Connect with us

Ekonomi Makro

BPKP Sultra Belajar Layanan Masyarakat ke OJK

Published

on

KENDARI, BursaBisnis.id –  Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara (OJK Sultra) dikunjungi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara (BPKP Sultra), Kamis 4 Maret 2021.

Kunjungan ini menjadi media BPKP Sultra untuk belajar mekanisme termasuk terobosan OJK Sultra dalam melayani masyarakat.

Kehadiran BPKP Sultra disambut oleh Ridhony Marisson Hasudungan Hutasoit selaku Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) OJK Sultra bersama Tim.

OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, memiliki peran dan kewenangan mengatur dan mengawasi Industri Jasa Keuangan serta melakukan berbagai upaya dalam melindungi masyarakat/konsumen pengguna produk/layanan IJK seperti Perbankan, Pasar Modal, hingga Industri Keuangan Non Bank (IKNB) mencakup perasuransian, pembiayaan, pergadaian, dana pensiun, jaminan sosial, lembaga keuangan mikro, dan sebagainya.

Peran perlindungan konsumen adalah salah satu bentuk layanan langsung kepada masyarakat yang dikelola oleh OJK.

OJK Sultra selama tahun 2020 telah berhasil mengelola peningkatan layanan masyarakat yang signifikan mencapai 3.759 layanan.

Layanan tersebut belum termasuk terkait layanan kepada stakeholder, baik kemitraan (TPAKD), Satgas Waspada Investasi Daerah (SWID) hingga Kehumasan yang ditangani langsung atau dikoordinasikan oleh EPK OJK Sultra.

Inovasi termasuk internalisasi adaptasi kebiasaan baru akibat pendemik dalam pelayanan masyarakat menjadi hal yang dipelajari oleh BPKP Sultra yang diwakili oleh Titok Septyantono selaku Kepala Subbagian Umum BPKP Sultra.

“Kami sangat berterima kasih atas sambutan, ilmu, serta pegalaman yang dibagikan OJK Sultra. Layanan masyarakat yang luar biasa telah diterapkan OJK Sultra termasuk inovasinya, akan kami adopsi atau menjadi benchmarking layanan yang akan BPKP Sultra lakukan di masa depan,” ujar Titok.

Mekanisme layanan masyarakat baik yang tatap muka, maupun non tatap muka menjadi pembelajaran khusus dalam kegiatan ini, termasuk digitalisasi layanan pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) yang sedang diseminasi kepada masyarakat oleh OJK.

Melalui aplikasi ini masyarakat dapat melakukan pengaduan di mana dan kapan saja secara daring. Ruang pelayanan terintegrasi dengan nama ruang Pelaku (Pusat Edukasi, Layanan Konsumen, dan Akses Keuangan UMKM), service level agreement, ruang mediasi, optimalisasi Customer Relationship Management (CRM), psikologi konsumen, berbagai media kontak OJK hingga mekanisme mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebelum dan setelah pandemic menjadi materi elaborasi yang dipelajari oleh BPKP Sultra.

Beberapa terobosan dalam layanan masyarakat yang dilakukan OJK Sultra dilakukan melalui program budaya kerja. BPKP Sultra sebagai institusi auditor internal pemerintah memiliki peran assurance dan consultancy terus berupaya meningkatkan peran dan nilai tambah khususnya terkait layanan kepada masyarakat.

“Kami senang dan bangga dengan kehadiran BPKP Sultra di kantor kami. Semoga ke depan, BPKP dan OJK dapat makin berkolaborasi untuk tumbuh bersama dalam menciptakan layanan prima kepada masyarakat, khususnya di Bumi Anoa” Ucap Ridhony.

Laporan : Rustam

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PERTAMBANGAN

Eksistensi PT. Tiran Indonesia, Diduga Beraktivitas di Luar WIUP dan Tak Kantongi Amdal

Published

on

By

Selain dugaan melakukan aktivitas penambangan di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), PT. Tiran Indonesia juga berkativitas tanpa disertai kelengkapan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingungan (Amdal).

Direktur Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sultra, Hendro Nilopo mengatakan, bahwa PT. Tiran Indonesia sudah menunjukan boroknya, terkait adanya dugaan ilegal mining yang dilakukan di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara (Konut).

Hal itu terungkap dengan jelas, pasca Humas PT. Tiran Group, H. La Pili memberikan pernyataan ke publik melalui pemberitaan di salah satu media online, belum lama ini.

Aktivis asal Kabupaten Konut ini menjelaskan, bahwa dalam pernyataannya di salah satu media online, La Pili menyebutkan bahwa aktivitas perusahaan milik mantan Menteri Pertanian itu didasari persetujuan izin lokasi bernomor 503, rekomendasi percepatan kegiatan investasi nomor 353, IUP dan penjualan nomor 255, serta perjanjian pembangunan pabrik dan infrastruktur dasar lainnya.

Disamping itu pula, sedang berproses dan akan selesai dalam waktu dekat Amdal, FS, beserta master plannya.

Hendro mengapresiasi Humas PT. Tiran Indonesia, La Pili yang telah menyampaikan kebenaran di ruang publik. Aktivis yang populer dengan sapaan Don HN ini menyakini, bahwa serapat apa pun kebohongan itu ditutup-tutupi, pasti akan terungkap juga.

Lebih lanjut, Don HN mengatakan, bahwa dari pernyataan La Pili, diketahui juga bahwa selama ini PT. Tiran Indonesia melakukan aktivitas pertambangan sebelum mengantongi dokumen Amdal serta master plan.

Sehingga, Don HN menegaskan, jika aktivitas eksplorasi PT. Tiran Indonesia yang tak disertai dengan dokumen Amdal merupakan bagian ilegal mining, dan harus segera ditindaki secara tegas.

“Ini informasi yang sangat bermanfaat, khususnya bagi instansi terkait serta penegak hukum agar segera melakukan penyelidikan berdasarkan informasi yang telah diberikan oleh Humas PT. Tiran Group itu sendiri,” tegasnya, Jumat (16/4).

Ia juga menyebutkan, bahwa dalam UU No.32 Tahun 2009, dijelaskan bahwa setiap kegiatan wajib Amdal harus terlebih dulu mengantongi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) untuk mendapatkan izin lingkungan, sebagai dasar penerbitan IUP.

Anehnya, lanjut Don HN, dari keterangan Humas PT. Tiran Group, justru IUP perusahaan tersebut telah diterbitkan tetapi Amdalnya masih dalam proses.

“Jadi dalam UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dijelaskan, setiap perusahaan wajib Amdal wajib mengantongi Izin Lingkungan, itu di terbitkan setelah Amdalnya clear, kemudian izin lingkungan ini lah yang menjadi dasar penerbitan Izin Usaha Pertambangan. Tapi, justru aneh dengan PT. Tiran Indonesia ini, terbalik. IUP-nya sudah terbit tapi Amdalnya masih dalam proses pengurusan,” ungkap Don HN dengan wajah keheranan.

Menurut dia, apa yang di sampaikan oleh Humas PT. Tiran Group, La Pili bisa jadi sebuah kebenaran yang hakiki, bahwa PT. Tiran Indonesia telah terlebih dahulu melakukan aktivitas pertambangan sebelum memiliki dokumen Amdal.

Sedangkan untuk aturan yang sebenarnya, perusahaan terlebih dulu diwajibkan mengurus dan mengantongi dokumen Amdal, baru kemudian bisa melakukan kegiatan operasi produksi.

“Pengakuannya sudah ada yah, bahwa IUP-nya sudah ada sedangkan Amdalnya masih dalam proses, tentunya ini bertentangan dengan UU 32 Tahun 2009, tinggal bagaimana pengembangan yang akan di lakukan oleh Penegak Hukum,” ujarnya.

Olehnya itu, Hendro berharab kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun ke lokasi yang diduga tempat PT. Tiran Indonesia melakukan aktivitas ilegal mining. Serta mengembangkan informasi yang telah diberikan oleh Humas PT. Tiran Group, La Pili terkait adanya aktivitas PT. Tiran Indonesia tanpa dokumen Amdal dan master plan.

“Ini jelas suatu pelanggaran yang harus di tindak secara tegas,” pungkasnya.

 

Liputan: Ikas

Continue Reading

PERTAMBANGAN

Direktur Ampuh, Hendro Nilopo : PT Tiran Indonesia Diduga Menambang di Luar WIUP

Published

on

By

KENDARI, Bursabisnis.id – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sultra desak Aparat Penegak Hukum (APH) menindak secara tegas PT. Tiran Indonesia. Pasalnya, perusahaan tambang tersebut diduga kuat tengah melalukan aktivitas eksplorasi di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo mengatakan, kegiatan eksplorasi PT. Tiran Indonesia diduga kuat berada di atas wilayah rencana pengembangan kawasan industri di Kabupaten Konawe Utara (Konut), yang akan diusulkan menjadi Program Strategis Nasional (PSN).

“Menurut pemantauan kami, kegiatan PT. Tiran Indonesi ini berada di atas lahan yang akan menjadi kawasan industri, sedangkan itu baru rencana dan belum ada legalitasnya. Artinya, segala bentuk aktivitas di dalamnya masih harus disertai dengan perizinan resmi, bukan melakukan kegiatan semaunya tanpa ada izin resmi dari pemerintah,” ugkap aktivis yang populer dengan sapaan Don HN ini, Selasa 13 April 2021.

Dia menambahkan, bahwa pihaknya sangat mendukung penuh terkait rencana pemerintah untuk membuka kawasan industri di Kabupaten Konawe Utara. Menurutnya, kawasan industri tersebut akan memberikan dampak yang baik terhadap perekonomian di bumi oheo.

“Kalau dukung (kawasan mega industri), jelas kami dukung penuh. Apalagi, hadirnya kawasan industri pastilah melahirkan dampak yang baik terutama dari aspek peningkatan roda perekonomian di Konawe Utara itu sendiri,” tambahnya.

Namun, aktivis asal Konawe Utara itu juga menegaskan, meski pihaknya menyatakan mendukung penuh rencana pemerintah tersebut, tidak berarti pihaknya juga mengamini kegiatan-kegiatan yang sifatnya ilegal di dalamnya, seperti yang diduga dilakukan oleh PT. Tiran Indonesia.

“Kami dukung rencana positifnya, tapi kami juga nyatakan dengan tegas akan melawan kegiatan- kegiatan negatif di dalamnya, dan kami harap pemda Konut juga demikian. Harus ada ketegasan terkait aktivitas PT. Tiran Indonesia yang di nilai dapat merusak rencana baik pemerintah itu sendiri,” tegas Don HN.

Olehnya itu, Ia berharap, agar Pemerintah Daerah (Pemda) bisa bersinergi dengan APH dan pemerintah pusat untuk melakukan penindakan tegas terkait dugaan aktivitas ilegal PT. Tiran Indonesia.

“Pemda harus bisa tegas. Harapan kami demikian, agar Pemda Konut bisa bersinergi dengan APH dan pemerintah pusat untuk memberikan sanksi tegas kepada PT. Tiran Indonesia agar tidak melahirkan pemikiran skeptis, bahwa dugaan kegiatan PT. Tiran Indonesia di luar WIUP-nya diketahui tetapi tidak ditindaki,” pungkasnya.

Laporan: Ichas

Continue Reading

Perbankan

Jelang Ramadhan, BI Sultra Imbau Perbankan Pastikan Ketersedian Uang di ATM

Published

on

By

KENDARI, bursabisnis.id – Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Sultra mengimbau pihak perbankan agar memastikan ketersedian uang di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) jelang pelaksanaan Ramadhan.

Kepala KPw BI Sultra, Bimo Epyanto mengatakan, perbankan harus memberikan pelayanan maksimal kepada nasabah, dengan memastikan ketersedian uang tunai di mesin ATM masing-masing.

“Kami mengimbau kepada perbankan untuk melayani nasabah dan masyarakat luas, dan juga memastikan ketersediaan uang yang ada di mesin-mesin ATM,” ujar Bimo Epyanto, saat diwawancarai awak media usai menggelar kegiatan Bincang Bareng Media (BBM) di Kendari, Jumat (9/4/2021).

Lebih lanjut, Ia menjelaskan, BI bekerja sama dengan perbankan di Sultra untuk memenuhi kebutuhan uang pecahan kecil di masyarakat.

Pria berkaca mata ini menjelaskan, bahwa pihaknya menyadari permintaan uang pecahan kecil itu akan meningkat seperti biasanya.

“Sama seperti tahun sebelumnya. Kami banyak bekerjasama dengan perbankan maupun masyarakat, untuk melakukan penukaran uang kecil,” jelasnya.

“Untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat lebih mudah menukarkan uang pecahan kecil, masyarakat bisa langsung datang ke kantor bank terdekat,” tambahnya.

Liputan : Ikas

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.