Connect with us

Ekonomi Mikro

Ekspor Plywood Ke AS Mengalami Kenaikan

Published

on

SAMARINDA, bursabisnis.id – Kementerian Pertanian melalui Karantina Pertanian Samarinda kembali memfasilitasi ekspor plywood asal Kalimantan Timur (Kaltim) sebanyak 77,952 meter kubik dengan nilai ekonomis Rp. 752,4 juta dengan tujuan negara Amerika Serikat.

“Dukungan pemerintah daerah dan kerjasama petani dan pelaku usaha yang sinergis, sehingga produk berkualitas dan pasar dapat terus berkelanjutan, ” ungkap Agus Sugiyono, Kepala Karantina Pertanian Samarinda saat menyerahkan surat kesehatan tumbuhan atau phytosanitary certificate (PC) kepada PT. KARP sebagaimana dilansir di situs pertanian.go.id.

Menurut Agus dalam kondisi ekonomi yang melemah akibat wabah pandemi global, Plywood tetap rutin diekspor ke Amerika Serikat, karena permintaan negara tersebut akan produk olahan asal sub sektor kehutanan ini tidak pernah surut malahan meningkat.

Fasilitasi ekspor berupa jaminan keamanan dan kesehatan sesuai standar internasional ini merupakan persyaratan negara tujuan ekspor. Serangkaian tindakan karantina berupa perlakukan fumigasi guna memastikan kayu maupun produk olahan kayu tersebut sehat, aman dan diterima negara tujuan.

Agus juga menyampaikan, data ekspor Plywood yang difasilitasi pihaknya ke USA selama kuartal pertama tahun 2020 sebanyak 596,56 meter kubik dengan nilai ekonomis Rp 5,56 miliar. Hal ini  meningkat sebanyak 8 % dibanding periode sama tahun 2019 yang hanya berhasil mencatat sebanyak 550,48 ton dengan perolehan nilai ekonomi Rp. 5,13 miliar.

Sementara untuk tujuan ekspor Cina, India, Philipina, Singapura dan Thailand pada periode masa pandemi atau Januari hingga April 2020’sebanyak 4.914,62 meter kubik atau setara dengan nilai ekonomi Rp 49,89 milyar.

Penguatan Sistem Perkarantinaan

Dari tempat terpisah Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan), Ali Jamil, menjelaskan selain menjalankan perannya sebagai fasilitator pertanian di perdagangan internasional, pihaknya juga memfasilitasi ekspor produk dari sektor kehutanan dan perikanan.

Hal ini tentunya disesuaikan dengan persyaratan negara tujuan. “selain kayu asal kehutanan, ada madu, juga rumput laut asal sektor perikanan juga kami fasilitasi,” tuturnya.

Untuk itu, kelengkapan sarana, prasarana serta SDM yang menunjang telah disiapkan.”Laborarorium uji yang terakreditasi dan SDM pejabat karantina pertanian dengan penguasaan teknis yang mumpuni menjadi ujung tombak layanan perkarantinaan,” jelas Jamil.

Selain itu, penguatan kesisteman lain yang disiapkan adalah digitalisasi layanan, penguatan fungsi pengawasan dan penindakan serta peningkatan kerjasama dalam sinkronisasi aturan dan protokol ekspor dengan negara tujuan baru.

“Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Pertanian (Syahrul Yasin Limpo, red) yakni untuk melakukan pengawasan dan pengendalian keamanan dan mutu pangan juga pakan asal produk pertanian sekaligus mendorong peningkatan ekspornya,” tutup Jamil.

Laporan : Rustam

 

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KOMODITI

Kemendag Lakukan Terobosan Tingkatkan Ekspor Diversifikasi Rempah Indonesia di Pasar Dunia

Published

on

By

JAKARTA, bursabisnis.id ― Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen PEN) terus melakukan terobosan guna meningkatkan ekspor rempah Indonesia di pasar dunia. Rempah merupakan komoditas ekspor yang menjanjikan karena pasarnya terus tumbuh.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kasan, selaku pembicara kunci pada webinar dengan tema “Strategi Diversifikasi dan Adaptasi Ekspor Rempah Indonesia pada Tatanan Kehidupan Normal Baru”.

“Pemerintah terus melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan ekspor rempah di tatanan kehidupan normal baru saat ini. Rempah merupakan komoditas ekspor yang menjanjikan karena pasarnya terus tumbuh. Hal ini sejalan dengan meningkatnya industri makanan dan minuman, industri restoran, dan industri kosmetik dunia,” jelas Kasan sebagaimana dilansir disitus kemendag.go.id.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Kasan,

Kasan menegaskan, kita harus bergerak cepat dan bekerja sama untuk meningkatkan dan menjaga ekspor rempah Indonesia. “Langkah-langkah yang akan dilakukan Kemendag antara lain dengan melakukan pemetaan produk dan pasar ekspor, penguatan promosi dagang, pengembangan produk ekspor, dan penguatan sumber daya manusia (SDM),” ujar Kasan.

Lanjut Kasan, perdagangan tidak boleh berhenti karena alasan Covid-19. Terlebih lagi rempah adalah produk unggulan dan dibutuhkan pada saat Covid-19 untuk imunitas tubuh.

Direktur Pengembangan Produk Ekspor Kementerian Perdagangan Olvy Andrianita mengatakan, walaupun ada Covid-19, permintaan atas rempah masih meningkat. “Pada Januari-April 2020, nilai permintaan rempah tercatat sebesar USD 218 juta atau meningkat sekitar 19,28 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya,” ujar Olvy.

Olvy mengatakan, terdapat sejumlah hambatan yang dialami ekspor rempah saat ini. Beberapa di antaranya adalah penutupan laboratorium untuk pengujian, penutupan bandar udara komersial internasional, berkurangnya permintaan dari negara importir dikarenakan pemberlakuan karantina wilayah dan kebijakan lockdown juga terputusnya rantai pasokan dan pendistribusian produk ke negara lain.

“Proses produksi tidak dapat didistribusikan dengan baik ke pasar lokal maupun ke pasar dunia karena banyaknya industri makanan dan industri kuliner yang sementara tutup karena masa pandemi,” kata Olvy.

Olvy menambahkan, strategi peningkatan ekspor lainnya adalah memperkuat daya saing komoditas dengan memanfaatkan pasar ekspor luar negeri. Hal itu dapat dilakukan dengan cara melakukan promosi, penetrasi, dan pengembangan komoditas. Di samping itu, perlu adanya promosi secara daring (online) maupun luring (offline) serta memfasilitasi dunia usaha agar dapat dengan mudah menyertifikasi indikasi geografis, sertifikasi organik, serta sertifikasi halal ke negara tujuan ekspor.

“Upaya peningkatan perdagangan dilakukan melalui pengembangan sertifikasi produk dan peningkatan food safety dari tingkat petani. Sehingga, produk rempah harus dipastikan dahulu terbebas dari Salmonella dan Aflatoksin.

Selain itu, lanjut Olvy, Indonesia perlu mengembangkan rempah organik. Sebab, rempah jenis tersebut tengah diminati oleh pasar Eropa. Indonesia juga perlu meningkatkan promosi produk rempah yang belum dikenal, seperti kunci dan temulawak.

Penguatan jejaring perwakilan Indonesia di luar negeri dan perwakilan perdagangan baik Atase Perdagangan, Indonesian Trade Promotion Center (ITPC), dan Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) juga penting untuk dilakukan. Selain itu, dengan mengoptimalkan pemanfaatan resi gudang untuk menjaga kualitas produk yang disimpan.

“Untuk meningkatkan ekspor rempah, pemerintah berupaya mendorong penetrasi ekspor ke negara nontradisional seperti Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, dan Pakistan. Selain itu, rempah tanah air juga potensial diekspor ke Bosnia dan Eropa Timur,” ujar Olvy.

Atase Perdagangan RI di India Ferry Jacob menegaskan, siap menjembatani dan memfasilitasi pencarian buyers potensial serta meningkatkan branding produk rempah Indonesia. “Kami akan bekerja sama dengan Konsulat Jenderal, ITPC, dan KDEI untuk mencari buyers, serta mempromosikan dengan meningkatkan branding produk rempah Indonesia,” kata Ferry.

Ferry menambahkan, yang perlu diperhatikan para pelaku ekspor yaitu memastikan kelancaran transaksi terkait kepastian pengiriman barang setelah dilakukannya pembayaran, mencermati situasi pembatasan sosial berskala besar di Indonesia saat ini, adanya kontinuitas kualitas dan kuantitas produk, serta melakukan konfirmasi setelah bertransaksi.

Dalam webinar tersebut hadir importir dari India Rajeshwaran S.P.K.M. Rajamani yang menyampaikan, peluang rempah Indonesia terbuka. Menurutnya, India bukan pesaing, melainkan merupakan rekan yang dapat saling bekerja sama untuk meningkatkan ekspor rempah Indonesia ke India karena rempah India tidak sama dengan Indonesia.

Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan KDEI Taipei Taiwan Miftah Farid menyampaikan, KDEI Taipei siap mendukung pelaku usaha rempah Indonesia melalui kegiatan penjajakan kesepakatan dagang pada Maret 2020. Selain itu, juga akan membantu mempertemukan antara pelaku usaha rempah Indonesia dengan importir di Taiwan.

Indonesia kaya akan rempah-rempah.

Acara webinar turut dihadiri perwakilan Dewan Rempah Indonesia Lukman Basri dan importir dari Taiwan Theresia Liu. Theresia mengatakan, kebutuhan terhadap rempah Indonesia saat ini mengalami peningkatan. Hal itu, karena rempah di Taiwan yang semula hanya digunakan untuk obat-obatan kini beralih kegunaannya untuk industri restoran. Selain itu juga adanya peningkatan kebutuhan rempah bagi warga negara Indonesia (WNI) di Taiwan.

Sekilas Perdagangan Ekspor Rempah Indonesia

Indonesia berada pada peringkat enam dunia eskportir rempah dengan pangsa pasar 6,03 persen setelah India (pangsa pasar 18,75 persen), Tiongkok (14,25 persen), Vietnam (7,14 persen), Madagaskar (6,47 persen), dan Guatemala (6,37 persen).

Pada periode Januari–April 2020, nilai ekspor rempah Indonesia mencapai USD 218,69 juta, atau meningkat 19,28 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Komoditas ekspor rempah utama Indonesia selama tahun 2019 adalah lada (pangsa pasar 22,04 persen), cengkeh (16,65 persen), bubuk kayu manis (12,16 persen), vanila (10,42 persen), dan pala (10,09 persen). Kelima produk ini merupakan komoditas utama rempah dengan jumlah pangsa pasar sebanyak 71,36 persen dari total ekspor rempah Indonesia di tahun 2019.

Negara tujuan ekspor utama produk rempah Indonesia pada 2019 adalah Amerika Serikat dengan pangsa pasar 22,48 persen, India (15,54 persen), Vietnam (14,03 persen), Tiongkok (7,32 persen), dan Belanda (4,94 persen).

Sementara itu, sepanjang 2015―2019, ekspor rempah Indonesia ke pasar nontradisional menunjukkan tren pertumbuhan positif, antara lain ke Pakistan (tren 16,32 persen), Saudi Arabia (11,94 persen), Thailand (6,69 persen), Uni Emirat Arab (UAE) (37,06 persen), Kanada (1,68 persen), dan Brasil (9,07 persen).

Laporan : Rustam Dj

Continue Reading

UKM

BMI Sultra Roadshow ke Mitra Binaan

Published

on

By

KENDARI, bursabisnis.id – Ketua Departemen VII DPP Partai Demokrat, Rusda Mahmud bersama BMI Sultra melakukan roadshow ke mitra binaan organisasi sayap partai berlambang bintang Mercy tersebut, Selasa (23/6/2020).

Rusda Mahmud mengatakan, pembinaan terhadap pelaku UKM yang dilakukan BMI Sultra sejalan dengan program strategis nasional yang dicanangkan Ketum DPP Partai Demokrat, AHY yang ingin meningkatkan gairah berusaha dan daya saing para pelaku usaha.

“Pak AHY selalu menyampaikan, bahwa berikan kailnya jangan ikannya. Salah satu realisasinya sudah nampak seperti apa yang dilakukan oleh BMI Sultra,” ujar Ketua Dewan Pembina BMI Sultra itu.

Kunjungan BMI Sultra ke mitra binaan nelayan di Kendari.

Ketua BMI Sultra, Muh. Yusuf menyebutkan, hingga saat ini pihaknya sudah memiliki beberapa mitra binaan yang bergerak di sektor berbeda.

“Kita ada mitra binaan nelayan, kebun hidroponik, peternakan ayam, budidaya ikan air tawar dan market place (rasa pasar),” ungkapnya.

Yusuf menjelaskan, BMI Sultra hadir langsung dalam memastikan keberlangsungan usaha para pelaku UKM yang dibina. Selain membantu dari sisi permodalan, organisasi sayap Partai Demokrat ini juga membantu para mitra binaan dari sisi pemasaran dan pemenuhan kebutuhan lainnya.

“Yah, kita berharap mitra binaan BMI Sultra ini dapat terus berkembang. Sehingga, bukan hanya bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka, tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja,” jelasnya.

Di sisi lain, mitra binaan juga turut serta memperkenalkan sosok AHY ke masyarakat luas. Seperti yang dilakukan oleh kelompok usaha perkebunan hidroponik.

Koordinator Kebun Hidroponik binaan BMI Sultra, Arif mengatakan, pihaknya menyiapkan pamflet yang memuat tentang profil AHY. Sehingga setiap pelanggan yang datang langsung membeli sayuran, Ia selalu menjelaskan profil singkat putra SBY itu.

“Iya. Kami selalu menyampaikan profil beliau (AHY) ke pembeli,” katanya.

Arif juga menyampaikan terima kasih kepada BMI Sultra yang telah membantu dirinya bersama rekan-rekannya dalam mengembangkan usahanya hidroponiknya.

“Terima Kasih Pak AHY dan BMI Sultra,” ucapnya.

Liputan: Ikas

Continue Reading

Ekonomi Mikro

Industri Kecil Menengah Dapat Berperan Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Published

on

By

JAKARTA, bursabisnis.id – Kementerian Perindustrian mendorong pelaku industri kecil menengah (IKM) dapat berperan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan akses pasar bagi sektor IKM nasional sebagai salah upaya mitigasi dampak pandemi Covid-19.

“Oleh karena itu, diperlukan pembinaan serius untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produk IKM. Sebab, sesuai amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa salah satu tujuan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah untuk meningkatkan peran serta UMKM,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Gati Wibawaningsih di Jakarta, Minggu 21 Juni 2020 sebagaimana dikutip dari dari situs kemenperin.go.id.

Guna mewujudkan sasaran tersebut, Kemenperin telah menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Se-Indonesia. Tujuannya guna menindaklanjuti gerakan nasional #BanggaBuatanIndonesia untuk sektor pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Jadi, kami ingin pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi untuk memberikan peluang bagi IKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah,” jelas Gati. Pasalnya, selama ini IKM terkendala pada pendaftaran produknya ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

“Pemerintah memang mensyaratkan produk IKM harus masuk ke LKPP agar dapat dibeli oleh lembaga pemerintahan,” imbuhnya. Karena itu, beberapa waktu lalu, Direktorat Jenderal IKMA Kemenperin bersama LKPP telah menyelenggarakan seminar online IKM tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang diikuti sebanyak 100 pelaku IKM bidang logam, mesin, elektronika dan alat angkut.

“Dalam webinar tersebut, kami menyosialisasikan kepada pelaku IKM mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama mengenai tata cara pendaftaran ke LKPP dan kewajiban pengadaan barang/jasa IKM,” paparnya.

Melalui LKPP, menurut Gati, proses pengadaan dinilai akan berjalan aman. Apalagi, pelaku IKM sudah mampu memenuhi kebutuhan pengadaan barang/jasa pemerintah. “Selain itu, spesifikasi dan harga sudah sah di LKPP. Transaksi tawar menawar bisa kita hindari, dan yang terpenting adalah IKM tetap dapat profit,” tandasnya.

Gati menjelaskan, IKM memiliki potensi besar dalam memenuhi kebutuhan jasa/pemerintah seperti IKM furnitur untuk memasok kebutuhan sekolah, kampus atau kantor. Sementara itu, IKM aneka dan kerajinan bisa memasok mainan edukatif untuk sekolah seperti PAUD.

“Kemudian kebutuhan ATK kantor, alat kebersihan, alat olahraga serta kerajinan untuk souvenir maupun desain interior kebutuhan pengadaan seragam dan peralatan seminar atau workshop, kebutuhan untuk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan renovasi atau pembangunan gedung pemerintah,” sebutnya.

Salah satu metode pemilihan penyedia dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang pesertanya merupakan UMKM dan IKM adalah pengadaan langsung, sesuai dengan Perpres 16/2018. Sedangkan, dalam rangka meningkatkan transparansi dan kecepatan proses pengadaan langsung, LKPP telah mengembangkan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Sehubungan dengan itu, LKPP juga menyediakan LPSE untuk UMKM yaitu Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) serta melakukan bimbingan teknis dan memfasilitasi Pelaku IKM mendapatkan akun SPSE dan memastikan pelaku IKM tersebut menginput data kualifikasi/profil pada sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).

Gati menambahkan, pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, serta memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan. “Diharapkan dengan adanya layanan ini akan dapat mendorong peningkatan peran pelaku usaha mikro dan kecil maupun pelaku IKM dalam pengadaan barang/jasa pemerintah,” pungkas Gati.

Laporan : Rustam Dj

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.