Connect with us

Ekonomi Makro

Rencana Peleburan BRI, Pegadaian dan PNM

Published

on

JAKARTA, BursaBisnis.id – Kementerian BUMN terus mematangkan rencana penggabungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Pemodalan Nasional Madani (Persero), menjadi ekosistem ultra mikro.

Rencana tersebut menimbulkan kekhawatiran atas nasib karyawan PNM maupun Pegadaian setelah penggabungan. Kekhawatiran itu disampaikan Anggota Komisi XI DPR Vera Febyanthy dalam rapat dengar pendapat dengan Bank BRI, Selasa (3/2/2021) sebagaimana dilansir dari laman Bisnis.com.

“Terkait penggabungan atau merger yang akan masuk ke BRI, ada salah satu outlet yang dikorbankan baik BRI atau Pegadaian. Sekarang pertanyaannya, mau dikemanakan yang eksisting. Apakah tidak akan menimbulkan gejolak?” tanyanya dalam rapat.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sunarso memastikan pembentukan ekosistem ultra mikro ini tidak akan memengaruhi outlet PNM dan Pegadaian, termasuk karyawan yang bekerja di dalamnya.

“Secara garis besar outlet Pegadaian dan PNM, juga orang-orangnya tetap akan bekerja seperti semula, tidak ada perubahan. Bahkan mungkin mereka akan diberikan kesempatan untuk menggunakan outlet BRI yang lebih luas,” jawabnya dalam rapat bersama Komisi XI DPR, dikutip Rabu (3/2/2021).

Sunarso mengatakan pembentukan ekosistem ultra mikro ini justru akan menjaga PNM dan Pegadaian agar fokus pada bisnis model dan culture masing-masing.

Pembentukan ekosistem ultra mikro justru akan membuat keduanya lebih efisien dari sisi cost of fund dan biaya operasional, sehingga bermanfaat pada penurunan suku bunga pinjaman bagi usaha ultra mikro.

Suku bunga, kata Sunarso, bisa diturunkan dengan dua cara. Pertama adalah excess likuiditas dari BRI yang rata-rata setiap hari senilai Rp150 triliun dan ditempatkan di money market dengan yield 3 persen. Pegadaian dan PNM sendiri sumber pendanaan dari loan instrument masih di atas 5 persen.

“Jadi, kalau bisa mendapatkan pendanaan dari BRI secara langsung atau dengan cara mereka issue instrument, tapi bunganya lebih rendah karena dijamin oleh BRI,” terangnya.

Sunarso mengatakan penurunan suku bunga yang bisa ditransferkan kepada masyarakat memang tidak besar. Dia menyebut suku bunga pinjaman PNM bisa turun 3 persen, sedangkan Pegadaian sekitar 1,5 persen.

“Tapi kalau dibandingkan dengan eksisting, mereka ambil dari rentenir pagi 4 sore dibalikin 6, kemudian kalau dihitung per tahun suku bunganya bisa 100 persen sampai 500 persen. Dari survei kami, [bunga] pembiayaan dari yang formal pun lebih tinggi,” imbuhnya.

Laporan : Rustam

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi Makro

BPKP Sultra Belajar Layanan Masyarakat ke OJK

Published

on

By

KENDARI, BursaBisnis.id –  Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara (OJK Sultra) dikunjungi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara (BPKP Sultra), Kamis 4 Maret 2021.

Kunjungan ini menjadi media BPKP Sultra untuk belajar mekanisme termasuk terobosan OJK Sultra dalam melayani masyarakat.

Kehadiran BPKP Sultra disambut oleh Ridhony Marisson Hasudungan Hutasoit selaku Kepala Subbagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) OJK Sultra bersama Tim.

OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, memiliki peran dan kewenangan mengatur dan mengawasi Industri Jasa Keuangan serta melakukan berbagai upaya dalam melindungi masyarakat/konsumen pengguna produk/layanan IJK seperti Perbankan, Pasar Modal, hingga Industri Keuangan Non Bank (IKNB) mencakup perasuransian, pembiayaan, pergadaian, dana pensiun, jaminan sosial, lembaga keuangan mikro, dan sebagainya.

Peran perlindungan konsumen adalah salah satu bentuk layanan langsung kepada masyarakat yang dikelola oleh OJK.

OJK Sultra selama tahun 2020 telah berhasil mengelola peningkatan layanan masyarakat yang signifikan mencapai 3.759 layanan.

Layanan tersebut belum termasuk terkait layanan kepada stakeholder, baik kemitraan (TPAKD), Satgas Waspada Investasi Daerah (SWID) hingga Kehumasan yang ditangani langsung atau dikoordinasikan oleh EPK OJK Sultra.

Inovasi termasuk internalisasi adaptasi kebiasaan baru akibat pendemik dalam pelayanan masyarakat menjadi hal yang dipelajari oleh BPKP Sultra yang diwakili oleh Titok Septyantono selaku Kepala Subbagian Umum BPKP Sultra.

“Kami sangat berterima kasih atas sambutan, ilmu, serta pegalaman yang dibagikan OJK Sultra. Layanan masyarakat yang luar biasa telah diterapkan OJK Sultra termasuk inovasinya, akan kami adopsi atau menjadi benchmarking layanan yang akan BPKP Sultra lakukan di masa depan,” ujar Titok.

Mekanisme layanan masyarakat baik yang tatap muka, maupun non tatap muka menjadi pembelajaran khusus dalam kegiatan ini, termasuk digitalisasi layanan pengaduan melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) yang sedang diseminasi kepada masyarakat oleh OJK.

Melalui aplikasi ini masyarakat dapat melakukan pengaduan di mana dan kapan saja secara daring. Ruang pelayanan terintegrasi dengan nama ruang Pelaku (Pusat Edukasi, Layanan Konsumen, dan Akses Keuangan UMKM), service level agreement, ruang mediasi, optimalisasi Customer Relationship Management (CRM), psikologi konsumen, berbagai media kontak OJK hingga mekanisme mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebelum dan setelah pandemic menjadi materi elaborasi yang dipelajari oleh BPKP Sultra.

Beberapa terobosan dalam layanan masyarakat yang dilakukan OJK Sultra dilakukan melalui program budaya kerja. BPKP Sultra sebagai institusi auditor internal pemerintah memiliki peran assurance dan consultancy terus berupaya meningkatkan peran dan nilai tambah khususnya terkait layanan kepada masyarakat.

“Kami senang dan bangga dengan kehadiran BPKP Sultra di kantor kami. Semoga ke depan, BPKP dan OJK dapat makin berkolaborasi untuk tumbuh bersama dalam menciptakan layanan prima kepada masyarakat, khususnya di Bumi Anoa” Ucap Ridhony.

Laporan : Rustam

Continue Reading

PERTANIAN

Ana Wonua Grup Siap Kembangkan Tanaman Porang di Konsel

Published

on

By

KONSEL, BursaBisnis.id – Tanaman Porang merupakan tanaman ubi-umbian yang kini mulai menjadi tumbuhan primadona di Kecamatan Moramo, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra).

Selain harganya menggiurkan, tanaman porang juga memiliki manfaat banyak, seperti bahan baku industri untuk obat-obatan, kosmetik, pengental, lem, mie ramen, dan campuran makanan.

Meski demikian, kebutuhan bibit masih saja menjadi kendala bagi para petani. Dalam upaya mengembangkan tanaman tersebut, Ana Wonua Group hadir memberikan supor kepada para petani di Kecamatan Moramo Utara untuk mengembangkan tanaman porang di Sultra.

Pengembangan budi daya tanaman dan pembelian porang di Desa Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, dilakukan melalui penandatanganan MoU antara Kelompok tani Al-Barqy dengan CV. Dua Daun di dampingi langsung pimpinan Ana Wonua Grup di Balai Desa Wawatu, Selasa (23/02/2021).

CEO Ana Wonua Grup, Rusmin Abdul Gani mengatakan, sebagai langkah strategis untuk mengembangkan tanaman porang, pihaknya siap bersinergi dengan para petani dan CV Dua Daun.

Tidak hanya itu, pengusaha lokal nantinya akan dilibatkan sehingga nantinya tanaman porang ini dapat di kembangkan di 17 kabupaten kota.

“Semua kita sinergikan. Ana Wonua akan memfasilitasi pengembangan dan pembelian porang agar masyarakat bisa sejahtera dengan bertani. Ekonomi sultra harus kita majukan. Wujudnya porang akan kita jadikan tanaman identitas Konsel,”  tuturnya.

Sementara itu, Direktur CV Dua Putri, Zainudin mengatakan, berdasarkan pengetahuan, satu bibit porang dapat menghasilkan 4 sampai 5 kilogram umbi yang siap dijual dengan nilai rupiah yang tinggi. Jika di daerah lain, porang basah bisa tembus pada harga Rp 5.000 per kilogramnya.

“Kami dari CV Dua Daun telah menyiapkan 20.000 bibit porang. Pasarannya jelas dan kita harapkan pengusaha lokal bisa menjadi pelaku utama dalam mewujudkan industrialisasinya di bumi anoa,”  ujarnya.

Guna mendukung petani yang ada di lingkar tambang, PT Hoffmen Energi Perkasa, Ajis siap mendekung peningkatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan dana CSR dengan memberikan bantuan pendukung.

“Saya sebagai perwakilan perusahaan mensupor pengembangan tanaman porang melalui pengelolaan dana CSR,” ujarnya.

Punardin, sebagai fasilitator berharap agar para pengusaha lokal khususnya Himpunan Pengusaha Tolaki Indonesia (HIPTI) turut berperan memajukan ekonomi kerakyatan Konsel, sehingga nantinya para petani dapat sejahtera.

 

Laporan : Rustam

Continue Reading

Ekonomi Makro

Presiden Jokowi Minta Insentif ke Industri Media Dikawal

Published

on

By

JAKARTA, BursaBisnis.id – Presiden Joko Widodo meminta agar insentif kepada industri media pada masa pandemi yang telah diteken agar terus dikawal.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2021, di Istana Negara, Selasa (9/2/2021) sebagaimana dilansir dari laman Bisnis.com.

Presiden mengakui saat ini insan pers menghadapi masa sulit di era pandemi Covid-19 yang berdampak kepada masalah keuangan perusahaan.

Beberapa upaya pemerintah untuk meringankan industri media di antaranya adalah pajak penghasilan atau PPh 21 bagi awak media yang telah dimasukkan ke dalam daftar pajak yang ditanggung pemerintah.

“Artinya, pajak ditanggung pemerintah berlaku sampai Juni 2021. Tolong ini nanti diikuti dan dikawal dengan Menteri Keuangan,” kata Presiden.

Selain itu, pengurangan PPh badan, pembebasan PPh 22 Impor dan percepatan restitusi ini juga berlaku sampai Juni 2021.

Pembebasan abonemen listrik juga menjadi bagian insentif yang diberikan pemerintah kepada industri, termasuk media.

“Keringanan dan bantuan yang diberikan industri media dan awak media, memang tidak seberapa, saya tahu,” katanya.

Hal ini lantaran fokus utama belanja pemerintah mayoritas mengalir untuk sektor kesehatan, terutama vaksin.

Untuk itu, Presiden Jokowi menyampaikan akan menyediakan 5.000 dosis vaksin kepada jurnalis pada akhir Februari atau awal Maret 2021.

“Tadi saya sudah bisik-bisik dengan Prof. Nuh [Ketua Dewan Pers], nanti [vaksin] keluar dari PT Bio Farma sebanyak 12 juta, kita berikan 5.000 untuk awak media,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Atal S Depari, menyampaikan krisis ekonomi akibat pandemi telah mengakibatkan performa industri media juga menurun. Hal ini terlihat dari sejumlah PHK terhadap karyawan media.

Tak hanya akibat pandemi, masalah krisis eksistensi media konvensional akibat disrupsi digital ditimbulkan oleh semakin pesatnya perkembangan media baru, media sosial, mesin pencari, juga situs e-commerce.

“Bila krisis ini, khususnya kesehatan dan ekonomi tidak segera berlalu, sejumlah media diperkirakan hanya mampu bertahan hidup dalam hitungan bulan. Oleh karena itu, mohon dengan sangat agar insentif ekonomi untuk industri pers nasional yang pernah dijanjikan pemerintah dapat segera diwujudkan,” ungkap Atal.

Laporan : Rus

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.