JAKARTA, Bursabisnis.id – Memanfaatkan momentum ini, pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memberikan diskon untuk beragam moda transportasi yang bertujuan mendorong perjalanan dalam negeri guna meningkatkan aktivitas ekonomi domestik.

Program diskon moda transportasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp0,94 triliun itu merupakan salah satu dari lima paket stimulus ekonomi yang digelontorkan untuk masyarakat.

Adapun sebelumnya, pemerintah secara resmi telah menggulirkan lima stimulus ekonomi usai rapat terbatas bersama sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan Presiden Prabowo memutuskan lima kelompok kebijakan dalam paket stimulus ekonomi tersebut mencakup diskon transportasi, insentif tol, penebalan bantuan sosial, subsidi upah, dan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK).

Kelima stimulus ekonomi dengan total paket senilai Rp24,44 triliun tersebut bertujuan melindungi daya beli masyarakat khususnya kelompok menengah ke bawah serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah meningkatnya risiko pelemahan ekonomi nasional akibat tekanan global.

“Hari ini Bapak Presiden juga telah memutuskan untuk memberikan sebuah paket stimulus agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga momentumnya dan juga stabilitas perekonomian terus diperkuat. Hari ini telah diputuskan 5 hal yang menjadi paket kebijakan ekonomi dengan target-target dari mereka yang akan mendapatkan manfaat dari paket stimulus tersebut,” ujar Menkeu Sri Mulyani sebagaimana dilansir dari laman kemenkeu.go.id.

Diskon Transportasi

Menjelang masa libur sekolah dan awal tahun ajaran baru periode Juni hingga Juli 2025, masyarakat yang hendak bepergian dapat memanfaatkan berbagai diskon moda transportasi dari paket stimulus ekonomi yang didanai APBN.

“Ini tentu diharapkan dengan kegiatan anak-anak libur sekolah, mereka bisa meningkatkan kegiatan ekonomi di dalam negeri dengan melakukan perjalanan di dalam negeri. Maka diskon transportasi ini sifatnya menyeluruh kepada seluruh moda transportasi,” tutur Menkeu.

Pemerintah memberikan diskon tiket kereta api sebesar 30% bagi 2,8 juta penumpang dengan alokasi anggaran sebesar Rp0,3 triliun.

Selanjutnya, insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 6% untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi dengan anggaran sebesar Rp0,43 triliun, yang diperkirakan akan menyasar 6 juta penumpang. Pemberian insentif ini mengacu pada skema yang diaplikasikan pada saat libur Lebaran Maret-April lalu.

“Dengan demikian harga tiket pesawat kelas ekonomi diharapkan bisa sedikit menurun,” kata Menkeu.

Tak hanya itu, angkutan laut juga mendapatkan potongan harga 50% bagi 0,5 juta penumpang dengan anggaran Rp0,21 triliun.

“Ini semuanya dilakukan di bulan Juni dan Juli dengan keseluruhan total anggaran untuk tiket kereta api, tiket pesawat kelas ekonomi, dan tiket angkutan laut adalah Rp0,94 triliun,” ungkap Menkeu.

Diskon Tarif Tol

Di samping pemberian insentif moda transportasi, pemerintah juga memberikan diskon tarif jalan tol sebesar 20% selama periode Juni dan Juli 2025 untuk 110 juta pengguna. Kebijakan ini diimplementasikan melalui kerja sama dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

“Untuk ini akan dilakukan melalui operasi non-APBN, karena dalam hal ini untuk Kementerian PU akan melakukan atau sudah memberikan surat edaran kepada BUJT mengenai kebijakan diskon tarif tol tersebut,” tutur Menkeu.

Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyebut bahwa rencana pemberian insentif berupa diskon transportasi dan diskon jalan tol sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat tahun ini.

Amalia menjelaskan bahwa berdasarkan data BPS, jumlah wisatawan nusantara pada April 2025 meningkat 23% dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya.

“Artinya bahwa insentif untuk diskon tiket dan diskon transportasi dan juga diskon jalan tol ini akan sangat mendorong mobilitas masyarakat. Kedua, dari data BPS juga bahwa terlihat ada 3 titik mobilitas masyarakat itu meningkat atau mencapai puncaknya dalam 1 tahun. Pertama pada saat lebaran, kedua pada saat libur sekolah Juni, Juli dan ketiga pada saat akhir tahun,” pungkas Kepala BPS.

Sumber : kemenkeu.go.id
Laporan : Icha
Editor : Tam

JAKARTA, Bursabisnis.id – Pemerintah Indonesia mulai menyalurkan gaji ke-13 kepada seluruh aparatur negara, baik di pusat maupun daerah.

Penerima gaji ke-13 meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, para hakim, serta para pensiunan.

Penyaluran gaji ke-13 tahun ini dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 yang telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Ketentuan ini merupakan bagian dari kebijakan rutin tahunan pemerintah untuk memberikan penghargaan dan dukungan kesejahteraan bagi aparatur negara.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional.

“Kebijakan ini mulai diberikan pada bulan Juni 2025 diharapkan agar dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional karena dapat mendorong konsumsi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan,” ungkap Menkeu.

Selain penyaluran gaji ke-13, pemerintah juga terus menggulirkan program stimulus senilai Rp24,44 triliun dan percepatan berbagai program prioritas. Upaya ini merupakan bagian dari strategi menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

“Semoga kebijakan ini, paket stimulus Rp24,44 T dan akselerasi program-program Pemerintah dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Menjaga daya beli, mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelas Sri Mulyani.

Sumber : kemenkeu.go.id

JAKARTA, Bursabisnis.id – Pemerintah menyampaikan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026 sebagai pijakan awal penyusunan RAPBN 2026 dalam Rapat Paripurna DPR RI pada hari ini.  Rapat Paripurna ini merupakan pembicaraan awal Pemerintah bersama DPR dalam proses penyusunan RAPBN hingga nantinya ditetapkan menjadi APBN Tahun 2026. KEM PPKF Tahun 2026 mengusung optimisme dan kesiapan Indonesia menghadapi tantangan global yang tidak mudah, sekaligus memperkuat fondasi bangsa untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045.

KEM PPKF 2026 dirancang dalam suasana geopolitik global yang tengah bergejolak dan sangat tidak pasti, terutama akibat kebijakan tarif agresif Amerika Serikat yang merubah fundamental lanskap global. Pemerintah menyusun strategi baik untuk mengatasi dinamika tekanan jangka pendek maupun perbaikan struktural jangka panjang demi menghadirkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

“Kedaulatan bangsa dan kedaulatan ekonomi sangat penting untuk diperkuat dan dijaga di tengah suasana gejolak dunia dan persaingan global yang meruncing. Persaingan di bidang militer, keamanan, geopolitik, ekonomi, dan sektor keuangan sangat menantang dan makin kompleks, berpotensi mengancam stabilitas dan kemajuan yang sudah dan akan kita capai. Oleh karena itu, Indonesia harus mandiri dengan memperkuat ketahanan pangan, energi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan pertahanan semesta,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada pidato pengantar dan keterangan Pemerintah atas KEM PPKF 2026.

Kinerja APBN tahun 2025 menjadi pijakan untuk menapaki tahun 2026. Meskipun tahun ini masih menjadi masa transisi pemerintahan, ditambah tekanan global yang terus menerpa, APBN 2025 tetap berfungsi secara optimal. Hingga April 2025, APBN menunjukkan kinerja positif dengan surplus Rp4,3 triliun atau 0,02% PDB, keseimbangan primer positif Rp173,9 triliun, dan kas surplus (SILPA) Rp283,6 triliun. Pendapatan negara tercatat Rp810,5 triliun, mencapai 27% dari target APBN, menjadi cerminan aktivitas ekonomi yang tetap solid dan optimis. Belanja negara di angka Rp806,2 triliun atau 22,3% dari target APBN. Perkembangan ini ini menunjukkan kendati ada di tengah masa transisi, APBN 2025 tetap berfungsi optimal dalam pelaksanaan program prioritas yang sangat dirasakan oleh rakyat. APBN juga tetap optimal menjadi shock absorber yang menjaga stabilitas ekonomi, melindungi dunia usaha, dan menopang daya beli masyarakat.

Meskipun kinerja positif dibukukan oleh APBN, kewaspadaan akan terus dijaga. Perkembangan situasi global saat ini menjadi pertimbangan IMF merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 menjadi 2,8%, turun 0,5 percentage point (pp) dan tahun 2026 sebesar 3,0% (-0,3 pp) akibat eskalasi perang dagang. Negara-negara dengan ketergantungan ekspor tinggi ke Amerika Serikat (AS) terdampak cukup dalam, seperti Meksiko (-1,7 pp), Thailand (-1,1 pp), Vietnam (-0,9 pp), dan Filipina (-0,6 pp). Indonesia juga mengalami koreksi proyeksi pertumbuhan, namun lebih terbatas dibandingkan yang lain, hanya sebesar 0,4 pp menjadi 4,7% masing-masing untuk 2025 dan 2026. Pemerintah optimis untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi mendekati 5% melalui reformasi regulasi, peningkatan iklim investasi dan perdagangan, serta penggunaan instrumen fiskal untuk menjaga stabilitas dan melindungi dunia usaha.

KEM-PPKF tahun 2026 menjadi landasan strategis Pemerintah dalam menavigasi ekonomi dan menjaga konsistensi pembangunan. Kebijakan fiskal diarahkan mendukung kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi sebagai pijakan menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Dengan sinergi dan kolaborasi, pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diperkirakan mencapai 5,2%–5,8%, didukung inflasi yang terkendali, hilirisasi SDA, peningkatan iklim investasi, dan penguatan kualitas SDM. Laju pertumbuhan ini akan menjadi fondasi yang kuat untuk pertumbuhan hingga mencapai 8% dalam beberapa tahun ke depan, menopang pencapaian visi Indonesia Maju 2045.

Dengan mempertimbangkan ketidakpastian pasar global, suku bunga SBN 10 tahun diproyeksikan berada di kisaran 6,6%–7,2%, didukung spread menarik dan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia. Rupiah stabil di Rp16.500–Rp16.900/USD, dan inflasi dikendalikan antara 1,5%–3,5%. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan USD60–USD80 per barel, dengan target lifting minyak 600–605 ribu barel per hari dan gas 953–1.017 ribu barel setara minyak per hari.

Dengan landasan asumsi dasar ekonomi makro untuk tahun 2026 tersebut, kebijakan fiskal 2026 diarahkan secara efektif dan selektif untuk fokus pada upaya-upaya (i) menstabilkan ekonomi melalui diplomasi perdagangan dan investasi, deregulasi, serta sinergi kebijakan fiskal-moneter; (ii) melindungi dunia usaha dan daya beli melalui insentif fiskal dan program sosial; dan (iii) menjaga kredibilitas APBN dengan meningkatkan penerimaan negara, efisiensi belanja, serta pengelolaan aset dan kekayaan negara.

Selain perspektif jangka pendek, dalam jangka menengah disusun strategi yang difokuskan pada 8 (delapan) area untuk sekaligus mendukung agenda pembangunan. Pertama, mempercepat ketahanan pangan dengan mendorong produktivitas dan menjaga stabilitas harga pangan, untuk mewujudkan petani makmur dan nelayan sejahtera. Kedua, mewujudkan ketahanan energi dengan peningkatan lifting minyak dan gas, menjaga stabilitas harga energi, percepatan pengembangan energi baru terbarukan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Ketiga, memperkuat efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk membangun generasi sehat dan produktif sejak dini. Program ini, didesain untuk meningkatkan gizi, sekaligus memberdayakan peran UMKM, serta membangkitkan ekonomi daerah.

Keempat, menghadirkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing melalui penguatan sekolah unggulan, sekolah rakyat, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar PAUD dan perguruan tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan vokasional. Kelima, Pemerintah menghadirkan layanan kesehatan berkualitas untuk meningkatkan produktivitas melalui perluasan JKN, pemeriksaan kesehatan gratis, penurunan stunting dan penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, serta bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil.

Keenam, memperkuat pembangunan desa serta pemberdayaan koperasi dan UMKM untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja. Ketujuh, memperkuat pertahanan semesta untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat sebagai fondasi kemandirian ekonomi, sosial, dan politik dalam rangka menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan. Kedelapan, mengakselerasi investasi dan peningkatan daya saing perdagangan global dalam global value chain yang lebih kuat. Danantara, lembaga yang diberikan mandat untuk memperbaiki operasional dan meningkatkan kualitas investasi BUMN akan sangat turut berperan dengan meningkatkan produktivitas aset negara sekaligus mempercepat investasi bernilai tambah tinggi dan sejalan dengan prioritas pembangunan. Pemerintah juga terus menjaga APBN 2026 tetap sehat dan kredibel melalui penguatan reformasi fiskal yang berfokus pada optimalisasi pendapatan, peningkatan efisiensi belanja, dan pengembangan pembiayaan inovatif.

Dari sisi pendapatan, strategi pendapatan negara difokuskan pada perluasan basis pajak berbasis data dan risiko, penyederhanaan administrasi, serta implementasi Global Taxation Agreement. Insentif fiskal diberikan secara selektif untuk sektor prioritas. PNBP diperkuat melalui optimalisasi SDA, tata kelola, inovasi layanan, dan reformasi aset negara. Target pendapatan negara: 11,71%–12,22% dari PDB.

Belanja negara difokuskan pada program prioritas yang berkualitas dan efektif, dengan efisiensi operasional dan peningkatan produktivitas belanja. Fokus diarahkan pada MBG, sekolah unggulan dan rakyat, lumbung pangan, serta koperasi desa/kelurahan. Subsidi disempurnakan agar lebih tepat sasaran, didukung perbaikan data dan penguatan perlindungan sosial. Kualitas belanja daerah ditingkatkan melalui harmonisasi pusat-daerah dan penguatan fiskal daerah. Alokasi belanja ditargetkan 14,19%–14,75% dari PDB.

Kebijakan fiskal tetap ekspansif namun terukur, dengan defisit direncanakan pada kisaran 2,48%–2,53% PDB. Kebijakan ini memainkan peran stabilisasi melalui strategi counter-cyclical, memperkuat dukungan terhadap sektor usaha dan masyarakat, serta menjaga kesinambungan fiskal jangka menengah. Pembiayaan dilakukan secara prudent, inovatif, dan berkelanjutan guna mendorong investasi dan pembangunan nasional.

Dengan kebijakan tersebut, Pemerintah menargetkan perbaikan indikator kesejahteraan pada tahun 2026, antara lain: penurunan angka kemiskinan ke kisaran 6,5%–7,5%, tingkat pengangguran terbuka 4,44%–4,96%, Rasio Gini 0,377–0,380, dan peningkatan Indeks Modal Manusia (IMM) menjadi 0,57.

Pemerintah menegaskan komitmen untuk menjadikan APBN sebagai instrumen fiskal utama dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat ketahanan nasional, dan mewujudkan visi Indonesia Maju 2045.
Sumber : kemenkeu.g.id