Connect with us

opini

Paradoks Investasi dan Kemiskinan di Sulawesi Tenggara : Ketika Pertumbuhan Tak Menetes ke Bawah

Published

on

Dr. La Ode Baladin

Dalam lebih dari satu dekade terakhir, Sulawesi Tenggara menjelma menjadi salah satu magnet investasi nasional, khususnya di sektor pertambangan dan pengolahan mineral. Nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp7,73 triliun pada tahun 2023, dan Penanaman Modal Asing (PMA) sempat menembus USD 1,6 juta pada 2021. Kawasan industri seperti Morosi, Routa, dan Pomalaa berkembang pesat sebagai pusat-pusat ekonomi baru.

Namun, di balik kemajuan itu, ada realitas yang tidak seindah grafik pertumbuhan. Angka kemiskinan justru stagnan. Jumlah penduduk miskin hanya turun dari 434 ribu jiwa (2009) menjadi 321 ribu jiwa (2023).

Dalam lima tahun terakhir, tren penurunan bahkan melambat dan sesekali naik. Ini menimbulkan pertanyaan besar: Mengapa pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan pengurangan kemiskinan?

Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Efek Menetes ke Bawah

Penelitian yang saya lakukan dengan pendekatan Structural Equation Modeling – Partial Least Squares (SEM-PLS) atas data tahun 2009–2023 menunjukkan adanya paradoks struktural. Investasi dan pertumbuhan ekonomi memang meningkat, tetapi tidak menunjukkan pengaruh langsung maupun tidak langsung yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan.

Secara statistik, PMDN menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi dengan nilai effect size sebesar 3,472 terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PMA juga berkontribusi, meskipun masih di bawah PMDN.

Sementara itu, Dana Bagi Hasil (DBH), yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen redistribusi fiskal, tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan, apalagi terhadap kemiskinan.

Di permukaan, data PDRB terlihat impresif. Namun jika ditelaah lebih dalam, pertumbuhan ini bersifat sektoral, padat modal, dan terlokalisasi—terkonsentrasi di kawasan industri seperti Morosi (Konawe). Daerah-daerah pesisir, kepulauan kecil, dan pedesaan tetap tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa trickle-down effect—asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi akan otomatis menetes ke bawah—gagal terwujud di Sulawesi Tenggara.

Investasi Besar, Manfaat Terbatas

Masalah utama terletak pada struktur sektoral investasi yang bias pada industri padat modal seperti pertambangan dan pengolahan nikel. Proyek-proyek tersebut menyumbang besar terhadap pertumbuhan, tetapi tidak menyerap banyak tenaga kerja lokal, apalagi tenaga kerja dari kelompok miskin dan berpendidikan rendah.

Akibatnya, multiplier effect terhadap ekonomi rakyat sangat terbatas.
Sektor produktif rakyat—seperti pertanian, perikanan, dan UMKM—belum mendapatkan porsi dukungan kebijakan yang proporsional.

DBH pun lebih banyak digunakan untuk belanja rutin atau proyek infrastruktur yang tidak berdampak langsung pada pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan demikian, ketimpangan spasial dan sosial makin melebar.

Ketimpangan di Tengah Maraknya Tambang

Salah satu dinamika paling mencolok adalah ekspansi besar-besaran industri tambang di wilayah daratan dan pulau-pulau kecil.

Kawasan seperti Morosi (Konawe), Pomalaa (Kolaka), dan Lasolo-Routa (Konawe Utara) menjadi pusat eksploitasi nikel, sebagian besar dikuasai oleh PMA asal Tiongkok.

Namun, ledakan investasi ini tidak datang tanpa konsekuensi. Di berbagai lokasi, masyarakat menghadapi konflik agraria, pencemaran lingkungan, serta perampasan ruang hidup.

Di Pulau Wawonii dan Pulau Labengki, misalnya, masyarakat lokal menolak keras kehadiran tambang karena mengancam kelangsungan hidup berbasis laut dan pertanian.

Resistensi ini menjadi tanda bahwa investasi yang tidak berpijak pada keadilan ekologis dan sosial justru menimbulkan ketegangan struktural.

Kebijakan Perlu Dirombak: Menuju Pertumbuhan yang Berkeadilan

Dari hasil penelitian dan dinamika lapangan tersebut, sejumlah rekomendasi strategis patut dipertimbangkan oleh pembuat kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah:

1. Reorientasi Investasi ke Sektor Padat Karya dan Pro-Rakyat
Fokus pada pertanian, perikanan, dan industri kecil-menengah yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dan memperkuat ekonomi desa.

2. Penguatan Fungsi Redistribusi Dana Bagi Hasil (DBH)
Gunakan DBH secara strategis untuk mendanai program berbasis komunitas, pembangunan ekonomi desa, dan penguatan kapasitas lokal, bukan hanya untuk belanja rutin dan proyek fisik.

3. Integrasi Perencanaan Sosial dan Ekonomi
Sinkronisasi program antar-dinas seperti Bappeda, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal, dan Dinas UMKM, agar arah pembangunan menjadi satu kesatuan yang menyasar kesejahteraan rakyat.

4. Penggunaan Indikator Pembangunan Inklusif (IPID)
Tidak cukup hanya berpatokan pada PDRB. Pemerintah perlu mengembangkan dan menggunakan indikator pembangunan yang mengukur distribusi manfaat dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

5. Perluasan Partisipasi dan Pengawasan oleh Masyarakat Lokal
Libatkan warga dalam proses perencanaan dan evaluasi dampak investasi, khususnya di wilayah tambang dan kawasan industri.

Menolak Kutukan Sumber Daya

Apa yang terjadi di Sulawesi Tenggara mencerminkan gejala klasik yang dikenal sebagai resource curse atau kutukan sumber daya. Ketika kekayaan alam melimpah, tetapi tata kelola yang lemah dan arah kebijakan yang bias, maka kesejahteraan hanya dinikmati oleh segelintir pihak.

Transformasi struktural di Sulawesi Tenggara tidak bisa ditunda. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar berpihak pada masyarakat kecil—petani, nelayan, pekerja informal, dan perempuan di pedesaan. Mereka adalah fondasi sesungguhnya dari perekonomian lokal yang berkelanjutan.

Penutup: Pertumbuhan Tidak Cukup, Pemerataan adalah Keharusan

Paradoks antara meningkatnya investasi dan stagnannya kemiskinan di Sulawesi Tenggara bukan sekadar ironi statistik, tetapi alarm keras bagi arah pembangunan daerah. Kita tidak bisa terus-menerus membanggakan pertumbuhan PDRB jika sebagian besar masyarakat tetap hidup dalam kemiskinan struktural.

Sudah saatnya investasi dibaca bukan hanya dari nilai triliunan rupiah yang masuk, tetapi dari seberapa besar ia mampu mengubah nasib warga paling rentan. Karena dalam demokrasi ekonomi yang sehat, pertumbuhan hanya bermakna jika ia memerdekakan semua orang dari kemiskinan—bukan memperdalam ketimpangan.

Penulis ; Dr. La Ode Baladin
Peneliti Ekonomi Wilayah

Continue Reading

opini

Sebelas Kandidat, Satu Masa Depan UHO

Published

on

By

M. Djufri Rachim

TIDAK banyak pemilihan di dunia akademik yang mempertemukan idealisme, kepemimpinan, rekam jejak ilmiah, jaringan nasional, serta kalkulasi politik dalam satu arena yang sama.
Namun itulah yang kini sedang berlangsung di Universitas Halu Oleo (UHO), kampus terbesar di Sulawesi Tenggara yang dalam beberapa bulan ke depan akan menentukan arah perjalanan institusi untuk empat tahun mendatang.
Pemilihan Rektor UHO periode 2026–2030 bukan sekadar pergantian pimpinan.

Ia hadir dalam situasi yang tidak biasa. Publik akademik Sulawesi Tenggara masih mengingat duka yang menyelimuti kampus hijau itu ketika Rektor UHO, Prof. Dr. Armid, wafat pada 23 Agustus 2025, hanya 22 hari setelah dilantik sebagai rektor periode 2025–2029.

Kepergian mendadak tersebut menyisakan pekerjaan besar sekaligus membuka kembali ruang kompetisi kepemimpinan di lingkungan universitas.

Kini, estafet itu akan diteruskan oleh sosok baru. Dan menariknya, sebanyak 11 akademisi terbaik UHO memilih maju dalam kontestasi tersebut.

Mereka datang dari latar belakang keilmuan yang berbeda-beda, membawa pengalaman, gagasan, dan harapan yang sama: menjadikan Universitas Halu Oleo lebih maju, lebih kompetitif, dan lebih diperhitungkan di tingkat nasional maupun internasional.

Pendaftaran bakal calon rektor ditutup pada Selasa, 2 Juni 2026. Yang pertama menyerahkan berkas adalah Prof. Dr. Ruslin, M.Si. (Dekan Fakultas Farmasi) pada 18 Mei 2026. Ia kemudian disusul oleh Prof. Dr. Ir. H. Takdir Saili, M.Si (Wakil Rektor IV), Prof. Dr. Ir. H. Baru Sadarun, M.Si. (Kaprodi Ilmu Kelautan FPIK), Prof. Dr. Ashar Bafadal, M.Si. (Fakultas Pertanian), Prof. Dr. Edy Karno, S.Pd., M.Pd. (Wadek III FKIP), serta Prof. Dr. La Ode Santiaji Bande, S.P., M.P. (Wakil Rektor I).

Menjelang akhir masa pendaftaran, muncul nama-nama lain yang tidak kalah kuat. Prof. Dr. Ida Usman, S.Si., M.Si. (Wakil Rektor II), dan Prof. Ma’ruf Kasim, S.Pi., M.Si., Ph.D (FPIK) mendaftarkan diri pada 29 Mei.

Pada hari terakhir, tiga nama menyusul, yakni Dr. Muliddin, S.Si., M.Si (FMIPA), Dr. Herman, S.H., LL.M. (Plt Rektor), serta Prof. Dr. Yusuf Sabilu, M.Si. FKM).

Sebelas nama tersebut merepresentasikan hampir seluruh kekuatan akademik utama UHO: kesehatan, farmasi, matematika dan sains, hukum, pendidikan, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan.
Mereka mungkin berbeda dalam pendekatan dan strategi, tetapi tujuan mereka pada dasarnya sama. Membawa UHO menjadi universitas yang semakin unggul.

Persaingan perguruan tinggi hari ini jauh berbeda dibanding satu dekade lalu. Jika dahulu kampus berlomba membangun gedung dan membuka program studi baru, kini ukuran keberhasilan semakin kompleks.

Universitas dituntut menghasilkan riset bereputasi internasional, membangun inovasi yang berdampak bagi masyarakat, meningkatkan jumlah profesor dan doktor, memperluas kolaborasi global, serta menciptakan lulusan yang mampu bersaing di pasar kerja dunia.

Kampus-kampus besar seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, dan Universitas Airlangga terus bergerak menuju universitas riset kelas dunia.

Di tingkat global, universitas seperti National University of Singapore, University of Melbourne, hingga Harvard University tidak lagi hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga pusat inovasi, teknologi, dan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.

Dalam konteks itulah UHO harus memposisikan diri. Sebagai perguruan tinggi terbesar di Sulawesi Tenggara dengan puluhan ribu mahasiswa, UHO memiliki tanggung jawab bukan hanya mencetak sarjana, tetapi juga menjadi motor pembangunan daerah.

Mulai dari sektor pertambangan, kelautan, pertanian, kesehatan masyarakat, lingkungan hidup, hingga ekonomi digital.

Di atas kertas, pemilihan rektor memang ditentukan oleh suara. Namun dalam substansinya, yang dipertaruhkan sesungguhnya adalah reputasi akademik kampus.

Seorang rektor hari ini tidak cukup hanya menjadi administrator kampus. Ia harus mampu menjadi diplomat akademik, manajer organisasi, pemimpin perubahan, penggalang sumber daya, sekaligus wajah institusi di tingkat nasional dan internasional.

Ia harus mampu menjawab pertanyaan mendasar. Bagaimana meningkatkan kualitas publikasi internasional dosen? Bagaimana menaikkan akreditasi program studi? Bagaimana memperkuat hilirisasi hasil penelitian? Bagaimana menarik investasi riset dan kerja sama internasional? Bagaimana membawa UHO naik dalam pemeringkatan perguruan tinggi nasional maupun dunia?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang sesungguhnya sedang diperebutkan dalam Pilrek UHO.

Ketika 49 Suara Menjadi Sangat Berharga
Meski memiliki lebih dari seribu dosen dan puluhan ribu mahasiswa, nasib kepemimpinan UHO pada tahap awal berada di tangan sekitar 49 anggota senat universitas.

Jumlah tersebut memang terlihat kecil. Namun justru di sanalah letak menariknya.

Dalam sistem pemilihan rektor perguruan tinggi negeri, suara senat hanya memiliki bobot 65 persen, sedangkan 35 persen sisanya berada di tangan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Artinya, satu suara anggota senat memiliki nilai sekitar 1,33 persen dari keseluruhan suara akhir. Secara matematis, dukungan Menteri setara dengan sekitar 26 hingga 27 suara anggota senat.

Di sinilah kontestasi menjadi menarik. Seorang calon yang memperoleh dukungan Menteri hanya membutuhkan sekitar 12 suara senat untuk melewati ambang 50 persen suara dan berada dalam posisi yang sangat kuat untuk menang.

Sebaliknya, calon yang tidak memperoleh dukungan Menteri harus menguasai suara senat secara dominan untuk menjaga peluangnya.

Karena itu, jalan menuju kursi rektor tidak hanya ditentukan oleh popularitas internal kampus, tetapi juga oleh kemampuan membangun kepercayaan pada berbagai level pengambilan keputusan.

Siapa yang Akan Menang?
Pertanyaan itu mungkin paling sering terdengar di lingkungan kampus saat ini. Namun jawabannya masih terlalu dini. Dengan 11 bakal calon yang berasal dari basis fakultas dan jaringan akademik berbeda, suara senat berpotensi terfragmentasi.

Dalam situasi seperti ini, perolehan sekitar 8 hingga 12 suara saja sudah bisa menjadi tiket menuju tiga besar. Karena itu, kompetisi sesungguhnya belum dimulai.

Tahap penyaringan akan menjadi ujian pertama untuk melihat siapa yang memiliki dukungan nyata di internal kampus. Setelah tiga besar terbentuk, arena permainan berubah total.
Saat itulah faktor jejaring, rekam jejak, kapasitas kepemimpinan, visi pengembangan universitas, dan komunikasi dengan pemangku kepentingan nasional akan memainkan peran yang lebih besar.

Pada akhirnya, Pilrek UHO bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ia adalah momentum refleksi bagi seluruh sivitas akademika mengenai arah masa depan kampus.

Seluruh bakal calon yang maju sesungguhnya membawa niat yang sama: mengabdikan diri untuk kemajuan Universitas Halu Oleo. Mereka hadir dari disiplin ilmu yang berbeda, tetapi berangkat dari kecintaan yang sama terhadap almamater.

Siapa pun yang akhirnya terpilih, tantangan yang menunggu tidak ringan. UHO harus terus bergerak dari kampus regional yang kuat menjadi universitas yang memiliki daya saing nasional dan pengaruh internasional. Kampus yang tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga pengetahuan, inovasi, dan solusi bagi pembangunan Indonesia Timur.

Karena pada akhirnya, yang sedang dipilih bukan sekadar seorang rektor. Melainkan arah masa depan Universitas Halu Oleo untuk satu dekade yang akan datang. Bukankah begitu?

Penulis : M Djufri Rachim (Pengajar pada Prodi Jurnalistik FISIP UHO)
([email protected])

Continue Reading

opini

Banjir Kendari dan Ketahanan Sosial Masyarakat

Published

on

By

L.M Ihsan Thamrin

Banjir yang terus berulang di Kota Kendari, khususnya di kawasan sekitar Sungai Wanggu, tidak hanya dipahami sebagai persoalan lingkungan, tetapi juga sebagai fenomena psikologi sosial yang berkaitan dengan perilaku masyarakat, pola interaksi sosial, serta kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan.

Kajian psikologi pemberdayaan komunitas, masyarakat dipandang sebagai kelompok sosial yang memiliki kemampuan untuk membangun ketahanan bersama melalui partisipasi, kepedulian, dan tindakan kolektif.

Kondisi banjir yang terjadi di beberapa wilayah Kendari menunjukkan bahwa perilaku sosial masyarakat memiliki pengaruh terhadap tingkat kerentanan bencana.

Pendekatan psikologi pemberdayaan komunitas menekankan pentingnya kesadaran kritis masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggalnya.

Kawasan rawan banjir Kendari, sebagian masyarakat masih menganggap banjir sebagai kejadian musiman yang biasa terjadi sehingga muncul kecenderungan untuk beradaptasi secara pasif tanpa melakukan perubahan perilaku yang signifikan.

Pola pikir seperti ini memengaruhi rendahnya kesiapsiagaan sosial dan kurangnya kepedulian kolektif terhadap upaya pencegahan banjir dalam kehidupan sehari-hari.

Perilaku individu sangat dipengaruhi oleh norma kelompok dan kebiasaan lingkungan sekitar. Ketika masyarakat terbiasa melihat saluran air dipenuhi sampah atau drainase tidak terawat, perilaku tersebut dapat dianggap sebagai sesuatu yang normal.

Akibatnya, perilaku kurang peduli terhadap lingkungan menjadi pola sosial yang terus berulang. Oleh karena itu, perubahan perilaku masyarakat perlu dibangun melalui penguatan norma sosial yang mendorong kepedulian lingkungan sebagai tanggung jawab bersama.

Kajian ini juga melihat bahwa solidaritas sosial merupakan kekuatan penting dalam menghadapi bencana. Pada masyarakat Kendari, hubungan kekeluargaan dan kedekatan sosial antarwarga menjadi modal sosial yang membantu proses bertahan saat banjir terjadi.

Interaksi sosial yang kuat dapat meningkatkan rasa empati, saling membantu, dan kerja sama antarmasyarakat.

Dukungan sosial seperti bantuan emosional, perhatian, dan kerja sama kelompok mampu mengurangi rasa takut, stres, dan kecemasan korban bencana.

Selain itu, pentingnya sense of community atau rasa memiliki terhadap lingkungan tempat tinggal.

Di beberapa kawasan rawan banjir Kendari, masyarakat tetap bertahan tinggal karena adanya keterikatan emosional, hubungan sosial keluarga, dan kedekatan dengan komunitas sekitar.

Ikatan sosial tersebut membuat masyarakat merasa lebih aman secara psikologis meskipun tinggal di wilayah rawan banjir.

Faktor ini menunjukkan bahwa keputusan masyarakat tidak hanya dipengaruhi kondisi fisik lingkungan, tetapi juga oleh kebutuhan sosial dan emosional dalam kehidupan komunitas.

Pendekatan psikologi sosial juga menjelaskan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai mitigasi bencana berpengaruh terhadap sikap kesiapsiagaan.

Semakin tinggi pemahaman masyarakat tentang risiko banjir, maka semakin besar pula kecenderungan mereka untuk membangun perilaku antisipatif dan peduli terhadap lingkungan.

Pengetahuan tersebut dapat membentuk kesadaran kolektif sehingga masyarakat lebih siap menghadapi ancaman banjir dan lebih aktif dalam menjaga lingkungan sosialnya.

Penanggulangan banjir di Kota Kendari dalam kajian psikologi pemberdayaan komunitas berfokus pada penguatan kesadaran sosial, solidaritas kelompok, perubahan norma perilaku, serta kemampuan masyarakat untuk membangun ketahanan bersama.

Banjir tidak hanya dipandang sebagai persoalan alam, tetapi juga sebagai hasil dari interaksi sosial, budaya lingkungan, dan perilaku kolektif masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Penulis :
L.M Ihsan Thamrin,S.Psi.,M.Psi
Akademisi Universitas Halu Oleo

Continue Reading

opini

Pendidikan Sebagai Jalan Peradaban, Pembebasan, dan Kedamaian: Refleksi Hari Pendidikan Nasional

Published

on

By

Kadek Yogiarta

Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) diperingati setiap 2 Mei setiap tahunnya, bertepatan dengan hari lahir Ki Hadjar Dewantara (2 Mei 1889), yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia.

Penetapan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 sebagai bentuk penghormatan atas jasa beliau dalam memperjuangkan pendidikan di tengah tekanan kolonialisme. Hingga kini, Hardiknas diperingati melalui berbagai kegiatan, termasuk upacara bendera di instansi pemerintah dan lembaga pendidikan.

Pendidikan pada hakikatnya adalah perjalanan panjang yang tidak pernah berhenti. Jika kita menengok ke masa lalu, akses terhadap pendidikan bukanlah hal yang mudah. Banyak anak bangsa harus berjuang dalam keterbatasan ekonomi, minimnya fasilitas, serta sempitnya kesempatan belajar. Namun justru dari keterbatasan itu lahir keteguhan bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari ketidakberdayaan menuju kehidupan yang lebih bermakna.

Memasuki era modern, wajah pendidikan mengalami transformasi yang signifikan. Akses semakin terbuka, teknologi menjadi jembatan pengetahuan, dan kesempatan belajar hadir bagi lebih banyak orang. Negara pun menunjukkan komitmennya melalui berbagai kebijakan strategis, seperti penguatan sistem pendidikan nasional, peningkatan anggaran pendidikan, serta program bantuan seperti KIP, PIP, dan beasiswa prestasi lainnya.

Kemajuan tersebut tercermin dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang mencapai 75,90 pada tahun 2025, naik dari 75,02 pada tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan adanya perbaikan dalam dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Indikator pendidikan seperti harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah juga terus meningkat, menandakan bahwa akses dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan semakin baik.

Secara ilmiah, banyak penelitian menegaskan bahwa pendidikan memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kualitas pembangunan manusia. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar kontribusinya terhadap kesejahteraan hidup dan kemajuan bangsa. Namun demikian, pendidikan tidak boleh direduksi hanya menjadi angka statistik.

Ia bukan sekadar kelulusan atau gelar akademik, melainkan proses pembentukan manusia seutuhnya, hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara, pendidikan adalah proses pewarisan peradaban. Nilai-nilai luhur, budaya, dan kebijaksanaan ditransmisikan dari generasi ke generasi melalui pendidikan.

Sementara itu, Paulo Freire memandang pendidikan sebagai alat pembebasan sebuah proses untuk membangkitkan kesadaran kritis dan memerdekakan manusia dari berbagai bentuk penindasan.

Dalam pengalaman pribadi, pendidikan bukan sekadar kewajiban, melainkan panggilan hidup. Terlahir dari keluarga yang sangat sederhana bukanlah penghalang, tetapi sumber kekuatan untuk terus bertumbuh. Semangat belajar tidak mengenal usia. Hingga usia 42 tahun, perjalanan pendidikan masih berlanjut dalam studi doktoral. Ini bukan semata untuk pencapaian akademik, melainkan wujud keyakinan bahwa belajar adalah proses sepanjang hayat.

Dalam perspektif Hindu, pendidikan memiliki dimensi yang lebih dalam. Ia bukan hanya upaya intelektual, tetapi juga perjalanan spiritual pencarian menuju kebenaran sejati. Ilmu pengetahuan menjadi jalan untuk mendekatkan diri pada Tuhan, dan kebenaran akan membawa manusia pada kesadaran yang lebih tinggi. Teks Nitisataka ada menyebutkan “busana pengetahuan adalah kedamaian” mengandung makna bahwa orang yang benar-benar berilmu tidak akan terjebak dalam kesombongan, melainkan memancarkan kebijaksanaan, kerendahan hati, dan kedamaian.

Belajar Sepanjang Hayat, Jalan Menuju Kebijaksanaan dan Kedamaian

Hari Pendidikan Nasional seharusnya tidak berhenti pada seremoni tahunan. Ia adalah ruang kontemplasi bersama untuk bertanya, sudahkah pendidikan memanusiakan manusia? Sudahkah ilmu yang kita miliki membawa manfaat, bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi sesama? Di tengah kemajuan zaman, tantangan pendidikan justru semakin kompleks.

Kemudahan akses informasi tidak selalu berbanding lurus dengan kedalaman pemahaman. Di sinilah pentingnya kesadaran bahwa belajar bukan sekadar mengumpulkan pengetahuan, tetapi membentuk karakter, menajamkan nurani, dan menumbuhkan kebijaksanaan.

Pendidikan sejati adalah pendidikan yang membebaskan dari kebodohan, memerdekakan dari ketakutan, dan menuntun manusia menuju kedamaian batin. Ia tidak hanya mencerdaskan pikiran, tetapi juga menyucikan hati.
Akhirnya, selama manusia masih memiliki kemauan untuk belajar, selama itu pula ia sedang menapaki jalan menuju peradaban yang lebih luhur. Pendidikan adalah jalan panjang jalan yang tidak hanya membawa kita menjadi cerdas, tetapi juga menjadi bijaksana, damai, dan semakin dekat dengan Tuhan.

Penulis: Kadek Yogiarta
Pemerhati Pendidikan di Sulawesi Tenggara

Continue Reading

Trending