KONAWE, Bursabisnis. id – Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, ST, secara resmi membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 di Unaaha pada Kamis, 25 September 2025.

Acara strategis ini dihadiri oleh Wakil Bupati Konawe H. Syamsul Ibrahim, SE, M.Si, Anggota DPD-RI Leni Andriani Surunuddin, Kepala Perwakilan BPKP Sultra Harry Bowo, serta seluruh kepala desa se-Kabupaten Konawe.

Dalam sambutannya, Yusran menegaskan bahwa desa adalah ujung tombak pembangunan daerah, namun harus dikelola dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif masyarakat.

“Jangan sampai setelah ikut workshop, malah banyak temuan dari BPKP! Artinya, kepala desa tidur semua,” tegasnya disambut tawa dan tepuk tangan peserta.

Bupati mengungkapkan, dana transfer desa tahun 2025 mencapai Rp211 miliar, angka yang sangat signifikan.

Namun, ia juga memberi peringatan keras: dana transfer tahun 2026 diprediksi akan dikurangi. “Ini bukan alasan untuk bersedih, tapi tantangan untuk lebih kreatif memanfaatkan potensi lokal,” ujarnya.

Yusran memaparkan sejumlah program unggulan berbasis desa, termasuk penanaman jagung seluas 10 hektar per desa di lebih dari 145 desa, yang diproyeksikan menghasilkan 1.400 hektar lahan jagung pakan. Program ini didukung alokasi 20% dana desa untuk ketahanan pangan, sesuai arahan Presiden.

Tak hanya itu, Kabupaten Konawe kini tengah mengembangkan desa tematik lengkeng di dua kecamatan, menyusul keberhasilan panen lengkeng berkualitas tinggi.

“Buah lengkeng kita mahal di pasar. Ini peluang ekspor dan pendukung program makan bergizi gratis,” ungkapnya.

Salah satu terobosan paling menarik adalah program Dapur Makan Bergizi Gratis. Saat ini, 10 dapur telah beroperasi, dan akan bertambah menjadi 14 dapur minggu depan, serta 33 dapur pada Desember 2025.

“Satu dapur menghabiskan dana hingga Rp1 miliar per bulan. Artinya, jika 33 dapur jalan, Rp33 miliar per bulan akan mengalir ke petani, peternak, UMKM semua kebagian,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa uang itu bukan untuk birokrasi, tapi langsung menyentuh rantai ekonomi rakyat.

Workshop ini, menurut Bupati, adalah ruang kolaborasi nyata antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa.

Ia mengajak semua kepala desa untuk aktif bertanya, belajar, dan berinovasi.

“Jangan malu bertanya. Kalau tidak tahu, cari tahu. Kita semua punya tanggung jawab mewujudkan Konawe Bersahaja: Berdaya Saing, Sejahtera, Adil, dan Berkelanjutan,” ujarnya.

Pembukaan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 di Kabupaten Konawe, yang dipimpin langsung oleh Bupati H. Yusran Akbar, ST.

Acara ini merupakan kolaborasi antara BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara, Pemprov Sultra, dan Pemkab Konawe, dengan tujuan memperkuat tata kelola keuangan desa, mendorong inovasi berbasis potensi lokal, dan mendukung visi “Membangun Desa, Menata Kota, Menuju Konawe Bersahaja.”

Laporan : Ilfa

Editor : Tam

MANADO, Bursabisnis.id – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor perkebunan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), guna meningkatkan kesejahteraan petani.

Menurutnya, pengembangan perkebunan memiliki potensi besar menyerap tenaga kerja dan membuka ruang hilirisasi untuk mendorong nilai tambah produk lokal.

“Kita sedang fokus garap sektor perkebunan di seluruh Indonesia. Bapak Presiden meminta agar hilirisasi dipercepat, termasuk program replanting dan pengembangan. Khusus Sulawesi Utara, kami menyiapkan benih dan bibit untuk 41 ribu hektare. Ini bantuan terbesar sejak Indonesia merdeka,” kata Mentan Amran usai memberi arahan pada Rakor Hilirisasi Perkebunan se Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di Kantor Gubernur Sulut di Kota Manado pada Jumat, 12 September 2025 sebagaimana dilansir dari laman pertanian.go.id.

Amran menambahkan Sulut memiliki potensi besar untuk menjadi provinsi terdepan di Indonesia melalui pengembangan sektor perkebunan, khususnya kelapa, pala, kopi, dan kakao. Dan hilirisasi menjadi kunci agar potensi besar perkebunan Sulut memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat.

“Sulawesi Utara harus menjadi provinsi terdepan di Republik Indonesia. Mari kita bergerak bersama memanfaatkan potensi yang ada. Jika perkebunan ini dikapitalisasi dari hulu hingga hilir, maka tidak ada lagi cerita pengangguran. Ini bisa jadi lapangan kerja baru, baik di on farm maupun di hilirisasinya,”tambah Amran.

Ia mengingatkan bahwa komoditas kelapa saat ini sedang booming di pasar dunia karena tidak bisa tumbuh di banyak negara, sementara Indonesia memiliki keunggulan iklim tropis. Permintaan dari negara tetangga seperti Malaysia yang mencapai 400 ribu ton per tahun, serta tren konsumsi global yang bergeser dari susu hewani ke produk turunan kelapa, membuka peluang besar bagi petani Sulut.

“Kelapa ini jangan dianggap enteng. Eropa tidak bisa tanam kelapa, China juga tidak bisa. Indonesia berada di garis khatulistiwa, ini keunggulan besar. Maka hilirisasi harus dilakukan di sini, jangan lagi jual bahan mentah. Dengan begitu, nilai tambah akan dinikmati langsung oleh masyarakat Sulawesi Utara,”ujarnya.

Selain kelapa, Kementerian Pertanian (Kementan) juga mendorong pengembangan produk perkebunan lainnya dengan optimal sesuai kabupaten yang sudah didata. Mentan Amran mencontohkan potensi pala asal Sulut yang memiliki harga tinggi di pasar dunia.

“Di sini harganya Rp70 ribu per kilo, padahal di luar negeri bisa mencapai Rp100 ribu hingga Rp200 ribu. Karena itu, kami sudah siapkan 15 ribu hektare untuk pengembangannya, dan bila perlu kita tambah,”kata Amran.

Bersamanan dalam sambutan Gubernur Sulut, Yulius Selvanus yang dibacakan Wagub Sulut, Victor Mailangkay mengatakan menegaskan bahwa ketersediaan pangan di daerah dalam kondisi aman dan pemerintah daerah terus memperluas lahan pertanian guna mendorong produktivitas.

“Ketersediaan komoditas pangan strategis di daerah ini sangat memadai, sehingga kami dapat memastikan stok pangan mencukupi kebutuhan masyarakat. Untuk mendorong sektor ini, Pemprov Sulut telah mengambil langkah komprehensif dalam perluasan wilayah pertanian. Pada tahun 2025 ini, tren produksi berbagai komoditas juga menunjukkan peningkatan,”kata Victor.

Victor menambahkan sektor perkebunan Sulut menjadi kekuatan utama dengan total area 403.539 hektare, didominasi oleh komoditas kelapa, cengkih, pala, kakao, kopi, dan vanili.

“Kelapa sebagai komoditas utama memiliki area 264.550 hektare. Namun sekitar 20 ribu hektare di antaranya sudah tua dan membutuhkan peremajaan. Hal ini menjadi prioritas mengingat permintaan pasar terus meningkat. Tahun 2024, ekspor komoditas perkebunan Sulut mencapai Rp2,5 triliun, didominasi kelapa dan produk turunannya,”tambah Victor.

Wakil Gubernur menegaskan bahwa hilirisasi menjadi strategi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Menurutnya, petani tidak boleh hanya menjual hasil mentah, melainkan perlu didorong agar produk pertanian memiliki nilai tambah.

Untuk itu, pemerintah daerah tengah mengupayakan diversifikasi produk, penguatan kemitraan dengan industri, perluasan akses pasar, serta peningkatan mutu dan keamanan pangan sebagai bagian dari strategi percepatan kesejahteraan rakyat.

“Penerapan good handling practice dan good manufacturing practice penting untuk meningkatkan daya saing hasil pertanian di pasar global. Dukungan penuh Kementan melalui program dan fasilitasi investasi diharapkan mampu memastikan manfaat hilirisasi dirasakan langsung oleh petani,” tutup Victor.

Sumber : pertanian.go.id
Laporan : Ibi
Editor : Tam

KENDARI, Bursabisnis. id – Menteri Pertanian (Mentab) Andi Amran Sulaiman (AAS) mengungkap adanya pupuk palsu beredar di pasaran.

Pupuk palsu itu ada 5 jenis dan berpotensi merugikan petani Indonesia.

Disebutkan juga bahwa potensi kerugian yang ditimbulkan  diperkirakan mencapai Rp3,2 triliun secara nasional.

Mentan Amran juga menyampaikan bahwa ini sangat merugikan, sebab sebagian besar petani membelinya menggunakan dana dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Akibatnya, jika gagal panen, para petani bisa kehilangan segalanya.

“Bayangkan, kalau pupuknya palsu, itu kerugian petani, baru kita temukan di lima (jenis) pupuk palsu (potensi kerugian petani) Rp3,2 triliun. Tapi, ini bukan Rp3,2 triliunnya, petaninya langsung bangkrut, ini pinjaman, pinjaman KUR,” kata Amran saat memberikan keterangan di Makassar pada Sabtu, 12 Juli 2025.

Meskipun belum merinci wilayah temuan maupun jenis pupuk yang dipalsukan, Mentan Amran menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir tindakan pemalsuan dan akan mengambil langkah hukum.

Laporan : Tam