BURSABISNIS.ID : MUBAR – Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara (Sultra) menyerahkan bantuan sosial (Bansos) Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada 283 driver ojek.

Plt. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Mubar, Bahrun Laemaka Siharis mengatakan, driver ojek mendapatkan bantuan Rp450 ribu perbulan dengan rincian, satu kali operasi dibantu dengan 3 liter bensin dengan skema 15 hari beroperasi dalam sebulan.

“Pemda Mubar berikan bantuan 3 liter bensin, setiap bulannya mereka mendapatkan Rp450 ribu,” kata Bahrun Laemaka Siharis, Selasa, 2 Mei 2023.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar), Dr. Bahri menjelaskan, pemberian bantuan sosial (Bansos) kepada 283 driver ojek sebagai upaya dalam pengenaan dampak inflasi daerah.

“283 driver ojek itu bakal menerima bansos sebesar Rp1.350.000 ribu untuk tiga bulan,”jelas Bahri.

Kata alumni 07 IPDN itu, bansos ini kontinu diberikan manakala berdasarkan hasil evaluasi nantinya dana itu diperuntukkan sesuai dengan kebutuhan mereka dan berdasarkan hasil verifikasi tidak diragukan lagi validitasnya sebagai driver ojek.

“Kita terus lanjutkan jika hasil evaluasi nantinya uang itu dipergunakan sebagaimana mestinya dan hasil verifikasinya valid sebagai seorang driver ojek,”ucap Bahri.

Ia pun mengajak pada driver ojek untuk membentuk wadah organisasi berbadan hukum, agar kelak  Pemda Mubar tidak ragu dalam memberikan bantuan pada mereka.

“Bentuk wadah organisasinya, itu penting agar Pemkab tepat memberi bantuan tersebut,”harapnya.

Ditempat yang sama, salah satu driver ojek asal Kusambi, La Finu mengaku bahagia atas bantuan yang diberikan oleh Peda Mubar. Bantuan tersebut kata dia, sangat berarti dan bisa meringankan beban keluarga. Ia pastikan bansos itu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya.

“Alhamdulillah uangnya bisa untuk beli beras dan ikan,” tutupnya.

Laporan : Phoyo

KONAWE, bursabisnis.id – Melalui Musyawarah Kabupaten (Muskab) ke VI, Yusran Akbar terpilih menjadi Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Konawe periode 2021-2026.

Muskab yang digelar di salah satu hotel di Konawe dihadiri langsung Ketua Umum Kadin Sultra, Anton Timbang, Senin (20/12/2021).

Dalam sambutannya, Anton Timbang mengapresiasi  Kadin Kabupaten Konawe yang sukses menggelar Muskab.

Anton Timbang juga menyebutkan, bahwa Kadin Konawe merupakan salah satu pendukung utama dirinya saat suksesi Kadin Sultra.

“Kadin Konawe  juga pendukung utama saya. Dan alhamdulillah saya menang. Saat pelantikan pengurus Kadin Sultra, saya bertekad meminta  pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) ke V Kadin Indonesia  disenggelanggarakan di Kota Kendari, dan semua itu tercapai,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Kadin Konawe terpilih, Yusran Akbar mengatakan, Kadin adalah rumah para pengusaha, tempat  mengabdi dan berjuang.

“Kebangkitan ekonomi ditengah pandemi yang menggerogoti, apalagi Covid-19 yang lalu sangat mempengaruhi ekonomi masyarakat kita,  baru-baru  ini ditemukan virus baru lagi Omicron  dan mudah-mudahan tidak tersebar di wilayah kita,” ungkapnya.

Ia mengatakan, kesempatan dirinya bertarung pada bursa pemilihan Ketua Kadin Konawe merupakan panggilan nurani.

“Saya abdikan diri pada daerah yang kita cintai. Alhamdulilah, banyak sekali dukungan dari para senior-senior  saya,” katanya.

Untuk itu, Yusran Akbar mengajak seluruh pihak untuk mewujudkan visi misi bersama.

“Visi saya adalah membangun Kadin dengan energi dan semangat baru. Karena kita memasuki norma baru, dunia baru realitas baru, saya ingin membangun Kadin sebagai rumah kita  bersama,” katanya.

Ia menambahkan,  dari visi yang ada, maka dirinya membagi misi menjadi empat pilar utama untuk bekerja yakni aspek kesehatan sebagai tulang punggung perekonomian. Kemudian, pengembangan ekonomi daerah, pengembangan kewirausahaan dan kompetensi serta memperkuat  internal organisai dalam mendorong penguatan regulasi terhadap eksistensi Kadin Konawe.

“Kita perlu mempertegas penerapan UU  nomor 1 tahun 1991 tentang kamar dagang dan industri menjadi dasar hukum organisasi kita,” pungkasnya.

Laporan : Rustam 

KENDARI, bursabisnis.id — Asosiasi Rumah Makan, Karaoke dan PUB (Arokap) Kota Kendari mendukung Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, yang mulai dilaksanakan tanggal 6 hingga 20 Juli 2021.

Kendati demikian, Ketua Arokap Kota Kendari, Amran mengaku, bahwa pihaknya akan melayangkan surat keberatan kepada Mendagri, Menko Perekonomian dan Tim Satgas Covid pusat, atas kebijakan PPKM di Kota Kendari.

Pasalnya, penerapan kebijakan tersebut dilakukan di saat Kota Kendari masih berstatus zona kuning. Padahal, PPKM itu seharusnya diberlakukan pada daerah yang masuk pada kategori zona orange dan merah.

“Wacana PPKM ini kan diawali pada tanggal 4 Juli, kemudian mulai diterapkan pada 6 Juli. Sedangkan pada tanggal 5 hingga 6 Juli, Kendari masih berstatus zona kuning. Hal itu dikuatkan dengan data yang diperoleh sari website resmi Pemkot Kendari, (www.kendarikota.go.id),” ungkap Amran, Kamis (8/7/2021), saat malakukan press conference didampingi dua anggota Arokap yakni Parmin dan Rahmat Efendi.

Selain itu, lanjut mantan anggota DPRD Kabupaten Konkep ini, melalui surat keberatan itu, pihaknya meminta kepada pemerintah pusat agar mencabut kebijakan PPKM, apabila dalam beberapa hari kedepan, kasus Covid di kota lulo mengalami penurunan dan status zona berubah menjadi kuning.

Pasalnya, PPKM Mikro ini sangat memberikan dampak yang besar di sektor usaha. Seperti perumahan sejumlah karyawan serta penurunan omzet.

Terkait dukungan Arokap terhadap instruksi pemerintah, Amran mengungkapkan, bahwa seluruh sektor usaha yang berada di bawah naungan Arokap akan taat dan patuh terhadap instruksi pemerintah melalui Surat Keputusan Gubernur Sultra dan Surat Keputusan Wali Kota Kendari.

“Arokap mendukung PPKM. Semua item yang disebutkan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri dan Menko Perekomomian akan dilaksanakan. Kami juga mengapresiasi kebijakan pemerintah,” ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan atas kebijakan tersebut, Amran memastikan seluruh Tempat Hiburan Malam (THM) siap mematuhi segala ketentuan dalam instruksi Mendagri, Menki Perokonomian dan surat edaran Gubernur Sultra dan Wali Kota Kendari. Salah satunya terkait batas operasional yang ditentukan hingga pukul 20.00 Wita.

Olehnya itu, GM Inul Vista ini mengimbau kepada seluruh anggota Arokap agar taat dab patuh terhadap ketentuan PPKM tersebut. Apabila masih terdapat pengusaha yang melanggar ketentuan kebijakan tersebut, maka pihaknya menyerahkan ke aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan secara sentra.

“Kalau masih ada yang buka di atas batas ketentuan jam operasional, yah itu menjadi tanggung jawab pribadi pengusahannya,” tegasnya.

Liputan: ikas