Connect with us

Perbankan

LPS Tidak Jamin Bunga Bank Diigital yang Terlalu Tinggi

Published

on

JAKARTA, bursabisnis.id – Sepanjang 2021, industri perbankan nasional akan diramaikan dengan kehadiran bank digital. Apalagi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan merilis Peraturan OJK (POJK) mengenai bank umum pada semester I ini, termasuk mengatur soal bank digital.

Fokus awal bank digital salah satunya layanan penghimpunan dana (funding). Maka tidak heran, calon bank digital berlomba menyiapkan strategi menarik nasabah agar menyimpan dananya di bank tersebut. Di antara strategi tersebut dengan menawarkan bunga simpanan tinggi, salah satunya PT Bank Neo Commerce Tbk, sebagaiman dikutip dari laman Bisnis.com.

Dikutip dari Instagram resmi Bank Neo Commerce, perseroan menawarkan bunga tabungan 6% per annual dan bunga deposito hingga 8% per annual. Bunga simpanan yang ditawarkan itu di atas tingkat bunga penjaminan LPS.

Sebagai informasi, LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan di bank umum untuk rupiah sebesar 4% dan untuk valuta asing (valas) 0,5%, sedangkan di BPR sebesar 6,5%. Tingkat bunga penjaminan tersebut berlaku untuk periode 29 Mei 2021 hingga 29 September 2021.

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan simpanan dengan bunga di atas bunga penjaminan tersebut tidak dijamin LPS. Oleh karena itu, Bank harus menjelaskan kepada nasabahnya bahwa deposito mereka tidak dijamin oleh LPS.

Hal tersebut dilakukan agar nasabah mengetahui risikonya. Dia mengatakan penawaran bunga simpanan tinggi tidak menyalahi selama Bank telah menjelaskan kepada nasabah terkait risikonya.

“Kalau memang nasabah sudah tahu dan mau mengambil risiko tersebut, mungkin tindakan nasabah dapat disamakan dengan berinvestasi, di mana high return sering diiringi oleh high risk. Dan dalam keadaan ini, ya tidak apa apa,” terangnya, Kamis (3/6/2021).

Meski begitu, LPS terus memastikan bank melakukan sosialisasi penjaminan LPS kepada nasabahnya. Hal itu dilakukan agar nasabah memahami betul risiko yang dihadapi. “Dari pihak kami akan memastikan bahwa sosialisasi penjaminan LPS oleh bank ke nasabahnya dilakukan dengan benar dan transparan, agar deposannya mengerti benar risiko yang dihadapi,” imbuhnya.

Laporan : Leesya

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Perbankan

BI Naikkan Batas Maksimal Tarik Tunai di ATM Jadi Rp 20 Juta

Published

on

By

JAKARTA, bursabisnis.id – Bank Indonesia menaikkan batas maksimum penarian uang tunai menggunakan kartu ATM chip dari sebelumnya Rp 15 juta per hari menjadi Rp 20 juta ter hari. Kebijakan tarik tunai di ATM ini berlaku sementara mulai 12 Juli hingga 30 September 2021.

“Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah terkait PPKM Darurat guna menekan laju COVID-19,” ujar Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dalam rilisan yang dilansir dari laman Katadata.co.id, Jumat (9/7/2021).

Erwin menjelaskan, kebijakan ini terbatas untuk pengguna kartu ATM yang sudah menggunakan teknologi chip. Setiap bank diwajibkan mempublikasi daftar ATM yang mulai memberlakukan limit baru ini untuk mempermudah nasabah.

BI juga menyarankan masyarakat untuk mulai beradaptasi dengan metode pembayaran baru non-tunai dengan teknologi QR code. Sementara itu, bank sentral akan turut berkolaborasi dengan banyak pihak merancang kebijakan yang dapat membantu menekan laju penyebaran Covid-19.

“BI terus melakukan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah dan otoritas terkait termasuk asosiasi industri dalam menempuh langkah-langkah kolektif untuk melakukan pemantauan, asesmen, pencegahan dan mitigasi implikasi penyebaran Covid-19,” ujarnya.

BI mewajibkan bank untuk mengimplementasikan teknologi chip standar nasional untuk kartu debit/ATM paling lambat 31 Desember 2021. Bank hanya bisa menggunakan teknologi magnetic stripe pada kartu untuk rekening simpanan bersaldo maksimum Rp 5 juta berdasarkan perjanjian tertulis dengan nasabah.

Di samping kewajiban penggunaan teknologi chip, BI juga mewajibkan implementasi PIN enam digit untuk semakin mengamankan transaksi dengan kartu debit/ATM. Ketentuan tersebut wajib diimplementasikan untuk kartu berteknologi magnetic stripe paling lambat 30 Juni 2017 lalu dan kartu yang berteknologi chip paling lambat 31 Desember 2021.

 

Laporan : Ibing

Continue Reading

Perbankan

Menteri Erick Thohir Usulkan Suntik BNI Rp7 Triliun

Published

on

By

JAKARTA, bursabisnis.id – Kementerian BUMN mengusulkan penyertaan permodalan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. pada 2022. Berdasarkan paparan Kementerian BUMN dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR pada Kamis(8/7/2021), dari total PMN 2022 yang mencapai Rp72,45 triliun Bank BNI akan menerima Rp7 triliun.

Tujuan PMN ini adalah untuk penguatan permodalan dengan peningkatan capital tier 1 dan CAR. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan pemerintah memandang BNI memerlukan penguatan permodalan untuk dapat mengembangkan bisnis di pemulihan ekonomi tahun depan.

“BNI ada pengembangan bisnis,” ujarnya.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan BNI saat ini mengalami tekanan yang cukup dalam. Bahkan, CAR Tier 1 berada di kisaran 16 persen. Pertumbuhan aset dan pinjaman BNI, katanya, tidak didukung dengan percetakan laba yang begitu memadai.

“Oleh karena itu, sesuai dengan status BNI sebagai bank sistemik OJK juga menekankan penguatan tier 1,” katanya.

Lagi pula, Kartika menyampaikan BNI sedang dalam proses transformasi restrukturisasi. Diharapkan, dalam 1 tahun hingga 2 tahun ke depan permasalah NPL dapat selesai, sehingga pada 2022 sudah mulai dapat melakukan pertumbuhan optimal.

“Jangka pendek, BNI akan meningkatkan tier 2 capital dengan perpetual bond, kami ajukan rights issue total size Rp11,7 triliun dengan Rp7 triliun porsi pemerintah. Kepemilikan pemerintah diharapkan tetap 55 persen hingga 57 persen,” sebutnya.

Adapun, secara total pemerintah mengusulkan PMN senilai Rp72,449 triliun kepada 12 BUMN.

Laporan : Ibi

Continue Reading

Perbankan

Melihat Masa Depan Uang Kripto di Dunia

Published

on

By

JAKARTA, bursabisnis.id – Investasi cryptocurrency atau uang kripto kini semakin digemari banyak kalangan di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia. Meski pengembangan teknologi yang mewadahi aset kripto atau blockchain telah berjalan selama puluhan tahun, namun koin kripto pertama dunia baru diperkenalkan pada 2009 yakni bitcoin.

Setelah lebih dari satu dekade, kini ada ratusan bahkan ribuan jenis uang kripto. Walaupun tak bisa dipungkiri pesona bitcoin tetap nomor satu. Hal ini terlihat dari kapitalisasi pasar bitcoin sebesar US$591 miliar per 26 Juni 2021.

Sebagaimana dilansir dari laman CNNIndonesia.com, jumlah ini bahkan jauh di atas ethereum, uang kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar kedua yakni sebesar US$208 miliar. Walau berbagai negara masih ‘belum yakin’ dengan kehadiran uang kripto, nampaknya pesona investasi uang tak berwujud fisik ini tak terbantahkan.

Di Indonesia sendiri, Bank Indonesia sudah memproyeksikan uang kripto tidak akan bisa menjadi mata uang sah (legal tender) di Indonesia setidaknya hingga puluhan tahun ke depan.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Hukum BI Rosalia Suci Handayani tidak menampik minat masyarakat di aset kripto. Namun, ia menyebut ada beberapa kriteria legal tender yang sulit dipenuhi oleh aset kripto.

“Apakah kripto atau virtual currency suatu ketika akan bisa menjadi mata uang sah atau legal tender? Saya melihat kalau di Indonesia masih jauh sekali, boleh dikatakan berapa puluh tahun ke depan kemungkinan masih sangat kecil,” jelasnya.

Namun, investasi uang kripto tidak dilarang di Indonesia dan masih menarik banyak minat investor. Terbukti, jumlah investor aset kripto di Indonesia sudah menembus 6,5 juta orang. Angka itu naik pesat dari catatan Kementerian Perdagangan pada akhir 2020 yang menyentuh 4 juta orang.

Jumlah investor aset kripto mengalahkan jumlah investor di pasar modal. Data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah single investor identification (SID) pasar modal mencapai 5.088.093 investor pada April 2021.

“Kami melihat pertumbuhan kripto sangat tinggi, jumlah pemain pada 2020 itu 4 juta orang dan dalam bilangan bulan sampai Mei 2021 pemain di aset kripto sudah tumbuh lebih dari 50 persen menjadi 6,5 juta,” jelas Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Lutfi memproyeksikan ‘demam’ aset kripto tidak akan berhenti di sini saja. Ia menyebut aset kripto bakal menjadi salah satu bagian penting dari hilirisasi perkembangan ekonomi digital yang tidak terhindarkan. Terutama, saat teknologi penopang seperti jaringan 5G, internet of things (IOT), cloud computing, dan Artificial Intelligent (AI) sudah berfungsi maksimal.

Dia memproyeksikan pada 2030 mendatang perdagangan ekonomi digital akan tumbuh pesat 8 kali lipat dari sekarang atau dari Rp632 triliun saat ini menjadi Rp4.531 triliun pada 2030. Angka itu sebesar 18 persen dari total PDB Nasional.

“Oleh sebab itu peran perdagangan di hilirisasi ekonomi digital menjadi sangat penting dan mesti diatur karena kalau tidak kita akan diuber-uber oleh sesuatu yang sudah menjadi kenyataan dunia, terutama dunia digital ekonomi,” imbuhnya.

Melihat masa depan aset kripto yang berpotensi tumbuh pesat, Lutfi menilai perlu bagi badan pemerintah untuk meregulasi transaksi aset kripto, dalam hal ini kewenangan ada pada Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Kepala Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana menyebut sejak 2018 silam aset kripto sudah diakui sebagai komoditas berjangka yang memiliki potensi besar menumbuhkan start up berbasis kripto seperti platform jual beli aset kripto dalam negeri.
Baca juga: China Larang Uang Kripto, Bitcoin Anjlok ke Bawah US$30 Ribu

Pasalnya, bila potensi tak mampu dibendung pemerintah, investor dalam negeri terancam mencari platform di luar dan memicu arus modal keluar (outflow).

Indra menambahkan alasan lainnya Bappebti meregulasi aset kripto ialah untuk memberikan kepastian usaha, melindungi masyarakat, dan mencegah penyalahgunaan perdagangan aset kripto sebagai sarana tindak pidana pencucian uang.

Salah satu langkah serius yang dilakukan Bappebti dalam meregulasi transaksi aset kripto di Indonesia ialah dengan segera meluncurkan bursa kripto. Bursa kripto RI bakal berjalan pada akhir 2021 ini.

Selain itu, dia juga mengusulkan nantinya pajak yang dikenakan sama dengan investasi di bursa saham alias dikenakan PPh final. Terkait nominal, Indra mengaku belum bisa menyebutkan karena belum disepakati.

Laporan : Leesya

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.