Connect with us

Ekonomi Mikro

Munas Kadin Digelar di Sultra, Ini Berdampak Positif Terhadap Ekonomi

Published

on

KENDARI, bursabisnis.id – Musyawarah Nasional (Munas) VIII Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang akan digelar di Kota Kendari, Ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Sesuai jadwal, Munas tersebut akan dihelat pada tanggal 25 sampai 30 Juni 2021. Hebatnya lagi, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) bersama jajaran kementerian akan hadir.

“Munas Kadin Indonesia kali ini merupakan event nasional yang sangat luar biasa dibawah kepemimpin Anton Timbang sebagai ketua Kadin Sultra. Kita patut berikan apresiasi buat semua pengurus Kadin Sultra,” kata Hasdar SE, Wakil Ketua Umum Bidang Jasa Konstruksi Kadin Provinsi Sultra, Kamis 3 Juni 2021.

Melalui event Munas Kadin Indonesia ini, seluruh masyarakat Sultra, khususnya di Kota Kendari  harus mempersiapkan diri dengan baik.

“Sebagai tuan rumah, harus memperlihatkan keramahan kita kepada semua tamu-tamu yang akan datang di Kota Kendari. Perlihatkan budaya kita sebagai orang Sultra yang santun dan berbudaya,” terangnya.

Dengan adanya event Munas Kadin yang tadinya akan digelar di Provinsi Bali, ini akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

Apalagi informasi yang berkembang, bahwa peserta Munas yang akan hadir dari seluruh provinsi di Indonesia bisa mencapai 3 ribu sampai 4 ribu orang.

Dampaknya,  akan berpengaruh pada tingkat hunian hotel yang ada di Kota Kendari. “Hampir dipastikan semua hotel terisi semua. Ini tentu menguntungkan bagi usaha jasa perhotelan,” bebernya.

Selain itu, jasa kuliner yang ada di Kota Kendari juga akan merasakan dampaknya. Tamu yang begitu banyak nanti, pasti akan mencoba kuliner khas Sultra.

Demikian pula saat penutupan Munas Kadin VIII nanti, pasti para peserta akan mencari oleh-oleh khas Sultra.

“Karena itu, semua warga Sultra harus menyambut antusias event Munas Kadin Indonesia ini dengan baik,” tutup Hasdar yang juga menjabat Ketua BPD Gapensi Provinsi Sultra.

Mengingat event nasional ini terbilang bersejarah, karena baru pertama kali Kendari ditunjuk sebagai tuan rumah Munas Kadin, maka seluruh pengurus Kadin Sultra telah siap bekerja keras mensukseskan Munas ke VIII.

“Yang jelas saya bersama teman-teman pengurus lainnya, akan bekerja keras mensukseskan event nasional ini,” tegas Hasdar.

 

 Laporan : Rustam

 

 

 

 

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi Mikro

Jelang Idul Adha, Pasar Sapi Potong Masih Lesu

Published

on

By

JAKARTA, bursabisnis.id – Pasar sapi potong pada Iduladha kali ini diperkirakan tidak akan seramai tahun-tahun sebelumnya. Pelaku usaha harus menghadapi margin yang makin mengecil di tengah melemahnya permintaan hewan kurban.

Ketua Umum Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Nanang Purus Subendro mengatakan penurunan permintaan bisa lebih besar dari 10 persen seperti yang diramal pemerintah.

Hal ini setidaknya terlihat dari stok di pedagang yang masih cukup besar meski perayaan Iduladha makin dekat. “Saat injury time ini kami harap-harap cemas. Di kota-kota besar saya mendapat laporan pasokan masih besar meski stok sudah dikurangi. Dari yang awalnya 300 ekor sapi, kini dikurangi jadi 200 ekor, tetapi masih ada yang separuhnya belum terjual,” kata Nanang, Jumat (16/7/2021) sebagaimana dilansir dari laman Bisnis.com.

Nanang mengatakan hal ini tidak terlepas dari melemahnya daya beli masyarakat dan terhambatnya mobilitas selama PPKM Darurat. Omzet penjualan hewan kurban diperkirakan bisa terkoreksi sampai 60 persen sebagai imbas dari permintaan yang turun serta margin keuntungan yang berkurang.

Nanang mengatakan harga sapi lokal cenderung bergerak naik sejak akhir tahun lalu sebagai imbas dari tingginya harga sapi eks-impor. Dia mengatakan harga tinggi sapi bakalan asal Australia membuat pelaku usaha enggan mendatangkan hewan ternak tersebut untuk digemukkan.

Akibatnya, permintaan sapi lokal meningkat dan berpengaruh pada populasi. Pada akhir 2020, harga sapi lokal masih berada di kisaran Rp43.000 sampai Rp45.000 per kilogram hidup. Kini harga telah menyentuh Rp47.000 sampai Rp50.000 per kilogram hidup.

Nanang mengatakan harga pakan dan biaya operasional yang tinggi turut memengaruhi harga akhir sapi potong. “Harga sudah tinggi karena naiknya biaya pakan dan operasional ditambah dengan permintaan yang lemah membuat kami akhirnya mempersempit margin keuntungan,” kata dia.

Terpisah, Direktur Eksekutif Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong (Gapuspindo) Joni P. Liano mengemukakan beberapa perusahaan anggota asosiasi menyediakan sapi kurban yang berasal dari sapi bakalan eks-impor. Berbeda dengan sapi lokal, sapi eks-impor untuk kurban hanya diperkenankan dipotong di rumah pemotongan hewan (RPH).

“Namun permintaan sendiri memang lebih banyak sapi lokal. Di feedloter 20 sampai 30 persen sapi yang digemukkan adalah sapi lokal. Karena persyaratan sapi eks-impor harus dipotong di RPH, konsumen kurang berkenan meski hewannya laik. Banyak yang merasa afdal jika dipotong di lokasi kurban,” ujar Joni.

Dia mengatakan harga sapi bakalan Australia masih stabil tinggi dan belum memperlihatkan penurunan. Joni menjelaskan harga sapi bakalan saat tiba di Indonesia masih berada di kisaran Rp56.000 sampai Rp57.000 per kg hidup saat tiba di Indonesia.

Sementara harga final sapi setelah digemukkan menjadi Rp50.000 sampai Rp53.000 per kg hidup. “Stok di Australia masih sangat terbatas dan permintaan dari negara lain seperti Vietnam dan China relatif meningkat. Karena itu kami harap pemerintah segera membuka izin impor dari Brasil sebagai alternatif agar usaha penggemukan bisa berlanjut,” katanya.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), impor sapi bakalan jantan dengan kode HS 01022919 mengalami kenaikan dari US $134,58 juta pada periode Januari–Mei 2020 menjadi US$165,72 juta. Meski secara nilai naik, terdapat penurunan volume impor, dari 49.206 ton pada Januari–Mei 2020 menjadi 44.576 ton pada 2021.

Laporan : Leesya

Continue Reading

KOMODITI

Harga Pangan Dunia Turun

Published

on

By

JAKARTA, bursabisnis.id – Harga pangan global turun untuk pertama kalinya dalam setahun, berpotensi menawarkan beberapa bantuan bagi konsumen dan mengurangi tekanan inflasi. Indeks harga pangan PBB turun 2,5 persen pada Juni dari level tertinggi sembilan tahun, menandai penurunan pertama sejak Mei 2020.

Sebagaimana dikutip dari laman Bisnis.com, harga biji-bijian, daging, hingga minyak nabati meningkat tahun ini karena impor besar China, pembukaan kembali ekonomi, dan risiko cuaca terhadap tanaman.

Penurunan bulan lalu dapat mengurangi risiko inflasi, baik bagi bank sentral yang menghadapi tekanan untuk memperketat langkah-langkah stimulus maupun negara-negara miskin yang sangat bergantung pada impor untuk memberi makan penduduknya.

Namun, harga pangan dunia secara historis masih tetap tinggi, naik sekitar 34 persen dari periode yang sama tahun lalu. Harga tanaman bergantung pada cuaca di bulan-bulan mendatang untuk menentukan apakah panen di Eropa dan Amerika Utara akan cukup besar untuk mengisi kembali persediaan yang tegang.

Banyak yang juga akan bergantung pada impor China pada bulan-bulan mendatang. Kehilangan pendapatan selama pandemi juga memperburuk kerawanan pangan, menambah tantangan dari harga tinggi “Kita sudah memiliki konflik, iklim, dan Covid-19 yang mendorong lebih banyak orang ke dalam kelaparan dan kesengsaraan.

Sekarang, harga pangan telah bergabung dengan trio yang mematikan itu,” kata Kepala Ekonom Program Pangan Dunia (WFP) Arif Husain, dilansir Bloomberg, Rabu (14/7/2021).

Biaya pengiriman juga melonjak, memperumit perdagangan produk seperti gula. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) bulan lalu memperkirakan tagihan impor pangan global akan mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada tahun 2021.

“Saya tidak berpikir bahwa kita akan melihat dampak penurunan ringan ini dirasakan oleh konsumen mengingat semua faktor lain yang kita tahu masih ada,” kata Abdolreza Abbassian, ekonom senior di FAO. Mungkin ada lebih banyak bantuan untuk konsumen dalam jangka menengah hingga panjang.

Pandangan baru-baru ini dari PBB dan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memperkirakan permintaan akan melambat dan produksi meningkat untuk meredam harga pangan di tahun-tahun mendatang. Sementara itu, meningkatnya kelaparan dan kerentanan pangan global karena pandemi juga mendesak upaya pengentasan dunia dari krisis ini.

Menurut laporan PBB, antara 720 juta dan 811 juta penduduk dunia mengalami kekurangan gizi sepanjang tahun lalu. “Ini adalah panggilan untuk membangunkan seluruh dunia. Kita menuju ke arah yang salah untuk berpikir bahwa kita akan mengakhiri kelaparan pada 2030,” kata David Beasley, Direktur Eksekutif WFP.

Laporan : Leesya

Continue Reading

KOMODITI

Selama PPKM Darurat, Bulog Siapkan 200 Ribu Ton Beras Bansos

Published

on

By

JAKARTA, bursabisnis.id – Perum Bulog kembali memperoleh penugasan dari pemerintah untuk penyaluran beras bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat (KPM) selama implementasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.

Perum Bulog menyiapkan beras hingga 200 ribu ton untuk tambahan bantuan sosial dari Kementerian Sosial kepada penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini sesuai instruksi Presiden pada masa PPKM darurat.

“Bulog siap melaksanakan penugasan menyalurkan tambahan beras untuk bantuan sosial kepada 10 juta penerima Bantuan Sosial Tunai dan 10 juta Program Keluarga Harapan. Masing-masing nanti akan mendapat tambahan bantuan beras sebanyak 10 kilogram,” kata Direktur Utama Bulog Budi Waseso sebagaimana dilansir dari laman Katadata.co.id.

Presiden menggelar rapat internal yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Moh. Lutfi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Dirut Perum Bulog Budi Waseso.

Rapat tersebut secara khusus membahas tentang mekanisme pengaturan cadangan beras pemerintah. Presiden memerintahkan pencairan bansos seiring dengan penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali sejak tanggal 3 – 20 Juli 2021 untuk menekan lonjakan kasus Covid-19.

Bulog berkomitmen untuk memastikan kualitas dan kuantitas beras yang disalurkan untuk program ini adalah yang terbaik. Menurut Budi, stok beras yang dipegang Bulog saat ini sebanyak 1,4 juta ton. Stok ini tersebar di gudang-gudang Bulog seluruh Indonesia dan semuanya dalam kondisi bagus.

Dengan adanya tambahan bansos beras ini, maka tidak hanya masyarakat penerima bansos saja yang merasakan manfaatnya. Para petani yang juga merupakan kelompok masyarakat terdampak Covid-19, juga merasakan.

“Karena beras Bulog ini berasal dari beras petani yang dibeli saat panen raya sesuai amanah dari Inpres No.5 Tahun 2015”, kata dia. Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyatakan akan segera mengirimkan data penerima BST dan PKH ke Bulog. Kemensos akan menyalurkan beras itu melalui jaringannya di seluruh Indonesia.

“Penerima BST dan PKH akan mendapatkan beras sebanyak 10 kg yang disalurkan oleh pihak Bulog,” kata Risma.

Ini bukan kali pertama Perum Bulog mendapat penugasan menyalurkan beras bansos. Pada 2020, Bulog juga diamanatkan pemerintah untuk menyalurkan beras sebanyak 450 ribu ton kepada 10 juta KPM. Setiap KPM menerima 15 kilogram beras.

Laporan : Leesya

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.