Connect with us

Fokus

Inflasi Februari 0,10 Persen, Cabai dan Ikan Segar Jadi Pemicu

Published

on

JAKARTA, BursaBisnis.id – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Indeks Harga Konsumen pada Februari 2021 mengalami inflasi sebesar 0,10 persen dibandingkan dengan bulan sebelumnya (month-to-month/mtm).

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan secara tahunan, inflasi pada Januari 2021 tercatat sebesar 1,38 persen (year-on-year/yoy). Sementara itu, inflasi tahun kalender sebesar 0,36 persen.

“Pergerakan tahunannya lebih lambat dari tahun lalu Februari 2020. Ini mengindikasikan bahwa dampak pandemi masih membayangi perekonomian, tidak hanya di Indonesia tetapi juga diberbagai negara,” katanya dalam konferensi pers secara virtual, Senin (1/3/2021) sebagaimana dilansir dari laman Bisnis.com.

Dia mengingatkan agar semua pihak mewaspadai hal ini karena akan berpengaruh pada konsumsi masyarakat dan ekonomi secara keseluruhan.

Dari 90 kota IHK, sebanyak 56 kota mengalami inflasi dan kota 34 mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Mamuju sebesar 1,12 persen, dikarenakan adanya kenaikan harga ikan dan kenaikan tarif angkutan udara dengan andil 0,12 persen.

Namun, posisi inflasi ini mulai menurun dibandingkan inflasi Januari. Sementara, deflasi tertinggi terjadi di Gunung Sitoli sebesar 1,55 persen. Deflasi terjadi karena ada penurunan hargai cabai merah, cabai rawit dan daging ayam ras. Dari kelompok pengeluaran, makanan, minuman dan tembakau memberikan andil besar, meski inflasinya tipis 0,07 persen. Andil kelompok 0,02 persen.

“Komponen yg memberikan andil cabai rawit dan ikan segar masing memberikan andil 0,02 persen karena cuaca yang kurang bagus, harga cabe rawit mengalami peningkatan,” ujar Suhariyanto.

Laporan : Rus

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fokus

Segera ke Samsat, Ada Program Bebas Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Published

on

By

KENDARI, BursaBisnis.id – Terhitung sejak 12 April sampai 31 Juli 2021 mendatang, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama lembaga yang tergabung dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) memberlakukan program pembebasan denda pajak kendaraan bermotor (PKB), denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) terkecuali tahun berjalan, dan bebas bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) ke-2.

Menurut Sekretaris Bapenda Sultra, Suharmin Arfad, program pembebasan ini tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Sultra Nomor 5 tahun 2021 tentang pemberian keringanan/pembebasan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kepemilikan kedua dan seterusnya.

Dalam Pergub Pasal 4 ayat 2 dijelaskan bahwa pemberian pembebasan denda pajak sebagai dampak dari penyebaran wabah COVID-19. Selanjutnya, penghapusan yang dimaksud berupa bunga atau denda pajak sebesar 100 persen.

“Pembebasan ini hanya berlaku untuk denda pajak kendaraan bermotornya, dan denda SWDKLLJ dari Jasa Raharja kecuali tahun berjalan, sementara pokok pajaknya tetap dibayarkan. Jadi ini berbeda dengan pemutihan pajak,” katanya

“Sedangkan bebas BBN ke-2 untuk mutasi yaitu perubahan kepemilikan dari luar Sultra yaitu non DT, dan BBN karena perubahan kepemilikan dalam daerah Sultra yaitu sesama plat DT, maupun untuk balik nama kedua dan seterusnya,” sambungnya.

Ia menambahkan, dalam pelaksanaan program ini, Bapenda Sultra bersama Bank Sultra, Jasa Raharja dan kepolisian yang tergabung dalam Samsat akan bergerak bersama dalam pelaksanaannya di lapangan.

“Kita harapkan pemilik mobil dan motor dapat memanfaatkan program ini untuk meringankan beban akibat denda dari tunggakan pajaknya,” pungkasnya.

Laporan : Rustam

Continue Reading

Fokus

Pemerintah Rencana Ubah Skema Pemberian Subsidi Elpiji dan Minyak Tanah

Published

on

By

JAKARTA, Bursabisnis.id – Pemerintah berencana mengubah skema pemberian subsidi Elpiji 3 kilogram dan minyak tanah yang semula berbentuk barang atau komoditas menjadi subsidi langsung berbasis rumah tangga penerima.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan bahwa mekanisme transformasi kebijakan fiskal itu supaya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. “Transformasi subsidi berbasis orang dalam konteks Elpiji, misalnya, ini diarahkan ke program perlindungan sosial. Kami berharap ini bisa dilakukan mulai tahun 2022,” kata Febrio melalui siaran pers sebagaimana dilansir dari laman Bisnis.com.

Dia menerangkan bahwa selama ini subsidi Elpiji 3 kilogram masih belum tepat sasaran karena selisih harga jual eceran dan patokan mencapai Rp7.000 per tabung. Subsisi komoditas menyebabkan Elpiji 3 kilogram bisa dibeli bebas oleh masyarakat, termasuk kalangan menengah hingga atas. “Kalangan yang menikmati subsidi itu justru yang tidak berhak menerima. Kondisi ini yang ingin kami perbaiki ke depan,” kata Febrio.

Pada 2022, Elpiji 3 kilogram dan minyak tanah akan dijual dengan harga keekonomian untuk menghilangkan disparitas harga pasar. Kebijakan subsidi akan diberikan secara tertutup dalam bentuk nontunai langsung kepada rumah tangga sasaran, yaitu keluarga penerima manfaat, usaha mikro, petani, dan nelayan yang berhak menerima subsisi sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial milik Kementerian Sosial.

Laporan : Rus

Continue Reading

Fokus

Tak Banyak Orang Kaya Baru di Indonesia

Published

on

By

JAKARTA, BursaBisnis.id – Forbes merilis daftar orang terkaya di dunia. 493 orang di antaranya merupakan orang kaya baru yang masuk jajaran miliarder Forbes. Namun, tidak ada satu pun yang berasal dari Indonesia, terkecuali orang-orang terkaya sebelumnya seperti Hartono bersaudara.

Menurut Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet, penyebab daftar orang kaya di Indonesia tidak banyak berubah dari tahun ke tahun karena mayoritas kekayaan mereka masih berasal dari bisnis rokok, sawit, pertambangan, hingga perbankan.

Kondisi itu disebabkan perekonomian Indonesia masih bergantung pada sektor komoditas, mulai dari pertambangan hingga sawit.

“Sebenarnya ini juga bisa diverifikasi jika dilihat dari ekspor Indonesia yang memang masih bergantung pada kedua komoditas ini,” imbuhnya sebagaimana dilansir dari laman CNNIndonesia.com, Kamis (8/4/2021).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan total ekspor non migas mencapai US$14,40 miliar atau 94,36 persen dari total ekspor Indonesia pada Februari 2020.

Dari jumlah itu, golongan lemak dan minyak hewan/nabati, termasuk di dalamnya minyak sawit, menguasai pangsa ekspor, yakni US$1,71 miliar atawa 11,87 persen dari total ekspor non migas.

Salah satu orang tajir yang memiliki bisnis sawit versi Forbes 2021 adalah Prajogo Pangestu. Ia berada di peringkat ketiga dengan total kekayaan senilai US$6,5 miliar. Pundi kekayaan Prajogo salah satunya berasal dari Barito Group yang menguasai bisnis minyak sawit, petrokimia, hingga properti.

Selain itu, Yusuf menyatakan diversifikasi dan inovasi sumber perekonomian di Indonesia masih terbatas. Hal ini terkonfirmasi dari relatif rendahnya dana riset dan pengembangan (R&D) Indonesia terhadap PDB, misalnya, dibandingkan dengan China.

Ini yang menyebabkan orang tajir di Indonesia tidak berasal dari pemilik perusahaan teknologi seperti financial technology (fintech) maupun e-commerce, serta sektor yang muncul dari inovasi lainnya.

“Sehingga, sulit muncul sektor-sektor yang mengandalkan inovasi,” tuturnya.

Ia melanjutkan keterbatasan akses permodalan juga menjadi faktor penyumbang yang membatasi daftar orang terkaya di Indonesia. Dalam arti, sekelompok modal memang terpusat pada golongan kaya, sehingga komposisi dari orang kaya menjadi tidak berubah.

Tengoklah, 1 persen orang terkaya Indonesia menguasai 46 persen total kekayaan penduduk di Indonesia, sehingga menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat ketimpangan yang relatif tinggi dibanding negara-negara lain.

Menurutnya, kondisi tersebut dapat berdampak pada  perekonomian Indonesia. “Jika konsentrasi kekayaan terpusat pada segelintir orang saja umumnya masalah sosial ekonomi akan relatif sulit untuk diselesaikan seperti misalnya masalah kemiskinan dan pengangguran. Pada muaranya kedua hal ini tentu akan berdampak pada perekonomian secara keseluruhan,” ucapnya.

Senada, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menuturkan Indonesia merupakan konsumen rokok terbesar. Tak heran Hartono bersaudara, Budi Hartono dan Michael Hartono, masih menempati posisi puncak orang paling tajir di Indonesia.

Posisi keduanya tidak berubah sejak tahun lalu.”Rokok juga berbasis komoditas tembakau dan konsumen yang besar di dalam negeri, karena jumlah penduduk besar,” ucapnya.

Mengamini Yusuf, ia mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebagian besar belum berbasis teknologi dan SDM unggul, melainkan masih mengandalkan komoditas. Ini terlihat dari pertumbuhan Total Factor Productivity (TFP) Indonesia yang masih rendah, yakni hanya 0,91 per tahun.

Sebagai perbandingan, TFP China mencapai tiga kali Indonesia, yaitu 2,93 persen per tahun berdasarkan data Asian Productivity Organization di 2019 lalu.

“Nah, negara-negara yang didukung oleh perkembangan teknologi dalam kontribusi perekonomiannya, umumnya peringkat orang-orang terkayanya lebih dinamis. Secara umum di global juga yang usahanya berbasis teknologi adalah orang paling kaya,” ucapnya.

Forbes menyatakan 18 orang Indonesia masuk dalam daftar orang paling kaya di dunia tahun ini. Total kekayaan 18 orang tersebut bila dijumlah mencapai US$75,5 miliar, setara dengan Rp1.057 triliun (kurs Rp14 ribu per dolar AS).

Posisi puncak orang terkaya, masih diduduki Hartono bersaudara. Budi Hartono menempati posisi pertama dengan jumlah harta US$20,9 miliar. Sedangkan, Michael Hartono menyusul dengan kekayaan senilai US$19,7 miliar.

Laporan : Rustam

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.