Connect with us

PERTANIAN

Ana Wonua Grup Siap Kembangkan Tanaman Porang di Konsel

Published

on

KONSEL, BursaBisnis.id – Tanaman Porang merupakan tanaman ubi-umbian yang kini mulai menjadi tumbuhan primadona di Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra).

Selain harganya menggiurkan, tanaman porang juga memiliki manfaat banyak, seperti bahan baku industri untuk obat-obatan, kosmetik, pengental, lem, mie ramen, dan campuran makanan.

Meski demikian, kebutuhan bibit masih saja menjadi kendala bagi para petani. Dalam upaya mengembangkan tanaman tersebut, Ana Wonua Group hadir memberikan supor kepada para petani di Kecamatan Moramo Utara untuk mengembangkan tanaman porang di Sultra.

Pengembangan budi daya tanaman dan pembelian porang di Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, dilakukan melalui penandatanganan MoU antara Kelompok tani Al-Barqy dengan CV. Dua Daun di dampingi langsung pimpinan Ana Wonua Grup di Balai Desa Wawatu, Selasa (23/02/2021).

CEO Ana Wonua Grup, Rusmin Abdul Gani mengatakan, sebagai langkah strategis untuk mengembangkan tanaman porang, pihaknya siap bersinergi dengan para petani dan CV Dua Daun.

Tidak hanya itu, pengusaha lokal nantinya akan dilibatkan sehingga nantinya tanaman porang ini dapat di kembangkan di 17 kabupaten kota.

“Semua kita sinergikan. Ana Wonua akan memfasilitasi pengembangan dan pembelian porang agar masyarakat bisa sejahtera dengan bertani. Ekonomi sultra harus kita majukan. Wujudnya porang akan kita jadikan tanaman identitas Konsel,”  tuturnya.

Sementara itu, Direktur CV Dua Putri, Zainudin mengatakan, berdasarkan pengetahuan, satu bibit porang dapat menghasilkan 4 sampai 5 kilogram umbi yang siap dijual dengan nilai rupiah yang tinggi. Jika di daerah lain, porang basah bisa tembus pada harga Rp 5.000 per kilogramnya.

“Kami dari CV Dua Daun telah menyiapkan 20.000 bibit porang. Pasarannya jelas dan kita harapkan pengusaha lokal bisa menjadi pelaku utama dalam mewujudkan industrialisasinya di bumi anoa,”  ujarnya.

Guna mendukung petani yang ada di lingkar tambang, PT Hoffmen Energi Perkasa, Ajis siap mendekung peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan dana CSR dengan memberikan bantuan pendukung.

“Saya sebagai perwakilan perusahaan mensupor pengembangan tanaman porang melalui pengelolaan dana CSR,” ujarnya.

Punardin, sebagai fasilitator berharap agar para pengusaha lokal khususnya Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia (HIPTI) turut berperan memajukan ekonomi kerakyatan Konsel, sehingga nantinya para petani dapat sejahtera.

 

Laporan : Rustam

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PERTANIAN

Pekan Depan, Kemenkeu Berlakukan Pungutan Ekspor Progresif CPO

Published

on

By

JAKARTA, BursaBisnis.id – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan resmi memberlakukan pungutan ekspor progresif untuk minyak sawit (CPO) dan turunannya mulai pekan depan.

Regulasi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 191/PMK.05/ 2020 yang merevisi PMK 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Umum Badan Pengelola Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dilansir dari laman Bisnisnis.com.

Berlaku mulai 10 Desember 2020 atau 7 hari setelah diundangkan hari ini (3/12/2020), secara terperinci aturan ini menegaskan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani merevisi skema pungutan ekspor yang termaktub dalam regulasi sebelumnya.

Jika dalam regulasi sebelumnya pungutan ekspor untuk CPO sebesar US$55 per ton untuk berapa pun harga komoditas tersebut, kini besaran pungutan ditetapkan berdasarkan rentang harga yang terdiri atas beberapa lapisan.

“Tarif pungutan ditetapkan berdasarkan batasan lapisan harga CPO,” demikian bunyi Pasal 3A aturan tersebut.

Mengutip lampiran regulasi ini, pungutan ekspor CPO ditetapkan senilai US$55 per ton ketika harga komoditas tersebut berada di bawah US$670 per ton. Besaran pungutan akan naik US$5 untuk kenaikan pada lapisan pertama lalu naik US$15 untuk setiap kenaikan harga CPO sebesar US$25 per ton.

Artinya, saat harga CPO berada di rentang US$670 sampai US$695 per ton, besaran pungutan menjadi US$60 per ton. Tetapi untuk lapis harga US$695 sampai US$720 per ton, maka besaran pungutan menjadi US$75 per ton.

Adapun harga CPO yang menjadi acuan pengenaan pungutan ekspor ini merujuk pada harga referensi yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Untuk periode 1 sampai 31 Desember 2020, Kementerian Perdagangan telah menetapkan harga referensi CPO sebesar US$870,77 per ton. Dengan demikian, besaran pungutan ekspor yang ditetapkan adalah US$180 per ton.

Laporan : Rus

Continue Reading

PERTANIAN

Menteri PUPR Targetkan Pengembangan Food Estate di Kalteng Dimulai Oktober 2020

Published

on

By

JAKARTA, bursabisnis.id –  Menteri  Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, menyampaikan, awal Oktober 2020 ditargetkan proses pekerjaan irigasi dan olah tanah Food Estate di Kalimantan Tengah (Kalteng) dapat diselesaikan sehingga diharapkan pada Oktober 2020-Maret 2021 sudah bisa mulai tanam.

Untuk itu, Kementerian PUPR terus bersinergi bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Kementerian BUMN, dan Kantor Staf Presiden (KSP) untuk mensinkronisasikan program kerja pengembangan food estate di kawasan aluvial pada lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) untuk budidaya padi dan perluasannya untuk budidaya singkong di Provinsi Kalimantan Tengah.

Pembangunan pusat pengembangan tanaman pangan tersebut diharapkan menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa dan menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan terdapat dua pengembangan food estate di Kalteng, yakni untuk tanaman padi dengan leading sektor Kementerian Pertanian yang berada di lahan aluvial seluas 165.000 hektare (ha), pada lahan Eks-Pengembangan Lahan Gambut (PLG) dan untuk tanaman singkong dengan leading sector Kementerian Pertahanan seluas 60.000 hektare.

Sebagai tahap awal akan mulai dikerjakan food estate untuk tanaman padi seluas seluas 32.000 hektare pada Oktober 2020 yang terdiri dari 30.000 hektare di kawasan dengan kondisi sawah dan irigasi baik, serta 2.000 hektare di Kecamatan Dadahup.

“Untuk tanaman padi dimulai dengan perbaikan saluran irigasi dan perbaikan jalan-jalan masuk (aksesibilitas) menuju kawasan food estate pada Oktober 2020. Sisanya 133.000 hektare akan dilanjutkan nanti 2021, sehingga akhir tahun 2021 kawasan estate padi seluas 165.000 selesai dikerjakan fisik semua dan mulai tanam full pada 2021,” kata Menteri Basuki saat rapat kerja terkait program pengembangan food estate di Kampus PUPR sebagaimana dilansir dari rilis Kementerian PUPR.

Sementara untuk food estate tanaman singkong, Menteri Basuki menuturkan, pada tahun 2020 dari total rencana area pengembangan 60.000 ha, akan mulai dikerjakan seluas 30.000 hektar pada 2020-2021 di Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisang, dan Kabupaten Kapuas.

Sisanya seluas 30.000 ha sebagian besar berada di Kabupaten Murung Raya dan akan mulai dilaksanakan tahun 2021.

“Sekarang anggarannya sudah tersedia, Kementerian Pertahanan akan menggerakkan prajurit Zeni TNI AD dalam rangka land clearing, land grabbing, untuk siapkan lahan tanaman singkong. Ini lebih mudah dari padi yang lebih sensitif, kalau padi harus benar-benar flat untuk bisa irigasi dengan baik,” tutur Menteri Basuki.

Menurut Menteri Basuki, ketersediaan air menjadi kunci utama program pengembangan pusat tanaman pangan di Kalteng.

Kementerian PUPR mendukung tata air untuk pengembangan food estate melalui rehabilitasi dan peningkatan saluran dan jaringan irigasi, baik mulai irigasi primer, sekunder, tersier maupun kuarternya.

Selain infrastruktur, dalam pengembangan program food estate juga tengah disiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) dibawah koordinasi Kementerian Pertahanan dan Kementerian BUMN.

“Untuk persiapan SDM akan ada program komponen cadangan. Kami akan merekrut secara sukarela masyarakat, utamanya dari lokal dengan rentang usia 28-35 tahun. Kemudian ikut program komponen cadangan dengan dilatih bagaimana cara bertani dalam waktu kurang lebih 4 bulan,” kata Wamen BUMN Budi Gunadi.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Kepala KSP Moeldoko, Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi.

Laporan : Rustam Dj

Continue Reading

PERTANIAN

Mentan, Syahrul : Menjaga Ketahanan Pangan, Dibutuhkan Kerjasama

Published

on

By

JAKARTA, bursabisnis.id – Menteri Pertanian (Mentan)  Syahrul Yasin Limpo menegaskan, menghadapi ancaman krisis pangan dunia akibat pandemi covid-19, dibutuhkan kerjasama yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah.

Hal ini ditekankan Mentan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional (Musrenbangtannas) 2020 di Auditorium Utama, Kantor Pusat Kementerian Pertanian melalui video conference, Senin 13 Juli 2020 sebagaimana dilansir dari situs pertanian.go.id.

Pertemuan yang dihadiri para pemangku kepentingan pertanian se-Indonesia ini, baik secara daring maupun langsung, mengangkat tema Pertanian yang maju, mandiri, modern dan langkah percepatan pemulihan ekonomi serta kesejahteraan petani pasca pandemi Covid-19.

“Bisa kah ini hanya pemerintah pusat, hanya daerah saja? Tidak bisa. Pertanian membutuhkan kebersamanan. Semua memiliki harapan dan cita cita yang sama. MT II ini tugas bangsa, tugas nasionalisme” ungkap Mentan.

Syahrul menyebutkan meski dilaksanakan secara virtual, mulai tanggal 13 Juli sampai 17 Juli 2020 itu, harus sesuai dengan sasaran prioritas pembangunan pertanian nasional, walaupun telah banyak dilakukan pemotongan anggaran pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian.

“Tidak banyak orang yang tahu apa yang kita lakukan, tapi kita tahu persis, mempersiapkan bukan hal yang mudah. Banyak yang tidak paham dengan pemotongan anggaran, tapi kita tetap menciptakan ketersediaan pangan, itu salah satu yang harus kita lakukan.” tambah Syahrul.

Hasil akhir diharapkan Mentan dapat melahirkan target komoditas strategis nasional, dan dapat diturunkan hingga ketingkat provinsi dan kabupaten. Dirinya meminta untuk segera menyusun rencana kerja yang realistis, berdasarkan target yang telah ditetapkan.

Serupa penyampaian Mentan, Ketua Komisi IV DPR-RI Sudin meminta pelaksanaan program pertanian berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan, sebagai langkah percepatan pemulihan ekonomi, serta kesejahteraan petani pasca pandemi Covid-19.

“Dari Musrenbang ini, saya berharap kepada Kementerian Pertanian agar perencanaan dan kegiatan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena untuk menjaga ketersediaan pangan, memberikan stimulus ekonomi kesejahteraan bagi petani” papar Sudin.

Sementara itu Tahun 2021, merupakan tahun pertama implementasi dari restrukturisasi program. Diantaranya lima program, yaitu: (1) Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan yang Berkualitas; (2) Nilai Tambah dan Daya Saing Industri; (3) Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; (4) Pendidikan dan Pelatihan Vokasi; dan (5) Dukungan Manajemen. Kegiatan ini merupakan restrukturisasi 12 program sebelumnya.

 

Laporan : Rustam Dj

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.