UKM
Ini Syarat dan Cara Dapat Subsidi Bunga KUR
JAKARTA, BursaBisnis.id – Pemerintah telah memutuskan untuk melanjutkan program subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) pada tahun depan.
Lewat keterangan resmi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah meningkatkan plafon KUR pada 2021 menjadi sebesar Rp253 triliun.
Nilai ini meningkat dibandingkan dengan plafon yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebesar Rp220 triliun. Dengan kenaikan plafon KUR, anggaran subsidi bunga KUR tahun depan pun ikut bertambah.
“Kebutuhan KUR untuk UMKM untuk mempercepat pemulihan ekonomi pada masa Covid-19 cukup besar, maka target penyaluran KUR tahun depan ditingkatkan. Dengan peningkatan itu, maka ada tambahan anggaran subsidi bunga KUR 2021 sebesar Rp7,6 triliun,” ujarnya melalui siaran pers dikutip dari laman Bisnis.com, Selasa (29/12/2020).
Pemerintah juga memutuskan untuk memberikan tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3 persen selama 6 bulan.
Lalu, bagaimana cara untuk mendapatkan subsidi bunga KUR?
Jika tidak ada perubahan dari aturan tahun ini, kriteria utama penerima mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.255/2020, yaitu penerima KUR yang mengalami penurunan pendapatan atau omzet karena gangguan usaha di tengah pandemi Covid-19, dan/atau mengalami gangguan proses produksi karena dampak pandemi Covid-19.
Dikutip dari situs Sekretariat Kabinet setkab.go.id, syarat debitur UMKM penerima subsidi bunga adalah:
– Debitur yang plafonnya di bawah Rp10 miliar.
– Memiliki baki debet (outstanding) kredit/pembiayaan sampai dengan 29 Februari 2020 yang artinya, debitur existing bukan debitur baru.
– Kemudian tidak termasuk dalam Daftar Hitam Nasional (DHN) untuk plafon kredit di atas Rp50 juta.
– Memiliki kategori kredit lancar kolektibilitas 1 atau 2 per 29 Januari 2020.
– Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau mendaftar untuk mendapatkan NPWP.
– Debitur harus memperoleh restrukturisasi dari penyalur kredit/pembiayaan untuk debitur yang memiliki plafon kumulatif di atas Rp500 juta sampai dengan Rp10 miliar.
– Debitur harus memenuhi kriteria yang diatur oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM).
Besaran subsidi bunga yang diberikan dari perbankan dan perusahaan pembiayaan yaitu pinjaman s.d Rp500 juta, subsidi bunga 6 persen untuk 3 bulan pertama, 3 persen untuk 3 bulan kedua.
Pinjaman di atas Rp500 juta s.d. Rp10 miliar, subsidi bunga 3 persen untuk 3 bulan pertama, 2 persen untuk 3 bulan ke dua. Untuk subsidi dari lembaga penyalur kredit program pemerintah, pinjaman sampai dengan 10 juta subsidi sebesar beban bunga debitur, paling tinggi 25 persen.
Pinjaman di atas Rp10 juta s.d. Rp500 juta, subsidi bunga 6 persen untuk 3 bulan pertama, 3 persen untuk 3 bulan ke dua. Pinjaman di atas Rp500 juta s.d. Rp10 miliar, subsidi bunga 3 persen untuk 3 bulan pertama, 2 persen untuk 3 bulan ke dua.
Debitur dapat melihat besaran subsidi yang diterima pada https://jendelaumkm.id/.
Jika memenuhi syarat, bagaimana cara mendapatkan subsidi KUR?
Apabila Anda merupakan pelaku UMKM dan telah memenuhi syarat di atas, maka data Anda akan secara otomatis masuk ke dalam data yang disampaikan oleh OJK ke Kementerian Keuangan untuk diproses untuk mendapatkan subsidi bunga/subsidi margin program PEN.
Secara lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Penyalur Kredit/Pembiayaan untuk mendapatkan informasi terkait pinjaman.
Lebih lanjut jika Anda telah terdaftar, maka Anda akan mendapatkan pemberitahuan dari Bank, Perusahaan Pembiayaan atau Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah untuk melakukan pengecekan informasi terkait dengan besaran subsidi bunga/subsidi margin yang didapatkan.
Segera konfirmasi ke Bank, Perusahaan Pembiayaan atau Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah Anda, jika Anda merasa telah sesuai kriteria namun tidak mendapatkan pemberitahuan untuk melakukan pengecekan subsidi bunga/subsidi margin yang diterima.
Anda dapat melakukan pengecekan secara mandiri atau dengan pendampingan dari pihak lain.
Laporan : Rustam
UKM
BPD HIPMI Sultra Apresiasi Pembangunan 100 Lapak UMKM Eks MTQ Kendari
KENDARI, Bursabisnis. Id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) tengah menyelesaikan pembangunan 100 unit lapak kuliner yang berlokasi di kawasan eks MTQ Kendari.
Fasilitas ini dipersiapkan khusus untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari upaya penguatan ekonomi kerakyatan di daerah.
Pembangunan lapak tersebut ditargetkan rampung sebelum akhir Desember 2025, kemudian akan diserahkan kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha Sultra untuk proses pengelolaan dan penataan pedagang.
Seluruh lapak nantinya diperuntukkan bagi pengusaha kecil di bidang kuliner yang berdomisili di Kota Kendari.
Di tengah proses penyelesaian fasilitas tersebut, Ketua Bidang IX UMKM, Koperasi dan Kewirausahaan BPD HIPMI Sulawesi Tenggara,Ikhsan Jamal, menyampaikan dukungannya terhadap langkah pemerintah yang dinilai selaras dengan kebutuhan pelaku usaha mikro.
Menurut Ikhsan, pembangunan lapak kuliner yang terintegrasi dan tertata seperti ini merupakan langkah penting dalam menghadirkan ruang usaha yang lebih layak bagi UMKM, sekaligus membuka peluang pemerataan ekonomi lokal.
“Kami mengapresiasi program pembangunan 100 lapak UMKM di kawasan eks MTQ. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat,” ujar Ikhsan Jamal pada Selasa, 12 Desember 2025.
Ikhsan menekankan bahwa kebijakan tersebut memberikan harapan baru bagi pelaku usaha mikro yang selama ini membutuhkan tempat usaha yang lebih representatif, layak, dan strategis.
la juga menilai bahwa program seperti ini dapat membantu UMKM meningkatkan kualitas layanan sekaligus daya saing usaha.
Dalam kesempatan tersebut, Ikhsan juga mendorong agar proses pendataan dan pendaftaran penerima lapak kelak dilakukan secara transparan serta benar-benar memprioritaskan pelaku usaha kecil yang menggantungkan mata pencahariannya dari aktivitas kuliner.
“Yang terpenting adalah memastikan fasilitas ini diberikan kepada UMKM yang benar-benar merintis usahanya dari bawah. Seleksi harus objektif dan terbuka,” ujarnya.
Selain itu, kami mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan penambahan jumlah lapak di masa mendatang, mengingat tingginya jumlah UMKM kuliner di Kota Kendari dan minat masyarakat terhadap ruang usaha yang lebih tertata.
la juga menegaskan bahwa HIPMI Sultra siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan usaha, pelatihan manajemen, hingga pengembangan kapasitas bagi pelaku UMKM yang nantinya akan menempati lapak tersebut.
“Kami BPD HIPMI Sultra siap ikut terlibat dalam penguatan kapasitas UMKM agar program ini tidak hanya menyediakan tempat uisaha, tetapi juga mendorong pelaku usaha menjadi lebih maju dan mandiri,”tutup lkhsan Jamal.
Laporan : Kas
Editor : Tam
UKM
Lily Tenun Kendari Partisipasi DMI Expo 2025 di Belanda
KENDARI, Bursabisnis. Id – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dibawah kepemimpinan Anton Timbang kembali menegaskan peranannya sebagai motor penggerak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) daerah untuk menembus pasar global.
Langkah ini diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam ajang bergengsi Discovering the Magnificence of Indonesia (DMI) Expo 2025 yang berlangsung di Jaarbeurs, Utrecht, Belanda, pada 30 Oktober hingga 2 November 2025.
Kadin Sultra sukses bertindak sebagai agregator utama, memperkuat diplomasi ekonomi serta mempromosikan perdagangan, pariwisata, investasi, dan kebudayaan nasional di Eropa.
Salah satu produk unggulan dari Sultra yang mendapat sorotan di panggung internasional adalah Lily Tenun Kendari, milik Owner Trinop Tijasari, yang juga merupakan bagian dari Kadin Sultra.
Kain Tenun Lily Kendari tampil memukau setelah dipadupadankan dan ditampilkan sebagai model Coat ala Eropa oleh desainer Julie Kaimuddin dari Juka Studio.
Owner Lily Tenun Kendari, Trinop Tijasari, menyambut baik keikutsertaan ini dan melihat DMI Expo 2025 sebagai peluang emas untuk ekspansi.
“Ini bukti bahwa Kadin Sulawesi Tenggara hadir memberikan kesempatan ekspansi bagi para anggotanya yang memiliki produk siap untuk menjajaki pasar Eropa. Dengan produk yang memiliki identitas budaya ataupun khas dari Indonesia,” ujar Trinop Tijasari.
Peran Kadin Sultra sebagai Agregator Krusial
Ketua Penyelenggara DMI Expo 2025, DT Yunanto (Dicki), menjelaskan bahwa peran Kadin Sultra sebagai agregator sangat krusial.
Banyak UMKM Indonesia menghadapi kendala dalam promosi global dan akses pasar.
Dengan membawa Lily Tenun Kendari dan produk UMKM unggulan lainnya, Kadin Sultra membantu menjamin suplai dan kurasi produk agar benar-benar siap bersaing dan dapat memanfaatkan regulasi yang lebih terbuka di Belanda.
Dalam rangkaian DMI Expo 2025 ini, Kadin Sultra tidak hanya berpromosi, tetapi juga memperkuat jaringan bisnisnya di Eropa dengan menandatangani kerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia di Belanda (ASPINA).
Kerja sama ini diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas dan memfasilitasi kemitraan bisnis bagi UMKM Sultra di Benua Biru.
Selain di Belanda, perwakilan pelaku usaha dari Sulawesi Tenggara ini juga melanjutkan misi dagang ke KBRI di Prancis.
Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka memperkenalkan berbagai produk unggulan daerah, khususnya Kain Tenun Tolaki karya Lily Tenun Kendari, kepada stakeholder di jantung Eropa.
DMI Expo 2025, yang didukung sebagai acara tahunan oleh Kedutaan Besar Indonesia di Den Haag, dirancang sebagai platform strategis yang meliputi Promosi Perdagangan & Ekspor, Showcase Pariwisata & Budaya, Forum Investasi, serta Program Diplomasi Kuliner & Budaya.
Dengan semangat gotong royong dan sinergi lintas sektor, Kadin Sultra berharap partisipasi ini menjadi langkah nyata untuk memperkuat citra positif dan daya saing Indonesia, khususnya produk Sultra, di tingkat global.
Laporan : Kas
Editor : Tam
UKM
UMKM Indonesia Diyakini Bisa Masuk Pasar Eropa Tahun 2027
TANGSEL, Bursabisnis.id — Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ade Rossi Khoerunnisa, menilai pemberlakuan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) pada Januari 2027 akan menjadi momentum penting bagi UMKM Indonesia untuk menembus pasar Eropa.
Namun demikian, ia menekankan pentingnya kesiapan kualitas, sertifikasi, dan pendampingan berkelanjutan agar produk-produk lokal mampu memenuhi standar tinggi yang diberlakukan Uni Eropa.
“Melalui I-EU CEPA, kita memiliki peluang besar untuk memperluas ekspor ke Uni Eropa. Saya yakin UMKM Indonesia bisa masuk pasar Eropa asalkan kita dampingi dari segi kualitas, sertifikasi, hingga kemasan produk. Ini bukan sesuatu yang mustahil, asalkan kita disiplin dan memenuhi standar,” ujar Ade Rossi sebagaimana dikutip dari laman dpr.gi.id.
Dikatakan, salah satu hal yang paling penting adalah peningkatan kemampuan UMKM dalam memenuhi persyaratan ekspor, termasuk packaging dan sertifikasi halal.
Menurutnya, perguruan tinggi seperti UIN Syarif Hidayatullah bisa berperan besar dalam pendampingan UMKM lokal agar mampu bersaing di pasar global.
Ade menyebut bahwa sektor ekspor pangan seperti kopi, bumbu rempah, dan makanan olahan khas Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan di pasar Eropa.
“Kopi dan rempah kita itu punya nilai jual tinggi di Eropa. Kalau kita bantu dari segi sertifikasi dan kemasan, saya yakin produk Indonesia bisa punya tempat tersendiri,” jelasnya.
Meski begitu, Ade tidak menutup mata terhadap tantangan pendanaan dan permodalan yang dihadapi UMKM.
Ia menilai diperlukan kolaborasi lintas sektor agar pelaku usaha kecil mendapatkan dukungan nyata. “Tantangan utama memang di pembiayaan dan modal kerja. Karena itu, perlu ada sinergi antara BKSAP, kementerian terkait, dan perguruan tinggi agar ada tim teknis yang memberikan masukan konkret dalam implementasi IEU-CEPA,” katanya.
Lebih lanjut, Ade menekankan bahwa BKSAP DPR RI akan berkoordinasi dengan Komisi I, Komisi VI, dan Komisi XI DPR RI serta kementerian terkait seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk memperkuat kesiapan nasional dalam menjalankan kesepakatan tersebut.
“IEU-CEPA ini bukan hanya kerja pemerintah atau parlemen, tapi kerja bersama semua pemangku kepentingan,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Dengan pemberlakuan tarif 0 persen untuk 80 persen produk ekspor Indonesia ke Uni Eropa, Ade meyakini perjanjian ini dapat memperluas akses pasar, meningkatkan investasi, serta membuka lapangan kerja baru.
Sumber : dpr.go.id
Laporan : Tam
-
ENTERTAINMENT7 years agoInul Vista Tawarkan Promo Karaoke Hemat Bagi Pelajar dan Mahasiswa
-
Rupa-rupa7 years agoDihadiri 4000 Peserta, Esku UHO dan Inklusi Keuangan OJK Sukses Digelar
-
PASAR7 years agoJelang HPS 2019, TPID: Harga Kebutuhan Pokok Relatif Stabil
-
Entrepreneur7 years agoRumah Kreatif Hj Nirna Sediakan Oleh-oleh Khas Sultra
-
Fokus7 years agoTenaga Pendamping BPNT Dinilai Tidak Transparan, Penerima Manfaat Bingung Saldo Nol Rupiah
-
Fokus11 months agoUsai Harumkan Nama Wakatobi, Pelatih Atlit Peraih Medali Emas Jual Hp Untuk Ongkos Pulang
-
FINANCE7 years agoOJK Sultra Imbau Entrepreneur Muda Identifikasi Pinjol Ilegal Melalui 2L
-
PERTAMBANGAN7 months ago25 Perusahaan Tambang di Sultra Dihentikan Sementara Operasinya
