KENDARI, Bursabisnis.id –  Momen bersejarah bagi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara (KPw BI Sultra) dengan dilaksanakannya upacara pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara pada Jumat, 4 Juli 2025.

Bertempat di Aula Wakatobi, KPw BI Sultra, Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono, secara resmi mengukuhkan Edwin Permadi sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, menggantikan Doni Septadijaya yang saat ini menempati posisi baru menjadi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat.

Turut hadir dalam upacara tersebut Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., M.M., jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), pimpinan satuan kerja Bank Indonesia, dan stakeholder lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., M.M., menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia atas peran strategisnya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, terutama di tengah dinamika global dan tantangan struktural.

Andi Sumangerukka juga menyampaikan terima kasih atas kerja sama erat yang telah terjalin, khususnya dalam mendukung berbagai program strategis seperti perluasan digitalisasi sistem pembayaran, pengendalian inflasi daerah, ekonomi syariah, pengembangan UMKM, hingga distribusi uang Rupiah ke wilayah 3T.

Lebih lanjut, Gubernur Sultra menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi dan KPw BI Sultra dalam mendorong transformasi ekonomi daerah.

Ia juga mengapresiasi peran aktif Bank Indonesia dalam penguatan ketahanan pangan, pengembangan ekonomi syariah, dan koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Keberhasilan kolaborasi melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang menjadikan 17 dari 18 Pemda di Sultra meraih predikat Pemda Digital turut menjadi bukti nyata sinergi yang produktif.

Senada dengan hal tersebut, Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Doni Primanto Joewono, menyampaikan bahwa pergantian kepemimpinan merupakan proses rutin di Bank Indonesia, sebagai bagian dari tour of duty untuk memperkaya pengalaman pimpinan, tidak hanya dari sisi substansi (book smart), tetapi juga kemampuan eksekusi di lapangan dan membangun jejaring yang kuat (street smart).

Doni Primanto juga menyampaikan apresiasi atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin antara Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara, yang telah menghasilkan berbagai capaian positif seperti pengendalian inflasi melalui GNPIP, percepatan digitalisasi di lingkungan pemerintah daerah, serta pengembangan UMKM dan ekonomi syariah.

Sinergi yang telah terbentuk ini menjadi fondasi kuat dalam memperkuat peran strategis Bank Indonesia di daerah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing di Sulawesi Tenggara.

Laporan : Kas

Editor : Tam

BOMBANA, Bursabisnis. Id – Kabupaten Bombana  berpotensi menjadi sentra pertanian dan peternakan.

Hal ini didukung oleh potensi lahan dan masyarakatnya yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan peternak.

Salah satu tanaman yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Bombana adalah tanaman bawang merah.

Bawang merah merupakan  produk pertanian yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, karena sangat diperlukan masyarakat sebagai bumbu dapur dan fungsi lainnya.

Beberapa kelompok tani di Desa Watukalangkari sudah menjadikan bawang merah sebagai tanaman budidayanya.

Dibidang peternakan, masyarakat Desa Watukalangkari umumnya beternak sapi, kambing dan ayam.

Oleh karena itu tahun 2025 ini tim pengabdian Universitas Halu Oleo (UHO) yang berkolaborasi dengan Universitas Lakidende (Unilaki) yang terdiri dari Dr. Ir. Gusnawaty HS., SP., MP., IPM (FP-UHO); Prof. Dr. Ir. Muhammad Taufik, MSi (FP-UHO), Rahim Aka, SPt., MP. (FPt_UHO) dan Dr. Kalis Amartani, SP., MP. (FP-Unilaki) dengan dukungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi khususnya DP2M, kembali melakukan kegiatan pengabdian Pembinaan Desa Binaan (PDB) Tahun II di Desa Watukalangkari Kabupaten Bombana yang juga merupakan salahsatudesa binaan FP UHO.

Kegiatan pengabdian ini merupakan salah satu wujud atau manifestasi dari “Kampus Berdampak” yang saat ini digalakkan oleh Kemendiktisaintek.

Kegiatan ini dilaksanakan tidak lepas dari dukungan pemerintah daerah, khususnya Kepala Desa Watukalangkari , Kelompok tani/kelompok ternak, masyarakat termasuk mahasiswa FP UHO yang juga ikut serta dalam kegiatan ini baik sebagai bentuk magang ataupun untuk penyelesaian tugas akhir.

Pelaksanaan kegiatan di Tahun 2025 ini telah diawali dengan kegiatan sosialisasi di Aula Kantor Desa Watukalangkari yang dihadiri oleh seluruh tim pelaksana, pemerintah desa, mitra petani/peternak, masyarakat sekitar dan mahasiswa.

Dengan potensi pertanian bawang merah dan peternakan di Desa Watukalangkari yang cukup menjanjikan, mendorong tim pengabdian untuk membantu petani dan peternak meningkatkan produktivitas bawang merah dan ternak mereka dengan melalui integrasi system pertanaman bawang merah, tanaman pakan ternak dengan peternakan sapi, kambing dan ayam sehingga dapat membantu petani bawang dalam memenuhi kebutuhan pupuk organik.

Termasuk membantu peternak dalam memenuhi kebutuhan pakan ternak, serta meningkatkan kemampuan petani dan peternak mengolah kotoran ternak menjadi pupuk organik.

Sekaligus memberikan percontohan sistem peternakan semiektensif (system pengkandangan) yang terintegrasi dengan bak penampungan/fermentasi kotoran ternaknya, sehingga memudahkan peternak untuk mengumpulkan dan mengolah kotoran ternak menjadi pupuk organic.

Laporan : Tam

JAKARTA, Bursabisnis.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa APBN 2024 telah bekerja secara optimal sebagai instrumen fiskal yang menjaga stabilitas sekaligus mendorong pembangunan di tengah situasi global yang penuh tekanan.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani ketika menyampaikan Keterangan Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2024 dalam Sidang Paripurna DPR RI pada Selasa, 1 Juli 2025 di Ruang Rapat DPR RI Jakarta.

“Tahun 2024 ditandai dengan kondisi ekonomi nasional yang menantang dan tidak mudah, terutama berasal dari tekanan perekonomian global yang meningkat tajam di berbagai wilayah dunia,” ujar Sri Mulyani sebagaimana dilansir dari laman kemenkeu.go.id.

Di tengah konflik geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta dampak lanjutan El Nino, Menkeu menegaskan bahwa APBN tetap mampu meredam tekanan melalui kebijakan fiskal yang adaptif, termasuk stabilisasi harga pangan dan energi, serta perlindungan sosial.

APBN juga berperan penting dalam mendukung agenda nasional, termasuk Pemilu 2024 dan transisi pemerintahan.

“Dukungan yang solid dan kolaborasi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan memberikan kontribusi yang positif untuk mewujudkan target pembangunan yang optimal, serta melaksanakan transisi pemerintahan secara efektif,” kata Sri Mulyani.

Stabilitas ini ditopang oleh kinerja ekonomi yang tetap tumbuh 5,03% dengan inflasi terkendali di angka 1,6%—jauh di bawah asumsi APBN 2024 sebesar 2,8%.

Dampak konkret dari belanja negara juga terlihat nyata. Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, dan subsidi Kredit Usaha Rakyat terus dijalankan. Hasilnya, angka kemiskinan ekstrem turun hingga 0,83%, pengangguran menurun menjadi 4,91%, dan belanja negara tumbuh 7,6% menjadi Rp3.359,8 triliun.

Di sisi pengelolaan fiskal, Pemerintah berhasil menjaga defisit APBN 2024 sebesar 2,3% dari PDB, lebih rendah dari outlook sebelumnya. Realisasi pembiayaan utang pun ditekan di bawah target awal, mencerminkan bauran pembiayaan yang efisien dan berisiko rendah.

Sinergi antara Pemerintah, DPR, dan BPK juga memperkuat tata kelola fiskal. Pemerintah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024.
Pemerintah menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan pengawasan yang efektif dari DPR RI dan BPK. RUU P2 APBN 2024 kini diajukan untuk dibahas bersama dan ditetapkan menjadi Undang-Undang. Dengan tata kelola yang kokoh dan berintegritas, APBN diharapkan terus menjadi alat untuk memperkuat kesejahteraan rakyat dan ketahanan ekonomi nasional.

Sumber : kemenkeu.go.id
Laporan : Icha
Editor : Tam