Connect with us

FINANCE

Hati-hati! Ada Ribuan Layanan Pinjaman Ilegal Berseliweran di Dunia Maya

Published

on

JAKARTA, bursabisnis.id – Satgas Waspada Investasi (SWI) dalam melakukan pencegahan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak, khususnya Kepolisian RI guna mempercepat penindakan berbagai laporan investasi ilegal dan fintech ilegal yang ditemukan oleh SWI.

“Pihak Kepolisian sudah tergabung dalam SWI, semua temuan SWI juga selalu kami teruskan kepada pihak Kepolisian untuk segera dilakukan penindakan sesuai ketentuan. Penindakan yang cepat sangat diperlukan untuk mencegah para pelaku investasi ilegal dan fintech ilegal beroperasi kembali yang bisa merugikan masyarakat,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing dalam jumpa pers virtual bersama pihak Bareskrim Polri.

Dalam penindakannya pada Juni, SWI berhasil menemukan 105 fintech peer to peer lending ilegal (layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi) yang menawarkan pinjaman ke masyarakat melalui aplikasi dan pesan singkat di telepon genggam.

105 fintech peer to peer lending ilegal itu tidak terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas perizinan, pengaturan dan pengawasan layanan fintech peer to peer lending.

Maraknya fintech peer to peer lending ilegal itu sengaja memanfaatkan kondisi melemahnya perekonomian masyarakat, akibat pandemi Covid 19.

“Mereka mengincar masyarakat yang saat ini kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan pokok atau konsumtif. Padahal pinjaman fintech ilegal ini sangat merugikan masyarakat karena mengenakan bunga yang tinggi, jangka waktu pinjaman pendek dan mereka selalu meminta untuk mengakses semua data kontak di handphone. Ini sangat berbahaya, karena data ini bisa disebarkan dan digunakan untuk mengintimidasi saat penagihan,” kata Tongam.

Jumlah total fintech peer to peer lending  ilegal yang telah ditangani Satgas Waspada Investasi sejak tahun 2018 sampai dengan Juni 2020 sebanyak 2.591 entitas.

Satgas Waspada Investasi juga menyampaikan informasi bahwa Koperasi Sigap Prima Astrea telah diberikan normalisasi, karena tidak melakukan kegiatan pinjaman online di luar anggota dan memiliki legalitas badan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ada 99 Kegiatan Usaha Tanpa Izin

Selain kegiatan fintech peer to peer lending ilegal, Satgas Waspada Investasi juga menghentikan 99  kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin dari otoritas yang berwenang dan berpotensi merugikan masyarakat.

Tongam mengatakan penawaran usaha ilegal ini sangatlah mengkhawatirkan dan berbahaya bagi masyarakat, karena memanfaatkan ketidakpahaman masyarakat untuk menipu dengan cara iming-iming pemberian imbal hasil yang sangat tinggi dan tidak wajar. Selain itu banyak juga kegiatan yang menduplikasi website entitas yang memiliki izin sehingga seolah-olah website tersebut resmi milik entitas yang memiliki izin.

Dari 99 entitas tersebut di antaranya melakukan kegiatan sebagai berikut 87 perdagangan berjangka/Forex Ilegal, 2 penjualan langsung (Direct Selling) Ilegal, 3 Investasi Cryptocurrency Ilegal, 3 Investasi uang, dan 4 lainnya.

Selanjutnya Satgas Waspada Investasi mengimbau kepada masyarakat agar sebelum melakukan investasi untuk memahami hal-hal sebagai berikut, memastikan pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki perizinan dari otoritas yang berwenang sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.

Memastikan pihak yang menawarkan produk investasi, memiliki izin dalam menawarkan produk investasi atau tercatat sebagai mitra pemasar.

Memastikan jika terdapat pencantuman logo instansi atau lembaga pemerintah dalam media penawarannya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Informasi mengenai daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari otoritas berwenang dapat diakses melalui Investor Alert Portal pada www.sikapiuangmu.ojk.go.id.

Jika menemukan tawaran investasi yang mencurigakan, masyarakat dapat mengkonsultasikan atau melaporkan kepada Layanan Konsumen OJK 157 (WA 081157157157), email konsumen@ojk.go.id atau waspadainvestasi@ojk.go.id.

Laporan : Rustam

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FINANCE

Terkait Keringanan Kredit, OJK Sultra Sosialisasi di Kampus

Published

on

By

KENDARI, bursabisnis.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengadakan sosialisasi dan edukasi, terkait kebijakan keringanan kredit atau pembiayaan kepada kampus swasta di Sultra. Kampus yang jadi sasaran antara lain, Universitas Sultra, STIE Dharma Bharata, Universitas Muhammadiya Kendari, STIE 66 dan STIMIK Catur Sakti.

Narasumber yang dihadirkan adalah Anto Prabowo, Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK. Pendaftar dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi dengan konsep Digital Massive Class (DMC) mencapai 983 orang dengan komposisi 48% mahasiswa dari fakultas ekonomi dan bisnis dan 33% dari fakultas hukum, dan 19% dari fakultas lainnya. Selain mahasiswa hadir juga para akademisi, dosen dan awak media. Kegiatan digelar Seni, 18 Mei 2020.

Kemudian, Selasa (19/05), OJK Sultra mengapresiasi perjuangan awak media di tengah Pandemik ini melalui acara Bincang Jasa Keuangan (Bijak) Spesial Ramadan secara digital. Bentuk apresisasi berupa penyerahan bingkisan Ramadan bagi para awak media. Secara simbolis, penyerahan bingkisan Ramadan ini diserahkan langsung oleh Mohammad Fredly Nasution, kepada 3 jurnalis yang mewakili

masing-masing segmen media, seperti media massa/cetak, media online, dan media lainnya. Sebanyak 40 bingkisan diserahkan kepada para awak media yang berkontribusi aktif dan positif dalam penyampaian informasi terkait Sektor Jasa Keuangan.

“Kami sangat mengapresiasi perjuangan awak media, khususnya di tengah Pandemik ini mereka terus bekerja bahkan terjun ke lapangan yang berisiko. Tanpa mereka kita tidak akan bertemu informasi atau berita terkini. Tanpa mereka tidak ada klarifikasi atau pengawasan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah atau otoritas terkait lainnya. Inilah alasan mengapa kami membagikan bingkisan Ramadan kepada para Jurnalis” Ucap Fredly.

Selain itu, Fredly menyatakan terdapat peran penting media dalam pencapaian target nasional Indeks Literasi Keuangan (ILK) Sulawesi Tenggara tahun 2019 serta di masa mendatang. “Provinsi Sulawesi Tenggara berhasil melampaui target nasional. Dengan rincian capaian Indeks Literasi Keuangan (ILK) sebesar 36,75 persen di atas target nasional sebesar 35%. Namun ini masih perlu ditingkatkan lagi. Kami tetap membutuhkan peran media untuk mewujudkan hingga seluruh masyarakat Bumi Anoa memiliki literasi keuangan yang baik.” seru Fredly.

Kemudian pada hari yang sama, Ikatan Pegawai OJK Sulawesi Tenggara (IPOJK) menyerahkan sumbangan untuk pembangunan Masjid Nurul Huda. Semoga Ramadan di tengah pandemik ini tidak menghentikan kita untuk terus produktif dan berkarya bagi negara dan sesama.

Laporan : Rustam dj

Continue Reading

FINANCE

OJK Sultra Imbau Entrepreneur Muda Identifikasi Pinjol Ilegal Melalui 2L

Published

on

By

KENDARI, bursabisnis.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) imbau para entrepreneur muda agar memanfaatkan kemudahan seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, dalam memperoleh tambahan modal.

Kepala Bagian Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sultra, Maulana Yusuf mengatakan, perkembangan teknologi di era 4.0 saat ini kian memberikan kemudahan dalam melakukan segala hal, termaksud pemasaran produk dan akses pinjaman untuk tambahan modal usaha.

Salah satu kemudahan yang diberikan, lanjut Maulana, pinjaman online (Pinjol) yang saat ini kian menjamur dengan berbagai strategi penawaran.

 

OJK Sultra dan UHO Kendari berkolaborasi mendorong minat para pemuda menjadi entrepreneur, melalui Seminar Kewirausahaan Universitas se-Indonesia Timur. Foto: Dok. OJK Sultra for bursabisnis.id.

Hanya saja, Maulana mengingatkan kepada para pengusaha muda agar tetap berhati-hati dalam memilih Pinjol. Pasalnya, saat ini marak beredar Pinjol ilegal.

“Namun, kami himbau untuk senantiasa waspada terhadap maraknya Pinjol yang illegal,” ujarnya, saat menghadiri seminar kewirausahaan univetsitas se-Indonesia Timur, Senin (21/10/2019) di Aula Universitas Halu Oleo (UHO).

Lebih lanjut, Maulana menambahkan, para pelaku UMKM harus mengecek kelegalan dan kelogisan (2L) sebelum melakukan pinjaman online, atau langsung bertanya ke kontak OJK dengan nomor 157, untuk memastikan Pinjol itu legal atau tidak.

Dia juga menyebutkan, bahwa sampai dengan per 30 September 2019, sudah terdapat 127 perusahan fintech yang berizin dan terdaftar di OJK. Sedangkan Pinjol ilegal yang berhasil ditangani dalam kurun waktu satu tahun belakangan ini sebanyak 1.477 entitas.

“Satgas Waspada Investasi telah menangani entitas fintech peer to peer lending ilegal sejak tahun 2018 sampai Oktober 2019 sebanyak 1.477 entitas,” ujarnya.

 

Liputan: Ikas

Continue Reading

FINANCE

Pinjaman Online Menjamur, Banyak Tidak Terdaftar Resmi

Published

on

By

KENDARI, Bursabisnis.id – Seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, industri Fintech ikut menggeliat dengan mencatatkan kenaikan jumlah rekening peminjam yang sudah menyentuh 9.743.679 rekening per Juni 2019.

Sayangnya, geliat industri Fintech tersebut diwarnai dengan menjamurnya pinjaman online (Pinjol) yang tak terdaftar secara resmi ke pemerintah alias ilegal. Alhasil, dengan strategi penawaran yang menggiurkan, banyak masyarakat Idonesia yang menjadi korban Pinjol ilegal.

Khusus di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menerima 6 laporan dari masyarakat yang menjadi korban Pinjol illegal. Lima orang diantaranya menggunakan atau ditawarkan untuk menggunakan aplikasi Pinjol ilegal, dan 1 orang hanya meminta informasi mengenai Fintech tersebut.

Status penanganan laporan tersebut selesai di tempat. Artinya, masyarakat paham dan mengerti batasan tindak lanjut OJK. Bahkan OJK mengarahkan jika ada tindakan pidana yang dilakukan dapat dilaporkan langsung ke kepolisian dan akan menjadi bahan untuk rapat Satgas Waspada Investasi ke depan.

Berdasarkan data OJK Sultra, jumlah terbanyak Pinjol yang pernah digunakan masyarakat yang melapor sebanyak 30 aplikasi Pinjol. Dan mayoritas aplikasi yang digunakan merupakan ilegal.

Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) OJK Sultra, Ridhony Hutasoit menyebutkan, dari 30 Pinjol yang digunakan masyarakat Sultra, hanya empat hingga lima saja yang legal, sedangkan belasan lainnya tak memiliki legalitas alias ilegal.

Olehnya itu, OJK mengimbau masyarakat Sultra agar terus meningkatkan kewaspadaan atau kehati-hatian diri terkait tawaran-tawaran Pinjol, dengan cara proaktif untuk melakukan pengecekan dan menghindari diri dari sikap greedy atau tamak.

“OJK Sultra mendorong masyarakat untuk menggunakan uang dengan cerdas dan bijak, yaitu sesuai kebutuhan, produktif, menggunakan produk atau layanan yang legal dan berpola pikir jangka panjang,” ujat Ridhony, Kamis 10 Oktober 2019.

Dia juga menambahkan, berdasarkan sampling observasi perilaku masyarakat yang datang ke OJK Sultra, alasan yang paling dominan sehinggabwarga datang kepada OJK Sultra, karena mengalami tindakan yang tidak menyenangkan dari pihak Pinjol, akibat tidak mampu lagi membayar.

Melalui OJK, kata pria berkaca mata itu, masyarakat yang datang mengadu berharap agar Pinjol tersebut dapat memberikan tambahan waktu atau keringanan pembayaran.

“Perlu kami informasikan kepada masyarakat, kewenangan pengawasan OJK terhadap sektor jasa keuangan, adalah Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang mendapatkan izin OJK, jikalau tidak mendapatkan izin OJK (ilegal) maka itu sudah di luar penanganan OJK. Namun, kami tetap menerima pengaduan masyarakat (investasi/pinjol illegal-red) yang kemudian kami akan informasikan kepada Satgas Waspada Inventasi. Atau masyarakat dapat melaporkan langsung kepada aparat penegak hukum jikalau ada tindakan pidana yang dilakukan Pinjol illegal tersebut,” paparnya.

Secara sederhana, lanjut Ridhony, masyarakat dapat menyaring aplikasi Pinjol terlebih dahulu dengan memperhatikan dari sisi legal dan logis (2L). Artinya, kalau ilegal pasti tidak memiliki izin dan tawaran imbal hasil atau keuntungannya tidak wajar (tidak logis).

Selanjutnya, ntuk pengecekan izin/legalitas produk/layanan jasa keuangan, masyarakat dapat menghubungi 157 atau mengecek izin/legalitas aplikasi Pinjol di www.ojk.go.id atau men-download aplikasi sikapi uangmu di play store atau apple store.

“Aplikasi sikapi uangmu ini juga berisikan materi-materi terkait pengelolaan keuangan, produk atau layanan jasa keuangan, hingga bagaimana berinvestasi dengan baik,” jelas Ridhony.

 

Laporan: Ikas

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.