JAKARTA, Bursabisnis.id – Industri kecil dan menengah (IKM) di sektor bahan bangunan akan semakin berpeluang menghasilkan produk yang berkualitas dengan memanfaatkan bahan baku dari hasil limbah batu bara.

Limbah hasil pembakaran batu bara berupa fly ash dan bottom ash (FABA) yang selama ini dikategorikan sebagai limbah non B3, justru dapat digunakan sebagai salah satu alternatif bahan baku pembuatan bahan bangunan, seperti batako dan paving block.

“Kami bertanggung jawab dalam pengembangan potensi IKM sektor bahan bangunan di seluruh Indonesia, salah satunya dengan mengangkat pemanfaatan FABA sebagai bagian dari substitusi bahan baku pembuatan batako dan paving block,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) Reni Yanita di Jakarta sebagaimana dilansir dari laman kemenperin.go.id pada Jumat, 23 Mei 2025.

Dirjen IKMA menyampaikan, Kementerian Perindustrian berupaya merumuskan kebijakan yang mendorong pemberdayaan, standardisasi dan teknologi industri, serta peningkatan daya saing dan penumbuhan wirausaha industri, termasuk bagi para pelaku IKM di sektor bahan bangunan. “Para pelaku IKM bahan bangunan ini di antaranya yaitu produsen batu bata, batako, paving block, roaster, bata tempel, bata expose, dan genteng,” tuturnya.

Guna meningkatkan daya saing IKM bahan bangunan, Reni menegaskan, pentingnya sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Usaha Milik Negara, agar para IKM berkesempatan mendapatkan pasokan bahan baku FABA. Sebelumnya, beberapa IKM binaan Ditjen IKMA telah mendapatkan tawaran pemanfaatan limbah pembakaran batu bara ini dari PT PLN Indonesia Power, anak usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

“Perlu pendalaman pemakaian FABA sebagai bahan baku substitusi untuk mendapatkan formula yang paling optimal, sehingga perlu dibuatkan Memory of Understanding (MoU) skala nasional untuk mempermudah kerja sama antara IKM dengan subholding PLN yang memanfaatkan FABA,” ucapnya.

Karena itu, Ditjen IKMA bersama PT PLN (Persero) resmi menjalin kerja sama melalui Nota Kesepahaman tentang Pemanfaatan Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) untuk kegiatan IKM Bahan Bangunan pada tanggal 22 Mei 2025.

Nota Kesepahaman ini sebagai payung hukum kerja sama pemanfaatan FABA yang mencakup peluang kerja sama dalam rangka pengembangan kegiatan IKM bahan bangunan, pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau Informasi, serta kerja sama lain yang disepakati para pihak. Nota Kesepahaman ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditandatangani dan berlaku jangka waktu tiga tahun.

Pembinaan Berkesinambungan

Sementara itu, Direktur IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan, Bayu Fajar Nugroho memaparkan, Tim Ditjen IKMA telah menyelenggarakan berbagai kegiatan Bimbingan Teknis Pembuatan Batako dan Paving Berbasis FABA di sejumlah Sentra Pengembangan Batako di beberapa daerah. Wilayah itu di antaranya di Lombok yang bekerja sama dengan PLTU Jeranjang pada Juni dan Desember 2024.

Bimtek ini, lanjut Bayu, membedah materi manajemen pengolahan limbah sehingga dapat diolah menjadi produk yang memiliki daya saing dan daya jual tinggi. Pada Juni 2024, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Perindustrian Nusa Tenggara Barat juga telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT PLN (Persero ) Unit Pelaksana Pembangkitan Lombok terkait pemanfaatan FABA ini.

“IKM harus adaptif dalam memanfaatkan kembali limbah dari berbagai sumber, baik industri lain, rumah tangga, maupun pertanian, untuk diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi. Maka itu, Ditjen IKMA terus menjajaki kerja sama penyelenggaraan bimtek serupa dengan PLTU di daerah lain,” papar Bayu.

Melalui bimtek tersebut, kata Bayu, para pelaku IKM bahan bangunan juga diberikan pengetahuan umum mengenai karakteristik FABA, cara kerja mesin pembentuk batako, mencari formulasi terbaik dengan campuran FABA hingga mampu menguji ketahanan produk hasil olahan FABA.

Berdasarkan hasil uji itu, batako berbasis FABA berhasil memenuhi standar SNI uji tekan, dengan hasil uji mencapai 316 kg/cm3. “Batako ini juga lebih murah dibandingkan yang ada di pasar, dan produk memiliki keterbaruan dibandingkan material lain,” tutup Bayu.

Laporan : Ica
Editor : Tiar

KENDARI, Bursabisnis.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Anggota Komisi IX DPR RI, Ahmad Safei, serta Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sosialisasi Program MBG ini melibatkan pemerintah kabupaten/kota se-Sultra yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra di Kota Kendari pada Senin, 17 Maret 2025.

Gubernur Sultra Andi Sumangerukka (ASR), mengungkapkan bahwa Program MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

“Ke depan, Pemprov Sultra menargetkan pendirian 200 dapur MBG, dengan target 57 dapur pada tahun 2025 yang tersebar di 17 kabupaten/kota. Untuk mengakselerasi program tersebut, Pemprov Sultra akan mendirikan 25 dapur, sementara sisanya menjadi tanggung jawab bupati/wali kota yang akan dibagi berdasarkan prioritas,” ujarnya.

Lebih lanjut, program ini dirancang untuk menanggulangi masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia, serta mendukung tumbuh kembang anak-anak, kesehatan ibu hamil dan menyusui, serta peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Melihat manfaat besar dari program ini, menurut Andi Sumangerukka, pemerintah daerah siap berperan aktif dalam implementasi MBG di Sultra.

Sebagai langkah awal, Pemprov Sultra telah menggelar uji coba MBG di beberapa sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA. Hasilnya menunjukkan respons positif, baik dari siswa maupun orang tua.

Meskipun secara luas diterima dengan baik, peluncuran program MBG oleh Presiden Prabowo Subianto juga menimbulkan berbagai pertanyaan dari masyarakat. Sebagai program berskala nasional yang baru, diperlukan pemahaman yang menyeluruh dari seluruh pihak terkait agar implementasinya berjalan sesuai sasaran.

Salah satu tantangan utama yang dibahas adalah mekanisme distribusi makanan bergizi ke wilayah kepulauan dan pesisir, terutama di daerah yang sulit diakses pada musim tertentu.

Dengan terlaksananya program MBG secara efektif, diharapkan peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat dapat berjalan optimal, sehingga menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas di masa mendatang.

Sasaran program MBG terbagi menjadi dua kelompok utama: peserta didik dan non-peserta didik.

Peserta Didik:
1. Pendidikan Anak Usia Dini (TK/PAUD/RA)
2. Pendidikan Dasar (SD/MI)
3. Pendidikan Menengah (SMP/MTs, SMA/MA)
4. Pendidikan Kejuruan (SMK)
5. Pendidikan Keagamaan (Sekolah Keagamaan Lainnya)
6. Pendidikan Khusus (SLB)
7. Pendidikan Layanan Khusus
8. Pendidikan Pesantren (Santri)

Non-Peserta Didik:
1. Ibu Hamil
2. Ibu Menyusui
3. Anak Balita

Laporan : Man

Editor : Tam

JAKARTA, Bursabisnis.id – Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara masif, Pemerintah terus berkomitmen untuk menciptakan lapangan pekerjaan sebagai salah satu langkah utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sektor industri padat karya dinilai memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi dan mampu mencegah bertambahnya angka pengangguran. Untuk itu, Pemerintah terus memberikan atensi terhadap industri padat karya agar mampu terus bertumbuh dan menyerap tenaga kerja secara optimal.

Merespon hal itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengadakan pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Kantor Kemenko Perekonomian.

Pertemuan ini bertujuan untuk menggali masukan mengenai tantangan dan peluang dalam menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

“Pemerintah berkomitmen untuk melindungi hak-hak pekerja, sekaligus menjaga iklim investasi dan usaha yang kondusif di Indonesia,” ungkap Menko Airlangga dikutip dari laman kemenkeu.go.id pada Kamis, 1 Nopember 2024.

Selain membicarakan informasi seputar industri padat karya, diskusi itu juga membahas isu terkait pengupahan, termasuk mengenai penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan upaya mendorong struktur skala upah dan peningkatan produktivitas.

Selanjutnya, Pemerintah juga melakukan akselerasi penerapan kebijakan perlindungan industri dalam negeri melalui safeguards dan antidumping, untuk melindungi industri padat karya mulai dari proses hulu hingga hilir dari persaingan yang tidak sehat. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri, diharapkan lebih banyak peluang kerja akan tercipta dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga.

Sumber : kemenkeu.go.id
Penulis : Icha
Editor : Tam