Fokus
Forum Masyarakat dan Pemerintahan Desa Muna Desak Pemprov Sultra Jalan Raha-Lakapera Diaspal
KENDARI – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ( Pemprov Sultra) dinilai cenderung diskriminatif terhadap Pemerintah Kabupaten Muna dalam hal alokasi APBD atau APBD Perubahan, bila dibandingkan dengan pemerintah kabupaten dan walikota lain di Sultra. Ini dapat dilihat dalam kurun waktu 15 tahun terakhir perjalanan pemerintahan Kabupaten Muna.
Tidak adanya rasa adil dalam alokasi dana APBD atau APBD Perubahan untuk Kabupaten Muna, membuat Forum Masyarakat dan Pemerintahan Desa (FMPD) Se-Kabupaten Muna bergerak melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Sultra, sekira jam 10.07 WITA, Jumat (12/7/2019).
Massa yang berjumlah puluhan orang, merupakan perwakilan dari 124 perangkat pemerintahan desa di Kabupaten Muna. Di gedung wakil rakyat, massa berorasi selama 20 menit. Mereka meminta agar unsur pimpinan dewan menemui di halaman. Namun setelah bergantian orasi, salah seorang staf DPRD menyampaikan bahwa anggota dan pimpinan DPRD lagi melaksanakan tugas di luar daerah sehingga tak ada yang bisa menemui pengunjuk rasa.
Mendapat informasi demikian, massa Forum Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se-Kabupaten Muna kemudian menarik diri sekira pukul 11.05 WITA dan langsung membubarkan diri. Mereka selanjutnya bersiap-siap melaksanakan ibadah Sholat Jumat.
Aksi unjuk rasa Forum Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se-Kabupaten Muna dipimpin Hayani Imbu SE sebagai ketua, Jamaluddin SE selaku sekretaris forum dan La Ode Aca, S.Pd bertindak sebagai Koordinator Lapangan (Korlap).
Dalam aksi itu, La Aca membacakan pernyataan sikap Forum Masyarakat dan Pemerintahan Desa Se-Kabupaten Muna, yaitu meminta gubernur Sultra untuk segera mengaspal ruas jalan provinsi dari Kota Raha sampai Lakapera. Jalan dengan status provinsi ini menghubungkan Raha Ibukota Kabupaten Muna dengan Kabupaten Buton Tengah (Buteng) untuk tahun anggaran 2019.
Pengunjuk rasa juga meminta kepada DPRD Provinsi Sultra untuk menambahkan anggaran perbaikan ruas jalan Provinsi Sultra di wilayah Kabupaten Muna pada APBD Perubahan tahun 2019 yang saat ini dalam tahap persiapan pembahasan.
“Kami meminta kepada seluruh anggota DPRD Provinsi Sultra untuk bersungguh-sungguh memperjuangkan penganggaran pengaspalan ruas jalan provinsi di Kabupaten Muna, sebagai wujud dari pengemban amanah rakyat, “ kata La Aca.
Sementara itu, Jamaluddin menjelaskan secara teknis bahwa ruas jalan provinsi yang berada di Muna harus segera mendapatkan perhatian serius oleh Pemerintah Provinsi Sultra. Sebab jalan di Muna menghubungkan Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buteng, Kabupaten Buton, Kota Bau-bau dan Kabupaten Buton Utara.
Jamaluddin mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Sultra mengalokasikan dana APBD 2019 Rp 7 Milyar. Namun setelah dianalisia anggaran tersebut tidak mencukupi untuk mengaspal seluruh jalan provinsi yang ada di Muna.
“Kami minta melalui DPRD Sultra, agar dalam pembahasan APBD Perubahan ditambah anggarannya sampai Rp 20 Milyar. Supaya jalan yang menghubungkan kabupaten lain dapat dilalui dengan baik dan nyaman,” jelasnya.
Lain lagi disampaikan Hayani Imbu. “Pembangunan yang berkeadilan, selalu menjadi dasar dan cita-cita kita dalam mensejahterakan masyarakat secara total, tanpa ada ruang perbedaan dengan daerah lain. Kabupaten Muna adalah bagian dari wilayah Provinsi Sultra, sehingga sangat layak diperhatikan seperti kabupaten dan kota lainnya. Jangan ada diskriminasi,” tegasnya.
Hayani mencontohkan, Pemerintah Provinsi Sultra mengalokasikan dana APBD untuk proyek jalan menuju obyek wisata Pantai Toronipa, Kabupaten Konawe. Kabarnya anggarannya mencapai puluhan milyar, sementara bila dibandingkan dengan Kabupaten Muna, sangat kecil alokasinya.
“Jika informasi ini benar, sungguh tidak adil. Kabupaten Muna sebagai daerah penghubung dengan kabupaten lain, tapi jalannya tidak mendukung. Sementara jalan ke Pantai Toronipa hanya beberapa kilometer saja dan tidak menghubungan dengan kabupaten lain, justru Pemerintah Provinsi Sultra mengalokasikan dana APBD yang sangat besar. Ya rasa-rasanya tidak adil,” tutup Hayani Imbu.
Laporan : Rustam Dj
Fokus
Kadin Sultra Apresiasi Pelaksanaan Munas, Ini Momentum Penyatuan
JAKARTA, Bursabisnis.id – Musyawarah Nasional (Munas) Kadin Indonesia yang dilaksanakan pada Kamis, 16 Januari 2025 di Jakarta, merupakan momentum penyatuan Kadin dalam rangka partisipasi Kadin serta mengokohkan ekonomi Indonesia dibawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menanggapi momentum tersebut pengurus Kadin Sulawesi Tenggara (Sultra), Hajrul Khairullah.R.S.Sos mengapresiasi langkah penyatuan dimaksud.
“Sebagai pengurus Kadin Sultra, saya tahu persis inisiasiator penyatuan Kadin Indonesia digagas oleh Ketua Kadin Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Anton Timbang dengan alasan kuat dan diplomasi penuh kekeluargaan, beliau berhasil dan secara nasional diakui sebagai tokoh Sultra yang memiliki gagasan dan konsep,” beber Hajrul Khairullah.
Apa yang dilakukan oleh Anton Timbang merupakan adalah langkah cerdas, agar Kadin tetap dalam satu wadah besar, yakni Kadin yang kuat.
“Hari ini kita bisa lihat komposisi Kadin di isi oleh tokoh-tokoh hebat, para senior Kadin semua ada di dalam. Pak Arsyad Rasid yang sebelumnya sebagai Ketua Kadin ditempatkan sebagai ketua dewan pertimbangan. Adapun Ketua Kadin yang baru adalah Anindya Novyan Bakri.
Dengan penyatuan Kadin diharapkan dapat berkontribusi dalam mengokohkan perekonomian bangsa.
Apalagi kita ketahui pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto juga berharap agar Kadin mengambil peran penting dalam berbagai aspek pembangunan ekonomi Indonesia.
” Sebagai Ketua Kadin Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Anton Timbang berharap momentum menyatunya Kadin dalam satu kepengurusan yang solid juga berdampak positif terhadap perekonomian Sultra,” terang Hazrul sapaan akrab Hajrul Khairullah.
Menurutnya, sebagaimana diketahui Kadin selain sebagai pelaku disektor perdagangan dan industri, ada hal penting yang harus kita dorong yakni hidupnya perekonomian rakyat melalui sektor UMKM.
“Nah semoga situasi kepengurusan Kadin yang cair hari, iklim investasi di Sulawesi Tenggara lebih sehat,” harapnya.
Penulis : Tam
Fokus
KPU Bombana Tetapkan Burhanuddin dan Ahmad Yani Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
BOMBANA, Bursabisnis.id — Komisi Pemilihan Umum (KPU )Kabupaten Bombana secara resmi menetapkan pasangan Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd, M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bombana terpilih.
Pasangan nomor urut satu ini memperoleh suara sebanyak 51.053 suara atau 53,93 persen dari total suara sah.
Penetapan ini disampaikan langsung oleh Plt Ketua KPU Bombana,Desi Arisandy dalam agenda Rapat Pleno Terbuka penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bombana tahun 2024.
“Menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut satu, Ir. H. Burhanuddin, M.Si dan Ahmad Yani, S.Pd, M.Si, dengan perolehan suara sah sebanyak 51.053 suara atau 53,93 persen dari total suara sah sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bombana terpilih periode 2025-2030,” kata Desi Arisandy, Plt Ketua KPU Bombana dalam rapat terbuka, Kamis (9/1/2024).
Desi Arisandy, mengatakan, penetapan ini sekaligus pengumuman pemenang Pilbup Bombana. Selanjutnya, pasangan Ir. H Burhanuddin-Ahmad Yani akan dilantik dan dinyatakan resmi menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bombana.
“Penetapan pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, ditetapkan sekaligus pengumuman. Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan surat keputisan ini, yakni pada tanggal 9 Januari 2025,” tuturnya.
Untuk diketahui, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bombana tahun 2024 diikuti tiga pasangan calon. Pasangan nomor urut 01, Ir. H. Burhanuddin dan Ahmad Yani. Pasangan ini memperoleh 51.053 suara sah.
Selanjutnya pasangan nomor urut 02, yakni Andi Nirwana Sebbu-Heryanto, dengan perolehan suara 37.711 suara.
Sedangkan nomor urut 3, Hasrat Haji Nabi dan H. Muh Rifai Gunawas, dengan perolehan suara sebanyak, 5.900 suara.
Anggota KPU Bombana budang Advokasi dan Pencegahan Aminuddin pada sidang pleno terbuka tersebut
menyampaikan terima kasih atas nama KPU RI melalui KPU Bombana kepada PJ. Bupati Bombana, yang telah mendukung sepenuhnya KPU dari sisi anggaran, dukungan personel, sampai pada dukungan sarana dan prasarana.
Ungkapan terimaksihnya pula disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan terkhusus juga kepada Kapolres Bombana. KPU mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya yang telah menajaga keamanan dan ketertiban, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penetapan calon terpilih pada malam itu.
KPU pun memberikan apresiasi kepada pihak Kodim 1431 Bombana dan jajarannya termasuk dukungan penuh dari Bawaslu Kabupaten Bombana
“Mohon maaf jika selama ini ada perbedaan pandangan dan pada akhirnya juga kita sama pandangan di tahapan akhir Pilkada 2024,” ujar Aminuddin.
KPU juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran PPK, PPS dan KPPS dari 273 TPS. Berdasarkan ketentuan bahwa jika tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi pasca terbitnya surat pemberitahuan dari KPU RI, maka penetapan itu sudah jalan dari tanggal 6, 7, 8, dan tanggal 9 menjadi batas penetapan calon terpilih di Pilkada 2024.
Selanjutnya untuk pengusulan, kata Aminiddin, pihaknya menyerahkan ke DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan presiden (Perpres) untuk mengikuti pelantikan selanjutnya.
“Apakah itu tetap atau ada kegiatan lain kami mengikut Perpres, bukan lagi domain KPU, tapi sudah masuk ke domain Pemerintah Daerah untuk dilakukan pelantikan, apakah secara bertahap atau serentak secara keseluruhan, intinya tugas kami KPU sudah selesai, ” cetus Aminuddin.
Penulis : Icha
Editor : Tam
Fokus
Pemdes Katobu Serahkan Bantuan 25 Unit Aki dan 120 Gulung Ram
MUBAR, Bursabisnis.id – Pemerintah Desa (Pemdes) Katobu, kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat (Mubar) melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan aki dan ram untuk masyarakat petani sebagai salah satu program desa 2024 di Balai Desa Katobu pada Kamis, 9 Januari 2025.
Menurut Kepala Desa (Kades) Katobu, Zalimuddin, ada 25 unit aki, 120 gulung ram dan 9 tenaga surya yang diberikan untuk masyarakat.
“Mungkin bantuan ini dan tahun sebelumnya belum bisa mencukupi semua masyarakat secara keseluruhan, namun kita mesti sabar dan insya allah tahun depan kita kembali programkan untuk pemerataan,” ujar Zalimuddin.
Diungkapkan, bantuan ini sebenarnya dibagikan pada Desember lalu, namun sedikit terlambat, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi manfaat untuk bantuan ini.
Pada kesempatan ini juga pemerintah Desa Katobu menyampaikan harapan terhadap masyarakat penerima manfaat untuk kiranya bisa menjaga barang ini sebaik baiknya.
“Saya berharap supaya penerima manfaat ini bisa menjaga barang ini sebaik-baiknya, dan semoga dengan ini juga mempermudah petani dan lebih melimpah lagi hasil taninya,” tambahnya
Sementara itu, sekretaris desa (Sekdes) Lambunga menyampaikan kepada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan bisa lebih bersabar dan tidak ada kecemburuaan
“Kami Pemerintah Desa berharap, tidak ada kecemburuan apalagi berkecil hati, kepada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan ini, insya allah 2025 ini akan diprogramkan kembali,” jelasnya.
Penulis : Ebi
Editor : Tam
-
ENTERTAINMENT5 years ago
Inul Vista Tawarkan Promo Karaoke Hemat Bagi Pelajar dan Mahasiswa
-
Rupa-rupa5 years ago
Dihadiri 4000 Peserta, Esku UHO dan Inklusi Keuangan OJK Sukses Digelar
-
PASAR5 years ago
Jelang HPS 2019, TPID: Harga Kebutuhan Pokok Relatif Stabil
-
Entrepreneur5 years ago
Rumah Kreatif Hj Nirna Sediakan Oleh-oleh Khas Sultra
-
Fokus5 years ago
Tenaga Pendamping BPNT Dinilai Tidak Transparan, Penerima Manfaat Bingung Saldo Nol Rupiah
-
FINANCE5 years ago
OJK Sultra Imbau Entrepreneur Muda Identifikasi Pinjol Ilegal Melalui 2L
-
Ekonomi Makro5 years ago
Aset Perbankan Syariah Tumbuh 7,10 Persen, Produk Syariah Semakin Diminati
-
Entrepreneur5 years ago
Mengenal Sosok Pengusaha Syarifuddin Daeng Punna yang Pantang Menyerah Berusaha