BOGOR, Bursabisnis. id – Usulan moratorium izin baru pembangunan pabrik semen di Indonesia mendapat dukungan.

Dukungan itu disampaikan Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay sebagaimana dikutip dari laman dpr. go. id.

Saleh menilai, kebijakan tersebut diperlukan untuk merespons persoalan overkapasitas yang telah lama menjadi tantangan utama di sektor industri semen nasional.

“Aspirasi dari pelaku industri untuk membatasi izin baru merupakan sinyal penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Sebab, pemberian izin baru tanpa perencanaan strategis, hanya akan memperparah persaingan, menekan efisiensi, dan pada akhirnya merugikan sektor tenaga kerja,” ujar Saleh.

Oleh karena itu, Politisi Fraksi PAN itu memandang perlu adanya kebijakan tata kelola perizinan yang lebih terpusat, agar penilaian terhadap kebutuhan industri dilakukan secara menyeluruh dan seimbang.

Menurutnya, dengan wewenang di tangan pemerintah pusat, perencanaan kapasitas dan pengembangan wilayah dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasional secara lebih objektif dan terukur.

“Moratorium bukan berarti menghentikan pertumbuhan industri ya, tetapi mengarahkan pertumbuhan agar lebih terorganisasi dan tidak menimbulkan dampak negatif seperti ketimpangan antarwilayah atau kelebihan pasokan. Pertumbuhan industri harus dibarengi dengan kendali regulasi agar sektor ini tetap sehat dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Selain soal kapasitas produksi, dalam kunjungan kali ini, Saleh juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi dari pengelolaan industri semen.

Menurutnya, ketidakseimbangan dalam rantai distribusi bisa berdampak pada para pelaku usaha kecil, distribusi tenaga kerja, hingga kelangsungan investasi.

“Karena itu, kebijakan moratorium dipandang sebagai bagian dari perlindungan terhadap stabilitas ekonomi masyarakat secara lebih luas. Nah melihat hal ini, tentu kami (Komisi VII DPR RI) akan terus mengawal arah kebijakan industri strategis seperti semen, melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Khususnya kebijakan perizinan harus berbasis kebutuhan nyata, daya dukung wilayah, dan kepentingan rakyat secara langsung. Bukan semata karena dorongan investasi,” tutupnya.

sumber : dpr. go. id

Laporan : Icha

Editor : Tam

JAKARTA, Bursabisnis.id – Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, menyatakan keyakinannya bahwa Indonesia mampu mencapai swasembada energi dalam waktu enam hingga tujuh tahun ke depan.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat meresmikan groundbreaking ekosistem industri baterai kendaraan listrik terintegrasi konsorsium ANTAM-IBC-CBL di Artha Industrial Hills (AIH), Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.

Presiden menyebut salah satu kunci menuju swasembada energi terletak pada pengembangan teknologi energi surya yang didukung industri baterai nasional.

“Saya diberitahu para pakar bahwa bangsa kita bisa swasembada energi, dan hitungan saya tidak lama. Lima tahun, paling lambat enam atau tujuh tahun kita bisa swasembada energi,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden juga menekankan perlunya memperluas kapasitas produksi energi. Saat ini, Indonesia baru menghasilkan 15 gigawatt, sedangkan untuk benar-benar mandiri, diperlukan sekitar 100 gigawatt.

“Proyek ini mungkin harus dilipatgandakan. Saya percaya kita mampu melaksanakan itu,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden turut menekankan pentingnya kerja sama yang setara dan saling menguntungkan di tengah ketegangan geopolitik global. Ia menilai kemitraan Indonesia dan Tiongkok dalam proyek ini sebagai contoh kolaborasi damai yang membawa manfaat bersama.

“Kerja sama ini sangat penting dan menguntungkan semua pihak di tengah dunia penuh konflik. Tidak ada kemakmuran yang bisa dicapai tanpa perdamaian,” ujarnya.

Presiden Prabowo juga mengapresiasi seluruh pihak, mulai dari jajaran kabinet hingga mitra industri, yang telah bekerja cepat dan terukur untuk mewujudkan proyek strategis ini.

“Hilirisasi akan terus berjalan, momentum akan kita percepat. Kita mau bergerak cepat karena rakyat menuntut kemajuan yang cepat,” pungkas Presiden.

Sumber : Indonesia.go.id
Laporan : Tam

JAKARTA, Bursabisnis.id – Kebutuhan terhadap layanan pengujian dan sertifikasi halal di Indonesia terus mengalami pertumbuhan signifikan. Hal ini seiring meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk halal dan implementasi kebijakan mandatory halal yang ditargetkan berlaku penuh pada tahun 2026.

Karena itu, pemerintah aktif mendorong penguatan infrastruktur halal nasional, termasuk melalui sinergi antara laboratorium halal milik pemerintah dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang telah terakreditasi.

Kementerian Perindustrian melalui Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) turut berperan dalam penguatan sistem jaminan produk halal sebagai bagian dari upaya membangun daya saing industri nasional.

“Kami secara aktif mengambil peran strategis dalam mendukung pengembangan industri halal nasional, termasuk dengan memperkuat kapasitas laboratorium halal di bawah BSKJI Kemenperin,” kata Kepala BSKJI Kemenperin, Andi Rizaldi di Jakarta sebagaimana dilansir dari laman kemenperin.go.id.

Menurut Andi, upaya tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dan kerja sama sinergis dengan berbagai pihak, baik lembaga pemerintah maupun swasta.

“Selain itu, pentingnya kolaborasi antara Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dengan laboratorium pengujian halal juga sebagai bentuk sinergi nyata mendukung sistem jaminan produk halal nasional,” ujarnya.

Lebih lanjut, laboratorium halal yang andal dan terstandar merupakan salah satu elemen kunci dalam mempercepat sertifikasi halal yang kredibel.

“BSKJI berkomitmen dukung penguatan ekosistem halal, tidak hanya sisi regulasi dan kebijakan, tetapi juga melalui peningkatan kapasitas infrastruktur, termasuk laboratorium halal. Kerja sama lintas lembaga dapat memberi akses layanan halal yang terpercaya, terutama di luar pusat industri utama,” ungkapnya.

Andi pun menjelaskan, penguatan jaringan laboratorium halal merupakan bagian dari strategi Kemenperin dalam upaya mendukung target Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. Kolaborasi antar lembaga diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga mempercepat transformasi industri nasional.

“Diperlukan kolaborasi yang saling mengisi antara pemerintah, LPH, laboratorium, dan pelaku industri. Kami percaya, sinergi seperti ini akan mempercepat tercapainya target sertifikasi halal secara nasional,” imbuhnya.

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Hasil Perkebunan, Mineral Logam, dan Maritim (BBSPJIHPMM) Makassar, merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah BSKJI Kemenperin yang memberikan layanan teknis seperti pengujian, kalibrasi, sertifikasi, validasi dan verifikasi, pelatihan, serta sebagai LPH Utama yang memiliki laboratorium halal sudah terakreditasi.

LPH BBSPJIHPMM memiliki ruang lingkup pemeriksaan produk makanan dan minuman, kimiawi, barang gunaan, jasa pengemasan, jasa pendistribusian, jasa penyembelian, jasa pengolahan, jasa penyimpanan, jasa penjualan dan penyajian.

Dalam mendukung penguatan industri halal nasional, BBSPJIHPMM menjalin kerja sama strategis dengan PT. Mutu Agung Lestari dalam pemanfaatan Laboratorium Halal BBSPJIHPMM. PT Mutu Agung Lestari adalah lembaga independen yang bergerak dalam bidang inspeksi, pengujian, dan sertifikasi, serta telah ditetapkan juga sebagai LPH.

Penandatanganan kerja sama tersebut dilaksanakan pada 10 Juni 2025 bertempat di kantor BBSPJIHPMM Makassar. Kolaborasi ini bentuk sinergi antar lembaga untuk memperkuat layanan pengujian halal dalam mendukung sistem jaminan produk halal.

Kepala BSKJI Kemenperin memberikan apresiasi atas terwujudnya kolaborasi ini. Menurutnya, kerja sama ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat infrastruktur pendukung industri halal di berbagai daerah.

“Kemenperin melalui BSKJI berkomitmen memperluas akses layanan halal melalui pemanfaatan fasilitas laboratorium di lingkungan balai. Kolaborasi antara BBSPJIHPMM dan PT Mutu Agung Lestari menjadi contoh nyata sinergi pemerintah dan sektor swasta dalam mewujudkan industri halal yang inklusif dan berdaya saing tinggi,” ujar Andi.

Kepala BBSPJIHPMM, Shinta Virdhian mengungkapkan, kerja sama ini merupakan upaya sinergis untuk memperkuat ekosistem halal nasional, khususnya dalam penyediaan layanan pengujian yang terintegrasi, cepat, dan kredibel. “Kami menyambut baik kolaborasi dengan PT Mutu Agung Lestari. Dengan memanfaatkan fasilitas laboratorium halal kami, layanan pengujian halal akan menjadi lebih mudah diakses dan efisien, serta mampu menjawab tantangan implementasi kebijakan halal yang semakin luas baik di tingkat nasional maupun global,” terangnya.

Shinta juga menjelaskan, kerja sama ini bukti peran aktif pemerintah dalam menjembatani kebutuhan dunia usaha pada infrastruktur pengujian halal yang profesional. “Kolaborasi ini menjadi momentum penting bagi BBSPJIHPMM untuk memperluas kontribusi dalam mendukung percepatan sertifikasi halal. Kami berkomitmen menyediakan layanan laboratorium yang memenuhi standar mutu dan akreditasi guna memastikan kehalalan produk secara ilmiah dan objektif,” tuturnya.

Laboratorium Halal BBSPJIHPMM merupakan salah satu laboratorium halal milik pemerintah yang telah dilengkapi dengan fasilitas dan teknologi pengujian terkini serta sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Kolaborasi ini memungkinkan PT Mutu Agung Lestari, sebagai LPH yang telah terakreditasi dapat memanfaatkan laboratorium tersebut sebagai bagian dari proses sertifikasi halal terhadap pengujian bahan dan produk-produk industri yang diaudit.

Laboratorium Halal BBSPJIHPMM dilengkapi fasilitas pengujian untuk analisis kandungan DNA, uji alkohol (etanol), deteksi bahan turunan babi, serta pengujian penunjang lainnya yang diperlukan dalam proses jaminan produk halal.

Direktur Operasional PT Mutu Agung Lestari, Irham Budiman menyampaikan, kemitraan ini akan memperkuat kapabilitas layanan sertifikasi halal dengan memanfaatkan laboratorium BBSPJIHPMM, dalam menjangkau pelaku usaha di berbagai wilayah, sekaligus meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan.

“Kami melihat BBSPJIHPMM sebagai mitra strategis yang memiliki kapabilitas teknis dan fasilitas laboratorium pengujian yang sangat mumpuni. Kolaborasi ini akan mempermudah proses pemeriksaan jaminan kehalalan produk, serta membantu pelaku usaha, terutama UMKM, dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal dengan biaya dan waktu yang lebih efisien,” ungkapnya.

Kemenperin optimistis, kerja sama ini merupakan bagian dari upaya bersama pemerintah dan sektor swasta dalam memperkuat ekosistem industri halal di Indonesia.

Sumber : kemenperin.go.id
Laporan : Icha
Editor : Tam