Connect with us

Perbankan

Penyaluran KUR di Sultra Mengalami Penurunan Drastis

Published

on

KENDARI, bursabisnis.id – Dalam rapat koordinasi (Rakor) dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra),  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sultra memaparkan perkembangan implementasi kebijakan relaksasi atau restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

“ Termasuk mendorong kolaborasi dalam rangka mempercepat implementasi subsidi bunga.  Tema Rakor secara daring tersebut bertopik “UMKM Bangkit Menjadi Pengungkit di Tengah Pandemi Covid-19,” kata  Mohammad Fredly Nasution, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tenggara.

Rakor tersebut dihadiri Dinas Koperasi dan UMKM  lingkup Sultra serta Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). PUJK tersebut seperti bank penyalur KUR serta PT Pegadaian dan PNM sebagai penyalur UMi di Sultra.

Hal penting yang disampaikan dalam Rakor ini adalah sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah dalam rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

PMK ini merupakan revisi dari PMK sebelumnya yakni PMK 65/PMK.05/2020. Dengan kehadiran PMK ini, pemerintah menyempurnakan tata cara pemberian subsidi bunga/subsidi margin melalui simplifikasi prosedur agar mempermudah debitur.

Debitur tidak perlu lagi melakukan registrasi untuk mendapatkan subsidi bunga dan otomatis ikut dalam program ini sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur oleh PMK 85/PMK.07/2020, antara lain memiliki outstanding pinjaman per tanggal 29 Februari 2020 serta dalam status lancar.

Subsidi bunga/margin diperuntukkan bagi debitur UMKM dengan plafon kredit/pembiayaan paling tinggi Rp 10 miliar yang memenuhi syarat, dan akan diberikan sampai 31 Desember 2020. Untuk mendapatkan fasilitas ini, pengusaha UMKM bisa langsung menghubungi bank atau lembaga pembiayaan lainnya untuk menerima informasi dan mendapatkan fasilitas dari pemerintah.

Penyederhanaan prosedur lainnya adalah mekanisme penyaluran subsidi, penyaluran mengggunakan virtual account kini dihilangkan untuk mempercepat proses penyaluran subsidi bunga dari rekening kas negara ke rekening penyalur.

“Selain memberikan pemahaman terkait PMK 85 Tahun 2020, Rakor yang diselenggarakan Kanwil Ditjen Pembendaharaan Sultra ini sangat baik untuk memperkuat kolaborasi antar entitas termasuk mengakselerasi program subsidi bunga kredit/pembiayaan. Ucap Mohammad Fredly selaku Kepala OJK Sultra.

Selanjutnya, Fredly menjelaskan bahwa kolaborasi menjadi penting karena setiap entitas memiliki peranan penting dalam implementasi PMK 85/2020, misalnya OJK selaku regulator memiliki bagian kebijakan terkait perbankan dan perusahaan pembiayaan,  termasuk penyediaan data/informasi melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dulu dikenal dengan SID atau BI Checking, kemudian pemerintah terkait penyediaan dan penyeluran dana misalnya penempatan uang negara sebesar Rp 30T di 4 Bank Himbara yang bertujuan mempercepat penyaluran kredit, khususnya untuk UMKM dan industri padat karya di masa pandemi.

Di sisi lain, peran Pemerintah Daerah, khususnya peran Dinas Koperasi dan UMKM sebagai pemilik data faktual UMKM yang terdampak termasuk upaya pengkinian data UMKM untuk dapat terdaftar di SIKP milik Kemenkeu. Harapannya, implementasi program pemerintah tepat sasaran.

Berdasarkan data dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, penyaluran KUR se-Provinsi Sulawesi Tenggara dari Agustus 2015 sampai dengan 20 Juli 2020 sebesar Rp 6,87 T dengan outstanding Rp 2,6T. Sedangkan penyaluran KUR tahun 2020, sampai dengan 20 Mei 2020 mencapai Rp 846,72 Miliar.

Penyaluran KUR di Sulawesi Tenggara mulai mengalami perlambatan pada bulan Maret 2020 sebesar 10,47% menjadi sebesar Rp 222,08 Miliar dari bulan sebelumnya dan data terakhir menunjukkan terjadi penurunan drastis pada bulan Mei 2020 yang hanya mencapai Rp 39,92 Miliar.

Porsi penyaluran KUR sektor produksi (non perdagangan) pada tahun 2020 sebesar 57% (masih dibawah target sektor produksi tahun 2020 yaitu minimal 60%). KUR di sektor perdagangan (non produksi) mulai menurun dan KUR di sektor produksi mulai meningkat sejak tahun 2019. Di sisi lain, penyaluran Kredit UMi oleh pegadaian dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 mencapai Rp 14,63 miliar sedangkan oleh PNPM mencapai Rp25,93 miliar.

Dari data tersebut terlihat bahwa sektor yang dominan dibiayai oleh KUR di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sektor perdagangan sementara sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor juga mengalami kontraksi pada triwulan I tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi. Sektor sektor perdagangan besar dan eceran dan reparasi mobil dan sepeda motor hanya mampu tumbuh sekitar 2% secara yoy.

Demikian pula dengan ekonomi Sultra juga mengalami kontraksi pada triwulan I tahun 2020 dengan tumbuh sebesar 4,37% secara yoy. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat 17.256 UKM yang terdampak Covid-19.

“Perlu diingat peran UMKM sangat penting dalam menopang perekonomian negara ini. Kami minta baik perbankan, pegadaian, PNM dan PUJK terkait lainnya untuk mendukung program subsidi bunga ini, khususnya bagi UMKM di Sulawesi Tenggara. Harapannya, UMKM dapat terbantu dan terus tumbuh di tengah pandemi serta menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga mampu mengungkit pertumbuhan ekonomi negara kita, khususnya di Sulawesi Tenggara,” pungkas Fredly.

 

Laporan : Rustam Dj

 

 

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KEUANGAN

Pekan Lalu, Rupiah Ambrol 2 Persen

Published

on

By

 JAKARTA, bursabisnis.id  – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), tampaknya akan melemah di perdagangan pasar spot hari ini. Tanda-tanda depresiasi rupiah sudah terlihat di pasar Non-Deliverable Market (NDF).

Berikut kurs dolar AS di pasar NDF selepas penutupan perdagangan spot akhir pekan lalu dibandingkan hari ini, Senin (6/7/2020), mengutip data Refinitiv yang dilansir situs cnbcindonesia.com.

 

Periode Kurs 3 Juli (15:01 WIB) Kurs 6 Juli (07:12 WIB)
1 Pekan Rp 14.533,5 Rp 14.521
1 Bulan Rp 14.624,1 Rp 14.650
2 Bulan Rp 14.737 Rp 14.726
3 Bulan Rp 14.817 Rp 14.811
6 Bulan Rp 15.044.7 Rp 15.051
9 Bulan Rp 15.260,3 Rp 15.276
1 Tahun Rp 15.482,7 Rp 15.551
2 Tahun Rp 16.450 Rp 16.485,4

 

Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) yang kali terakhir diperbarui pada 3 Juli pukul 14:50 WIB:

 Periode Kurs
1 Bulan Rp 14.540
3 Bulan Rp 14.600

 

Sepanjang pekan lalu, rupiah melemah signifikan 2,12% di hadapan dolar AS secara ;oint-to-point. Rupiah jadi mata uang terlemah di Asia. Hari ini, sepertinya tren depresiasi belum bisa terlepas dari mata uang Tanah Air.

NDF adalah instrumen yang memperdagangkan mata uang dalam jangka waktu tertentu dengan patokan kurs tertentu pula. Sebelumnya pasar NDF belum ada di Indonesia, hanya tersedia di pusat-pusat keuangan internasional seperti Singapura, Hong Kong, New York, atau London.

Pasar NDF seringkali mempengaruhi psikologis pembentukan harga di pasar spot. Oleh karena itu, kurs di NDF tidak jarang diikuti oleh pasar spot. Padahal NDF sebelumnya murni dimainkan oleh investor asing, yang mungkin kurang mendalami kondisi fundamental perekonomian Indonesia.

Bank Indonesia (BI) pun kemudian membentuk pasar DNDF. Meski tenor yang disediakan belum lengkap, tetapi ke depan diharapkan terus bertambah.

Dengan begitu, psikologis yang membentuk rupiah di pasar spot diharapkan bisa lebih rasional karena instrumen NDF berada di dalam negeri. Rupiah di pasar spot tidak perlu selalu membebek pasar NDF yang sepenuhnya dibentuk oleh pasar asing.

Laporan : Rustam Dj

Continue Reading

Perbankan

Waspada, Beredar Informasi Ajakan Penarikan Dana di Perbankan

Published

on

By

JAKARTA, bursabisnis.id –  Otoritas Jasa Keuangan meminta masyarakat mewaspadai beredarnya informasi hoax di sosial media yang mengajak untuk melakukan penarikan dana di perbankan. OJK menyampaikan bahwa informasi yang beredar tersebut adalah informasi hoax dan tidak benar.

Berdasarkan data OJK Mei 2020, tingkat permodalan dan likuiditas perbankan masih dalam kondisi yang aman. Rasio kecukupan permodalan (CAR) perbankan sebesar 22,16% (di atas ketentuan), sementara hingga 17 Juni, rasio alat likuid/ non-core deposit dan alat likuid/DPK terpantau pada level 123,2% dan 26,2% jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.

OJK telah melaporkan informasi hoax ini kepada pihak Bareskrim Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk diusut dan ditindak sesuai ketentuan karena telah menimbulkan keresahan di masyarakat.

Sesuai Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), para penyebar hoax diancam hukuman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Masyarakat diimbau untuk senantiasa memastikan informasi tentang keuangan yang diterima adalah informasi yang benar dan valid dengan menghubungi Kontak OJK di nomor 157 atau layanan Whatsapp resmi 081157157157.

Laporan : Rustam Dj

Continue Reading

KEUANGAN

Debitur Terdampak Covid Sebanyak 90.808 Dengan Outstanding Kredit Rp 5 Triliun

Published

on

By

KENDARI, bursabisnis.id – Jumlah Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) per Juni 2020 sebanyak 134 entitas pusat,cabang,perwakilan, terdiri dari 43 entitas dari sektor Perbankan, 14 entitas dari sektor Pasar Modal, dan 77 entitas dari sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).

Kepala OJK Provinsi Sulawesi Tenggara, Mohammad Fredly Nasution melaporkan dari perbankan dan perusahaan pembiayaan di Sulawesi Tenggara per 23 Juni 2020, jumlah debitur yang terdampak penyebaran COVID-19 sebanyak 90.808 dengan outstanding kredit sebesar Rp 5,07 triliun. Sebanyak 50.088 debitur mengajukan restrukturisasi (restruk) kredit atau pembiayaan dengan nominal sebesar Rp 2,90 triliun.

Dari jumlah tersebut, debitur yang telah dilakukan atau disetujui restrukturisasi kredit sebanyak 40.720 debitur dengan outstanding sebesar Rp 2,17 triliun.

Per 23 Juni 2020, jumlah pengaduan konsumen sektor jasa keuangan di Sulawesi Tenggara baik yang datang langsung maupun via telepon (walk in customer) sebanyak 325 pengaduan, dengan rincian 83 pengaduan terkait perbankan dan 242 pengaduan perusahaan pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Khusus (LJKK) termasuk pengaduan terkait Fintech Lending atau Pinjaman Online sebanyak 3 konsumen yang

berkonsultasi secara lisan. Data pengaduan konsumen yang terdampak COVID-19 melalui surat sebanyak 62 pengaduan (20 pengaduan terkait perbankan dan 42 pengaduan terkait perusahaan pembiayaan).

Terkait kegiatan edukasi, OJK Sultra telah melakukan edukasi dengan non tatap muka (Digital Class) sebanyak 13 kali yaitu 11 kali kegiatan Dilan Class Rutin mingguan yang melibatkan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) serta 2 kali Kegiatan Digital Massive Class (DMC) bagi 7 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang melibatkan petinggi OJK Pusat dengan total jumlah peserta sebanyak 1.050

peserta. Selanjutnya kegiatan edukasi ini akan melibatkan narasumber di luar PUJK, untuk memberikan soft skills, digital skills, informasi terkini, hingga pengalaman pengelolaan keuangan, seperti pejabat Google dan rencana akan mengundang staf khusus presiden sebagai pembicara pada kegiatan Dilan Class selanjutnya.

Terkait pemberitaan atau informasi yang beredar di masyarakat, hilangnya sejumlah dana di rekening nasabah, OJK Sultra telah melakukan koordinasi dengan dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) terkait BRI dan BCA.

“ Berdasarkan informasi PUJK, dapat kami informasikan bahwa kejadian tersebut bukan skimming. Pihak Bank telah melakukan komunikasi dengan nasabah secara intens termasuk menelusuri serta meneliti bukti-bukti pendukung yang kompeten dan cukup terkait transaksi yang dikeluhkan masyarakat tersebut,” kata Mohammad Fredly Nasution.

Untuk informasi lebih rinci, disilakan untuk bertanya kepada PUJK tersebut atau menunggu press release dari kantor pusat PUJK dimaksud.

“ Masyarakat tidak perlu khawatir atas keamanan dana yang disimpan atau dinvestasikan kepada PUJK yang telah mendapat izin dan diawasi oleh OJK,” tegasnya.

Mohammad Fredly Nasution juga menginformasikan, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan POJK Nomor 18 /POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, masyarakat atau konsumen dapat melakukan pengaduan secara tertulis kepada PUJK. PUJK wajib merespons secara tertulis maksimal 20 hari kerja selama, dan dapat diperpanjang 20 hari kerja sepanjang dapat memberikan alasan secara tertulis kepada konsumen.

Jika, dalam 20 hari kerja tersebut, PUJK tidak merespons maka masyarakat atau konsumen dapat melaporkan kepada OJK setempat untuk diberikan fasilitas penyelesaian.

Selanjutnya, berdasarkan pasal 41 POJK Nomor 1/POJK.07/2013, dinyatakan bahwa pemberian fasilitas penyelesaian pengaduan Konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan dilakukan terhadap pengaduan yang berindikasi sengketa di sektor jasa keuangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Konsumen mengalami kerugian finansial yang ditimbulkan oleh :

a. Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang Perbankan, Pasar Modal, Dana Pensiun, Asuransi Jiwa, Pembiayaan, Perusahaan Gadai, atau Penjaminan, paling banyak sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
b. Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang asuransi umum paling banyak sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
2. Konsumen mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan dokumen pendukung yang berkaitan dengan pengaduan.
3. Pelaku Usaha Jasa Keuangan telah melakukan upaya penyelesaian pengaduan namun Konsumen tidak dapat menerima penyelesaian tersebut atau telah melewati batas waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. pengaduan yang diajukan bukan merupakan sengketa sedang dalam proses atau pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau lembaga mediasi lainnya.
5. pengaduan yang diajukan bersifat keperdataan.
6. pengaduan yang diajukan belum pernah difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
7. pengajuan penyelesaian pengaduan tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal surat hasil penyelesaian Pengaduan yang disampaikan Pelaku Usaha Jasa Keuangan kepada Konsumen.

Laporan : Rustam Dj

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.