MUNA, Bursabisnis.id – Bupati Muna Bachrun Labuta, mewakili Kepala Daerah dari Indonesia mengikuti Konferensi Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-3 (United Nations Ocean Conference/UNOC 2025) yang diselenggarakan selama 5 hari di Nice, Prancis.

Konferensi tersebut digelar mulai tanggal 9 sampai 13 Juni 2025. Forum internasional itu diselenggarakan untuk memobilisasi tindakan global demi perlindungan dan pemanfaatan laut yang berkelanjutan.

Di event ini, Bupati Bachrun menyampaikan kisah sukses dan pentingnya menggerakkan masyarakat lokal dalam melakukan aksi perlindungan ekosistim pesisir serta melakukan restorasi mangrove di level kabupaten yang disebutnya “ Suara Bersatu untuk Lautan: Konservasi Berbasis Komunitas di Muna, Sulawesi Tenggara”.

Bupati menyoroti potensi daerah, tantangan pesisir, dan pentingnya peran masyarakat lokal dalam perlindungan ekosistim laut dan pantai. Kabupaten Muna memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar. Dengan garis pantai sepanjang 337 kilometer dan populasi pesisir lebih dari 100.000 jiwa, wilayah kami memiliki lebih dari 8.000 hektare mangrove, lebih dari 3.000 hektare terumbu karang, 2.000 hektare padang lamun, serta kawasan konservasi laut seluas lebih dari 76.000 hektare. Namun demikian, semua ini kini terancam.

“Telah terjadi degradasi ekosistem pesisir yang mengkhawatirkan, ekosistem yang penting bagi keanekaragaman hayati dan penghidupan masyarakat pesisir,”jelas Bachrun pada Selasa 10 Juni 2025.

Hampir 100% permasalahan lingkungan, termasuk degradasi ekosistem pesisir berasal dari aktivitas manusia atau anthropogenic. Ini juga yang telah dan sedang terjadi di Kabupaten Muna. Praktik penangkapan ikan yang ilegal dan merusak yang masih terjadi, minimnya kepedulian masyarakat, terbatasnya akses informasi dan dana, serta konflik antara nelayan kecil dan kapal komersial semakin menambah tekanan yang ada. Ini semua menjadikan masyarakat pesisir semakin rentan terhadap fenomena perubahan iklim.

Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, wilayah laut 0-12 mil berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi. Sebagai seorang Kepala Daerah, Bupati Bahrun sangat memahami hal ini.

Meskipun demikian, Bupati Bachrun tidak melihat ini sebagai sebuah hambatan dan keterbatasan untuk mengambil peran dalam penyelamatan laut dan pesisir.

Ia melihat bahwa pemerintah dan masyarakat pesisir masih dapat berperan. Masyarakat Muna pada umumnya dan masyarakat pesisir Muna khususnya, adalah kekuatan terbesar dalam upaya penyelamatan laut dan pesisir ini..

Sebagai bagian dari komitmen Bupati terhadap Kebijakan Ekonomi Biru Nasional dan ASTA CITA, konservasi berbasis masyarakat menjadi fokus utama. Bersama Rare dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Kabupaten Muna menjalankan program Pengelolaan Akses Area Perikanan (PAAP) di 25 desa pesisir, mencakup lebih dari 41.000 hektare dan melibatkan lebih dari 8.700 penduduk.

Model ini bukan hanya sebuah proyek, melainkan pendekatan konservasi yang inklusif dan dapat direplikasi, yang telah dimasukkan ke dalam rencana tata ruang laut provinsi dan sejalan dengan target global 30×45 (melindungi 30% kawasan laut sampai dengan 2045).

Untuk memperkuat pelaksanaan program PAAP tersebut, dan sebagai tindak lanjut dari Coastal 500 dan Kemitraan Bupati/Walikota Pesisir Sulawesi Tenggara, Bupati Bachrun membentuk Kemitraan Kepala Desa Pesisir, menyatukan 52 desa dalam visi konservasi berkelanjutan. Juga mendorong penggunaan dana desa untuk kegiatan pengawasan laut baik yang konvensional maupun menggunakan drone, rehabilitasi ekosistem pesisir seperti mangrove dan terumbu karang, dan sebagainya.

“Kita juga mendorong strategi adaptasi perubahan iklim melalui budidaya perikanan dan pakan mandiri dari limbah pertanian—menggabungkan strategi ekonomi biru dan hijau,”tuturnya.

Bachrun menyebut, keanggotaan dalam Coastal 500 sebagai kehormatan besar. Jaringan ini memberinya ruang untuk berbagi dan belajar dari sesama pemimpin lokal. Coastal 500, katanya, bukan sekadar kumpulan pemimpin pesisir, tetapi gerakan untuk memberdayakan komunitas dalam melindungi ekosistem dan memenuhi kebutuhan rakyat.

“Saya mengingatkan para pembuat kebijakan nasional MPA berbasis komunitas adalah solusi efektif yang tidak boleh diabaikan,”tandasnya.

Laporan : Phoyo
Editor : Tam

WAKATOBI, Bursabisnis.id – Warga Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, berunjukrasa memprotes aktivitas PT Wakatobi Dive Resort (WDR) yang dianggap merusak terumbu karang dan biota laut.

Masyarakat sekitar PT. WDR terusik dengan adanya pengerukan laut untuk alur masuk kapal-kapal kecil. Aksi demopun tak terhindarkan. Uniknya demo juga bukan seperti pada umumnya dimana sound sistem sebagai pengeras suara biasanya yang dimuat di mobil. Namun demo yang digelar itu di atas laut mengganakan perahu katinting atau bodi milik para nelayan.

Untuk diketahui bahwa PT. WDR berada di Wilayah Desa Lamanggau, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi.

Perusahaan jasa diving sudah puluhan tahun beroperasi, sejak Wakatobi belum mekar dari Kabupaten Buton dan baru menjadi Kabupaten Wakatobi pada tahun 2002.

Mengkonfirmasi aktifitas pengerukan tersebut, Camat Tomia Jamudin mengatakan, pengerukan laut yang terjadi di wilayah PT. WDR itu inisiatif dari Satpam (security), tanpa ada perintah dari Direktur PT. WDR. Tujuan pengerukan dilakukan untuk alur masuk kapal.

” Oleh Balai Taman Nasional, pertama tidak ditemukan unsurnya perintah secara langsung dari WDR. Tidak diperintah untuk melakukan pengerukan itu dari WDR, yang melakukan itu adalah atas dasar inisiatif dari kelompok sekuriti mereka kira-kira berjumlah enam orang dan dilakukan penggalian itu secara manual, ” kata Jamuddin Camat Tomia Timur pada Selasa 10 Juni 2025.

Jamuddin mengatakan hasil koordinasinya dengan Balai Taman Nasional Wakatobi terhadap aktivitas pengerukan tersebut, telah dilakukan pemanggilan kepada pihak PT. WDR untuk melakukan peneguran terhadap sekuriti yang melakukan pengerukan di Wilayah Taman Nasional Wakatobi itu.

” Walaupun WDR ini tidak ada perintah secara langsung, tetapi mereka ini aktivitasnya sehari-hari atas nama WDR, lalu kemudian saya juga ini menghimpun dari yang disampaikan taman nasional yang dirusak itu digali secara manual dan sudah dilakukan pembinaan terhadap mereka itu, ” katanya.

Sementara dari pihak pemerintah kata Jamuddin ada langkah-langkah yang lakukan yaitu pembinaan kemudian ada langkah penindakan.

Sementara itu pihak Balai Taman Nasional Wakatobi saat dikonfirmasi mengenai aktivitas pengerukan laut itu belum menanggapi secara jelas.

Hasil konfirmasi tentang bagaimana pemantauan dari Balai Taman Nasional Wakatobi mengenai pengerukan laut di Wilayah PT. WDR yang diduga merusak terumbu karang itu belum ditanggapi.

Melalui Humas Taman Nasional Wakatobi Hendrawan mengungkapkan pertanyaan wartawan masih sementara disampaikan ke Pimpinan.

” Kami sudah sampaikan ke pimpinan, saat ini sedang diproses, nanti kami sampaikan ya. Oh iya,, Tanggapan terkait pertanyaannya masih semntara diproses untuk disampaikan kembali,” jawab Hendrawan kepada wartawan.

Laporan : Pul
Editor : Tam

MANADO, Bursabisnis.id – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) menggelar forum pengelolaan destinasi wisata bahari berbasis pariwisata berkelanjutan yang hadir sebagai ruang sharing knowledge dengan para pemangku yang terlibat serta mengidentifikasi potensi pariwisata biru di Manado, Sulawesi Utara (Sulut).

Direktur Pengembangan Destinasi II, Kemenparekraf/Baparekraf, Bambang Cahyo Murdoko, dalam sambutannya mengatakan dalam menjaga ekosistem bahari dan menggerakkan model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat atau community based tourism perlu dilakukan sinergi dan kolaborasi multi stakeholder.

“Masyarakat sebagai aktor penggerak ekonomi dan penggerak pariwisata berbasis masyarakat, maka perlu dan harus diberikan peningkatan kapasitas dalam mengelola dan mengembangkan desa wisata bahari serta edukasi mengenai aspek konservasi alam bawah laut khususnya bagi masyarakat di pesisir,” ujar Bambang.

Plh. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, Doli R. Korengkeng, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini dalam upaya mendukung pariwisata Kota Manado sebagai penyangga Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Likupang.

“Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam hal pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif dari over tourism di Kota Manado,” kata Doli.

Salah satu narasumber pada forum ini, Sonny Tasidjawa dari Wildlife Conservation Society menyebutkan, pelestarian lingkungan dan kearifan lokal dapat dijadikan sebagai wisata edukasi konservasi dan budaya. Tidak lupa, pemberdayaan masyarakat lokal adalah elemen kunci untuk pengembangan wisata alam yang inklusif dan berkelanjutan.

“Melalui langkah-langkah pelestarian lingkungan yang proaktif, wisata bahari dapat berkembang tanpa mengorbankan kelestarian alam dan lingkungan,” kata Sonny.

Irwan Thamrin dari wisatasekolah.com berbagi pengalaman dan pengetahuan mengenai penguatan jejaring tata kelola destinasi bahari berbasis pariwisata berkelanjutan dan identifikasi potensi pariwisata biru di Kota Manado.

“Solusi dalam menjawab tantangan pengembangan pariwisata bahari, yakni implementasi standar pariwisata berkelanjutan, penerapan batas pengunjung, pemantauan daya dukung ekosistem, dan pelibatan komunitas lokal dalam upaya perlindungan serta pemanfaatan sumber daya alam,” kata Irwan.

Forum pengelolaan destinasi wisata bahari berbasis pariwisata berkelanjutan dihadiri oleh pengelola Desa Wisata Malalayang Dua, pengelola Desa Wisata Tongkaina, pengelola Malalayang Beach Walk, Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia (IPFI) Sulawesi Utara, Insan Pariwisata Indonesia (IPI) Sulawesi Utara, PUTRI Sulawesi Utara, pelaku UMKM, Dinas Pariwisata Kota Manado, pemerhati pariwisata, dan media lokal.

Hadir pula, Tenaga Ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bidang Hubungan Antarlembaga, Sani Achmad Irsan.

Sumber : kemenparekraf.go.id
Penulis : Tam