KENDARI, Bursabisnis.id – Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus memperkuat ekonomi rakyat dengan menggagas pembentukan ekosistem ekonomi berbasis warga.

Kali ini, KADIN Sultra berkolaborasi dengan Perum Bulog Sultra untuk mengembangkan Rumah Pangan Kita (RPK) di tingkat kecamatan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada Jumat sore 3 Januari 2025, KADIN Sultra dan Perum Bulog Sultra sepakat untuk membentuk simpul ekonomi berbasis masyarakat, di mana warga dapat berperan aktif melalui keberadaan RPK.

Program ini bertujuan untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti beras, minyak, gula, dan terigu dengan harga yang terjangkau dan dijamin oleh pemerintah melalui Perum Bulog.

Wakil Ketua Umum KADIN Sultra, Sastra Alamsyah, menjelaskan bahwa penguatan RPK merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. RPK yang berada langsung di tengah masyarakat dapat memastikan bahwa kebutuhan dasar warga dipenuhi dengan harga yang murah sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Perum Bulog Sultra.

“Keberadaan RPK ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang semakin sulit. Kami (KADIN Sultra) akan mendorong agar RPK ini terbentuk di setiap kecamatan, bahkan di setiap kelurahan,” ujar Sastra, Jumat 3 Januari 2025.

Sementara itu, Kepala Perum Bulog Kanwil Sultra, Siti Mardati Saing, menyambut baik langkah KADIN Sultra dan menegaskan dukungannya terhadap pembentukan ekosistem RPK berbasis kerakyatan ini. Menurut Siti, pembentukan RPK bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau.

“Bulog sangat mendukung upaya KADIN Sultra untuk mendorong terbentuknya RPK di setiap kecamatan. Ini adalah bagian dari visi kami untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan dengan harga yang wajar,” ucap Siti.

Lebih lanjut, Siti Mardati Saing menambahkan bahwa pembentukan RPK berbasis kecamatan diharapkan tidak hanya meningkatkan distribusi bahan pangan, tetapi juga membuka peluang lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

Penulis : Tam

JAKARTA, Bursabisnis.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total outstanding (piutang) pembiayaan industri pinjaman online berupa peer-to-peer (P2P) lending mencapai Rp75,02 triliun per Oktober 2024. Pun, utang pinjol masyarakat Indonesia tumbuh hingga 29,23 persen year-on-year (yoy).

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengusulkan agar pemerintah mempermudah masyarakat untuk memperoleh layanan pinjaman yang ramah bunga. Salah satu opsi yang layanan yang ia utarakan adalah peningkatan opsi inklusi keuangan dengan menggalakkan program-program koperasi kerakyatan.

“Dulu koperasi itu sangat membantu perekonomian masyarakat, tapi sekarang makin lama makin surut. Ini harusnya kembali dibumikan oleh pemerintah agar program koperasi kerakyatan kembali menjadi alternatif keuangan di tengah masyarakat,” tutur Mufti.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu pun mengingatkan supaya pemerintah beserta lembaga terkait saling berkolaborasi untuk membuat peta jalan (roadmap) bersama guna memberantas dampak negatif dari pinjol.

“Tanpa ada pembatasan yang jelas dan roadmap pinjol, maka pinjol itu mati satu tumbuh seribu. Satu ditutup maka seribu pinjol muncul, artinya sama saja menyediakan banyak pilihan racun ke rakyat,” lanjut Mufti.

Menutup pernyataannya, aparat penegak hukum (APH) terlibat aktif menindak secara tegas setiap kasus terkait pinjol, termasuk para pemilik layanan pinjol harus juga dikenai sanksi jika bermasalah. Dirinya pun mengingatkan pemerintah untuk serius dan menempatkan masalah pinjol sebagai salah satu prioritas utama kerja sektor keuangan.

“Pemerintah harus bisa membatasi pinjol, terapkan aturan yang membatasi jumlah bank dengan aturan kecukupan modal dan lainnya. “Jangan hanya operator dan pegawai kelas bawah saja yang diciduk aparat penegak hukum, yang piramida paling atas yaitu pemilik pinjol juga harus dijerat,” pungkasnya.

Sumber : dpr.go.id
Penulis : Icha
Editor : Tam

BAUBAU, Bursabisnis.id – Menjelag Natal dan Tahun Baru 2025 (Nataru), Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Baubau dipimpin Sekretaris TPID Kota Baubau Dra Hj Asmahani, M.Si, melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) berbagai kebutuhan pokok di Pasar Wameo, distributor beras, gudang Bulog dan pasar modern Hypermart pada Jumat, 22 November 2024.

Sidak menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) dilakukan bersama Kadis Perindag La Ode Ali Hasan SE, M.Si,
Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Muh Rais, SP, Kabulog Baubau, Kabag Pembangunan Setda Kota Baubau Safrin, S.Par, perwakilan Posal Baubau.

Menurut Dra Hj Asmahani, setelah mengecek di Pasar Wameo, ada beberapa jenis bahan kebutuhan pokok yang terpantau.

Dari pantauan tersebut, ternyata masih stabil termasuk juga harga beras yang coba dilacak langsung ke beberapa distibutor, dan juga ke Bulog Baubau juga masih stabil, dengan stok yang cukup banyak dan memadai

Bahkan sampai di tahun 2025. Termasuk di pasar modern harga masih terjangkau.

”Jadi kita melakukan pemantauan di beberapa titk-titik di pasar, distributor, di Bulog terakhir di pasar modern membandingkan harga-harga dan sampai sekarang ini tidak ada perubahan dari beberapa bulan yang lalu. Harga-harga itu ada yang cenderung turun, kemudian dalam rangka menghadapi tahun baru yang mendasar hari ini persiapan Pilkada sangat besar sekali kebutuhan masyarakat. Itulah yang coba kita antisipasi bagaimana kebutuhan pokok itu bisa terpenuhi untuk kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Ditambahkan, kemudian dalam proses persiapan makan gratis yang menurut informasi hampir semua wilayah Kepton ini belanjanya di Baubau. Sehingga itulah yang dipersiapkan bagaimana antisipasinya, dan akan terus dipantau stok-stok yang berada di pasar-pasar terutama kebutuhan pokok ayam,telur,minyak goreng dan lain-lain.

Sedangkan yang terkait dengan siswa makan gratis ini, akan dipersiapkan betul-betul apapun yang mau diupayakan dan memastikan Baubau tidak akan ada kenaikan harga.

Sementara itu, Kabulog Baubau mengungkapkan, untuk ketersediaan stok beras di Bulog Baubau kurang lebih ada 2.600 ton itu sampai awal tahun 2025 sudah siap.

Jika melihat hasil Sidak di pasar untuk beras harganya lebih stabil, karena Bulog Baubau juga memperluas jangkauan untuk beras jenis SPHP. Sebab memang jenis SPHP ini guna melaksanakan program pemerintah bisa menurunkan harga beras di Kota Baubau.

Ditempat yang sama, store manager Hypermart Agung Nurmaulana menjelaskan, menghadapi persiapan Nataru 2025, untuk kebutuhan customer pihaknya bisa terpenuhi dan untuk ayam sendiri ada stok 7 ton dan untuk ayam pcs an untuk ukuran 0-900 gr kurang lebih ada 3,5 ton.

Penulis : Icha
Editor : Tam