Fokus
Forum Masyarakat dan Pemerintahan Desa Muna Desak Pemprov Sultra Jalan Raha-Lakapera Diaspal
KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ( Pemprov Sultra) dinilai cenderung diskriminatif terhadap Pemerintah Kabupaten Muna dalam hal alokasi APBD atau APBD Perubahan, bila dibandingkan dengan pemerintah kabupaten dan walikota lain di Sultra. Ini dapat dilihat dalam kurun waktu 15 tahun terakhir perjalanan pemerintahan Kabupaten Muna.
Tidak adanya rasa adil dalam alokasi dana APBD atau APBD Perubahan untuk Kabupaten Muna, membuat Forum Masyarakat dan Pemerintahan Desa (FMPD) Se-Kabupaten Muna bergerak melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Sultra, sekira jam 10.07 WITA, Jumat (12/7/2019).
Massa yang berjumlah puluhan orang, merupakan perwakilan dari 124 perangkat pemerintahan desa di Kabupaten Muna. Di gedung wakil rakyat, massa berorasi selama 20 menit. Mereka meminta agar unsur pimpinan dewan menemui di halaman. Namun setelah bergantian orasi, salah seorang staf DPRD menyampaikan bahwa anggota dan pimpinan DPRD lagi melaksanakan tugas di luar daerah sehingga tak ada yang bisa menemui pengunjuk rasa.
Mendapat informasi demikian, massa Forum Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se-Kabupaten Muna kemudian menarik diri sekira pukul 11.05 WITA dan langsung membubarkan diri. Mereka selanjutnya bersiap-siap melaksanakan ibadah Sholat Jumat.
Aksi unjuk rasa Forum Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se-Kabupaten Muna dipimpin Hayani Imbu SE sebagai ketua, Jamaluddin SE selaku sekretaris forum dan La Ode Aca, S.Pd bertindak sebagai Koordinator Lapangan (Korlap).
Dalam aksi itu, La Aca membacakan pernyataan sikap Forum Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se-Kabupaten Muna, yaitu meminta gubernur Sultra untuk segera mengaspal ruas jalan provinsi dari Kota Raha sampai Lakapera. Jalan dengan status provinsi ini menghubungkan Raha Ibukota Kabupaten Muna dengan Kabupaten Buton Tengah (Buteng) untuk tahun anggaran 2019.
Pengunjuk rasa juga meminta kepada DPRD Provinsi Sultra untuk menambahkan anggaran perbaikan ruas jalan Provinsi Sultra di wilayah Kabupaten Muna pada APBD Perubahan tahun 2019 yang saat ini dalam tahap persiapan pembahasan.
“Kami meminta kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Sultra untuk bersungguh-sungguh memperjuangkan penganggaran pengaspalan ruas jalan provinsi di Kabupaten Muna, sebagai wujud dari pengemban amanah rakyat, “ kata La Aca.
Sementara itu, Jamaluddin menjelaskan secara teknis bahwa ruas jalan provinsi yang berada di Muna harus segera mendapatkan perhatian serius oleh Pemerintah Provinsi Sultra. Sebab jalan di Muna menghubungkan Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buteng, Kabupaten Buton, Kota Bau-bau dan Kabupaten Buton Utara.
Jamaluddin mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Sultra mengalokasikan dana APBD 2019 Rp 7 Milyar. Namun setelah dianalisia anggaran tersebut tidak mencukupi untuk mengaspal seluruh jalan provinsi yang ada di Muna.
“Kami minta melalui DPRD Sultra, agar dalam pembahasan APBD Perubahan ditambah anggarannya sampai Rp 20 Milyar. Supaya jalan yang menghubungkan kabupaten lain dapat dilalui dengan baik dan nyaman,” jelasnya.
Lain lagi disampaikan Hayani Imbu. “Pembangunan yang berkeadilan, selalu menjadi dasar dan cita-cita kita dalam mensejahterakan masyarakat secara total, tanpa ada ruang perbedaan dengan daerah lain. Kabupaten Muna adalah bagian dari wilayah Provinsi Sultra, sehingga sangat layak diperhatikan seperti kabupaten dan kota lainnya. Jangan ada diskriminasi,” tegasnya.
Hayani mencontohkan, Pemerintah Provinsi Sultra mengalokasikan dana APBD untuk proyek jalan menuju obyek wisata Pantai Toronipa, Kabupaten Konawe. Kabarnya anggarannya mencapai puluhan milyar, sementara bila dibandingkan dengan Kabupaten Muna, sangat kecil alokasinya.
“Jika informasi ini benar, sungguh tidak adil. Kabupaten Muna sebagai daerah penghubung dengan kabupaten lain, tapi jalannya tidak mendukung. Sementara jalan ke Pantai Toronipa hanya beberapa kilometer saja dan tidak menghubungan dengan kabupaten lain, justru Pemerintah Provinsi Sultra mengalokasikan dana APBD yang sangat besar. Ya rasa-rasanya tidak adil,” tutup Hayani Imbu.
Laporan : Rustam Dj
KENDARI, Bursabisnis.id – Sebanyak 25 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari resmi dilantik oleh Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran pada Rabu, 14 Mei 2025.
Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung khidmat di Ruang Teporombua, Lantai 4 Kantor Balai Kota Kendari.
Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota Kendari Nomor 331 Tahun 2025 tertanggal 14 Mei 2025.
Siska Karina Imran dalam sambutannya menegaskan bahwa seluruh proses pelantikan telah melalui mekanisme sesuai aturan dan telah mendapatkan persetujuan langsung dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
“Karena kalau pejabat eselon II itu yang tanda tangan langsung Menteri Dalam Negeri mengingat jabatan kita ini belum cukup enam bulan,” ungkapnya.
Adapun 25 pejabat yang dilantik menduduki posisi strategis sebagai kepala dinas, kepala badan, asisten, hingga staf ahli di lingkungan Pemkot Kendari, di antaranya:
1. Kepala Dinas Sosial – H. Sudirham
2. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM – dr. Sukirman
3. Kepala Satpol PP – Laode Abdul Manas Salihin
4. Kepala Dinas Perhubungan – Paminuddin
5. Kepala DLHK – Erlis Sadya Kencana
6. Kepala Dinas PUPR – Muhammad Ali Aksa
7. Kepala Dinas Nakerin – Farida Agustina Muhcsin
8. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan – Andi Dadjeng
9. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB – Jahudding
10. Asisten Perekonomian dan Pembangunan – Nismawati
11. Kepala Dinas Kominfo – Sahuriyanto
12. Kepala Dinas Pertanian – Makmur
13. Asisten Administrasi Umum – Imran Ismail
14. Kepala Dinas Perikanan – Agus Salim
15. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan – Satria Dama Yanti Saud
16. Kepala Bapenda – Amir Hasan
17. Asisten Pemerintahan dan Kesra – Maman Firmansyah
18. Kepala Damkar dan Penyelamatan – Junaidin Umar
19. Kepala Kesbangpol – Fadlil Suparman
20. Kepala BPBD – Cornelius Padang
21. Kepala Bappeda – Muhammad Saiful
22. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan – Aldakesutan Lapae
23. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM – Syarifuddin
24. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, Hukum, dan HAM – Adriana Musaruddin
25. Kepala Dinas Kesehatan – Hasria
Dengan pelantikan ini, diharapkan roda pemerintahan Kota Kendari semakin optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mendukung program pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Laporan : Man
Editor : Tam
KENDARI, Bursabisnis.id – Camat Wua-wua Alamsyah SE turun langsung memimpin kerja bakti pembersihan lingkungan di sekitar wilayah Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari pada Minggu, 11 Mei 2025.
Dalam aksi bersih-bersih lingkungan, khususnya di wilayah RW 07 Kelurahan Anawai, Alamsyah didampingi Plt Ketua RW 07 La Ode Ayub Azis R, S.Sos, Ketua RT 03 La Ode Udin,S.Pd bersama warga BTN Permata Anawai,BTN Bukit Mentari Indah serta warga sekitarnya.
Aksi memerangi sampah ini terlihat di jalan Tunggala menuju kantor Kelurahan Anawai. Di mana di ruas jalan tersebut, kerap dijadikan tempat pembuangan sampah. Padahal di tempat tersebut sudah dipasangi pengumuman larangan buang sampah.
Saat memimpin langsung aksi bersih lingkungan, Alamsyah terlibat langsung memotong rumput ataupun semak-semak yang tumbuh liar di pinggiran jalan.
Dalam aksi bersih lingkungan kali ini, satu unit armada pengangkut sampah dikerahkan.
Sampah-sampah yang terkumpul kemudian diangkut ke TPA Puwatu.
Sebelum aksi bersih di jalan menuju kantor Kelurahan Anawai, warga RT 03 juga terlebih dahulu melakukan kerja bakti di kompleksnya.
Demikian halnya warga RT 04 yang mendiami BTN Bukit Mentari Indah, juga sudah lebih awal melaksanakan kerja bakti yang dipimpin langsung ketua RT Jafar.
Laporan : Man
Editor : Tam
KENDARI, Bursabisnis.id – Anggota Satlantas Polda Sultra, Aipda Askar menjadi salah satu motor penggerak di sekitar Kompleks Perumahan BTN Permata Anawai dalam menjaga keamanan lingkungan.
Warga yang tinggal di kompleks BTN Permata Anawai, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, aktif mengawasi dan memantau warga yang lalu lalang di sekitaran kompleks, terutama pada tengah malam hingga dini hari.
Untuk mengaktifkan warga kompleks menjaga keamanan, Aipda Askar menggelar lomba domino dengan hadiah yang terbilang menarik untuk rumah tangga.
“Untuk menjaga kondusifitas lingkungan, saya bersama warga berinisiatif melakukan ronda malam, meski tempat jaganya buka di pos,” kata Askar.
Sebelum ada penjagaan malam, beberapa kali rumah warga kecolongan. Mereka menggasak barang elektronik maupun perabot rumah tangga yang berharga.
Laporan : tam
Wali Kota Kendari Siska Lantik 25 Pejabat Eselon II
Smart Upgrade Festival dan Trade In Hadir di Kota Kendari, Waktu Tepat Miliki Unit Toyota Impian
Wali Kota Kendari Siska Terima Kunjungan Wakil Wali Kota La Rochelle Prancis Sylvie
Sinergi Bank Indonesia dan Kemenkum Sultra Dorong UMKM Digital, Targetkan Peningkatan Ekonomi Daerah
Beli Mobil Toyota, Bawa Pulang Motor GRATIS! Hanya di Toyota Spectacular Package
Tak Perlu DAU, DAK, Berikan Saja Status Otsus, Sultra Bisa Mandiri
Bupati Muna Apresiasi Tinggi Terhadap Produk UMKM Muna
Bupati Buton Tengah Pangkas Anggaran Rp 28 Milyar
SP2D Online Diluncurkan, Wali Kota Kendari: Terobosan Penting Percepat Layanan Keuangan Daerah
Pendidikan Widyalaya Mulai Menggeliat di Bumi Anoa, Sulawesi Tenggara
-
ENTERTAINMENT6 years agoInul Vista Tawarkan Promo Karaoke Hemat Bagi Pelajar dan Mahasiswa
-
Rupa-rupa6 years agoDihadiri 4000 Peserta, Esku UHO dan Inklusi Keuangan OJK Sukses Digelar
-
PASAR6 years agoJelang HPS 2019, TPID: Harga Kebutuhan Pokok Relatif Stabil
-
Entrepreneur6 years agoRumah Kreatif Hj Nirna Sediakan Oleh-oleh Khas Sultra
-
Fokus6 years agoTenaga Pendamping BPNT Dinilai Tidak Transparan, Penerima Manfaat Bingung Saldo Nol Rupiah
-
FINANCE6 years agoOJK Sultra Imbau Entrepreneur Muda Identifikasi Pinjol Ilegal Melalui 2L
-
Ekonomi Makro5 years agoAset Perbankan Syariah Tumbuh 7,10 Persen, Produk Syariah Semakin Diminati
-
Entrepreneur6 years agoMengenal Sosok Pengusaha Syarifuddin Daeng Punna yang Pantang Menyerah Berusaha