KENDARI, Bursabisnis. Id – Sebanyak 38 provinsi di Infonesia mengikuti konvoi pawai mobil kafilah STQH Nasional ke XXVIII di Kota Kendari pada Sabtu, 11 Oktober 2025.

Star konvoi pawai kafilah di depan lapangan Benu-Benua, tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Kendari.

Finish di depan Alun-alun Tugu Religi, tepatnya di Jalan A Yani.

Konvoi mobil pawai akan diikuti para kafilah yang akan bertanding. Hanya saja kafilah baru bisa bergabung tepat di depan Mesjid Agung Alkautsar, sekitar 1 Km dari alun-alun.

Laporan : Tam

KENDARI, Bursabisnis. Id – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara sepakat memperkuat kolaborasi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan serta menata ulang sistem penataan ruang Kota Kendari.

Kesepahaman itu ditandai melalui pelaksanaan entry meeting pemeriksaan kinerja BPK yang digelar di ruang rapat Wali Kota Kendari pada Jumat, 10 Oktober 2025.

Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, menegaskan bahwa pemeriksaan ini menjadi momentum penting untuk menilai sejauh mana efektivitas sistem pengelolaan dan tata ruang daerah telah berjalan. Ia menilai, audit dari BPK merupakan bagian dari komitmen memperkuat transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

“Kami menyambut baik pemeriksaan ini sebagai bagian dari proses pembelajaran dan evaluasi bersama. Tujuan akhirnya adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan perencanaan ruang kota yang berkelanjutan,” ujar Siska.

Dalam rapat tersebut, Siska juga menyoroti pentingnya percepatan penyelesaian laporan evaluasi penataan ruang.

Ia mengungkapkan, dari sekitar 600 bangunan yang tercatat, setidaknya 300 di antaranya belum memenuhi persyaratan administrasi sesuai standar operasional prosedur (SOP).

Menurutnya, perbaikan data dan koordinasi lintas perangkat daerah harus segera dilakukan agar kebijakan tata ruang tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga responsif terhadap dinamika pembangunan kota.

“Pengawasan di lapangan perlu diperkuat. Laporan masyarakat harus menjadi dasar penting dalam pengendalian tata ruang agar tidak ada pelanggaran yang berulang,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pemeriksa BPK, Yogi, menjelaskan bahwa audit akan berlangsung selama 40 hari kerja, dengan fokus pada efektivitas penyelenggaraan penataan ruang yang dijalankan Pemkot Kendari dalam periode 2023–2025.

“Kami akan menilai sejauh mana kebijakan dan pelaksanaan program tata ruang mendukung pembangunan yang tertib, efisien, dan sesuai rencana tata wilayah,” jelasnya.

Yogi menambahkan, hasil pemeriksaan diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat aspek pengendalian dan pengawasan pembangunan. Dengan begitu, arah pembangunan Kota Kendari ke depan dapat berjalan sejalan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Laporan : Man
Editor : Tam

KENDARI, Bursabisnis. id – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari minta agar pengusaha wajib memberikan  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada karyawan  atau buruh yang dipekerjakan.

Kemudian pengusaha juga harus memberikan  Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),   Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP) yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Permintaan tersebut ditegaskan Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, melalui Instruksi Wali Kota Kendari Nomor 100.3.43/3507 Tahun 2025 tentang Pendaftaran Perusahaan dan Pekerja/Buruh dalam Program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Instruksi Wali Kota Kendari ini sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang bertujuan memberikan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam instruksi itu, ditegaskan setiap pemberi kerja atau pengusaha wajib mendaftarkan seluruh pekerja atau buruhnya dalam program  BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

“Langkah ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kota Kendari untuk memastikan seluruh pekerja mendapat perlindungan sosial dan jaminan kesejahteraan yang layak,” tegas Wali Kota Siska Karina Imran dalam instruksinya.

Selain itu, Wali Kota juga meminta seluruh pemberi kerja untuk menjaga hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan berdasarkan Prinsip Hubungan Industrial Pancasila.

Para pengusaha dan pimpinan perusahaan diminta segera melakukan pendaftaran bagi karyawan yang belum terdaftar.

Instruksi tersebut juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program BPJS.

Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bersama Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program ini yang telah diinstruksikan.

Laporan : Man
Editor : Tam