JAKARTA, bursabisnis.id – YouTuber menjadi profesi yang paling menjanjikan di era sekarang. Siapa sih yang nggak kenal dengan Atta Halilintar atau Raditya Dika?

Tak hanya itu, banyak orang yang menyadari YouTube menjadi ladang untuk mendapatkan pemasukan yang tak sedikit — jika dilakukan serius. Berikut ini adalah perkiraan pemasukan mengutip dari perhitungan Nox Influencer sebagaimana dikutip dari laman detik.com.

1. Atta Halilintar

Kekasih dari Aurel Hermansyah ini memiliki 24,8 juta subscribers yang selalu setia menyaksikan video anak sulung dari keluarga Gen Halilintar tersebut. Atta diketahui memulai YouTube dengan serius dan mengunggah video baru setiap harinya hingga sukses seperti sekarang.

Ditaksir, penghasilan bulanan Atta mencapai Rp 3,3 miliar dan setiap videonya diperkirakan mencapai angka Rp 155 juta. Dalam setahun? Diperkirakan ia mendapatkan total pemasukan Rp 40 miliar hanya dari YouTube.

2. Raditya Dika

Komika, penulis buku, sekaligus YouTuber Raditya Dika dikenal sebagai YouTuber pertama di Indonesia yang tembus 1 juta subscribers. Ia kini memiliki 8,9 juta subscribers dan ditaksir memiliki penghasilanan bulanan Rp 635 juta dari video di YouTube.

Radit mengunggah berbagai macam jenis video, mulai dari keseharian bersama keluarga kecilnya, stand up comedy, hingga podcast horor.

3. Baim – Paula

Baim Paula memiliki 15,2 juta subscribers. Meski di bawah Atta, penghasilan bulanan Baim Paula ditaksir jauh lebih besar yakni Rp 4,2 miliar per bulannya.

Ada berbagai video yang disajikan sepasang suami istri ini, mulai dari vlog Bapau Family, Give Away, hingga QnA. Kelucuan dan konten yang kadang penuh haru membuat keluarga Bapau dinikmati segala segmen.

4. Miawaug

YouTuber gaming Miawaug diperkirakan merauk Rp 2,6 miliar setiap bulannya, total Rp 40 miliar per tahunnya. Pemilik asli Reggie Prabowo Wongkar ini mengunggah video dengan beragam genre mulai dari game horor, game adventure, dan lainnya.

5. The Hermansyah A6

The Hermansyah A6; Anang, Ashanty, Aurel, Azriel, Arsy, Arsya, merupakan sebuah channel yang menceritakan keseruan keluarga mereka. Isinya beragam, mulai dari lagu — mengingat mereka keluarga seniman, hingga vlog sehari-hari.

Dengan 3,9 juta subscriber, The Hermansyah A6 diperkirakan medapat penghasilan Rp 2,6 miliar per bulannya dengan total kisaran Rp 40 miliar per tahunnya.

Laporan : Rustam Dj

JAKARTA, bursabisnis.id – Satgas Waspada Investasi (SWI) dalam melakukan pencegahan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak, khususnya Kepolisian RI guna mempercepat penindakan berbagai laporan investasi ilegal dan fintech ilegal yang ditemukan oleh SWI.

“Pihak Kepolisian sudah tergabung dalam SWI, semua temuan SWI juga selalu kami teruskan kepada pihak Kepolisian untuk segera dilakukan penindakan sesuai ketentuan. Penindakan yang cepat sangat diperlukan untuk mencegah para pelaku investasi ilegal dan fintech ilegal beroperasi kembali yang bisa merugikan masyarakat,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing dalam jumpa pers virtual bersama pihak Bareskrim Polri.

Dalam penindakannya pada Juni, SWI berhasil menemukan 105 fintech peer to peer lending ilegal (layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi) yang menawarkan pinjaman ke masyarakat melalui aplikasi dan pesan singkat di telepon genggam.

105 fintech peer to peer lending ilegal itu tidak terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas perizinan, pengaturan dan pengawasan layanan fintech peer to peer lending.

Maraknya fintech peer to peer lending ilegal itu sengaja memanfaatkan kondisi melemahnya perekonomian masyarakat, akibat pandemi Covid 19.

“Mereka mengincar masyarakat yang saat ini kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok atau konsumtif. Padahal pinjaman fintech ilegal ini sangat merugikan masyarakat karena mengenakan bunga yang tinggi, jangka waktu pinjaman pendek dan mereka selalu meminta untuk mengakses semua data kontak di handphone. Ini sangat berbahaya, karena data ini bisa disebarkan dan digunakan untuk mengintimidasi saat penagihan,” kata Tongam.

Jumlah total fintech peer to peer lending  ilegal yang telah ditangani Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018 sampai dengan Juni 2020 sebanyak 2.591 entitas.

Satgas Waspada Investasi juga menyampaikan informasi bahwa Koperasi Sigap Prima Astrea telah diberikan normalisasi, karena tidak melakukan kegiatan pinjaman online di luar anggota dan memiliki legalitas badan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ada 99 Kegiatan Usaha Tanpa Izin

Selain kegiatan fintech peer to peer lending ilegal, Satgas Waspada Investasi juga menghentikan 99  kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.

Tongam mengatakan penawaran usaha ilegal ini sangatlah mengkhawatirkan dan berbahaya bagi masyarakat, karena memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar. Selain itu banyak juga kegiatan yang menduplikasi website entitas yang memiliki izin sehingga seolah-olah website tersebut resmi milik entitas yang memiliki izin.

Dari 99 entitas tersebut di antaranya melakukan kegiatan sebagai berikut 87 perdagangan berjangka/Forex Ilegal, 2 penjualan langsung (Direct Selling) Ilegal, 3 Investasi Cryptocurrency Ilegal, 3 Investasi uang, dan 4 lainnya.

Selanjutnya Satgas Waspada Investasi mengimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memahami hal-hal sebagai berikut, memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.

Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id.

Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157 (WA 081157157157), email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.

Laporan : Rustam

JAKARTA, bursabisnis.id – Pemerintah kembali berencana melakukan redenominasi alias penyederhanaan uang rupiah. Nantinya, penyederhanaan rupiah dilakukan dengan mengurangi tiga angka nol seperti Rp 1000 menjadi Rp 1.

Perlu diketahui rencana ini bukan hal baru, rencananya sendiri sudah dibentuk sejak Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia masih dijabat oleh Darmin Nasution. Setelah Darmin selesai menjadi Gubernur, Agus Martowardojo yang menduduki Gubernur selanjutnya makin menguatkan rencana redenominasi itu sebagaimana dilansir dari situs Detik.com.

Kementerian Keuangan pernah mengeluarkan ilustrasi bentuk uang redenominasi pada medio 2013 lalu. Dalam ilustrasi tersebut, terdapat dua mata uang rupiah dengan desain baru yang sudah disiapkan.

Mata uang tersebut yakni mata uang ketika masa transisi, di mana bentuk dan desain masih sama dengan mata uang saat ini yang berlaku namun jumlah nolnya yang dikurangi.

Jika memang telah dipastikan tiga angka nol akan disederhanakan, maka mata uang masa transisi hanya menghilangkan tiga angka nolnya. Mata uang Rp 100.000 menjadi Rp 100 dengan desain yang sama. Begitu juga Rp 50.000 yang menjadi Rp 50 dan Rp 20.000 yang menjadi Rp 20 dengan desain dan bentuk yang sama.

Sedangkan mata uang setelah redenominasi desainnya akan berbeda. Namun warna dasar masih akan sama agar tidak membingungkan masyarakat.

Sebagai informasi, di tahun 2020 ini pemerintah kembali membuka wacana untuk melakukan redenominasi mata uang rupiah. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024.

Setidaknya ada 19 Program Legislasi Nasional Jangka Menengah Tahun 2020-2024 yang akan menjadi fokus Kemenkeu, salah satunya RUU Redenominasi.

Sementara itu, ada dua alasan Kemenkeu menjadikan rencana ini masuk ke dalam program prioritas. Mengutip PMK 77 tahun 2020, Selasa (7/7/2020), berikut dua alasan tersebut:

a. Menimbulkan efisiensi perekonomian berupa percepatan waktu transaksi, berkurangnya risiko human error, dan efisiensi pencantuman harga barang/jasa karena sederhananya jumlah digit Rupiah.
b. Menyederhanakan sistem transaksi, akuntansi dan pelaporan APBN karena tidak banyaknya jumlah digit Rupiah.

Laporan : Rustam Dj