JAKARTA, bursabisnis.id – Harga jual listrik yang dihasilkan dari Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) dinilai terlalu mahal, sehingga berpotensi merugikan PT PLN (Persero) sebagai pembeli.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai perlu adanya regulasi baru agar upaya pengurangan sampah perkotaan tidak membebani PLN. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 35/2018, PLN membeli listrik dari PLTSa sebesar 13,35 sen dolar AS per perkilowatt hour (kWh).

Apabila dikonversikan ke mata uang rupiah, dengan kurs US$1 = Rp14.400, maka harga beli listrik dari PLTSa senilai Rp1.922,4 per kWh. “Harga tersebut di atas rata-rata Biaya Pokok Penyediaan [BPP] tenaga listrik PLN. Pada APBN 2021, BPP ditetapkan Rp355,58 triliun atau rata-rata sebesar Rp1.334,4 per kWh,” kata Mamit melalui keterangan tertulis, Jumat (25/6/2021) sebagaimana dilansir dari laman Bisnis.com.

Mamit mencontohkan pembangkit PLTSa Benowo di Surabaya membutuhkan investasi sebesar US$50 juta dengan kapasitas 10 MW, PLTSa Jakarta investasi mencapai US$345,8 juta dengan kapasitas pembangkit 38 MW. Nilai investasi yang besar tersebut membuat PLN harus membeli listrik sebesar 13.35 sen per kwh.

“Dengan tarif per kWh yang begitu mahal maka akan memberatkan PLN. Apalagi sebenarnya PLN masih memiliki pilihan energi primer lain yang tarifnya lebih rendah dibandingkan PLTSa,” kata Mamit.

Dia menjelaskan, perlu adanya insentif tersendiri bagi PLN dalam membeli listrik yang dihasilkan oleh PLTSa sehingga tidak memberatkan PLN mengingat saat ini produksi listrik masih cukup berlimpah. “Bentuk insentif yang bisa diberikan bisa berupa dana kompensasi atau subsidi kepada PLN terkait pembelian harga PLTSa tersebut,” jelasnya.

Mamit juga menyoroti soal biaya pembangunan PLTSa yang dibebankan ke daerah akan cukup memberatkan bagi setiap pemerintah daerah. Dia menjelaskan peranan pemerintah daerah harus menggandeng pihak swasta dalam rangka membangun PLTSa tersebut.

Pertanyaan selanjutnya adalah apakah sudah mencapai nilai keekonomian dari biaya untuk pembangunan dengan nilai beli oleh PLN. “Apalagi jika Pemda menggandeng pihak swasta maka perhitungan mereka akan lebih hati-hati lagi, kecuali memang pemda membentuk BUMD yang mengelola PLTSa sendiri. Perlu adanya insentif lebih kepada Pemda di mana bantuan saat ini sebesar Rp 500.000 per ton di nilai belum cukup dan memadai,” tuturnya.

Seperti diketahui, Perpres No. 35/2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, harga pembelian listrik oleh PLN dari PLTSa untuk kapasitas sampai dengan 20 megawatt (MW) ditetapkan sebesar 13,35 sen dolar AS per kWh, sedangkan kapasitas di atas atas 20 MW ditetapkan 11,8 sen dolar AS per kWh.

Laporan : Leesya

JAKARTA, bursabisnis.id – Kementerian Perdagangan (Kemendag) optimistis Indonesia tidak melanggar ketentuan organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO) perihal importasi ayam dan produk olahannya.

Kebijakan soal importasi ayam dan olahannya Indonesia tidak bertujuan untuk menghambat produk negara lain masuk ke dalam negeri. Kebijakan tersebut telah sesuai dengan kebijakan internasional.

Dirjen PPI Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan kebijakan mengenai importasi ayam dan olahannya – yang saat ini sedang disengketakan oleh Brasil di WTO – tidak bertujuan menghambat produk impor masuk ke dalam negeri. Kebijakan itu untuk memastikan produk impor memenuhi persyaratan yang ada di dalam ketentuan internasional dan diterapkan Indonesia.

Di samping itu, lanjutnya, kebijakan mengenai sertifikasi sehat yang diterapkan Indonesia juga sudah sejalan dengan ketentuan WTO.

“Sejalan dengan ketentuan kesehatan hewan yang secara umum ditetapkan lembaga internasional lainnya,” kata Djatmiko dalam konferensi virtual, Senin (31/5/2021).

Tidak hanya itu, sambungnya, Indonesia juga tidak menerapkan kebijakan yang bersifat pembatasan produk impor. Kemendag selalu menyesuaikan sebuah produk sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

“Jadi dua hal itu yang diyakini Indonesia bahwa kita konsisten. Tidak mengulur-ulur waktu proses sertifikat. Kemudian kita juga tidak bermaksud pembatasan penggunaan produk impor,” kata Djatmiko.

Djatmiko sektor perunggasan Indonesia sebenarnya memiliki kemampuan untuk ekspor ke mancanegara seperti ke China. Indonesia hanya perlu bersaing dengan negara-negara tersebut.

Laporan : Ibi

KENDARI, bursabisnis.id – Gas elpiji volume 3 Kg terbilang sulit diperoleh di kios maupun di pangkalan di wilayah Kota Kendari. Kalaupun konsumen mendapatkan gas subsidi pemerintah ini, harganya melambung tinggi. Bila di pangkalan gas harganya hanya Rp 18 ribu per tabung, tapi di kios sudah naik mulai dari Rp 23 ribu sampai Rp 35 ribu per tabung.

Di Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, dalam beberapa hari terakhir ini sangat sulit ditemukan gas 3 Kg. Ada 3 pangkalan gas yang dikunjungi jurnalis bursabisnis.id, tak satupun gas yang ditemui. Di kios yang biasa menyediakan gas subsidi itu, juga tidak ditemukan. “Habismi pak gas,” kata Mondi, pemilik kios di Anawai.

Meski sangat sulit ditemukan gas, jurnalis bursabisnis mencoba menelusuri ke beberapa kios yang berada di beberapa perumahan BTN. Hasilnya, ada sebuah kios yang bersebelahan dengan pangkalan gas menjual gas subsidi dengan harga Rp 30 ribu per tabung. “Ada gas tapi harganya Rp 30 ribu,” ujar Talami, pemilik kios.

Penelusuran lain, Army warga yang tinggal di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari mengaku kesulitan membeli gas volume 3 Kg. “Saya sudah keliling cari di kios-kios tapi tidak adami yang jual. Saya pusingmi cari. Ini ada apalagi sampai susah didapat,” kata Army mempertanyakan kelangkaan gas elpiji.

Sementara warga di Kelurahan Pondambea, masih wilayah Kecamatan Kadia, harga gas elpiji dikisaran Rp 23 ribu per tabung. “Adaji dijual di kios, harganya Rp 23 ribu,” aku Akhrul, warga Jalan Balaikota, Kelurahan Pondambea.

Laporan : Rustam Dj