Connect with us

PERTANIAN

Sultra Membuka Peluang Investasi Disektor Pertanian dan Pariwisata Seluas-luasnya

Published

on

Pulau Cowo-cowo yang berada di Kawasan Taman Nasional Wakatobi di Kabupaten Wakatobi. -foto:wakatobinationalpark.id-

KENDARI, Bursabisnis.id – Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) memiliki potensi lahan pertanian yang sangat potensial dikembangkan. Karena itu, ini sangat menguntungkan bila investor berinvestasi di bumi anoa.

Investasi disektor pertanian dalam arti luas, bagai pemerintah daerah (Pemda) Sultra akan memberikan dukungan yang sangat besar.

“Sulawesi Tenggara membuka diri seluas-luasnya bagi para investor yang mau berinvestasi. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah, tentu akan memberikan dukungan sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Parinringi, SE,M.Si Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sultra.

Parinringi yang saat ini juga menjabat sebagai Pj Bupati Buton Selatan (Busel) mengungkapkan data statistik tahun 2016, mengenai potensi dan penggunaan atau pemanfaatan lahan di Sultra.

Parinringi SE,M.Si

Pada tahun 2016, penggunaan lahan di Sultra seluas 3.691.957.38 Ha yang terdiri atas :

1. Hutan belukar 1.361.178.54 Ha
2. Hutan lebat 860.711.42 Ha
3. Kebun campuran 549.113.64 Ha
4. Persawahan 78.454.82 Ha
5. Perkebunan 43.629.58 Ha
6. Permukiman 115.977.02 Ha
7. Tanah terbuka 303.548.32 Ha

Pada tahun 2017, penggunaan lahan di Sultra seluas 3.833.892.3 Ha, yang penggunaanya terbagi atas:

1. Tanah sawah seluas 128.685,9 Ha
2. Lahan pertanian bukan sawah seluas 2.973.002,5 Ha,
3. Lahan bukan pertanian seluas 732.203,9 Ha.

Untuk penggunaan lahan, luas kawasan hutan dan perairan seluas 2.333.155 Ha, yang terdiri atas :

1. Hutan Lindung seluas 1.081.489 Ha
2. Hutan Suaka Alam dan Pelestarian Alam seluas 282.924 Ha.

Selain penggunaan lahan di Sultra, Parinringi yang pernah menjabat Pj Bupati Kolaka Utara (Kolut) ini juga mengenai kawasan budidaya.

 

Sawah di Desa Sani-sani Kabupaten Kolaka. -foto:lajur.co-

Menurutnya, sesuai Peraturan Daerah (Perda) Nomor 02 Tahun 2014, kawasan budidaya merupakan wilayah yang ditetapkan pemerintah, dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi Sumber daya alam, Sumber daya manusia dan Sumber daya buatan.

Berdasarkan data pada tahun 2017 kawasan budidaya pada penggunaannya terbagi atas :

1. Lahan sawah irigasi seluas 100.121,8 Ha
2. Lahan sawah non irigasi 28,564,1 Ha

Sedangkan lahan bukan pertanian terdiri atas penggunaannya yaitu :

1. Tanah perkebunan seluas 683.504,0 Ha
2. Tanah tegalan/kebun seluas 231.171,2 Ha
3. Tanah ladang/huma seluas 141.731.5 Ha
4. Tanah padang rumput 105.885,4 Ha
5. Sementara tidak diusahakan seluas 222,909,0 Ha
6. Lainnya seluas 1.442.357,5 Ha
7. Lahan budidaya air tawar seluas 20.885 Ha

Kawasan Lindung Untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, menurut Parinringi, pemerintah telah ditetapkan beberapa kawasan konservasi di Sulawesi Tenggara.

Kawasan konservasi ini tidak hanya sebagai tempat melestarikan habitat dan ekosistim lingkungan, tapi juga menjadi obyek daya tarik wisata khusus.

Wisatawan yang berkunjung di kawasan konservasi di Sultra ini terdiri wisatawan domestik dan mancanegara. Mereka berkunjung sepanjang tahun.

Untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka ditetapkan beberapa kawasan konservasi di Sulawesi Tenggara sebagai berikut:

1. Kawasan Suaka Alam yang meliputi:

Cagar Alam Napabalano
Cagar Alam Lamedai
Cagar Alam Kakinauwe
Suaka Margasatwa Tanjung Amolengo
Suaka Margasatwa Buton Utara
Suaka Margasatwa Tanjung Peropa
Suaka Margasatwa Tanjung Batikolo
Suaka Margasatwa Lambusango.

2. Kawasan Pelestarian Alam yang meliputi:

Taman Hutan Raya Gunung Nipa-nipa
Taman Hutan Nasional Rawa Aopa Watumohai
Taman Nasional Laut Wakatobi
Taman Wisata Alam Mangolo
Taman Wisata Alam Tirta Rimba Moramo
Taman Wisata Alam Laut P. Padamarang dan sekitarnya
Taman Wisata Alam Teluk Lasolo
Taman Buru Mata Osu

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah konservasi, menurut Parinringi, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi unggulan untuk dikembangkan.

“Bisa dikembangkan sebagai kawasan budidaya perikanan, pertanian. Kemudian menjadi obyek pariwisata. Ya saya mengajak para investor untuk berinvestasi di Sultra yang mempunyai sejuta potensi ekonomi,” tutup Parinringi.

 

Advetorial/Pariwara

 

 

Continue Reading

PERTANIAN

Deflasi Beras Tekan Inflasi Oktober 2025, Terjadi di 23 Provinsi

Published

on

By

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan keterangan pers. -foto:ist-

JAKARTA, Bursabisnis.id — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Oktober 2025 secara umum terjadi inflasi 0,28 persen, akan tetapi justru terjadi sebaliknya untuk komoditas beras yang mengalami deflasi sebesar 0,27 persen (m-to-m).

Kondisi ini berbeda dari tren dua tahun sebelumnya, di mana beras justru mengalami inflasi pada Oktober 2022 dan 2023.

Adapun deflasi pada Oktober 2025 tercatat lebih dalam dibandingkan September 2025, menunjukkan penurunan harga yang semakin signifikan di berbagai daerah.

Secara nasional, sebanyak 23 provinsi mengalami deflasi beras, tiga provinsi mencatat harga yang relatif stabil, dan 12 provinsi lainnya mengalami inflasi beras.

“Terjadi deflasi beras pada Oktober 2025 lebih dalam dibandingkan dengan bulan sebelumnya,” ujar Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam konferensi pers di Jakarta.

Rata-rata harga beras di penggilingan Oktober 2025 secara total turun 0,54 persen dari bulan sebelumnya. Jika dipilah menurut kualitas beras di penggilingan, beras premium turun 0,71 persen dari bulan sebelumnya, dan beras medium turun 0,46 peesen dari bulan sebelumnya.

Bukan hanya di tingkat penggilingan, di tingkat grosir dan eceran pun komoditas ini pada bulan Oktober 2025 mengalami deflasi dibandingkan bulan sebelumnya.

“Beras di tingkat grosir, defllasi sebesar 0,18 persen, dan ditingkat eceran 0,27 persen secara month to month” paparnya.

Harga beras ini merupakan harga rata-rata beras yang mencakup berbagai jenis kualitas dan mencakup seluruh wilayah di Indonesia.

Selain beras, sejumlah komoditas dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga memberikan andil terhadap deflasi pada Oktober 2025. Di antaranya bawang merah dan cabe rawit yang masing-masing menyumbang deflasi sebesar 0,03 persen, tomat sebesar 0,02 persen, dan beras sebesar 0,01 persen.

“Komoditas dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga memberikan andil terhadap deflasi pada Oktober 2025. Di antaranya bawang merah dan cabe rawit yang masing-masing menyumbang deflasi sebesar 0,03 persen, tomat sebesar 0,02 persen dan beras sebesar 0,01 persen,” ungkap Pudji.

Penurunan harga beras yang terjadi secara luas di mayoritas provinsi di Indonesia menjadi faktor penting dalam meredam tekanan inflasi nasional menjelang akhir tahun.

Pemerintah melalui berbagai kebijakan distribusi dan pengendalian pasokan dinilai berhasil menjaga stabilitas harga di tengah dinamika cuaca dan produksi yang bervariasi antarwilayah.

Sementara itu menanggapi kondisi ini, Menteri Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) menegaskan bahwa deflasi beras yang terjadi disebabkan oleh sinergi bersama lintas sektoral dengan pengawalan di setiap kabupaten dengan tujuan kebahagiaan di masyarakat.

“Tujuan kita menurunkan harga supaya masyarakat bahagia, dan itu sudah tercapai. Tapi kami tidak berhenti di sini. Kami bentuk tim pengawal harga di setiap kabupaten untuk memastikan stabilitas harga beras,” jelasnya.

Tim tersebut, lanjut Mentan Amran, terdiri atas unsur Kementan, Bappenas, Bulog, serta aparat penegak hukum dan akan terus melakukan operasi pasar terutama di berbagai daerah yang harga berasnya masih di atas rata-rata nasional.

“Operasi pasar tidak akan berhenti, bahkan saat panen raya nanti kita akan salurkan beras SPHP ke daerah-daerah pegunungan yang bukan sentra produksi,” tegasnya.

Dengan berbagai kebijakan dan kerja sama lintas sektor, Mentan Amran yakin sektor pertanian Indonesia tengah berada di jalur yang benar menuju kemandirian pangan.

“Ini adalah keberhasilan kita semua, bukan hanya Kementerian Pertanian, tapi seluruh anak bangsa. Dari Presiden, petani, hingga wartawan yang terus mengawal,” pungkasnya.

Laporan : Kas
Editor : Tam

Continue Reading

PERTANIAN

BPS Perkirakan Produksi Beras 2025 Melonjak Tinggi 34,77 Juta Ton

Published

on

By

Mentan Andi Amran Sulaiman tinjau sawah. -foto:ist-

JAKARTA, Bursabisnis. id – Produksi beras nasional tahun 2025 menunjukkan lonjakan signifikan dan menandai langkah besar Indonesia menuju swasembada pangan.

Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,14 juta ton atau naik 13,54 persen dibanding periode yang sama tahun 2024.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji ismartini, menyebut peningkatan ini menjadi tonggak penting bagi kedaulatan pangan nasional.

“Potensi produksi beras Januari-Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton atau meningkat sebesar 13,54 persen. Peningkatan potensi produksi ini utamanya disumbang oleh peningkatan produksi pada Subround I (Januari-April) 2025 yang meningkat sebesar 26,54 persen dibanding subround I 2024,” kata Pudji dalam Rilis BPS.

Proyeksi ini didapatkan dari potensi luas panen padi Januari-Desember 2025 yang mencapai 11,35 juta hektare, atau meningkat sebesar 12,98 persen dibandingkan Januari-Desember 2024. Produksi padi Januari-Desember 2025 diperkirakan mencapai 60,34 juta ton gabah kering giling (GKG) atau meningkat sebesar 13,55 persen dibandingkan Januari-Desember 2025.

Proyeksi produksi tersebut tercatat melampaui prediksi lembaga internasional. Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) sebelumnya memperkirakan produksi beras Indonesia sebesar 34,6 juta ton. Dengan terjadinya lompatan produksi dibanding tahun sebelumnya.dimana proyeksi BPS sebesar 34,77 juta ton dan hampir sesuai dengan angka proyeksi global, hal ini menunjukkan bagaimana kebijakan pertanian nasional kini berjalan efektif dan terimplememtasi dengan baik di lapangan.

Perkiraan produksi tahun 2025 juga tercatan melampaui capaian tertinggi sebelumnya pada 2022 yang mencapai 31,54 juta ton. Lonjakan ini mencerminkan hasil nyata dari program strategis Kementerian Pertanian (Kementan) dalam memperkuat sektor hulu-hilir, mulai dari kemudahan pupuk bersubsidi, perbaikan jaringan irigasi, pemberian bantuan sarana-prasarana, hingga peningkatan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah untuk menjaga gairah petani dalam bertani.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa capaian produksi ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia berada di ambang pintu swasembada beras.

“Biasanya data BPS itu tingkat kepastiannya tinggi. Jadi, insya Allah tahun ini kita tidak ada impor beras. Semoga dalam satu bulan ke depan, jika tidak ada aral melintang, swasembada pangan menjadi kenyataan. Saya ucapkan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak atas capaian ini,” ungkap Mentan Amran saat keterangan pers di BRMP Mekanisasi Pertanian (Mektan) Serpong, Tangerang.

Menurut Mentan Amran, pemerintah terus memperkuat berbagai program strategis seperti sawah baru, optimalisasi lahan, rehabilitasi jaringan irigasi, hingga penggunaan teknologi pertanian. Hal ini juga didorong dengan kebijakan yang berpihak kepada petani.

“Ada empat hal yang kita rintis selama pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Gibran. Yang pertama adalah cetak sawah, itu sudah pasti jangka panjang. Kemudian oplah. Kemudian irigasi yang kita bangun. Itu meningkatkan produksi. Kemudian alat mesin pertanian,” pungkasnya.

Laporan : Kas
Editor : Tam

Continue Reading

PERTANIAN

Ada Masalah Harga Pupuk, Lapor ke Menteri Pertanian Lewat Whatsapp 082311109390

Published

on

By

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat konfrensi pers. -foto:dok.pertanian-

JAKARTA, Bursabisnis.id – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengumumkan layanan Whatsapp “Lapor Pak Amran” dengan nomor 082311109390.

Melalui kanal ini, seluruh petani dan kelompok tani dapat melapor langsung kepada Mentan jika menemukan penyimpangan harga pupuk di lapangan.

Mentan Amran mengungkapkan bahwa hal ini dilakukan sebagai langkah cepat pemerintah menindak praktik kecurangan dalam distribusi pupuk bersubsidi.

“Seluruh petani di Indonesia silakan melapor. Identitas pelapor kami jaga sepenuhnya. Bila ada penyimpangan seperti pupuk palsu atau harga di atas HET, kami akan tindak tegas,” kata Mentan Amran dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) sebagaimana dilansir dari laman pertanian.go.id.

Program “Lapor Pak Amran” ini ditangani secara pribadi oleh Mentan Amran bersama tim pengawasan Kementan.

Kanal ini menjadi sarana untuk memperkuat pengawasan lapangan sekaligus mempercepat respons terhadap laporan masyarakat.

“Ini nomor aku pegang, langsung ditindaklanjuti. Saatnya kita perangi mafia, koruptor, afiliasinya, seluruh yang merugikan sektor pertanian. Kita harus lindungi 160 juta petani Indonesia. Kalau ada yang bermain-main kita tindak tegas,” ungkap Mentan Amran.

Ia menjelaskan bahwa laporan yang disampaikan harus lengkap berisi jenis pelanggaran, alamat kios pengecer atau distributor yang melakukan pelanggaran, maupun jenis pupuk yang melanggar ketentuan harga eceran tertinggi (HET).

”Tolong yang mau melapor didetailkan alamat kiosnya, kemudian pupuk jenis apa yang dinaikkan harganya tidak sesuai HET yang telah diturunkan 20 persen oleh pemerintah. Kami akan cek dan tindak,” tegasnya.

Tidak hanya fokus pada pelanggaran HET pupuk bersubsidi, Mentan Amran juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan pelanggaran lain di sektor pertanian.

”Satu minggu ini kita fokus pada pelaporan pupuk, tetapi boleh juga masalah lain seperti traktor, pupuk palsu, apa saja masalah pertanian,” ungkapnya.

Ia menyebut petani dan masyarakat yang turut mengawasi dan melaporkan permasalahan di sektor pertanian merupakan pahlawan. ”Yang melapor adalah pahlawan pangan. Bersama kita perangi mafia,” ucapnya.

Sebelumnya, Mentan Amran juga mengumumkan langkah tegas pemerintah terhadap pelanggaran di lapangan. Sebanyak 190 pengecer dan distributor pupuk bersubsidi dicabut izinnya karena terbukti menjual di atas HET.

“Hari ini melalui Pupuk Indonesia kita cabut izin 190 pengecer dan distributor yang terbukti tidak menurunkan harga pupuk sesuai pengumuman pemerintah. Tidak ada lagi toleransi bagi yang bermain-main dengan kebijakan ini,” paparnya.

Sumber : pertanian.go.id
Laporan : Icha
Editor : Tam

Continue Reading

Trending