KONSEL, Bursabisnis. Id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi
Tenggara (Sultra) bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan ( Konsel) dalam kegiatan edukasi keuangan dan survei akses keuangan bagi petani kakao.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada 9–10 April 2026 bertempat di Aula Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Konsel.

Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan OJK Provinsi Sulawesi Tenggara, OJK Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Konsel, serta 86 petani kakao yang berperan sebagai peserta sekaligus responden survei.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan OJK dalam mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan, khususnya pada sektor pertanian kakao yang menjadi salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Konsel.

Melalui kegiatan edukasi, para petani diberikan pemahaman mengenai produk dan layanan keuangan formal, pengelolaan keuangan usaha tani, serta
berbagai alternatif pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung
pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tenggara yang diwakili oleh Manajer Madya
Pelindungan Konsumen, Edukasi, dan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa
Keuangan (PEPK dan LMSt), Desiyani Patra Rapang, menyampaikan bahwa
Kabupaten Konawe Selatan memiliki peran strategis sebagai salah satu sentra
pengembangan kakao di wilayah Sulawesi Tenggara.

Ia menegaskan bahwa penguatan literasi dan inklusi keuangan merupakan langkah
penting, dalam mendorong petani agar lebih memahami serta memanfaatkan
layanan keuangan formal secara bijak dan bertanggung jawab.

Sinergi antara OJK dan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan serta meningkatkan kapasitas usaha dan kesejahteraan petani kakao secara berkelanjutan.

Selain kegiatan edukasi, OJK Provinsi Sulawesi Tenggara juga melaksanakan survei akses keuangan kepada para petani kakao. Survei ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tingkat literasi dan inklusi keuangan petani, profil kebutuhan pembiayaan, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam
mengakses layanan keuangan formal.

Hasil survei tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program penguatan akses pembiayaan yang lebih tepat sasaran, adaptif, serta sesuai dengan karakteristik kebutuhan petani di daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan Kabupaten Konawe Selatan, Samsul, menyampaikan apresiasi atas
pelaksanaan kegiatan ini.

Ia menekankan bahwa sektor kakao memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut disampaikan bahwa diperlukan kolaborasi yang berkelanjutan antara
pemerintah daerah, OJK, dan lembaga jasa keuangan agar petani dapat memperoleh akses pembiayaan yang mudah, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan usaha tani.

Hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas serta daya saing komoditas kakao di tingkat daerah maupun nasional.

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan juga menyatakan komitmen untuk terus
mendukung berbagai inisiatif yang mendorong peningkatan kapasitas petani serta penguatan ekosistem sektor pertanian, termasuk melalui perluasan akses terhadap layanan keuangan formal. Dukungan ini diharapkan dapat mempercepat transformasi sektor pertanian menuju sistem yang lebih produktif, inklusif, dan
berkelanjutan.

Melalui sinergi yang erat antara OJK, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku
kepentingan terkait, diharapkan tingkat literasi dan inklusi keuangan di Kabupaten Konawe Selatan dapat terus meningkat. Hal ini akan mendorong petani kakao untuk memanfaatkan layanan keuangan secara optimal, memperkuat ketahanan usaha, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Laporan : Kas
Editor : Tam

JAKARTA, Bursabisnis. Id – Kebijakan Pemerintah tentang penyerapan gabah dan beras dengan skema semua kualitas (any quality) mendapat sorotan dari petani di Indonesia.

Seperti dikemukakan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia (DPP-SPI) Henry Saragih.

Henry meminta pemerintah mengubah skema semua kualitas, sebab dinilai berisiko menurunkan kualitas gabah petani dalam jangka panjang.

“Harusnya kebijakan serap gabah pemerintah diubah, jangan any quality,” kata Henry sebagaimana dilansir dilamab CNBC Indonesia. Com.

Henry menilai, ketika seluruh gabah diserap dengan harga yang sama tanpa membedakan kualitas, petani bisa kehilangan dorongan untuk meningkatkan mutu hasil panen.

Dampaknya, kualitas produksi gabah nasional berpotensi stagnan bahkan menurun dalam jangka panjang.

“Karena kalau any quality ini nanti bisa mendorong petani tidak memaksimalkan kualitas gabahnya untuk jangka panjang. Karena semua jenis beras, semua jenis gabah dibeli dengan harga yang sama,” jelasnya.

Sebelumnya, diketahui bahwa Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menegaskan kebijakan penyerapan gabah dan beras dengan skema any quality justru memberikan keuntungan besar bagi petani dan rakyat secara keseluruhan.

Skema ini memastikan semua kualitas gabah dan beras petani diserap Perum Bulog tanpa melihat kualitasnya, sehingga memberikan kepastian pasar bagi petani.

Dalam kebijakan tersebut, Bulog ditugaskan membeli gabah langsung di lapangan dengan skema any quality seharga Rp6.500 per kilogram.

Menurut Amran, skema ini terbukti mendorong pengadaan beras 2025 menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.

Amran mengakui, secara hitung-hitungan di atas kertas negara berpotensi menanggung kerugian. Namun ia menilai dampak ekonomi yang muncul dari kenaikan harga dan produksi jauh lebih besar dibanding potensi kerugian tersebut.

Dia menegaskan kebijakan itu sudah dihitung matang dan tetap menguntungkan petani.

“Any quality. Tahu dengan any quality, kita hitung-hitungan tadi, ini ada 31 juta ton yang kita jual Rp10.000 per kg. Berarti kita kehilangan katakanlah Rp1.000 atau Rp2.000. Itu nilainya Rp77 miliar. Oke. Tapi jangan ini saja yang ditulis ya,” kata Amran kepada wartawan.

Ia meminta agar perhitungan tidak dilihat secara parsial.

Menurutnya, manfaat yang dirasakan petani dan masyarakat jauh melampaui angka potensi kerugian tersebut.

“Tapi, untungnya rakyat, petani, karena kenaikan any quality dan kenaikan harga, Rp132 triliun. Jagung saja dengan padi. Itu belum yang lain,” sambungnya.

Amran kemudian membandingkan secara langsung nilai kerugian dan keuntungan dari kebijakan tersebut.

“Aku tanya, mana lebih bagus Rp77 miliar dengan Rp132 triliun? Rp132 triliun. Dari mana hasilnya? Karena kenaikan harga,” tegas dia.

Ia menjelaskan, kenaikan harga gabah sebesar Rp1.000 dikalikan dengan total produksi nasional menghasilkan nilai ekonomi yang sangat besar.

“Rp1.000 dikali produksi. Produksi kita kan 34 juta ton (setara beras). Itu dikali berarti 65 juta ton (gabah). Berarti Rp65 triliun kan?” sebut Amran.

Menurut Amran, kebijakan penyerapan gabah any quality juga mendorong semangat petani untuk meningkatkan produksi. Kenaikan produksi itu kemudian memberi tambahan manfaat ekonomi yang signifikan.

“Kemudian, produksi kita naik karena bersemangat petani, any quality. Itu naik produksi 4 juta ton, dikali Rp12.000 per kg itu 65 juta ton (gabah). Itu sudah Rp100 triliun lebih,” jelasnya.

Amran menekankan, tanpa kebijakan tersebut, petani justru berpotensi mengalami kerugian besar hingga berhenti menanam.

“Kalau tidak diserap secara any quality, Begitu petani, Katakanlah rusak macam-macam gabahnya, dia bangkrut, tidak tanam lagi. Karena dia ngurus kreditnya, KUR nya. Dia bayar,” kata dia.

Ia menegaskan kebijakan penyerapan ini harus dilihat sebagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan produksi dan kesejahteraan petani.

“Inilah untungnya, jadi kita kelihatan kehilangan Rp77 miliar. Tetapi, rakyat untung Rp132 triliun. Clear ya?” ujar Amran.

Menanggapi isu kerusakan gabah yang kerap dipersoalkan, Amran menilai dampaknya sangat kecil secara persentase.

Sumber : CNBCIndonesia.com
Laporan : Tam

JAKARTA, Bursabisnis.id – Pemerintah diminta lebih agresif membangun diplomasi internasional dan melawan disinformasi global tentang sawit Indonesia.

Pemerintah perlu menekankan pentingnya narasi berbasis data dan kepentingan nasional, agar Indonesia tidak terus berada dalam posisi defensif.

“Kita tidak boleh terus minta dimengerti. Kita harus bicara tegas, berbasis data, dan membela kepentingan petani serta bangsa kita sendiri,” kata Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo sebagaimana diberitakan laman dpr.go.id.

Firman mengatakan, industri kelapa sawit Indonesia kerap menjadi sasaran kampanye negatif yang tidak sepenuhnya berangkat dari kepedulian lingkungan, melainkan dibungkus oleh kepentingan ekonomi dan proteksionisme dagang negara-negara maju, khususnya Eropa.

Menurutnya, tudingan terhadap sawit sebagai penyebab utama deforestasi, kerusakan lingkungan, hingga pelanggaran hak asasi manusia seringkali disampaikan secara sepihak tanpa melihat konteks global dan fakta pembanding dengan komoditas lain.

“Kalau bicara lingkungan, harus adil. Jangan hanya sawit yang disorot, sementara kedelai, bunga matahari, atau rapeseed yang butuh lahan jauh lebih luas justru tidak pernah dipersoalkan,” ujar Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini.

Firman mengakui, isu keberlanjutan tetap menjadi perhatian penting. Namun, ia berharap Indonesia tidak tinggal diam. Berbagai kebijakan telah diterapkan, mulai dari sertifikasi ISPO, moratorium izin baru, hingga penguatan transparansi tata kelola perkebunan.

“Indonesia dan Malaysia sudah bergerak ke arah industri sawit berkelanjutan. Ini fakta yang sering diabaikan oleh NGO dan negara-negara pengkritik,” tutur legislator dapil Jawa Tengah III ini.

Ia juga menepis anggapan bahwa sawit selalu identik dengan kerusakan lingkungan.

Menurut Firman, dengan pengelolaan yang tepat, perkebunan sawit justru memiliki kontribusi ekologis, termasuk dalam penyerapan karbon dan perbaikan tata guna lahan.

“Yang harus kita lawan bukan sawitnya, tapi praktik buruknya. Kalau dikelola dengan benar, sawit justru seharusnya bisa menjadi solusi, bukan masalah yang mesti kita khawatirkan,” tegasnya.

Laporan : Tam