tengah menjadi sorotan tajam bagi semua pihak, tak terkecuali oleh organisasi eksternal mahasiswa tertua dan terbesar di Indonesia yakni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) melalui Ketua PB HMI Bidang Lingkungan Hidup, Abdul Rabbi Sahrir turut memberikan tanggapan atas permasalahan tersebut, namun pihaknya tak mau memgomentari perihal belum terealisasikanya divestasi saham Freeport tersebut, melalaikan pihaknya lebih melihat kepada persoalan lingkungan.

Ia menyampaikan, bahwa lingkungan memiliki haknya untuk mempertahankan bentuknya (Bentang Alam), memiliki haknya untuk mempertahankan daya dukung dan daya tampung, memiliki hak-nya untuk tetap lestari agar tetap dapat bermanfaat secara berkelanjutan (sustainable).

“Sebagai Ketua PB HMI Bidang Lingkungan Hidup, mengenai persoalan divestasi saham Freeport, saya lebih melihat kepada persoalan Lingkungan,” ungkapnya, Sabtu 20 Oktober 2018.

Rabbi meminta pemerintah harus tegas kepada PT FFI, agar menyelesaikan kewajiban lingkungannya, yang menurut temuan dari BPK, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat dari operasi PT FFI menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 185, 01 triliun.

“Belum lagi penggunaan kawasan hutan lindung kurang lebih seluas 4.535,93 Ha tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH),” tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga mendapati bahwa bagaimana Freeport juga pernah lalai dalam melaksanakan kewajiban membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter. Telah terbit dua PP, tahun 2014 dan 2017, dengan total penambahan jangka waktu hingga 13 tahun, namun pembangunan semelter PT. Freeport belum menunjukkan perkembangan yang berarti, ditambah proses divestasi belum terealisasi sebagamana kesimpulan rapat koordinasi Komisi VII DPR dengan berbagai pihak tertanggal 17 Oktober 2018 lalu.

“Freeport ini pernah lalai dalam melaksanakan kewajiban membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter,” jelasnya.

Maka dari itu, pihaknya meminta secara tegas kepada pemerintah melalui kementrian ESDM untuk mempertimbangkan aspek lingkungan hidup, sebagai agenda unggulan dalam pembahasan divestasi dan meminta secara tegas kepada KLHK, untuk memberi sanksi tegas terhadap sejumlah permasalahan lingkungan yang ada.

“Yang terakhir Pemerintah Indonesia harus menyiapkan kebijakan transisi yang berkeadilan (trantitional justice) bagi orang Papua dan lingkungan hidup. Yang artinya dalam proses menuju ke arah phase out tersebut, maka kewajiban-kewajiban Freeport ini harus dipenuhi, antara lain pemulihan lingkungan hidup yang telah dicemari dan dihancurkan,”tutupnya. (MIP)

Ekonomi Makro

Laju Pertumbuhan Ekonomi Wakatobi Masa Kepemimpinan Haliana Rendah

Published

on

By

WAKATOBI, Bursabisnis- Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wakatobi dimasa kepemimpinan Bupati Haliana terendah, bila dibandingkan dengan kepemimpinan bupati sebelumnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wakatobi, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wakatobi tumbuh sampai dengan 7,81 % pada tahun 2023, 7,87% dan 7,68 % di tahun 2014 sampai tahun 2015. Tren angka pertumbuhan ekonomi ini terjadi di masa pemerintahan Hugua – H. Arhawi.

Pasca pemerintahan Hugua – H. Arhawi diteruskan H. Arhawi – Ilmiati Daud laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Wakatobi tumbuh sampai dengan 7,97% di tahun 2016, di tahun 2017 tumbuh 5,96%, di tahun 2018 tumbuh 6,49% dan tahun 2019 tumbuh sebesar 6,60%.

Setelah masa kepemimpinan, H. Arhawi – Ilmiati Daud digantikan Haliana – Ilmiati Daud tren pertumbuhan ekonomi Wakatobi cenderung lambat dan menurun dari laju pertumbuhan ekonomi sebelumnya.

Tahun 2020 pada masa transisi kepemimpinan H. Arhawi – Ilmiati Daud ke H. Haliana Ilmiati Daud laju pertumbuhan ekonomi turun menjadi 0,76%, sat itu pada masa Covid-19.

Di masa pemerintahan Haliana pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wakatobi hanya mencapai, 4,02% di tahun 2021.

Sedangkan pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,76% dan 4,44% di tahun 2023.

“Apabila kita jumlahkan kategori lainnya dengan kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan, kategori perdagangan dan kategori konstruksi, maka akan menghasilkan angka pertumbuhan ekonomi 4,44 persen,” ungkap Ketua Tim Neraca Pengeluaran Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi La Ode Misran pada Senin, 15 Mei 2024.

Tak hanya laju pertumbuhan ekonomi yang cenderung turun dari pertumbuhan sebelumnya, di zaman pemerintahan Haliana Wakatobi juga masuk Daerah dengan angka kemiskinan tertinggi yaitu 14,81% pada tahun 2023 di bandingkan angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara hanya 11,43% di tahun 2023.

Data laju pertumbuhan ekonomi dan persentase angka Kemiskinan tersebut berdasarkan data yang di presentasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wakatobi.

Penulis : Syaiful
Editor : Tam

Continue Reading

PERTAMBANGAN

Aspal Buton Bisa Survive di Pasar Dalam Negeri, Negara yang Harus Kendalikan

Published

on

By

Umar Samiun

KENDARI, Bursabisnis.id – Negara harus berperan mengendalikan penggunaan aspal Buton, jika ingin melihat potensi sumberdaya alam Sultra ini survive di pasar dalam negeri.

Meskipun saat ini, sudah banyak instrumen peraturan yang dikeluarkan pemerintah, agar aspal Buton digunakan di seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia.

Bahkan Presiden Joko Widodo, sudah menegaskan bahwa tahun 2024, pemerintah menghentikan impor aspal minyak. Pemerintah kemudian memprogramkan penggunaan produk barang dan jasa Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih dominan.

Namun itu semua belum mampu mendongkrak penggunaan aspal Buton di seluruh wilayah Indonesia.

“Kalau kita semua berkomitmen mengangkat potensi aspal Buton sebagai sumberdaya alam lokal Kabupaten Buton sebagai asset yang harus diberdayakan pemanfataannya ke level nasional, maka negara yang harus mengendalikan aspal Buton, ” kata Samsu Umar Abdul Samiun yang juga saat ini menjabat sebagai Ketua Pimpinan Daerah Partai Kebangkitan Nasional (PKN) Provinsi Sultra.

Umar Samiun sapaan akrabnya yang pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Buton menjelaskan, mengapa negara atau pemerintah yang harus terlibat langsung mengendalikan aspal Buton? Karena penanganan aspal Buton berbeda dengan tambang nikel dan produk turunannya.

Mantan Ketua KNPI Buton ini kemudian menerangkan bahwa, tambang nikel dan turunannya, banyak melibatkan investasi pihak swasta. Dan itu semua bisa berjalan.

“Sedangkan aspal Buton keterlibatan investasi pihak swasta, masih harus didukung dengan pemerintah sepenuhnya. Karena sekian lama, aspal impor merajai pasar dalam negeri. Sedangkan aspal Buton nanti era Bapak Presiden Joko Widodo baru ramai dibicarakan secara nasional,” ujar mantan politisi PAN ini.

Dimana pada saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Buton, sudah menegaskan akan menghentikan impor aspal minyak tahun 2024 ini. Selanjutnya, aspal Buton menggantikan aspal impor tersebut.

Namun faktanya hingga sekarang, aspal impor masih menguasai pasar dalam negeri. Sedangkan aspal Buton belum mampu bersaing.

Menurut Umar, ada tiga faktor yang mempengaruhi sehingga aspal Buton belum bisa bersaing dengan aspal impor, yakni ketersediaan bahan baku, sentuhan teknologi dan kecepatan distribusi.

Dari sisi ketersediaan bahan baku atau stok aspal, masih belum mampu memenuhi kebutuhan aspal secara menyeluruh di Indonesia.

Misalkan kebutuhan negara Indonesia akan aspal 4-5 juta ton pertahun. sedangkan kemampuan BUMN Pertamina menyediakan aspal Buton hanya 300-400 ribu ton per tahun. “Sehingga kekurangannya masih memerlukan impor aspal,” ungkap Umar.

Di Buton sudah ada perusahaan yang investasi untuk aspal Buton. Namun itu belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Kemudian dari sisi teknologi, penerapan aspal Buton masih memerlukan sentuhan teknologi lagi. Sedangkan aspal impor bisa langsung digunakan dengan mudah.

Lalu soal distribusi aspal ke seluruh wilayah Indonesia, aspal Buton belum bisa bersaing dengan aspal impor.

Jika melihat dari sisi harga dan kualitas, Umar Samiun tetap yakin bahwa produk aspal Buton masih jauh lebih murah bila dibandingkan dengan aspal impor.

Demikian pula dari sisi kualitas, aspal Buton masih lebih berkualitas bila dibandingkan produk aspal impor. Hanya saja memang, penerapan aspal Buton ini masih memerlukan sentuhan teknologi lagi yang sampai sekarang belum ditemukan secara tepat.

Namun Umar Samiun optimis bahwa kerjasama internasional, antara Indonesia dengan Tiongkok, pasti menemukan teknologi yang tepat untuk mengatasi problem aspal Buton yang dirasakan saat ini.

“Kita harus berjuang terus memperkenalkan aspal Buton ke seluruh penjuru dunia. Bahwa semua negara di dunia membutuhkan aspal. Dan Sultra siap menyuplai aspal Buton,” ujar Umar Samiun yang akrab dengan kalangan milenial di Kota Bauba dan Buton ini.

Untuk diketahui, berkaitan dengan TKDN pemanfataan aspal Buton, pemerintah sudah mengeluarkan instrumen peraturan, yaitu :

1. Permendagri Nomor 27 Tahun 2021, tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022

2. Permen PUPR Nomor 18 Tahun 2018, tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan

3. Permen PUPR Nomor .5 Tahun 2021, tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan DAK Infrastruktur PUPR TA.2021

4. Perda Prov. Sultra Nomor 2 Tahun 2016, tentang Pemanfaatan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota

6. SK Gubernur Sultra Nomor 412 Tahun 2020, tentang Penggunaan Asbuton Untuk Pembangunan dan Pemeliharan Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sultra.

Penulis : Tam

 

Continue Reading

PERTANIAN

Luas Sawah Irigasi di Bombana Mencapai 8.813 Hektar

Published

on

By

Potensi areal persawahan di wilayah Lantari Jaya, Kabupaten Bombana. -foto:ist-

BOMBANA, Bursabisnis.id – Pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terbagi dua, yakni komoditi sawah irigasi dan non irigasi.

Berdasarkan laporan penelitian dan bantuan teknik survey pendahuluan kegiatan penyediaan peta potensi Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) dan Kabupaten Bombana yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sultra bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Halu Oleo (UHO) pada tahun 2023,
luas lahan sawah irigasi mengungguli luas lahan non irigasi.

Menurut Kepala DPMPTSP Provinsi Sultra, Parinringi SE,M.Si, luas lahan sawah irigas mencapai 8.813 hektar (ha). Sedangkan lahan sawah non irigasi hanya 4.442 ha.

“Komoditas pertanian pangan di Bombana juga terdapat tanaman jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar,” jelas Parinringi mantan Pj Bupati Kolaka Utara (Kolut) ini.

 

Parinringi yang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Konawe juga mengungkapkan, bahwa komoditas pertanian hortikultura di Kabupaten Bombana terbagi dua komoditi, yaitu sayuran dan buah-buahan.

Kemudian, berdasarkan data luas panen dan jumlah produksi hasil pertanian hortikultura di Bombana dalam 4 tahun terakhir pada setiap komoditasnya, memiliki perkembangan yang fluktuatif.

Pada tahun 2022, komoditas yang memiliki luas panen tertinggi yaitu cabai rawit seluas 161 ha dengan jumlah produksi 185,6 ton. Disusul komoditas tomat dengan luas panen 138 ha dan jumlah produksi mencapai 182 ton.

Untuk komoditas buah-buahan di Bombana, produksi komoditas buah-buahan menurut BPS Kabupaten Bombana dalam rentang 2019 – 2022 tergolong fluktuatif.

Tabel 3.18 Produksi (Ton) Komoditi Buah-Buahan di Kabupaten Bombana
Tahun 2021 – 2022

Jenis Tanaman Tahun            2019                2020             2021                        2022
Alpukat                                     20,1                   185                  29                              29
Belimbing                                 12,5                    374                64                               82
Duku/Langsat                          8,7                     63                 12                                27
Durian                                       507,2                901                904,50                      1.766,50
Jambu Air                                29,6                  225                 156                             380
Jambu Biji                                44,6                 804                 506,50                        371,50
Jeruk Besar                              53,4                  678                49                                 117
Jeruk Siam                               240,4              2.269               219                              909
Mangga                                    1.789               18.260             2.132                        4.068
Manggis                                     0,8                    –                         –                               –
Nangka                                    184,4                 2.580               650                           617
Nenas                                       24,9                   260                  106,15                        213
Pepaya                                     227,9                 2.698                4.698                       1.800,30
Pisang                                     920,2                 13.472                17.064                     35.528
Rambutan                              323,2                1.780                  248                             312
Salak                                        12,5                   131                       28                               45
Sawo                                         –                         –                          –                                    7
Sirsak                                       12,9                     180                   55,50                           69,00
Sukun                                        13,2                   256                     98                               77
Buah Naga                                –                            –                      815                               2.841
Jeruk                                          –                            –                      19,50                            50
Sumber: Kabupaten Bombana Dalam Angka, Tahun 2023

“Meski demikian, komoditas buah pisang kondisinya terus meningkat dan pada tahun 2022 memiliki jumlah produksi mencapai 35.528 ton. Disusul buah mangga 4.068 ton,” jelas Parinringi yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sultra.

Sementara itu, kegiatan perkebunan di Kabupaten Bombana terbagi ke dalam beberapa komoditi utama yaitu kelapa, kakao, dan kopi.

Luas Panen (Ha) dan Jumlah Produksi (Ton) Komoditi Perkebunan di
Kabupaten Bombana Tahun 2021 – 2022.

Komoditas `                      Luas Panen (ha)     Produksi  2021               Luas Panen (ha)      Produksi 2022

1. Kelapa Sawit                           175                       34                                         205                      70,20
2. Kelapa                                     15.077,6              13.268,25                          14.779,8                11.489,60
3. Kopi                                       1.375,5                  829,40                                 1.725,7                    752,20
4. Kakao                                      9.953,9                4.363,60                             9.619,5                    2.965,40
Sumber: Kabupaten Bombana Dalam Angka, Tahun 2023

 

Advetorial/Pariwara

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.