JAKARTA, Bursabisnis.id – Rating and Investment Information, Inc. (R&I) mengafirmasi Peringkat Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB+ dengan outlook positif.

Penilaian R&I ini menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia yang kuat dengan didukung peningkatan pendapatan per kapita, demografi dan sumber daya alam yang melimpah, sektor manufaktur yang terus berkembang serta pengelolaan kebijakan fiskal yang prudent dengan beban utang pemerintah yang relatif terkendali.

Lebih lanjut, R&I menilai perekonomian Indonesia pada tahun 2023 mampu tumbuh solid diatas 5% melanjutkan kinerja sejak 2022. Pada tahun 2024 ini pertumbuhan tetap kuat pada semester pertama dan diperkirakan tetap berada di sekitar 5% sampai akhir tahun.

“Penilaian positif dari R&I menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia selalu berkomitmen untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” jelas Menkeu, Sri Mulyani Indrawati sebagaimana dikutip bursabisnis.id dari laman kemenkeu.go.id pada Kamis, 3 Oktober 2024.

Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan PDB riil Indonesia pada kisaran 5,0 – 5,2% di 2024 dan dengan sinergi bersama Bank Indonesia berhasil menjaga stabilitas harga dengan tingkat inflasi yang terkendali.

R&I mengapresiasi upaya pemerintah dalam menjaga defisit fiskal tetap di bawah 3% ditengah fluktuasi harga minyak dan nilai tukar yang mempengaruhi belanja subsidi. Lembaga pemeringkat Jepang itu juga mencermati basis penerimaan yang masih dapat dioptimalkan demi memperbesar kapasitas fiskal. Selain itu, R&I mengharapkan pemerintahan baru nantinya dapat menjalankan program prioritas dengan tetap memperhatikan ketahanan fiskal dan kestabilan makroekonomi. Hal tersebut menurut R&I akan menjadi faktor kunci untuk menaikkan peringkat rating Indonesia.

“Kita optimis R&I akan memberikan kenaikan peringkat di tahun depan, dengan melihat kondisi fiskal dan makroekonomi yang baik, serta komitmen pemerintahan berikutnya dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil,” tambah Menteri Keuangan.

Sumber : kemenkeu.go.id
Penulisq: Icha
Editor : Tam

JAKARTA. Bursabisnis.id – Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada APBN 2025 naik menjadi Rp3.005,1 dari Rp2.996,9 triliun pada RAPBN 2025.

Kenaikan target tersebut juga diiringi dengan target kenaikan besaran belanja negara yang ditetapkan dalam APBN 2025 dibandingkan angka target belanja negara pada RAPBN 2025. Dari yang mulanya direncanakan sebesar Rp3.613,1 menjadi Rp3.621,3 triliun. Namun, defisit masih dijaga sama di level 2,53%.

Adapun belanja K/L juga mengalami penyesuaian dari Rp976,8 triliun menjadi Rp1.160,1 triliun. Sedangkan belanja non-K/L turun dari Rp1.716,4 triliun menjadi Rp1.541,4 triliun.

Hal tersebut dikarenakan anggaran untuk mendukung program-program unggulan sudah didistribusikan ke K/L teknis.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Wahyu Utomo sebagaimana dilansir dari laman kemenkeu.go.id pada Senin, 30 September 2024.

Anggaran prioritas yang diusung dalam APBN 2025 bertujuan mendorong tercapainya agenda pembangunan. Alokasi prioritas tersebut mencakup sektor pendidikan sebesar Rp724,3 triliun; perlindungan sosial Rp504,7 triliun; infrastruktur Rp400,3 triliun; kesehatan Rp197,8 triliun; ketahanan pangan Rp139,4 triliun; serta hukum dan hankam Rp375,9 triliun.

Selain meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui program-program yang sudah ada seperti PIP, KIP Kuliah, BOS, dsb. belanja pendidikan juga mencakup pemberian makan bergizi anak sekolah, renovasi dan pembangunan sekolah, serta penguatan link and match dengan pasar kerja.

Sementara itu, sinergi dan integrasi perlinsos didukung dengan anggaran perlinsos, termasuk melanjutkan program perlinsos yang sudah berlangsung. “Kita ingin ke depan, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, kesejahteraan masyarakat juga terus meningkat. Maka perlu akselerasi pengentasan kemiskinan-tidak hanya menurunkan kemiskinan- melalui program perlindungan sosial yang berbasis pada pemberdayaan program yang adaptif. Makanya kita ingin memperkuat program perlinsos yang sepanjang hayat itu,” papar Wahyu.

Selanjutnya belanja infrastruktur akan ditekankan untuk mendukung transformasi ekonomi antara lain meliputi konektivitas, hilirisasi, ketahanan pangan dan energi. Di samping itu, ketahanan pangan juga akan didukung dengan pembangunan lumbung pangan serta peningkatan akses pembiayaan petani. Sementara itu, belanja kesehatan ditujukan antara lain untuk menurunkan prevalensi stunting dan kasus TBC. Pembangunan rumah sakit berkualitas, pemeriksaan kesehatan gratis, serta peningkatan efektivitas jaminan kesehatan nasional (JKN) juga akan terus didorong.

“Salah satu cara untuk menjaga stabilitas ekonomi, paling tidak kita mempertahankan empat hal. Ketahanan pangan, ketahanan energi, stabilitas nilai tukar, dan sustainabilitas fiskal. Jadi kalau empat hal itu bisa dijaga, maka stabilitas ekonomi menjadi lebih kokoh. Nah, ini akan menjadi bantalan untuk transformasi ekonomi,” terang Wahyu.

Sumber : kemenkeu.go.id
Penulis : Icha
Editor : Tam

JAKARTA, Bursabisnis.id – Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mengalami penyesuaian dari yang semula di RAPBN 2025 sebesar Rp976,8 triliun menjadi Rp1.160,1 triliun di APBN 2025.

Sedangkan belanja non-K/L turun dari Rp1.716,4 triliun menjadi Rp1.541,4 triliun. Hal tersebut dikarenakan anggaran untuk mendukung program-program unggulan sudah didistribusikan ke K/L teknis.

Demikian disampaikan Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (PKAPBN BKF) Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo dalam acara Media Gathering di Anyer, Banten sebagaimana dilansir dari laman kemenkeu.go.id pada Senin, 30 September 2024.

Wahyu lanjut memaparkan program unggulan pemerintahan baru 2025 telah ditampung di belanja K/L sebesar Rp121 triliun. Belanja tersebut mencakup program makan bergizi gratis sebesar Rp71,0 triliun yang akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Program ini bertujuan memberi makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.

Program unggulan lainnya adalah pemeriksaan kesehatan gratis dengan alokasi anggaran sebesar Rp3,2 triliun. Cek kesehatan gratis ditujukan untuk 52,2 juta orang meliputi pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen untuk screening penyakit katastropik. Serta program penuntasan TBC sebesar Rp8 triliun.

Di samping itu, masih terkait belanja unggulan pemerintahan baru di sektor kesehatan, pembangunan RS lengkap berkualitas di daerah dialokasikan sebesar Rp1,8 triliun untuk meningkatkan RS tipe D menjadi tipe C beserta sarana prasarana dan alat kesehatannya.

Sementara itu, alokasi program unggulan lainnya dari pemerintahan baru yang ditampung di APBN 2025 mencakup renovasi sekolah sebesar Rp20 triliun dan pembangunan sekolah unggulan terintegrasi sebesar Rp2 triliun.

Tak hanya itu, program unggulan di sektor ketahanan pangan pun telah dialokasikan sebesar Rp15 triliun antara lain untuk membiayai pembangunan lumbung pangan nasional, daerah, dan desa meliputi intensifikasi 80 ribu hektar dan ekstensifikasi (cetak sawah) seluas 150 ribu hektar.

Wahyu menjelaskan APBN 2025 merupakan APBN yang spesial karena didesain untuk mendukung agar transformasi berjalan efektif dan lancar. Namun di lain sisi, tetap menjaga kredibilitas dan keberlanjutan APBN.

“Makanya di dalam APBN itu esensinya ada yang sifatnya melanjutkan program-program yang sudah bagus dan menambah sesuatu yang lebih bagus lagi dengan berbagai program regular. Jadi ada ada keberlanjutan dan ada penguatan tujuannya untuk akselerasi,” tutup Wahyu.

Penulis : Icha
Editor : Tam