KENDARI, Bursabisnis.id – Pasca pemerintah mengumumkan akan memberlakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di SPBU dengan sistem menggunakan QR awal Oktober 2024, terjadi antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Kendari.

Hari ini, Selasa 3 September 2024, antrian kendaraan roda 4 dan roda 2 terpantau di SPBU Martandu yang berada di Anduonohu, Kota Kendari.

Antrian mulai terlihat pada jam 06.25 WITA. Pada hal, SPBU Martandu belum beroperasi.

Diperkirakan jumlah kendaraan roda 4 yang antri untuk mengisi BBM jenis Pertalite subsidi lebih dari 100 unit.
Demikian halnya kendaraan roda 2.

Sehari sebelumnya, tepatnya Senin 2 September 2024, antrian panjang terjadi di SPBU Saranani, Kecamatan Mandonga.

Antrian kendaraan juga terjadi di SPBU THR dan SPBU Wua-wua yang berada di wilayah Kecamatan Wua-wua.

Demikian pula di SPBU Ade yang berada di Lepo-lepo.

Belum diketahui pasti penyebab terjadinya antrian panjang di sehumlah SPBU di Kota Kendari.

Penulis : Tam

JAKARTA, Bursabisnis.id – Komisi XI DPR RI dalam rapat kerja dengan Kementerian Keuangan mengingatkan pemerintah akan kualitas dan pemerataan dalam pembangunan ekonomi.

Sorotan itu disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati dalam rapat pembahasan laporan keuangan Kementerian Keuangan APBN tahun 2023.

Dalam paparan Kementerian Keuangan disebutkan pertumbuhan Ekonomi pada APBN 2023 menunjukan tren positif, yang terjadi secara merata dan mengindikasikan pada menurunnya kemiskinan. Meski demikian, Anis menilai penurunan kemiskinan dalam 10 tahun terakhir justru tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa APBN sudah bekerja sangat keras, tetapi tidak berdampak signifikan pada kesejahteraan Masyarakat.

“Saya selalu mengatakan bahwa pertumbuhan Ekonomi yang menjadi nilai positif bagi APBN tidak selalu dilihat dari angka-angka. Akan tetapi dari bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan Masyarakat,” tutur wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI itu, sebagaimana dilansir dari laman dpr.go.id pada Senin, 26 Agustus 2024.

Lebih jauh, Politisi Fraksi PKS ini menyebutkan bahwa capaian-capaian angka yang telah disampaikan oleh pemerintah hendaknya disertai dengan penilaian realita di lapangan. Hal itu, khususnya terkait dengan kemampuan belanja rumah tangga, angka pengangguran, dan ketersediaan lapangan pekerjaan.

“Sehingga kita bisa melihat kualitas Pembangunan ekonomi dan pemerataan ekonomi berjalan bersamaan,” tambah Anis.

Selain mengenai angka pertumbuhan ekonomi, Anis juga memberikan beberapa catatan lain seperti terkait dengan temuan BPK, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan antara Pelaporan Keuangan dan Kinerja masih terdapat pertanggungjawaban program/kegiatan pemerintah yang belum sepenuhnya memadai, termasuk di Kemenkeu.

Pada tahun Anggaran 2023 tercatat Pagu anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp45,22 triliun, atau meningkat dari angka pengajuan awal yakni sebesar Rp45,12 triliun. BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar berkoordinasi dengan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk membangun komitmen bersama dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran belanja sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dan penguatan peran APIP K/L dalam pengawasan terhadap pengelolaan anggaran belanja.

“Rekomendasi BPK ini harus benar-benar dilaksanakan, agar ke depan catatan-catatan yang diberikan oleh BPK untuk Kementerian Keuangan tidak terulang lagi,” tegas Anis.

Pada kesempatan tersebut, legislator Dapil DKI Jakarta I ini juga menyoroti kinerja APBN 2023. Anis menekankan jika APBN bergantung pada harga komoditas, maka jika harga komoditas turun dampaknya pada APBN akan cukup berat.

“Saya menyarankan agar Kemenkeu memikirkan strategi lain pada APBN berikutnya dengan tidak bergantung pada kenaikan harga komoditas,” pungkasnya.

Sebelumnya dalam rapat tersebut, Menkeu mengatakan APBN memberikan dukungan yang sangat kuat terhadap belanja negara, bahkan realisasinya di atas 100 persen. Realisasi perpajakan yang melebihi target di 2023 ditopang oleh kenaikan harga komoditas. Anis menegaskan jika APBN bergantung pada harga komoditas, maka jika harga komoditas turun dampaknya pada APBN akan cukup berat.

Sumber : dpr.go.id
Penulis : Tam

BAUBAU, Bursabisnis.id – Di tengah aktifitasnya sebagai Pj Wali Kota Baubau, Dr H Muh Rasman Manafi, SP, M.Si menyempatkan diri menciptakan sebuah lagu dengan judul Negeriku.

Lagu ini ternyata menjadi perhatian presenter saat melakukan sesi wawancara pencapain kinerja Pemkot Baubau di program Zona Inspirasi Kompas TV pada Kamis, 23 Agustus 2024.

Bahkan persenter Kompas TV meminta orang nomor satu di Kota Baubau ini menyanyikan penggalan ciptaannya.

Menurut Dr H Muh Rasman, lagu yang diciptakannya menceritakan kisah anak negeri yang bertekad kuat membangun daerahnya.

Sugesti itulah yang kemudian diubah dalam bentuk lirik lagu yang judulnya Negeriku. Jadi keinginan seorang anak negeri sebagai abdi negara di daerahnya, terutama mengembalikan kejayaan sebagai negeri maritim.

Lagu ini diharapkan menginspirasi membangun kekuatan dan memahami negeri sendiri dengan sinergitas wilayah lain di Kepulauan Buton.

”Makanya tagline yang saya gunakan adalah bekerja bersama. Kita bersama-sama bergandeng tangan bangun negeri. Dan ada doktrin yang saya selalu sampaikan dalam membuat satu tim untuk berhasil. Yakni kekuatan tim terletak pada anggota tim yang terlemah. Artinya kalau ada anggota tim yang lemah, jangan tinggalkan. Tarik dia, berikan energi agar kita lebih kuat. Bergerak bersama, maju bersama, bekerja bersama,”ujarnya.

Ditambahkan, implemetasi spirit itu saat ini sudah dirintis dengan inisiasi pembentukan Buton Partnership Forum, untuk menggandeng dengan wilayah lain di Kepulauan Buton. Berbagi peran untuk mencapai kemajuan bersama.

Penulis : Tam