WAKATOBI, bursabisnis.id – Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wakatobi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penetapan APBD Wakatobi Tahun 2021 menunjukan jumlah pendapatan daerah sekitar Rp 891,9 ratus Milyar.

Realisasi Anggaran yang sudah setengah tahun berjalan itu, belum menunjukan target serapan anggaran tahun berjalan.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Juhaedin mengungkapkan, serapan anggaran berdasarkan PAD yang ditetapkan dengan Perda Penetapan APBD 2021 Nomor 8 Tahun 2020, sampai dengan akhir bulan Mei baru sekitar 32,85 persen.

“Sesuai dengan Perda APBD Tahun Anggaran 2021 Perda Nomor 8 tanggal 9 bulan 12 tahun 2020 di mana jumlah pendapatan daerah Kabupaten Wakatobi itu sekitar Rp 891, 9 milyar realisasi pada saat ini baru sekitar 32,85 persen,” Ungkap Kadis PPKAD Juhaedin, Senin, 14 Juni 2021.

Belanja daerah yang targetnya Rp 905 Milyar, baru terserap sekitar 16, 96 persen. Sedangkan belanja modal dari target Rp 347 Milyar baru tercapai sekitar 6,20 persen per 31 Mei 2021.

Sementara itu, bantuan anggaran keuangan desa dari Rp 115 Milyar baru terealisasi sekitar 16,34 persen ke 75 desa di Wakatobi.

“Itu gambaran APBD Tahun Anggaran 2021 dilihat secara keseluruhan,” ujarnya.

Minimnya serapan anggaran tersebut, disebabkan kurangnya permintaan anggaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang belum diketahui apa penyebabnya.

Juhaedin berharap, para OPD agar memaksimalkan serapan anggarannya, sebab akan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat Wakatobi.

Laporan : Ipul

KENDARI, BursaBisnis.id – Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Nomor M/11/HK.04/X/2020, tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada masa pandemi covid-19, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tidak menaikkan UMP tahun ini.

Menurut Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Sultra, LM Ali Haswandi, dalam surat edaran tersebut ada beberapa alasan sehingga pemerintah tidak menaikkan UMP.

Alasan tersebut, antara lain pertama, secara nasional pertumbuhan ekonomi saat ini minus 5,32 persen. Kedua, konsumsi masyarakat minus 5,51 persen.

Ketiga, investasi turun 8,81 persen. Keempat, belanja pemerintah turun 6, 09 persen. Kelima, impor mengalami penurunan sebesar 7,9 persen.

Berdasarkan data analisis dari hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS), dampak COVID-19 terhadap pelaku usaha menunjukkan sebanyak 82,85 persen perusahaan cenderung mengalami penurunan pendapatan.

“Selain itu, sebanyak 53,17 persen usaha menengah dan besar serta 62,21 persen usaha mikro dan kecil mengalami masalah keuangan terkait pegawai dan operasional. Kondisi ini menunjukkan, perekonomian nasional mengalami kontraksi yang sangat dalam dan tidak kondusif,” jelasnya.

Hingga bulan Oktober, berdasarkan data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sultra, terdapat 2.351 orang pekerja dan buruh yang terdampak COVID-19. Rinciannya, 2.253 pekerja dan pekerja dirumahkan dan 98 pekerja yang diakhiri hubungan kerjanya atau PHK.

“Atas kondisi tersebut, Pemprov Sultra telah menempuh berbagai langkah, termasuk memberikan bantuan pangan non tunai dalam bentuk pemenuhan sembako dan alat pelindung diri kepada 2.351 pekerja / buruh,” ungkap Ali Haswandi.

Selanjutnya, merealiisasikan Program Kartu Prakerja bagi pencari kerja, pekerja / buruh yang dirumahkan maupun yang di-PHK sebanyak 83.565 orang atau setara Rp 292.477.500.000, – sampai dengan Batch 9.

Realisasi bantuan upah / gaji bagi pekerja / buruh yang berpenghasilan di bawah Rp 5.000.000, – sebanyak 68.000 orang atau setara Rp 816.000.000.000, – sampai dengan Batch 4.

Terakhir, relaksasi jaminan sosial ketenagakerjaan berupa keringanan pembayaran iuran hanya satu persen selama enam bulan untuk Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), serta Program Jaminan Pensiun.

Laporan : Rustam

MUNA, bursabisnis.id – Warga Desa Kabangka, Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menanam pohon pisang di jembatan rusak, tepatnya di jalan yang menghubungkan antara Kabupaten Muna dengan Kabupaten Muna Barat (Mubar) pada akhir pekan lalu.

Itu dilakukan sebagai bentuk protes, minimnya perhatian pemerintah daerah Kabupaten Muna untuk membenahi, jalan tersebut. Bahkan kabarnya alokasi pembangunan jembatan saat ini dipakai untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

“Kami tanamkan pisang karena jembatannya sudah rusak, sudah banyak mi yang kecelakaan gara-gara jembatan itu,” ungkap seorang warga.

Sementara itu, Pjs. Kepala Desa Kabangka, La Mbuna mengatakan, jembatan penghubung antara dua kabupaten itu kurang lebih lima tahun tidak diperbaiki. “Kurang lebih Lima tahun belum diperbaiki” katanya, melalui sambungan telepon selulernya.

Baru-baru ini, lanjutnya, Bupati Muna melakukan kunjungan kerja di desa tersebut, yang dirangkaikan dengan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Di hadapan warga, mantan anggota DPD RI itu mengungkapkan, jembatan tersebut seharusnya sudah dikerjakan pada tahun ini, namun akibat wabah Covid-19 maka semua pekerjaan fisik dialihkan.

“Belum lama ini bupati datang di desa kami, beliau katakan akan dikerjakan pada tahun ini namun karena Covid-19 maka terbengkalai” tambahnya.

Saat ditanya tentang pengalokasian menggunakan Dana Desa (DD), Ia mengatakan, bahwa jembatan tersebut bukan kewenangan desa, mengingat jalan itu adalah jalan kabupaten. “Tidak bisa menggunakan dana desa, karena itu jalan kabupaten,” jelasnya.

Olehnya itu, masyarakat berharap agar kiranya pemerintah daerah segera membangun jembatan tersebut, mengingat sudah banyak menelan korban jiwa. Apalagi jembatan itu adalah satu-satunya penghubung Kabupaten Muna dan Muna Barat.

Laporan: Phoyo