KENDARI, Bursabisnis. id – Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tenggara, Dr. Muh. Endang SA, mengingatkan Gubernur Sultra Andi Sumangeruka, agar lebih fokus menyelesaikan masalah – masalah utama yang membelit masyarakat Sutra, ketimbang sibuk mengurusi jembatan Muna – Buton.

Karena jembatan tersebut dari sisi urgensional hanya akan menghubungkan dua pulau, yaitu Muna dan Buton saja, tidak menghubungkan kepulauan dan daratan sebagai entitas utama demografi dan ekonomi Sultra.

Lagi pula rencana pembanguan jembatan Muna-Buton itu tidak termasuk dalam delapan visi-misi ASR-HUGUA pada Pilkada 2024 lalu.

Problem yang dialami masyarakat Sultra, diantaranya infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak dimana-mana, APBD yang tekor dan makin cekak karena belanja rutin lebih tinggi daripada belanja publik, pengelolaan SDA yang buruk, reformasi birokrasi, peningkatan layanan kesehatan, dan pendidikan, serta digitalisasi wilayah karena daerah blankspot di Sultra masih tinggi, harga nilam yang turun. Seharusnya, menjadi konsen ASR untuk diselesaikan.

“Saya amati, lebih dari 100 hari kerja pemerintahan ASR – Hugua berjalan landai, tidak fokus, hanya sibuk pada rutinitas birokrasi, seremonial, tanpa inovasi dan kreatifitas, seperti kapal tak ada tujuan” kata Endang.

Misalnya, di bidang pendidikan, salah satu visi – misi ASR – Hugua adalah pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa (Penggaris).

Ini musim tahun ajaran baru, kita tidak mendengar bahwa ada pembagian seragam gratis di sekolah. Sementara, di beberapa tempat, kita mendengar keluhan orang tua karena seragam sekolah dan seragam eskul mahal serta diperjualbelikan di sekolah.

Kita tidak mendengar intervensi langsung dari ASR agar seragam menjadi gratis atau murah, atau apa rencana besar ASR tentang pendidikan berkualitas dan murah di Sultra.

Berikutnya adalah lemahnya ASR dalam mengkoordinasikan kebijakan pembangunan pemerintah provinsi dengan Pemda Kabupaten/Kota. Kita juga belum mendengar ada rapat koordinasi ASR bersama Bupati/Walikota guna percepatan pembangunan dan konektivitas wilayah. Gubernur dan Bupati/Walikota jalan sendiri-sendiri.

Misalnya, pengoperasian bandara Sugimanuru Muna Barat, dan Matahora Wakatobi, Bupatinya mengurus sendiri, dan layanan penerbangan pada kedua bandara tersebut sering macet atau belum maksimal.

Padahal, kedua bandara tersebut merupakan gerbang konektivitas wilayah, yang hakikatnya gubernur harus tampil di depan untuk mengakselerasi urusan khususnya yang terkait dengan pemerintah pusat.

Lanjut mantan Ketua KNPI Sultra tersebut, mengatakan bahwa publik juga belum mendengar road map besar ASR dalam mencegah banjir di Kota Kendari. Kita tahu, tanggung jawab pembangunan Kota Kendari bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Kendari, tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi, karena posisi Kota Kendari sebagai ibu kota Provinsi.

Kota Kendari sebagai halaman depan Provinsi Sultra, kita prihatin tiap tahun dilanda banjir tanpa ada upaya pencegahan sistematis dari pemerintah provinsi.

Dari sektor pengelolaan SDA, publik juga belum mendengar rencana besar ASR untuk merevitalisasi lingkungan dari kerusakan konsesi ekstraktif, dan ide besar tentang blue print Sultra sebagai spot utama PSN tentang hilirisasi pengelolaan sumber daya alam.

Program hilirisasi di Sultra berjalan auto pilot, Pemprov gagap hendak akan berposisi dimana, akibatnya manfaat hilirisasi belum maksimal.

Misalnya, terkait rendahnya DBH, ASR curhat di forum RDP dgn Komisi II DPR RI beberapa waktu yang lalu, tetapi tidak ditindaklanjuti dengan langkah serius. Padahal kita tahu, sumber ketidakadilan pengelolaan sumber daya alam salah satunya karena kesenjangan dalam pembagian DBH SDA.

“Poin saya adalah agar ASR fokus pada kerja-kerja substansial, membereskan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat Sultra, hindari kerja pencitraan nirfaedah, fokus pada penajaman dan implementasi visi – misi yang diperjanjikan dengan rakyat Sultra saat kampanye pilkada, ”’ tutup Endang.

Laporan : Tam

BOMBANA, Bursabisnis. Id – Pemerintah Kabupate  Bombana menginisiasi pelaksanaan Rapat Evaluasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah ‎(TPAKD).

Kegiatan ini dihadiri  Bupati Bupati Bombana Ir Burhanuddin M. Si, Manajer Madya PEPK dan LMSt OJK Sulawesi Tenggara, Deputi Bursa Efek Sulawesi Tenggara, Para Pimpinan OPD dan
‎Pimpinan Industri Jasa Keuangan Kabupaten Bombana.

Pelaksanaan rapat dibuka Bupati Bombana,  Ir.Burhanuddin, M.Si.

Pada kesempatan ini, Burhanuddin mengapresiasi pelaksanaan rapat ‎evaluasi ini dalam rangka mengukur efektivitas dan keberhasilan program percepatan akses keuangan di Kabupaten Bombana.

Burhanuddin menyampaikan
‎beberapa program unggulan TPAKD yang telah terlaksana dengan baik dan akan terus dilanjutkan di masa kepemimpinannya, antara lain :

Program PASTI (Pandai Sikapi dan Lawan Rentenir) yang merupakan program pemberian subsidi bunga untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM di Bombana.

Rencananya program ini akan diselaraskan dengan program
‎strategis yaitu 1 produk 1 Desa untuk meningkatkan
‎kesejahteraan masyarakat di berbagai pelosok desa di Kabupaten Bombana serta
‎akan bersinergi dengan beberapa Bank Umum termasuk BPR.

‎Burhanuddin juga menyampaikan bahwa program KEJAR EMAS (Satu
‎Rekening Satu Pelajar Generasi Bombana Cerdas Keuangan) akan
‎ditingkatkan, baik dari sisi jumlah rekening maupun nominal tabungan.
‎
‎Bupati Bombana memberikan mandat kepada Kepala Dinas Pendidikan untuk mendata
‎seluruh siswa-siswa dari tingkat SD sampai  SMU yang belum mendapatkan rekening simpanan pelajar agar dibukakan rekening dengan berkolaborasi bersama Bank Umum dan BPR yang beroperasi di Kabupaten  Bombana.

Target rekening simpanan yang dibuka sebesar 80 persen dari total

‎jumlah siswa-siswi di Kabupaten Bombana dengan kisaran 30.000 siswa.

‎Menyambut baik pemaparan  Bupati Bombana, Manajer Madya
‎Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsemen dan Layanan Manajemen Strategis (PEPK dan LMSt) OJK Sultra
‎Desiyani Patra Rapang, memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pelaksanaan rapat evaluasi program kerja TPAKD Kabupaten Bombana.

Dalam pemaparannya, Desiyani Patra Rapang menyampaikan bahwa TPAKD Kabupaten Bombana merupakan salah satu TPAKD yang aktif dalam mengakselerasi peningkatan
‎inklusi keuangan, melalui sejumlah program yang telah berhasil diimplementasikan dan berdampak bagi masyarakat Kabupaten Bombana.

‎Desiyani juga memaparkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten  Bombana pada
‎Triwulan I tahun 2025 sebesar 7,28 persen, lebih tinggi dibandingkan
‎pertumbuhan ekonomi nasional 4,87 persen dan Sultra 5,66 persen.

Capaian ini menunjukkan bahwa perekonomian Bombana tetap memiliki daya tahan dan
‎potensi yang sangat besar untuk terus bertumbuh, walaupun ditengah tekanan ekonomi global yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
‎Sulawesi Tenggara dan Indonesia termasuk Bombana.

Penyaluran kredit
‎Perbankan Kabupaten Bombana juga menunjukkan pertumbuhan yang positif pada periode April 2025 yaitu tumbuh 2,79 persen (yoy) dari Rp506 miliar menjadi
‎Rp520 miliar yang didominasi kredit sektor konsumtif sebesar 91,87 persen.

‎OJK Provinsi Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh Manajer Madya PEPK dan LMSt sangat menyambut baik terkait dengan rencana perluasan ruang lingkup program TPAKD Kabupaten  Bombana yaitu program PASTI dengan
‎melibatkan BPR dan Bank Umum lainnya, sehingga tidak hanya produk KUR yang akan menjadi pilihan masyarakat, namun juga produk kredit produktif
‎di masing-masing bank yang tentunya akan semakin memperluas akses masyarakat dalam mendapatkan akses permodalan untuk usaha.

Selain itu, OJK menambahkan terkait program KEJAR EMAS terkait pembukaan
‎serempak rekening tabungan siswa-siswi dapat dirangkaikan
‎pelaksanaannya bersamaan dengan peringatan Hari Indonesia Menabung yang akan diselenggarakan pada awal bulan Agustus 2025.

OJK Provinsi Sulawesi Tenggara akan bersinergi dengan seluruh elemen TPAKD Kabupaten
Bombana untuk mensukseskan rencana kegiatan dimaksud.

‎TPAKD memiliki peran penting dalam mendorong akselerasi pembangunan ekonomi daerah. Program-program strategis tahun 2025 seperti optimalisasi
‎produk dan layanan jasa keuangan, dukungan pengembangan komoditas
‎unggulan masing-masing daerah yang akan ditingkatkan di wilayah Sulawesi Tenggara yang merupakan langkah konkret dalam meningkatkan kapasitas
‎ekonomi lokal termasuk di Kabupatenb Bombana.

OJK Provinsi Sulawesi Tenggara
‎siap mendukung TPAKD Kabupaten Bombana melalui sinergi, pendampingan, dan penguatan literasi keuangan. Dengan kolaborasi yang kuat dan kerja nyata, saya yakin kita dapat menciptakan program-program ‎inovatif yang menjawab kebutuhan masyarakat, mempercepat perluasan
‎akses keuangan yang inklusif, mendorong pertumbuhan sektor produktif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bombana.
‎
‎Laporan : Kas

Editor : Tam
‎
‎
‎
‎

BOMBANA, Bursabisnis. Id — Bupati Bombana Ir. H. Burhanuddin, M.Si membuka dan memimpin Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Aula Tanduale Kantor Bupati pada Selasa, 24 Juni 2025.

Hadir pada acara Konsultasi Publik Pj Sekda Bombana, Wakil Bupati Bombana, Ketua dan pimpinan DPRD Bombana, Ketua PKK Hj Fatmawati Kasim Marewa S.Sos, Ketua Bappeda Sultra, Ketua BPN Sultra, pimpinan OPD, para Asisten, Dandim, Kapolres, Kajari, Kepala Pengadilan Agama Bombana, Staf Ahli Bupati, Tim RPJMD, para camat, lurah, dan kepala desa.

Juga hadir Direktur RSUD, Direktur Perusda, Direktur PDAM, Kepala BPJS Bombana, Kepala Badan Statistik, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua KNPI, Ketua Lembaga Adat Moronene, Ketua Lembaga Adat Tolaki, Ketua Komunitas Adat Hukaea Laeya, dan undangan lainnya.

RPJMD Kabupaten Bombana akan disusun menjadi program pemerintah dalam rangka menjalankan roda pembangunan untuk tahun 2025-2026.

Bupati Bombana Ir H Burhanuddin dalam pengarahannya mengatakan orientasi pembangunan Kabupaten Bombana adalah untuk kesejahteraan masyarakat.

Karena pembangunan untuk kepentingan rakyat, maka penyusunan program harus juga melibatkan partisipasi publik dalam rancangan awal RPJMD.

“Maka dari itu penyusunan RPJMD 2025-2026 ini diawali dengan membuka forum Konsultasi Publik seperti yang dilakukan pada hari ini,” kata Bupati Ir H Burhanuddin, M.Si.

Dikatakan, program pembangunan disusun tak lain adalah untuk kepentingan seluruh masyarakat. Sekecil apa pun program itu muaranya untuk membantu masyarakat agar sejahtera.

“Program yang akan disusun ini harus berpihak pada masyarakat. Sebab, pemerintah sekarang ini tujuan utamanya adalah bagaimana kita mensejahterakan rakyat,” kata Burhanuddin.

Untuk mencapai kesejahteraan rakyat tentu ada kegiatan-kegiatan. Ada program-program yang dilahirkan pemerintah dan diawasi oleh DPRD.

“Pada kesempatan ini saya menyampaikan kepada saudara saudaraku, mulai dari desa, kelurahab, kecamatan sampai kabupaten Untuk bagaimana men sinergikan program ini menjadi satu program yang bisa searah dengan pembangunan provinsi sampai ke tingkat pusat,” kata H Burhanuddin.

Laporan : Tam