Connect with us

INDUSTRI

Kemenperin dan BPOM Jalin Program Pengawasan Pangan Olahan Sektor IKM

Published

on

JAKARTA, BursaBisnis.id – Industri pangan menjadi salah satu sektor andalan dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini juga ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035.

“Jaminan keamanan, perlindungan konsumen, dan peningkatan daya saing produk agro merupakan isu penting Terkait industri makanan dan minuman yang perlu didukung dengan standarisasi bahan baku, produk, dan proses,” kata Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian, Doddy Rahadi di Jakarta sebagaimana dilansir dari laman kemenperin.go.id.

Untuk itu, keberadaan laboratorium pengujian memiliki peran yang strategis sebagai infrastruktur mutu penunjang standarisasi dan pengawasan keamanan pangan. Selain dilengkapi dengaan fasilitas yang memadai dan personil yang kompeten, laboratorium pengujian juga perlu diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sehingga hasil ujinya dapat diakui di tingkat nasional maupun regional.

“Kami memiliki Balai Besar Industri Agro (BBIA) di Bogor, yakni satuan kerja yang berada di bawah BSKJI Kemenperin, yang telah ditetapkan sebagai Laboratorium Rujukan Produk Pangan,” ungkap Doddy.

BBIA diharapkan dapat lebih berperan aktif sebagai penghubung antar institusi nasional dalam membantu penyelesaian permasalahan teknis dan transfer ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengujian pangan di Indonesia, serta membentuk jejaring dengan laboratorium-laboratorium rujukan regional dan internasional.

“BBIA telah ditetapkan oleh Keputusan Komisi Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (KLPPI) Nomor 1 tahun 2018 sebagai Laboratorium Rujukan Pengujian Mikotoksin Dalam Bahan Baku dan Bahan Antara Pangan dan sebagai Laboratorium Rujukan Pengujian Cemaran Logam Dalam Bahan Baku dan Bahan Antara Pangan,” papar Doddy.

Peran BBIA dalam bidang pengujian dan jaminan keamanan pangan diperkuat dengan kolaborasi dengan pemangku kepentingan pelaksana jaminan mutu pangan olahan di Indonesia, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Pengadaan melalui swakelola antara BBIA dengan BPOM pada 8 Februari 2021.

“BBIA menyambut baik dan mendukung BPOM dengan menyediakan infrastruktur laboratorium pengujian yang diakreditasi oleh KAN sehingga hasil ujinya dapat diakui di tingkat nasional maupun regional,” imbuhnya. Di samping itu, dengan dilengkapi personel yang kompeten serta inovasinya dalam pengembangan metode uji, Kemenperin yakin BBIA dapat mendukung regulasi yang dikeluarkan BPOM terkait jaminan pangan produk pangan yang dihasilkan oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Kolaborasi ini sejalan dengan program Kemenperin dalam mengakselerasi peningkatan daya saing industri kecil menengah (IKM) pangan di tanah air, khususnya terkait jaminan keamanan pangan,” jelas Doddy. Selanjutnya, BBIA ditugaskan untuk aktif menjadi unit kerja penyedia layanan standardisasi dan jasa industri yang unggul di bidang pangan, terutama di masa pandemi Covid-19.

“Industri pangan merupakan sektor yang diharapkan terus tumbuh positif dan secara sinergis harus mampu mempertahankan kinerja sektor IKM dan UMKM pangan melalui berbagai program dan layanan teknis,” tegas Doddy.

Kepala BBIA Siti Rohmah Siregar menyampaikan, pihaknya siap dalam mendukung berbagai program Kemenperin dalam memperkuat daya saing IKM pangan nasional. “Tahun ini, bersama dengan BPOM, kami akan bekerjasama dalam hal pengujian pangan olahan yang diproduksi UMKM, yaitu untuk sekitar 260 produk dari tiga jenis produk, yaitu pangan olahan, minuman teh, dan makanan pengganti air susu ibu (MPASI),” tuturnya.

Siti menjelaskan, sebagai tindaklanjut Nota Kesepahaman dengan BPOM, BBIA telah menandatangani kontrak swakelola untuk melaksanakan jasa pengujian pangan olahan dalam rangka penyusunan dan revisi peraturan, standar, pedoman dan code of practice di bidang pangan olahan tertentu.

“Ke depannya, BBIA akan terus berbenah meningkatkan kompetensi sebagai pusat standarisasi dan jaminan keamanan pangan dan juga penyedia jasa teknis unggulan untuk industri mamin seperti pengujian bromat, pengujian nutrisi dan kontaminan, uji profisiensi, dan pendugaan umur simpan produk agro,” sebut Siti. Saat ini, BBIA telah mendapatkan akreditasi jasa layanan berbasis ISO 17025, ISO 17065, ISO 17043, ISO 17021, dan ISO 17020 dari KAN.

Laporan : Rustam

Continue Reading

INDUSTRI

Pemerintah Provinsi Sultra Target Dirikan 200 Dapur Program Makan Bergizi Gratis

Published

on

By

Gubernur Sultra Andi Sumangerukka bersama Anggota Komisi IX DPR RI Ahmad Safei dan BGN menggelar sosialisasi Program MBG. -foto:ist-

KENDARI, Bursabisnis.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Anggota Komisi IX DPR RI, Ahmad Safei, serta Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sosialisasi Program MBG ini melibatkan pemerintah kabupaten/kota se-Sultra yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sultra di Kota Kendari pada Senin, 17 Maret 2025.

Gubernur Sultra Andi Sumangerukka (ASR), mengungkapkan bahwa Program MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintah pusat dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

“Ke depan, Pemprov Sultra menargetkan pendirian 200 dapur MBG, dengan target 57 dapur pada tahun 2025 yang tersebar di 17 kabupaten/kota. Untuk mengakselerasi program tersebut, Pemprov Sultra akan mendirikan 25 dapur, sementara sisanya menjadi tanggung jawab bupati/wali kota yang akan dibagi berdasarkan prioritas,” ujarnya.

Lebih lanjut, program ini dirancang untuk menanggulangi masalah gizi buruk dan stunting di Indonesia, serta mendukung tumbuh kembang anak-anak, kesehatan ibu hamil dan menyusui, serta peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Melihat manfaat besar dari program ini, menurut Andi Sumangerukka, pemerintah daerah siap berperan aktif dalam implementasi MBG di Sultra.

Sebagai langkah awal, Pemprov Sultra telah menggelar uji coba MBG di beberapa sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA. Hasilnya menunjukkan respons positif, baik dari siswa maupun orang tua.

Meskipun secara luas diterima dengan baik, peluncuran program MBG oleh Presiden Prabowo Subianto juga menimbulkan berbagai pertanyaan dari masyarakat. Sebagai program berskala nasional yang baru, diperlukan pemahaman yang menyeluruh dari seluruh pihak terkait agar implementasinya berjalan sesuai sasaran.

Salah satu tantangan utama yang dibahas adalah mekanisme distribusi makanan bergizi ke wilayah kepulauan dan pesisir, terutama di daerah yang sulit diakses pada musim tertentu.

Dengan terlaksananya program MBG secara efektif, diharapkan peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat dapat berjalan optimal, sehingga menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas di masa mendatang.

Sasaran program MBG terbagi menjadi dua kelompok utama: peserta didik dan non-peserta didik.

Peserta Didik:
1. Pendidikan Anak Usia Dini (TK/PAUD/RA)
2. Pendidikan Dasar (SD/MI)
3. Pendidikan Menengah (SMP/MTs, SMA/MA)
4. Pendidikan Kejuruan (SMK)
5. Pendidikan Keagamaan (Sekolah Keagamaan Lainnya)
6. Pendidikan Khusus (SLB)
7. Pendidikan Layanan Khusus
8. Pendidikan Pesantren (Santri)

Non-Peserta Didik:
1. Ibu Hamil
2. Ibu Menyusui
3. Anak Balita

 

 

Laporan : Man

Editor : Tam

Continue Reading

INDUSTRI

Industri Padat Karya Dapat Atensi Menko Ekonomi

Published

on

By

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan pengurus APINDO. -foto:ist-

JAKARTA, Bursabisnis.id – Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara masif, Pemerintah terus berkomitmen untuk menciptakan lapangan pekerjaan sebagai salah satu langkah utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sektor industri padat karya dinilai memiliki daya serap tenaga kerja yang tinggi dan mampu mencegah bertambahnya angka pengangguran. Untuk itu, Pemerintah terus memberikan atensi terhadap industri padat karya agar mampu terus bertumbuh dan menyerap tenaga kerja secara optimal.

Merespon hal itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengadakan pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) di Kantor Kemenko Perekonomian.

Pertemuan ini bertujuan untuk menggali masukan mengenai tantangan dan peluang dalam menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

“Pemerintah berkomitmen untuk melindungi hak-hak pekerja, sekaligus menjaga iklim investasi dan usaha yang kondusif di Indonesia,” ungkap Menko Airlangga dikutip dari laman kemenkeu.go.id pada Kamis, 1 Nopember 2024.

Selain membicarakan informasi seputar industri padat karya, diskusi itu juga membahas isu terkait pengupahan, termasuk mengenai penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan upaya mendorong struktur skala upah dan peningkatan produktivitas.

Selanjutnya, Pemerintah juga melakukan akselerasi penerapan kebijakan perlindungan industri dalam negeri melalui safeguards dan antidumping, untuk melindungi industri padat karya mulai dari proses hulu hingga hilir dari persaingan yang tidak sehat. Melalui kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri, diharapkan lebih banyak peluang kerja akan tercipta dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga.

Sumber : kemenkeu.go.id
Penulis : Icha
Editor : Tam

Continue Reading

INDUSTRI

RI-Swiss Komitmen Cetak SDM Industri Berdaya Saing

Published

on

By

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (kedua dari kiri). -foto:kemenperin.go.id-

JAKARTA, Bursabisnis.id – Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten adalah salah satu kunci untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi sektor industri di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.

Melalui program-program pengembangan keterampilan yang berbasis vokasi, Pemerintah Indonesia dan Swiss aktif menjalin kerja sama untuk mencetak tenaga kerja industri yang siap kerja dan kompetitif.

“Tentunya kita membutuhkan SDM industri yang unggul, kompeten, dan yang bisa menjawab seluruh masalah dan tantangan ke depan. Ini yang perlu disiapkan untuk mewujdukan visi Indonesia Emas Tahun 2045,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat, 11 Oktober 2024 sebagaimana dilansir bursabisnis.id dari laman kemenperin.go.id.

Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya Pemerintah Indonesia dalam memproritaskan pengembangan SDM industri melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi, Swisscontact Indonesia dan Swiss Indonesia Chamber of Commerce (SwissCham) turut hadir pada kegiatan Industrial Educational Training and Expo (IDUTEX) 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian RI di Jakarta pada 7-9 Oktober 2024.

“Kami mengapresiasi dukungan dan kerja sama dengan Pemerintah Swiss, semoga program ini dapat terus terlaksana dengan baik,” ungkap Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Masrokhan.

Berkat kolaborasi antara BPSDMI dengan Pemerintah Swiss, sejumlah politeknik di lingkungan Kemenperin telah menerapkan konsep pendidikan dan pelatihan vokasi sistem ganda.

“Dengan sistem tersebut, mahasiswa dapat mengikuti pemagangan terstruktur di perusahaan sebagai bagian dari pendidikan mereka, dengan dukungan dari pelatih tempat kerja yang tersertifikasi berdasarkan sistem Ausbilder-Eignungsverordnung yang digunakan di Swiss,” papar Masrokhan.

Komitmen Pemerintah Swiss untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya pengembangan keterampilan SDM, telah dimulai sejak tahun 1970-an. Ini ditandai dengan berdirinya politeknik pertama di Indonesia, Politeknik Mekanik Swiss atau yang kini dikenal sebagai Politeknik Manufaktur Bandung.

Saat ini, kerja sama kedua pihak direalisasikan melalui program Swiss Skills for Competitiveness (SS4C), yang diimplementasikan oleh Swisscontact Indonesia dengan dukungan hibah dari Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO).

“Program pengembangan keterampilan di lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi berperan penting dalam menghadirkan tenaga kerja yang kompetitif dan sesuai kebutuhan industri masa kini,” ungkap Deputy Program Manager SS4C, Kiky Hendarin saat mengisi sesi seminar bertema Career Development Center pada acara IDUTEX 2024 di Jakarta.

Menurutnya, Pemerintah Swiss melalui Swisscontact telah membangun kemitraan yang berkelanjutan di Indonesia selama 50 tahun lebih. “Kami berkomitmen untuk terus mendukung langkah Pemerintah Indonesia untuk membangun sumber daya manusia agar lebih kompetitif demi meraih visi Indonesia Emas 2045,” tutur Kiky.

Diakuinya, upaya meningkatkan keterampilan SDM tidak lepas dari peran sektor swasta sebagai penyedia lapangan kerja. Oleh karenanya, program SS4C, yang merupakan pengembangan program Skills for Competitiveness (S4C), telah diimplementasikan pada 2018-2023. “Ini wujud nyata kolaborasi dengan SwissCham Indonesia untuk menghubungkan politeknik di bawah naungan Kemenperin dengan perusahaan-perusahaan anggota SwissCham Indonesia,” imbuhnya.

Lebih lanjut, melalui kerja sama tersebut, politeknik dan perusahaan dapat mengembangkan kurikulum pemagangan terstruktur, yang memungkinkan mahasiswa untuk magang di bawah bimbingan pelatih tempat kerja (PTK). Perusahaan juga diuntungkan dengan adanya pegawai yang telah terlatih sebagai PTK, karena mereka dapat memberikan pelatihan tak hanya pada peserta magang tetapi juga sesama pegawai perusahaan secara internal.

“Kolaborasi yang terjalin dengan Kemenperin, membawa dampak positif terhadap politeknik-politeknik binaannya. SwissCham Indonesia terus berkomitmen untuk memperkuat dan mengembangkan kemitraan dan kolaborasi antara politeknik dengan industri,” ujar Sarah Suhartono, Executive Director SwissCham Indonesia.

Sumber : kemenperin.go.id
Penulis : Icha
Editor : Tam

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Bisnis Media Sentosa - Bursabisnis.ID