KONAWE, Bursabisnis. id – Siswa korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya terjadi di Jawa Barat, tapi juga dialami sisw di Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Adalah  siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Konawe yang menimpa.

Sejumlah siswa tumbang akibat diare, mual, dan pusing usai menyantap hidangan yang disediakan sekolah pada Rabu, 24 September 2025 pagi.

Gejala keracunan mulai dirasakan sejak sore hari. Para siswa mengalami sakit perut hingga harus menjalani perawatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Konawe.

Salah satu siswa atas nama Suhartini, siswa kelas XI SMKN 1 Unaaha, mengaku sudah mencium aroma tak sedap dari lauk ayam yang disajikan.

“Kemarin waktu makan ayamnya agak bau, setelah makan, awalnya belum apa-apa. Pas sore setelah sampai rumah mulai mi terasa sakit perut dan mual. Di rumah 3 kali BAB, terus terakhir tadi pagi lagi di sekolah 1 kali BAB,” jelas Suhartini yang jadi korban Muntaber.

Menanggapi adanya siswa korban Muntaber, Buyung Muhammad Rantau, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kecamatan Unaaha, menjelaskan proses pengolahan makanan dilakukan sesuai standar dan diawasi ketat sejak dini hari.

“Kalau pengolahan makanannya kami mulai dari jam 3 subuh, jam 4 masuk pemorsian, kemudian di-packing, lalu penyaluran jam 7 pagi,” jelas Buyung.

Menurut Buyung, dapur MBG yang ia pimpin memasak untuk 2.130 siswa di 17 sekolah, termasuk SMK 1 Unaaha.

“Kita langsung terjun ke pemasoknya, disitu kita lihat ayamnya, terus kami lihat proses pemotongannya, kemudian kita seleksi lagi, apakah ada yang cacat pada dagingnya. Setelah kita sortir, lalu kita bawa ke dapur, kemudian ditimbang lalu diolah,” tutur Buyung.

Ia menyatakan akan mengevaluasi seluruh lini proses pengolahan, terutama aspek kebersihan, menyusul insiden ini.

SPPG Unaaha saat ini melayani 17 sekolah, di antaranya MAN 1 Konawe, SMK 1 Konawe, SMK Kesehatan, 6 SD, dan 8 unit PAUD.

Laporan : Ilfa

Editor : Tam

PARTAI POLITIK merupakan salah satu unit terpenting dalam proses demokrasi, dimana partai politik menghubungkan serta melibatkan langsung rakyat dalam proses aktifitas politiknya.

Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat harus diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir dan berkembang menjadi penghubung penting antara rakyat dan pemerintahan.

Peran Partai Politik

Peran partai politik sangat vital dan strategis dalam negara demokrasi serta menjadi salah satu pilar. Tentu fungsi dan peran partai politik oleh elit tak bisa diabaikan, apa lagi di kesampingkan.

Partai politik sebagai sarana komunikasi politik, fungsi ini terkait dengan peranan partai politik sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah.

Dalam hal ini partai politik mampu untuk melakukan komunikasi vertikal dan horizontal.

Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi antara warga, antara kelompok dan antar partai politik dengan pemerintah.

Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik, partai politik juga memainkan peranan sebagai instrumen sosialisasi politik.

Dengan sosialisasi politik seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena-fenomena politik yang umumnya berlaku pada masyarakat dimana ia berada.

Mandulnya Elit Politik Kita

Mandulnya elit politik kita menjadikan partai politik tidak berjalan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Fungsi partai politik yang seyogyanya sebagai instrumen aspirasi rakyat, tetapi sangat berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di tengah persoalan dan ketimpangan sosial masyarakat.

Faktanya mereka hanya sibuk dengan dinamika perebutan kursi kekuasaan dan mencari jabatan di banding memperjuangkan kepentingan rakyat.

Banyak ketimpangan sosial, dinamika pertambangan, penyerobotan lahan dan masih banyak lagi, namun tak kunjung ada reaksi dari elit politik yang diberikan amanah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Disinilah sekian dari banyaknya munculnya krisis legitimasi dan hilangnya kepercayaan kepada wakil rakyat kita.

Program-program yang ditawarkan kepada masyarakat pada saat menjelang sosialisasi dan kampanye, hanyalah sebagai pemanis untuk menarik simpati dan meraup suara pada saat pemilihan sehingga tidak ada pembangunan berkelanjutan, untuk kepentingan masyarakat setelah terpilih, yang ada hanyalah kepentingan golongan dan partai politik itu sendiri. Masyarakat hanya menjadi korban dari kepentingan yang sibuk dengan jabatan, harta dan tahta.

Hal ini nampak terjadi dan di pertontonkan elit-elit politik lokal kita, di mana terlihat sibuk mencitrakan diri mereka di media tanpa berkontribusi banyak untuk kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian para elit politik ini tidak hanya kurang berperan dalam pembangunan masyarakat, melainkan juga gagal menjadikan tanggung jawab dan amanah yang telah diberikan oleh rakyat, sebagai instrumen utama pembangunan daerah, khususnya mereka yang duduk di kursi empuk legislatif.

Faktanya bahwa stabilitas politik di Sulawesi Tenggara banyak di pengaruhi oleh kepentingan segelintir orang, apalagi mereka yang dekat dengan kekuasaan.

Harusnya peran elit di daerah menjadikan partai politik sebagai wahana dan instrumen pendidikan politik masyarakat dan alat memperjuangkan aspirasi rakyat yang kurang bersuara untuk pembangunan daerah, dan sebagai upaya mendorong sektor perputaran ekonomi agar keberadaan mereka itu dekat dan ada untuk masyarakat.

Namun kurangnya kesadaran, partisipasi dan pemahaman masyarakat tentang politik, sehingga mereka dengan mudah dijanji dan diiming-iming sebuah perubahan yang lebih baik, bagaikan mimpi di siang bolong, faktanya elit politik menjadikan partai politik sebagai tangga mencapai tujuan-tujuan yang pragmatis.

Tampaknya kerja elit politik di daerah adalah membesarkan partai dan bukan memperjuangkan pembangunan dan ekonomi daerah.

Olehnya itu, dengan kondisi tersebut perlu adanya pembaharuan elit politik dalam politik lokal, sebab pejabat publik dan elit politik itu sendiri telah mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat.

Jika persoalan ini terus berlarut-larut, maka proses demokratisasi akan terhambat, perlu disadari juga bahwa salah satu elemen demokrasi adalah partai politik, elit politik dan masyarakat itu sendiri.

Bukan menjadi rahasia umum lagi dalam sistem pemerintahan, biasanya kepentingan organisasi politik disingkirkan berganti menjadi kepentingan orang perorang, sehingga pejabat-pejabat daerah, baik atasan maupun bawahan terkadang saling siku, hanya untuk mendapatkan kue kekuasaan.

Inilah yang dilakukan elit politik daerah, kita di atas jeritan dan persoalan rakyat yang mencekam. Yang tidak berkemampuan untuk mendapatkan keuntungan dalam struktur pemerintahan,

Mengapa? karena setiap orang berusaha dan berebut posisi untuk mendapatkan peluang dan terkadang harus menggadaikan pikiran dengan ongkos untuk duduk di kursi empuk pemerintahan. Sungguh sangat bengis dan miris melacuri diri mereka dengan harta dan tahta.

Persaingan pula menjadi sangat ketat, yang memiliki modal dan pengaruh besar dekat dengan pejabat akan mendapatkan posisi strategis. Tetapi jika yang modalnya kecil dan tidak kuat dalam sistem loby akan mendapatkan posisi non strategis, bahkan akan disingkirkan dalam kompetisi memperebutkan jabatan. Hukum tawar menawar jabatan seperti ini sangat lekat dalam sistem pemerintahan kita.

Ketimpangan Sosial Yang Terjadi

Jika hal ini terus dibiarkan dan turun temurun, maka akan terjadi demoralisasi dalam sistem demokrasi lokal kita, bahkan akan terjadi krisis politik. Karenanya, antara elit politik yang duduk di legislatif dan eksekutif akan melakukan kompromi untuk terhindar dari jeratan masalah bahkan juga akan saling menuding dan saling melempar bola atas masalah rakyat yang sedang dihadapi, misalnya menyoal pertumbuhan ekonomi, KKN, infrastruktur dan pembangunan daerah itu sendiri.

Proses perjalanan politik dan demokrasi sebagaimana yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa sedang terjadi krisis dan kelambatan pertumbuhan politik, sehingga hal tersebut rentan terjadi monopoli politik dan daerah otonomi baru yang seharusnya sebagai percepatan pertumbuhan di segala sektor, kini harus pupus harapan dan cita-cita masyarakat.

Monopoli politik akan terus turun-temurun jika sistem yang berlaku masih tetap sama, sehingga potensi-potensi yang di miliki oleh masyarakat tidak di perhatikan dan diabaikan.

Berangkat dari sinilah penderitaan dan kekecewaan politik akan mulai tumbuh, hal ini akan berdampak pada pembangkangan rakyat.

Kekecewaan ini akan terus tumbuh dan berkembang hingga pada potensi ledakan kemarahan, akibat buruknya tujuan demokrasi dari pada masa depan rakyat itu sendiri, protes sosial yang posisinya berhadap-hadapan dengan para pemangku kebijakan dan elit politik akan menambah krisis politik dan demokrasi.

Bahkan berdampak dengan kondisi ekonomi akibat kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat.

Sudah seharusnya ke depan masyarakat mengambil sikap dan jalan alternatif dalam memilih pemimpin yang bijaksana dan amanah dalam rangka mewujudkan nawacita, dan harapan masyarakat yang mengendap sehingga diperlukan program pencapaian yang lebih besar. Sehingga masyarakat dapat tercerahkan, tersadar untuk menemukan kembali tawa yang telah lama hilang.

Rakyat yang tidak tahu-menahu akan selalu menjadi korban dan sasaran tembak para penguasa di daerah kita dalam memutuskan sebuah kebijakan. Sikap pragmatisme yang menggerogoti politisi seakan sudah membudaya dalam lingkaran kekuasaan itu sendiri.

Kita butuh alternatif baru, partai politik yang berani dan wakil rakyat yang betul-betul memahami kondisi masyarakat.

Elit Politik Sulawesi Tenggara

Ia berharap, elit politik Sulawesi Tenggara bisa bertanggung jawab dan bisa menjadi perpanjangan tangan dari aspirasi masyarakat.

Menurutnya, ini adalah babak baru untuk menjalankan kepercayaan rakyat dan rasa tanggung jawab dalam mengawal setiap aspirasi masyarakat.

Kami pemuda menginginkan wakil rakyat bisa betul-betul menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan regulasi yang berlaku, fungsi pengawasan, fungsi penganggaran dan fungsi legislasi.

Ia menilai kebijakan dan program pemerintah selama ini banyak yang tidak tepat sasaran dan tidak menyentuh kepentingan rakyat.

Sehingga sangat dibutuhkan wakil rakyat yang tegas, dan melakukan pengawasan kepada eksekutif agar betul-betul produk kebijakan yang dihasilkan bisa mengakomodir seluruh elemen masyarakat di masing-masing dapilnya.

Kita juga menginginkan elit politik Sulawesi Tenggara bisa mewujudkan apa yang menjadi janjinya pada saat melakukan kampanye.

Sebab moment pelantikan adalah sebelumnya momen yang sangat sakral. Sehingga setiap janji dan sumpah yang diucapkan harus sesuai dengan tindakan yang dilakukan ke depan.

Tidak hanya sekedar dilantik, dikukuhkan dan menerima gaji lalu selesai. Artinya pelantikan bukan seremonial saja, akan tetapi banyak memikul tanggung jawab dan harapan dari masyarakat yang berada di pundaknya.

Kita menitipkan pesan, agar wakil rakyat bisa memperjuangkan potensi berbagai sektor, apalagi Sulawesi Tenggara adalah daerah yang memiliki kekayaan yang sangat melimpah, dan bisa mendorong pembangunan, perekonomian masyarakat, bisa lebih berkembang, maju dan berdaya siang.

Saya kira itu, menjadi PR untuk mereka para wakil rakyat. Kita percaya, mereka adalah wakil-wakil rakyat yang berkualitas, berkompeten, mampu membaca kebutuhan masyarakat serta mampu menjadi garda terdepan untuk rakyat jika kebijakan pemerintah tidak tepat sasaran.

Ia meyakini bahwa lembaga legislatif adalah lembaga yang terhormat. Sehingga harus di manfaatkan secara maksimal sebagai mitra pemerintah guna melakukan check and balance serta mahasiswa juga berperan penting sebagai mitra kritis dan strategis dalam merekomendasikan setiap gagasan dan program yang berdampak pada rakyat.

Saya meyakini politik adalah panggilan nurani dan sebagai jalan pengabdian kepada masyarakat, sehingga ini harus betul-betul menjadi prioritas dan hal yang utama bagi anggota legislatif yang telah di amankan oleh rakyat.

Kami juga masyarakat akan tetap menjalankan pengawasan kepada kinerja elit politik Sulawesi Tenggara yang baru terlantik, agar tidak seperti beberapa fenomena elit politik yang dicopot, akibat salah menyalahgunakan wewenang dan fungsinya sebagai representasi rakyat.

Penulis : Rasmin Jaya

Ketua DPC GMNI Kendari, Pemuda Sulawesi Tenggara

JAKARTA, Bursabisnis.id – Pemerintah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026 sebagai rujukan bagi kementerian/lembaga/daerah (K/L/D), dunia usaha, dan masyarakat dalam menyusun program kerja maupun agenda tahunan.

Dengan adanya kepastian jadwal, diharapkan pelayanan publik, kegiatan usaha, hingga agenda pribadi masyarakat dapat diatur lebih efisien.

Keputusan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 1497/2025, Nomor 2/2025 dan Nomor 5/2025 dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta.

“Untuk tahun 2026, total hari libur nasional ditetapkan sebanyak 17 hari sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sementara itu, setelah melalui pembahasan lintas kementerian, cuti bersama disepakati sebanyak 8 hari,” ujar Menteri Koordinator PMK Pratikno.

Menteri PANRB Rini Widyantini menambahkan bahwa cuti bersama bagi aparatur sipil negara (ASN).

“Namun, sesuai ketentuan dalam PP 11/2017, penetapannya akan dituangkan dalam Keppres. Keppres inilah yang nantinya menjadi dasar resmi penetapan tanggal cuti bersama khusus ASN,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan bahwa libur nasional tahun 2026 telah mencakup hari-hari besar keagamaan dari berbagai agama di Indonesia, sebagai wujud penghormatan negara terhadap keragaman umat beragama.

Lebih lanjut, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor juga menegaskan bahwa penetapan cuti bersama telah melalui kajian teknis lintas kementerian, sehingga keputusan ini diharapkan memberi kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha dalam menyusun rencana kerjanya.

Rincian libur nasional 17 hari tersebut yakni:

1. Kamis, 1 Januari 2026 bertepatan dengan Tahun Baru 2026 Masehi;

2. Jumat, 16 Januari 2026 bertepatan dengan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW;

3. Selasa, 17 Februari 2026 bertepatan dengan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili;

4. Kamis, 19 Maret 2026 bertepatan dengan Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948);

5. Sabtu, 21 Maret 2026 bertepatan dengan Idul Fitri 1477 Hijriah;

6. Minggu, 22 Maret 2026 bertepatan dengan Idul Fitri 1477 Hijriah;

7. Jumat, 3 April 2026 bertepatan dengan Wafat Yesus Kristus;

8. Minggu, 5 April 2026 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah);

9. Jumat, 1 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Buruh Internasional;

10. Kamis, 14 Mei 2026 bertepatan dengan Kenaikan Yesus Kristus;

11. Rabu, 27 Mei 2026 bertepatan dengan Idul Adha 1447 Hijriah;

12. Minggu, 31 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era (BE);

13. Senin, 1 Juni 2026 bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila;

14. Selasa, 16 Juni 2026 bertepatan dengan 1 Muharam Tahun Baru Islam 1448 Hijriah;

15. Senin, 17 Agustus 2026 bertepatan dengan Proklamasi Kemerdekaan;

16. Selasa, 25 Agustus 2026 bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW;

17. Jumat, 25 Desember 2026 bertepatan dengan Kelahiran Yesus Kristus (Natal).

Sumber : menpan.go.id
Laporan : Tam