Connect with us

PERTAMBANGAN

Demo di Kemenaker, KPIP Desak Binwasnaker dan K3 Beri Sanksi Tegas PT Hillcon Jaya Sakti

Published

on

JAKARTA, Bursabisnis.id- Konsorsium Pemerhati Investasi Pertambangan (KPIP) melakukan aksi demonstrasi di Depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, sekaligus melaporkan terkait insiden kecelakaan kerja (K3) PT. Hillcon Jaya Sakti (HJS) di Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mereka mendesak Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia agar segera memberikan sanksi tegas terhadap PT. HJS

Tidak hanya itu, masa juga menyerukan agar Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktur Jendral Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) untuk merekomendasikan penghentian Kegiatan Pertambangan PT. HJS selaku kontraktor mining di PT. Indra Bakti Mustika (IBM) kepada Kementerian ESDM RI

Koordinator KPIP, Habrianto mengungkapkan bahwa sejak berinvestasi di Bumi Oheo, PT. HJS telah mengalami 3 kali insiden kecelakaan kerja (K3) hingga menimbulkan korban jiwa

“Mestinya, perusahaan tersebut (PT. HJS) sudah mendapatkan sanksi tegas dari instansi terkait dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tenggara. selaku perpanjangan tangan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat” ucap Habri dalam keterangan persnya. Rabu (12/2/25).

Lebih lanjut, Habri menjelaskan bahwa insiden itu bermula saat bus yang membawa 19 orang karyawan PT. HJS terbalik pada bulan September 2023, selanjutnya insiden kedua dump truck terbalik di jalan haulling pada bulan September 2024
dan insiden ketiga salah satu opertor alat berat PT. HJS meninggal dunia usai kecelakaan kerja di site PT. IBM Konut pada bulan Desember 2024

Sayangnya, instansi terkait terkesan hanya diam atas kecelakaan-kecelakaan kerja yang terjadi, khususnya insiden kecelakaan kerja PT. HJS

“Ini merupakan preseden buruk dalam penanganan kecelakaan kerja di Sultra. Sebab, PT. HJS ini tercatat telah mengalami tiga kali insiden di Kabupaten Konawe Utara. Namun ironisnya hingga saat ini tidak ada tindakan yang tegas dari instansi terkait di daerah”. pungkasnya

Sehingga, pihaknya membawa kasus tersebut ke Kementerian Ketenagakerjaan dengan harapan pihak Kemenaker bisa mengatensi dan segera memberikan sanksi tegas terhadap PT. HJS

“Kasus seperti ini idealnya selesai di daerah, namun kami melihat dalam kasus ada indikasi pembiaran yang dilakukan instansi terkait di Sultra, untuk itu hari ini kami hadir di Kemenaker dengan keyakinan bahwa Kemenaker mampu memberi sanksi tegas kepada PT. HJS,” harapnya.

Menurutnya, selain mengalami insiden kecelakaan kerja (K3) di Bumi Oheo, PT. HJS juga diduga telah mengalami insiden kecelakaan kerja (K3) di Provinsi Maluku Utara Kab. Halmahera Tengah tahun 2022 dan di Provinsi Kalimantan Selatan Kec. Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru tahun 2023

“Insiden kecelakaan kerja PT. HJS itu, telah menelan beberapa korban jiwa dan itu bukan hanya di Konawe Utara, namun di Halmahera Tengah dan Kalimantan Selatan,” jelas Habri

Atas dasar itu, pihaknya
berharap agar Binwasnaker dan K3 Kemenaker segera menyelidiki terkait accident fatality PT. HJS. yang diduga tidak menerapkan sistem K3 dalam berinvestasi sehingga banyak merenggut korban jiwa

“Kami menilai investasi PT. HJS bukan menguntungkan bagi masyarakat, melainkan investasi nyawa karyawan. Sehingga dengan harapan yang besar kami mendesak Kemenaker untuk melakukan penyelidikan terkait penyebab insiden,” tegas Habri

Sehingga, secara kelembagaan pihaknya dengan tegas mendesak Ditjen Binwasnaker dan K3 Kemenaker agar segera mengeluarkan surat edaran kepada seluruh perusahaan IUP di Indonesia, agar tidak memberikan ruang invetasi, mencabut surat perjanjian kerja (SPK) hingga memblacklist PT. HJS sebagai sub kontraktor atau kontraktor mining di perusahaan mereka

“Berdasarkan bukti bukti kecelakaan kerja PT. HJS, kami telah mendesak Ditjen Binwasnaker dan K3 Kemenaker untuk memberikan warning kepada perusahaan IUP di Indonesia, agar tidak memberikan ruang invetasi mencabut surat perjanjian kerja(SPK) hingga memblacklist PT. HJS,” tandasnya

Sementara itu, Fertias Kepala Pengawas Ketenagakerjaan Kemenaker saat menerima masa aksi menyampaikan, bahwa Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sultra telah melayangkan surat pemanggilan kepada PT. HJS pada tanggal 30 Januari 2025

“Iya, berdasarkan informasi yang kami terima dari Kepala Bidang Binwasnaker dan K3 Sultra, namun yang menghadiri undangan tersebut bukan orang yang mempunyai kapasitas untuk memberikan keteranganketerangan,” ucap Ferdias saat menerima KPIP di Kantor Kemenaker RI

Ia juga, menjelaskan bahwa alasan dari Pimpinan PT. HJS tidak menghadiri langsung undangan tersebut, karena pada saat itu bertepatan dengan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional, sehingga Kepala Bidang Binwasnaker dan K3 Sultra, akan segera mengirim kembali surat pemanggilan kepada PT. HJS

“Alasan pimpinan PT. HJS karena bertepatan bulan K3 nasional, untuk itu Kepala Bidang Binwasnaker dan K3 Sultra, akan mengirim surat pemanggilan kedua,” bebernya

Tambahnya, terkait tuntutan teman teman, secepatnya kami akan segera berkoordinasi serta menyampaikan kepada Ditjen Binwasnaker dan K3 Kemenaker

Terakhir, Habri menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal dan memperesure kasus tersebut, serta akan menyambangi Kantor Pusat PT. HJS dan Ditjen Minerba ESDM

“Dalam upaya pressure, secepatnya kami akan menyambangi Kantor Pusat PT. HJS, kami juga akan mendesak Ditjen Minerba ESDM agar mereka segera mengadakan rapat dengan pihak pihak terkait, diantaranya Kemenaker RI dan PT. HJS,” tegas Presidium JPIP

Penulis : Kas
Editor : Tam

Continue Reading

PERTAMBANGAN

Momentum Idul Adha, PT SCM Salurkan Hewan Kurban 52 Ekor di Lingkar Tambang Sultra dan Sulteng

Published

on

By

Manajemen PT SCM serahkan hewan kurban. - foto:ist-

KONAWE,Bursabisnis.id — Perusahaan tambang PT Sulawesi Cahaya Mineral (PT SCM) bersama mitra dan kontraktornya menyalurkan 52 ekor hewan kurban pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Hewan kurban tersebut terdiri atas 50 ekor sapi dan dua ekor kambing yang didistribusikan ke sejumlah wilayah operasional perusahaan di Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Sulawesi Tengah (Sulteng).

Penyaluran hewan kurban mulai dilakukan sepekan sebelum Hari Raya Idul Adha 1447 H.

Distribusi diawali di wilayah lingkar tambang PT SCM di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sultra.

Kemudian dilanjutkan ke Kabupaten Konawe Utara masih wilayah Sultra, lalu ke Kabupaten Morowali, Provinsi Sulteng.

Selain disalurkan kepada masyarakat di wilayah lingkar tambang, hewan kurban juga diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe, Polres Konawe, Polda Sulawesi Tenggara, dan Kodim 1417/Kendari.

Penyerahan dilakukan melalui pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, serta institusi terkait agar pendistribusian dapat menjangkau masyarakat penerima manfaat secara tepat.

Salah satu agenda penyaluran hewan kurban dilakukan oleh tim Community Affairs PT SCM kepada Pemerintah Kabupaten Konawe.

Penyerahan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, Ferdinand di halaman Kantor Bupati Konawe di Kota Unaaha pada 25 Mei 2026.

Program ini merupakan bagian dari Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT SCM, khususnya pada pilar sosial, budaya, dan agama.

Melalui kegiatan tersebut, PT SCM menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai pelaku industri pertambangan, tetapi juga sebagai mitra dalam pembangunan sosial.

Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, Ferdinand, menyampaikan apresiasi atas partisipasi PT SCM dalam mendukung perayaan Idul Adha 1447 H di Kabupaten Konawe.

Menurutnya, kontribusi PT SCM selama ini tidak hanya terlihat dalam kegiatan sosial, tetapi juga dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

“Penyaluran hewan kurban ke wilayah operasional perusahaan di Kabupaten Konawe ini menjadi bagian dari pemberdayaan perusahaan yang harus selalu didukung bersama. Apalagi, hewan ternak yang disalurkan merupakan hasil pengembangan peternakan di wilayah Kabupaten Konawe, yang sekaligus memberi kontribusi ekonomi bagi para peternak di Kabupaten Konawe,” ujar Ferdinand.

Di Kecamatan Routa, sebanyak 19 ekor sapi diserahkan kepada perwakilan kepala desa, lurah, dan camat di wilayah lingkar tambang PT SCM. Camat Routa, Soefyan Meronda, menyambut baik penyaluran hewan kurban di wilayah lingkar tambang PT SCM.

“Kami berterima kasih atas penyaluran hewan kurban di wilayah Routa. Semoga melalui kegiatan ini, hubungan harmonis yang telah terbangun selama ini di wilayah lingkar tambang dapat terus terjaga,” kata Soefyan.

“Penyaluran kurban di wilayah lingkar tambang, khususnya Desa Lalomerui salah satu bukti bahwa PT SCM menjadi bagian tak terpisahkan dengan perkembangan masyarakat Routa. Harapannya, ini dapat menjadi contoh hubungan antara investor dan Masyarakat ke depannya,” jelas Taksir Unggahi, Kepala Desa Lalomerui, Kecamatan Routa.

Penyaluran hewan kurban di wilayah lingkar tambang PT SCM telah menjadi agenda rutin tahunan sejak perusahaan mulai beroperasi di “Wonua Routa”.

Pada Idul Adha 1447 Hijriah, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi sekitar 4.500 warga di berbagai desa dan wilayah administratif di lingkar tambang Routa.

Kepala Teknik Tambang PT SCM, Didik Fotunadi, mengatakan bahwa momentum Idul Adha menjadi ruang penting bagi perusahaan untuk memperkuat hubungan sosial dengan masyarakat sekitar wilayah operasi.

“Momentum Idul Adha atau hari raya kurban ini kami maknai sebagai waktu untuk mempererat hubungan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasi kami. Melalui penyaluran hewan kurban ini, kami berharap kehadiran PT SCM dapat dirasakan tidak hanya dalam aktivitas tambang, tetapi juga dalam momen kebersamaan serta nilai-nilai sosial dan keagamaan, sehingga dapat memelihara solidaritas sosial dan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan komunitas di sekitarnya,” ujar Didik.

Program penyaluran hewan kurban sebagai salah satu program tahunan PPM PT SCM di Routa merupakan tindak lanjut dari hasil pemetaan sosial PT SCM bersama Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) yang dilakukan pada 2023.

Keterlibatan perusahaan dalam momentum keagamaan dinilai penting untuk memperkuat nilai-nilai sosial dan spiritual masyarakat di wilayah lingkar tambang.

Melalui program ini, PT SCM berharap hubungan baik antara perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus terjaga serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sosial di wilayah operasional perusahaan.

Laporan : Tam

Continue Reading

PERTAMBANGAN

Diduga Ada Pejabat di Balik Penghalangan PT Almharig Tanggulangi Longsor di Kabaena

Published

on

By

Direktur PT Almharig Basmala Septian Jaya menghadiri RDP DPRD Provinsi Sultra. -foto:ist-

BOMBANA, Bursabisnis. Id – Kasus bencana longsor di Dusun Olondoro, Desa Rahadopi, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menjadi sorotan publik.

Ini setelah perusahaan tambang PT Almharig yang dituduh menimbulkan longsor Desa Rahadopi menyatakan akan bertanggung jawab menanggulangi bencana itu, justru dihalang-halangi oleh sekelompok masyarakat.

Penghalangan itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Sultra pada Senin, 27 April 2026.

Dalam RDP, terungkap nama yang menjadi aktor di belakang aksi penghalangan tersebut diduga anggota DPRD sendiri dari Fraksi PKS.

Tak hanya itu, Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani juga dikait-kaitkan dengan penghalang-halangan penanggulangan bencana tersebut.

Dia secara terbuka akan pasang badan menolak aktivitas pertambangan PT Almharig yang dianggapnya sumber bencana longsor. Orang nomor dua di Kabupaten Bombana itu siap mempertaruhkan jabatan untuk menolak keras aktivitas PT Almharig.

Ahmad Yani menilai longsor telah membuat air keruh dan mata air kering.

Namun hasil peninjauan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bombana menyebut mata air tidak rusak dan tidak kering. Lokasi mata air berjarak 501 meter dari area longsor.

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bombana Siti Arnidar yang juga hadir di RDP mengatakan berdasarkan verifikasi lapangan, mata air tidak rusak dan tidak kering itu sesuai dengan Berita Acara Verifikasi Lapangan Tim PPLH.

Dalam RDP, diputar sebuah video yang memperlihatkan kegiatan penanggulangan bencana longsor dengan berupaya menata kembali lingkungan namun ditolak oleh sekelompok masyarakat.

Penolakan itu ditengarai dibekingi anggota DPRD Sultra dari PKS, bahkan menyebut nama legislator Aflan. Hal ini membuat anggota komisi II dan III cukup heran mengapa dua pejabat ini berbeda dengan hasil peninjauan lapangan Dinas Lingkungan Hidup Bombana, padahal sama-sama dalam pemerintahan.

Pertanyaan lanjutan kemudian, mengapa wakil bupati mau mempertaruhkan jabatan dalam kasus ini? Adakah sang wakil punya IUP? Atau ada sengketa lahan PT Almahrig dengan PT Trias Jaya Agung?

PT Almahrig sudah menyatakan secara terbuka mengikuti semua ketentuan. Termasuk menanggulangi longsor dengan mengerahkan alat berat untuk menata kembali kawasan terdampak longsor.

Terungkap bahwa 2 kali alat berat bekerja namun dihalangi, diusir, dan bahkan ada karyawan PT Almharig dipukul oleh orang tak dikenal.

Direktur PT Almaharig, Basmala Septian Jaya, menegaskan pihak perusahaan siap menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP), terkait persoalan longsor yang terjadi di wilayah operasional perusahaan.

“Perusahaan tidak ingin menyudutkan salah satu pihak. Justru yang kami minta dalam RDP adalah bantu kami, dampingi kami untuk melakukan perbaikan. Karena penanganan harus dilakukan secepatnya,” ungkap Basmala pada Senin, 27 April 2026.

Basmala menyampaikan bahwa dari hasil RDP akan dilakukan sejumlah langkah lanjutan, termasuk peninjauan lapangan oleh tim terpadu yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Inspektur Tambang selaku pihak pengawas.

“Dari hasil RDP sudah memunculkan beberapa langkah dan pertemuan lanjutan. Salah satunya nanti akan turun tim terpadu dari Dinas Lingkungan Hidup maupun Inspektur Tambang selaku pengawas kami. Apapun arahan dari hasil turun lapangan nanti, perusahaan pasti mengikuti,” ujar Basamala kepada media usai RDP.

Ia menegaskan bahwa sebagai perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), PT Almharig tetap berkomitmen menjalankan seluruh aturan yang berlaku.

“Namanya perusahaan tentu punya aturan, dan Alhamdulillah sampai saat ini aturan itu kami jalankan,” katanya.

Terkait peristiwa longsor, Basmala menyebut kondisi tersebut merupakan keadaan memaksa atau force majeure yang tidak diinginkan oleh siapa pun, baik masyarakat maupun pihak perusahaan.

“Tanah longsor ini salah satu bentuk force majeure, keadaan memaksa. Tidak ada yang menginginkan itu terjadi, baik masyarakat maupun perusahaan,” jelasnya.

Meski demikian, ia memastikan perusahaan tetap siap bertanggung jawab serta mendampingi proses penanganan sesuai rekomendasi hasil RDP.

“Apapun langkah-langkah dari rekomendasi hasil RDP hari ini, perusahaan siap mendampingi dan melakukan itu semua,” tambahnya.

Basmala juga mengungkapkan bahwa pihak perusahaan sebenarnya telah beberapa kali berupaya melakukan penanganan dan penataan di lokasi terdampak. Namun, upaya tersebut disebut sempat mengalami hambatan di lapangan.

Menurutnya, apabila penanganan terlambat dilakukan sambil menunggu tim terpadu turun, maka dikhawatirkan terjadi longsor susulan yang bisa memperburuk kondisi.

Basmala mengungkap alat berat perusahaan sempat dihalangi saat hendak melakukan penataan di lokasi longsor pada 14 April lalu.

“Saya memaksa alat untuk ke lokasi guna melakukan penataan, tetapi dihalangi dan diusir untuk kembali ke lokasi tambang,” katanya.

Ia menyebut kejadian tersebut tidak hanya terjadi satu kali. Bahkan perusahaan mengaku sempat melakukan koordinasi dengan kepala desa dan kepala dusun untuk melakukan penanganan selama beberapa hari.

“Kami sempat melakukan penanganan sekitar tiga hari, dari tanggal 27 sampai 30 Maret. Setelah itu penataan masih berlangsung, tetapi kembali dihentikan oleh kelompok masyarakat,” jelasnya.

Basmala menegaskan kelompok yang dimaksud bukan berasal dari unsur pemerintah desa, melainkan oknum masyarakat tertentu yang identitas maupun kepentingannya belum diketahui secara pasti.

“Ini bukan pemerintah desa. Ini kelompok-kelompok masyarakat yang kami juga tidak tahu atas suruhan atau perintah siapa,” ujarnya.

Ia menduga terdapat oknum tertentu yang mencoba membentuk opini seolah-olah PT Almharig tidak mau bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut.

Patut diduga, apa yang terungkap dalam RDP bahwa yang menghalangi penataan adalah suruhan dari pejabat yang terungkap dalam rapat.

Laporan : Tam

Continue Reading

PERTAMBANGAN

Kontribusi Investasi Diakui, PT SCM Terima Penghargaan dari Pemkab Konawe

Published

on

By

Senior Manager Community Affairs (CA) PT SCM, Mangasa Erbang Sitorus (kiri) bersama Direktur PT SCM, Boyke Abidin (kanan). -foto:ist-

KONAWE, Bursabisnis. Id – PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) kembali menegaskan eksistensinya sebagai salah satu motor penggerak pembangunan daerah.

Perusahaan tambang ini diganjar penghargaan khusus dari Pemerintah Kabupaten Konawe atas kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 Kabupaten Konawe pada Sabtu, 18 April 2026 di Alun-alun Inolobunggadue Central Park (ICP), Unaaha.

Sebuah momen yang sarat simbol apresiasi terhadap peran strategis dunia usaha dan investasi didaerah ini.

Acara ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, jajaran pejabat Pemkab Konawe, serta tokoh masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Pemkab Konawe secara terbuka mengakui kontribusi nyata PT SCM yang dinilai berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.

“Kontribusi nyata PT Sulawesi Cahaya Mineral sangat berharga. Sinergi seperti ini mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap investasi yang masuk ke Konawe harus memberi dampak konkret.

“Kami berterima kasih kepada seluruh perusahaan. Kehadiran investasi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.

Kolaborasi Nyata: Dari Kesehatan hingga Pendidikan

Tak hanya seremoni penghargaan, peringatan HUT Konawe kali ini juga menjadi panggung penguatan kolaborasi. PT SCM menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan dua institusi strategis: RSUD Konawe dan Universitas Lakidende.

Kerja sama dengan RSUD Konawe difokuskan pada penyediaan layanan kesehatan bagi karyawan, sementara kolaborasi dengan Universitas Lakidende mencakup pengembangan pendidikan, riset, hingga pengabdian masyarakat—termasuk kelanjutan program beasiswa yang telah berjalan sejak 2025.

Mesin Ekonomi Baru Konawe
Sejak mulai berproduksi pada pertengahan 2023, PT SCM menjelma menjadi salah satu kontributor utama pendapatan daerah. Perusahaan ini tercatat sebagai pembayar pajak terbesar sekaligus penyumbang signifikan Dana Bagi Hasil (DBH) royalti yang memperkuat fiskal daerah.

Tak berhenti di situ, melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), PT SCM aktif mendorong kemandirian warga. Sejumlah program unggulan telah dijalankan, mulai dari kemitraan bersama BUMDes untuk kegiatan ekonomi, pelatihan tenaga kerja lokal, hingga pemberian beasiswa pendidikan.

Di sektor infrastruktur, perusahaan ini juga ambil bagian dalam pembangunan jalan untuk mempermudah akses, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan di wilayah lingkar tambang dan langkah konkret yang langsung dirasakan masyarakat.

“Bukan Akhir, Tapi Pengingat”

Direktur PT. SCM, Boyke Abidin, menegaskan bahwa penghargaan ini bukan garis akhir, melainkan pemacu untuk berbuat lebih besar.

“Bagi kami, penghargaan ini adalah pengingat untuk terus berkomitmen dalam mendukung pembangunan daerah. PT Sulawesi Cahaya Mineral bukan hanya berfokus pada kegiatan operasional, tetapi juga pada upaya membangun harapan bagi masyarakat di sekitar kami,” ujar Boyke P. Abidin.

Dengan capaian tersebut, PT Sulawesi Cahaya Mineral memperlihatkan bahwa Investasi tidak sekadar mengejar keuntungan, tetapi juga mampu menjadi pilar pembangunan daerah.

Pemerintah Kabupaten Konawe pun berharap sinergi ini terus terjaga, demi mewujudkan Konawe yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera di masa depan.

Dengan terus mendukung pembangunan di berbagai sektor, PT Sulawesi Cahaya Mineral membuktikan bahwa perusahaan dapat berperan penting tidak hanya dalam mengembangkan sektor ekonomi, tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

Pemerintah Kabupaten Konawe berharap PT Sulawesi Cahaya Mineral dapat terus bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat dalam membangun Konawe yang lebih baik di masa depan.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, turut mengapresiasi kontribusi PT SCM yang dinilai telah berperan dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Laporan: Kas
Editor : Tam

Continue Reading

Trending