Selain dugaan melakukan aktivitas penambangan di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), PT. Tiran Indonesia juga berkativitas tanpa disertai kelengkapan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingungan (Amdal).

Direktur Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sultra, Hendro Nilopo mengatakan, bahwa PT. Tiran Indonesia sudah menunjukan boroknya, terkait adanya dugaan ilegal mining yang dilakukan di Desa Waturambaha, Kecamatan Lasolo Kepulauan, Kabupaten Konawe Utara (Konut).

Hal itu terungkap dengan jelas, pasca Humas PT. Tiran Group, H. La Pili memberikan pernyataan ke publik melalui pemberitaan di salah satu media online, belum lama ini.

Aktivis asal Kabupaten Konut ini menjelaskan, bahwa dalam pernyataannya di salah satu media online, La Pili menyebutkan bahwa aktivitas perusahaan milik mantan Menteri Pertanian itu didasari persetujuan izin lokasi bernomor 503, rekomendasi percepatan kegiatan investasi nomor 353, IUP dan penjualan nomor 255, serta perjanjian pembangunan pabrik dan infrastruktur dasar lainnya.

Disamping itu pula, sedang berproses dan akan selesai dalam waktu dekat Amdal, FS, beserta master plannya.

Hendro mengapresiasi Humas PT. Tiran Indonesia, La Pili yang telah menyampaikan kebenaran di ruang publik. Aktivis yang populer dengan sapaan Don HN ini menyakini, bahwa serapat apa pun kebohongan itu ditutup-tutupi, pasti akan terungkap juga.

Lebih lanjut, Don HN mengatakan, bahwa dari pernyataan La Pili, diketahui juga bahwa selama ini PT. Tiran Indonesia melakukan aktivitas pertambangan sebelum mengantongi dokumen Amdal serta master plan.

Sehingga, Don HN menegaskan, jika aktivitas eksplorasi PT. Tiran Indonesia yang tak disertai dengan dokumen Amdal merupakan bagian ilegal mining, dan harus segera ditindaki secara tegas.

“Ini informasi yang sangat bermanfaat, khususnya bagi instansi terkait serta penegak hukum agar segera melakukan penyelidikan berdasarkan informasi yang telah diberikan oleh Humas PT. Tiran Group itu sendiri,” tegasnya, Jumat (16/4).

Ia juga menyebutkan, bahwa dalam UU No.32 Tahun 2009, dijelaskan bahwa setiap kegiatan wajib Amdal harus terlebih dulu mengantongi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) untuk mendapatkan izin lingkungan, sebagai dasar penerbitan IUP.

Anehnya, lanjut Don HN, dari keterangan Humas PT. Tiran Group, justru IUP perusahaan tersebut telah diterbitkan tetapi Amdalnya masih dalam proses.

“Jadi dalam UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dijelaskan, setiap perusahaan wajib Amdal wajib mengantongi Izin Lingkungan, itu di terbitkan setelah Amdalnya clear, kemudian izin lingkungan ini lah yang menjadi dasar penerbitan Izin Usaha Pertambangan. Tapi, justru aneh dengan PT. Tiran Indonesia ini, terbalik. IUP-nya sudah terbit tapi Amdalnya masih dalam proses pengurusan,” ungkap Don HN dengan wajah keheranan.

Menurut dia, apa yang di sampaikan oleh Humas PT. Tiran Group, La Pili bisa jadi sebuah kebenaran yang hakiki, bahwa PT. Tiran Indonesia telah terlebih dahulu melakukan aktivitas pertambangan sebelum memiliki dokumen Amdal.

Sedangkan untuk aturan yang sebenarnya, perusahaan terlebih dulu diwajibkan mengurus dan mengantongi dokumen Amdal, baru kemudian bisa melakukan kegiatan operasi produksi.

“Pengakuannya sudah ada yah, bahwa IUP-nya sudah ada sedangkan Amdalnya masih dalam proses, tentunya ini bertentangan dengan UU 32 Tahun 2009, tinggal bagaimana pengembangan yang akan di lakukan oleh Penegak Hukum,” ujarnya.

Olehnya itu, Hendro berharab kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun ke lokasi yang diduga tempat PT. Tiran Indonesia melakukan aktivitas ilegal mining. Serta mengembangkan informasi yang telah diberikan oleh Humas PT. Tiran Group, La Pili terkait adanya aktivitas PT. Tiran Indonesia tanpa dokumen Amdal dan master plan.

“Ini jelas suatu pelanggaran yang harus di tindak secara tegas,” pungkasnya.

Liputan: Ikas

KENDARI, Bursabisnis.id – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sultra desak Aparat Penegak Hukum (APH) menindak secara tegas PT. Tiran Indonesia. Pasalnya, perusahaan tambang tersebut diduga kuat tengah melalukan aktivitas eksplorasi di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).

Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo mengatakan, kegiatan eksplorasi PT. Tiran Indonesia diduga kuat berada di atas wilayah rencana pengembangan kawasan industri di Kabupaten Konawe Utara (Konut), yang akan diusulkan menjadi Program Strategis Nasional (PSN).

“Menurut pemantauan kami, kegiatan PT. Tiran Indonesi ini berada di atas lahan yang akan menjadi kawasan industri, sedangkan itu baru rencana dan belum ada legalitasnya. Artinya, segala bentuk aktivitas di dalamnya masih harus disertai dengan perizinan resmi, bukan melakukan kegiatan semaunya tanpa ada izin resmi dari pemerintah,” ugkap aktivis yang populer dengan sapaan Don HN ini, Selasa 13 April 2021.

Dia menambahkan, bahwa pihaknya sangat mendukung penuh terkait rencana pemerintah untuk membuka kawasan industri di Kabupaten Konawe Utara. Menurutnya, kawasan industri tersebut akan memberikan dampak yang baik terhadap perekonomian di bumi oheo.

“Kalau dukung (kawasan mega industri), jelas kami dukung penuh. Apalagi, hadirnya kawasan industri pastilah melahirkan dampak yang baik terutama dari aspek peningkatan roda perekonomian di Konawe Utara itu sendiri,” tambahnya.

Namun, aktivis asal Konawe Utara itu juga menegaskan, meski pihaknya menyatakan mendukung penuh rencana pemerintah tersebut, tidak berarti pihaknya juga mengamini kegiatan-kegiatan yang sifatnya ilegal di dalamnya, seperti yang diduga dilakukan oleh PT. Tiran Indonesia.

“Kami dukung rencana positifnya, tapi kami juga nyatakan dengan tegas akan melawan kegiatan- kegiatan negatif di dalamnya, dan kami harap pemda Konut juga demikian. Harus ada ketegasan terkait aktivitas PT. Tiran Indonesia yang di nilai dapat merusak rencana baik pemerintah itu sendiri,” tegas Don HN.

Olehnya itu, Ia berharap, agar Pemerintah Daerah (Pemda) bisa bersinergi dengan APH dan pemerintah pusat untuk melakukan penindakan tegas terkait dugaan aktivitas ilegal PT. Tiran Indonesia.

“Pemda harus bisa tegas. Harapan kami demikian, agar Pemda Konut bisa bersinergi dengan APH dan pemerintah pusat untuk memberikan sanksi tegas kepada PT. Tiran Indonesia agar tidak melahirkan pemikiran skeptis, bahwa dugaan kegiatan PT. Tiran Indonesia di luar WIUP-nya diketahui tetapi tidak ditindaki,” pungkasnya.

Laporan: Ichas

KENDARI, bursabisnis.id – Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Sultra mengimbau pihak perbankan agar memastikan ketersedian uang di mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) jelang pelaksanaan Ramadhan.

Kepala KPw BI Sultra, Bimo Epyanto mengatakan, perbankan harus memberikan pelayanan maksimal kepada nasabah, dengan memastikan ketersedian uang tunai di mesin ATM masing-masing.

“Kami mengimbau kepada perbankan untuk melayani nasabah dan masyarakat luas, dan juga memastikan ketersediaan uang yang ada di mesin-mesin ATM,” ujar Bimo Epyanto, saat diwawancarai awak media usai menggelar kegiatan Bincang Bareng Media (BBM) di Kendari, Jumat (9/4/2021).

Lebih lanjut, Ia menjelaskan, BI bekerja sama dengan perbankan di Sultra untuk memenuhi kebutuhan uang pecahan kecil di masyarakat.

Pria berkaca mata ini menjelaskan, bahwa pihaknya menyadari permintaan uang pecahan kecil itu akan meningkat seperti biasanya.

“Sama seperti tahun sebelumnya. Kami banyak bekerjasama dengan perbankan maupun masyarakat, untuk melakukan penukaran uang kecil,” jelasnya.

“Untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat lebih mudah menukarkan uang pecahan kecil, masyarakat bisa langsung datang ke kantor bank terdekat,” tambahnya.

Liputan : Ikas