Ekonomi Mikro
Selama PPKM, Distribusi Pangan ke Semua Daerah Berjalan Lancar
JAKARTA, bursabisnis.id – Kondisi stok dan harga pangan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dan PPKM Level 4 periode 3–25 Juli 2021 di wilayah Jawa–Bali sangat stabil dan terkendali.
Distribusi pangan ke semua daerah berjalan lancar tanpa gangguan berarti. Demikian ditegaskan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saat konferensi pers hasil evaluasi dan pemantauan Kementerian Perdagangan selama penerapan PPKM Darurat dan PPKM Level 4 periode 3–25 Juli 2021 di bidang perdagangan, Senin (26/7/2021) yang berlangsung secara virtual.
Sebagaimana dilansir dari laman Kemendag.go.id, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan tetap berkomitmen penuh untuk memastikan kecukupan stok dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok (bapok) bagi masyarakat, baik selama masa PPKM di wilayah Jawa–Bali maupun PPKM di semua level di wilayah-wilayah Indonesia.
Ketersediaan stok dan stabilitas harga bapok ini, lanjut Mendag Lutfi, merupakan hasil koordinasi yang baik antar instansi terutama antara pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), Polri, dan Kementerian Perhubungan berjalan sangat baik.
“Kami akan terus bersinergi bersama kementerian dan lembaga pemerintah lainnya, pemerintah daerah, serta pelaku usaha untuk berusaha menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bapok bagi masyarakat,” imbuh Mendag Lutfi. Komitmen untuk tetap memenuhi kebutuhan pangan dengan harga yang tetap stabil juga terus diupayakan selama masa perpanjangan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021 secara nasional.
Sebelumnya PPKM Darurat ditetapkan pada 3–20 Juli 2021, kemudian diubah menjadi PPKM Level 4 yang diperpanjang hingga 25 Juli 2021.
“Kondisi saat ini, secara umum stok pangan cukup tersedia dengan ketahanan untuk satu sampai dua bulan ke depan, baik untuk komoditas beras, gula, daging sapi, dan komoditas bapok lainnya, ” tegas Mendag Lutfi.
Mendag Lutfi juga mengungkapkan, hasil pantauan Kemendag berkoordinasi dengan BUMN dan pelaku usaha menunjukkan kondisi stabil dan aman.
Beras memiliki ketahanan stok satu sampai sembilan bulan ke depan, ditambah dengan panen di beberapa sentra produksi. Sedangkan gula, minyak goreng, daging sapi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, dan bawang putih memiliki ketahanan stok lebih dari satu bulan ke depan.
Sementara itu, pasokan cabai cukup hingga satu bulan ke depan, ditambah dengan mulainya panen cabai di beberapa daerah sentra produksi seperti Banyuwangi di Jawa Timur dan di Jawa Tengah.
Keamanan stok membuat harga bapok khususnya di Jawa–Bali relatif stabil. Berdasarkan laporan dinas yang membidangi perdagangan di tiap provinsi, harga bapok secara nasional maupun wilayah Jawa–Bali per 23 Juli 2021 untuk komoditas beras, gula, minyak goreng, kedelai, daging sapi, daging ayam, telur ayam, bawang putih, dan cabai rawit merah cenderung stabil dibandingkan seminggu sebelumnya.
Komoditas yang harganya naik hanya cabai keriting, cabai merah besar, dan bawang merah. Untuk wilayah Jawa–Bali dibanding pekan lalu, harga rata-rata cabai merah keriting naik 12,6 persen menjadi Rp27.000/kg dengan harga tertinggi di DKI Jakarta (Rp35.200/kg) dan terendah di Jawa
Tengah (Rp21.700/kg).
Sementara harga rata-rata cabai merah besar naik 12,3 persen menjadi Rp26.300/kg dengan harga tertinggi di DKI Jakarta (Rp37.100/kg) dan terendah di Bali (Rp14.400/kg).
Selanjutnya, harga rata-rata bawang merah naik 8,2 persen menjadi Rp32.900/kg dengan harga tertinggi di DKI Jakarta (Rp37.500/kg) dan terendah di DI Yogyakarta (Rp28.750/kg).
Secara nasional, kondisinya juga hampir sama. Harga rata-rata cabai keriting naik 5,5 persen menjadi Rp38.500/kg, cabai merah besar naik 9,7 persen menjadi Rp37.300/kg, dan bawang merah naik 3,7 persen menjadi Rp33.300/kg. Kenaikan harga cabai disebabkan oleh cuaca ekstrem di beberapa sentra produksi seperti di Jawa Timur.
Dalam tiga minggu terakhir, panas yang cukup tinggi merontokkan bunga cabai sehingga menyebabkan masa panen tertunda. Menurut Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia (AACI) Wilayah Jawa Timur, pasokan cabai akan kembali normal pada Agustus 2021 mendatang.
Sedangkan untuk bawang merah, kenaikan harga terjadi akibat tertundanya musim tanam di daerah sentra produksi. Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI) memperkirakan pada Agustus 2021 harga akan mulai kembali turun karena adanya potensi panen di beberapa sentra produksi seperti Brebes, Solok, Bima, Probolinggo, dan Nganjuk.
“Hasil pantauan kami di 216 pasar pada 90 kabupaten/kota di 34 provinsi melalui koordinasi dengan dinas provinsi dan dinas kabupaten/kota yang membidangi perdagangan menunjukkan secara umum bapok tersedia secara cukup bagi masyarakat dengan harga relatif terkendali. Harga cabai
dan bawang merah cenderung naik, namun dengan mulai meningkatnya panen dari sentra produksi pada Agustus mendatang diharapkan bisa meredam kenaikan harga tersebut,” kata Mendag Lutfi.
Mendag Lutfi menambahkan, distribusi bapok ke masyarakat selama PPKM terpantau terkendali, meskipun berdasarkan laporan dari Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) terdapat kurang lebih 2.000 ritel modern yang tutup sementara selama pelaksanaan PPKM tahun 2020–2021.
Untuk meminimalisasi gangguan distribusi akibat penutupan sementara ritel modern tersebut, Mendag Lutfi telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 542/M-DAG/SD/01/2021 tanggal 16 Juli 2021 yang ditujukan kepada para gubernur, bupati, dan walikota di seluruh Indonesia.
Isi surat edaran antara lain terkait pembukaan akses pengantaran dan distribusi bapok dan barang penting, semua jenis obat-obatan, suplemen dan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, atau barang-barang kebutuhan masyarakat lainnya; serta pengaturan jam kerja pasar rakyat dan
toko modern.
Kemendag bersama Kemenhub dan Polri juga berkomitmen mengawal pergerakan angkutan barang, khususnya bapok baik di wilayah yang menerapkan PPKM Level 4 maupun akses ke wilayah lainnya agar berjalan lancar.
“Kami telah berkoordinasi dengan para gubernur, bupati, dan walikota di seluruh Indonesia serta kementerian dan lembaga terkait seperti Kemenhub dan Polri untuk memastikan tidak ada hambatan distribusi bapok dan barang keperluan medis di daerah-daerah,” ujar Mendag Lutfi.
Pembukaan Bertahap Operasional Perdagangan
Di PPKM Level 4 perpanjangan yang dimulai pada 26 Juli 2021 ini, pemerintah memutuskan membuka bertahap kegiatan operasional perdagangan di pasar rakyat dan kegiatan perdagangan lainnya untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional.
“Mulai hari ini (26/7) pemerintah akan membuka bertahap aktivitas perdagangan dengan tetap mempertimbangkan langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19,” ujar Mendag Lutfi.
Pengaturan pembukaan aktivitas perdagangan secara bertahap adalah sebagai berikut:
1. Pasar rakyat yang menjual barang kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan buka sampai pukul 20.00 dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen;
2. Pasar rakyat selain yang menjual barang kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan buka sampai pukul 15.00 dengan kapasitas pengunjung maksimal 50 persen;
3. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lain yang sejenis diizinkan buka sampai pukul 21.00;
4. Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka sampai pukul 20.00 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit;
5. Kegiatan operasional perdagangan tersebut dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat yang pengaturan teknisnya ditetapkan oleh pemerintah daerah.
“Pembukaan aktivitas perdagangan secara bertahap dilakukan di pasar rakyat, baik untuk yang menjual bapok maupun barang lainnya, serta bagi pedagang kaki lima, toko kelontong, warung makan, dan usaha kecil lainnya yang sejenis, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat
yang akan diatur secara teknis oleh masing-masing pemerintah daerah. Untuk itu, Kemendag bekerja sama dengan pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah-langkah operasionalisasi pasar tradisional sesuai acuan penyesuaian PPKM Level 4 tersebut,” pungkas Mendag Lutfi.
Laporan : Leesya
UKM
Lily Tenun Kendari Partisipasi DMI Expo 2025 di Belanda
KENDARI, Bursabisnis. Id – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dibawah kepemimpinan Anton Timbang kembali menegaskan peranannya sebagai motor penggerak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) daerah untuk menembus pasar global.
Langkah ini diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam ajang bergengsi Discovering the Magnificence of Indonesia (DMI) Expo 2025 yang berlangsung di Jaarbeurs, Utrecht, Belanda, pada 30 Oktober hingga 2 November 2025.
Kadin Sultra sukses bertindak sebagai agregator utama, memperkuat diplomasi ekonomi serta mempromosikan perdagangan, pariwisata, investasi, dan kebudayaan nasional di Eropa.
Salah satu produk unggulan dari Sultra yang mendapat sorotan di panggung internasional adalah Lily Tenun Kendari, milik Owner Trinop Tijasari, yang juga merupakan bagian dari Kadin Sultra.
Kain Tenun Lily Kendari tampil memukau setelah dipadupadankan dan ditampilkan sebagai model Coat ala Eropa oleh desainer Julie Kaimuddin dari Juka Studio.
Owner Lily Tenun Kendari, Trinop Tijasari, menyambut baik keikutsertaan ini dan melihat DMI Expo 2025 sebagai peluang emas untuk ekspansi.
“Ini bukti bahwa Kadin Sulawesi Tenggara hadir memberikan kesempatan ekspansi bagi para anggotanya yang memiliki produk siap untuk menjajaki pasar Eropa. Dengan produk yang memiliki identitas budaya ataupun khas dari Indonesia,” ujar Trinop Tijasari.
Peran Kadin Sultra sebagai Agregator Krusial
Ketua Penyelenggara DMI Expo 2025, DT Yunanto (Dicki), menjelaskan bahwa peran Kadin Sultra sebagai agregator sangat krusial.
Banyak UMKM Indonesia menghadapi kendala dalam promosi global dan akses pasar.
Dengan membawa Lily Tenun Kendari dan produk UMKM unggulan lainnya, Kadin Sultra membantu menjamin suplai dan kurasi produk agar benar-benar siap bersaing dan dapat memanfaatkan regulasi yang lebih terbuka di Belanda.
Dalam rangkaian DMI Expo 2025 ini, Kadin Sultra tidak hanya berpromosi, tetapi juga memperkuat jaringan bisnisnya di Eropa dengan menandatangani kerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia di Belanda (ASPINA).
Kerja sama ini diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas dan memfasilitasi kemitraan bisnis bagi UMKM Sultra di Benua Biru.
Selain di Belanda, perwakilan pelaku usaha dari Sulawesi Tenggara ini juga melanjutkan misi dagang ke KBRI di Prancis.
Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka memperkenalkan berbagai produk unggulan daerah, khususnya Kain Tenun Tolaki karya Lily Tenun Kendari, kepada stakeholder di jantung Eropa.
DMI Expo 2025, yang didukung sebagai acara tahunan oleh Kedutaan Besar Indonesia di Den Haag, dirancang sebagai platform strategis yang meliputi Promosi Perdagangan & Ekspor, Showcase Pariwisata & Budaya, Forum Investasi, serta Program Diplomasi Kuliner & Budaya.
Dengan semangat gotong royong dan sinergi lintas sektor, Kadin Sultra berharap partisipasi ini menjadi langkah nyata untuk memperkuat citra positif dan daya saing Indonesia, khususnya produk Sultra, di tingkat global.
Laporan : Kas
Editor : Tam
KOMODITI
Wujudkan Swasembada Pangan, Bupati Konawe Buka Temu Wicara Jadwal Tanam
KONAWE, Bursa bisnis. Id – Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, ST, secara resmi membuka kegiatan Temu Wicara Penyusunan Jadwal Tanam, Pola Tanam, dan Rencana Pemberian Air (RPA) Daerah Irigasi Kabupaten Konawe untuk musim tanam I, II, dan III Tahun 2026 Zona 3 dan 4. Kegiatan ini berlangsung di Bendung Ameroro, Kecamatan Uepai pada Rabu, 22 Oktober 2025.
Acara tersebut turut dihadiri Ketua Komisi Irigasi Kabupaten Konawe, perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari, para kepala OPD, unsur TNI/Polri, pengurus P3A/GP3A, kelompok gapoktan, kepala desa, serta masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Bupati Yusran Akbar menjelaskan bahwa Komisi Irigasi merupakan forum koordinasi multi-pihak yang terdiri atas unsur pemerintah, Petani Pemakai Air (P3A), dan pengguna jaringan irigasi lainnya. Forum ini berperan dalam membantu kepala daerah merumuskan kebijakan pengelolaan jaringan irigasi secara efektif dan berkelanjutan.
“Komisi Irigasi menjadi wadah untuk menyelaraskan program pemerintah dan masyarakat pengguna irigasi, sekaligus merumuskan pola tanam serta rencana tahunan penyediaan air. Selain itu, komisi ini menjadi jembatan bagi petani dalam menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak mereka,” ujar Yusran.
Ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan langkah strategis dalam mendukung percepatan swasembada pangan berkelanjutan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, sekaligus memperkuat ketahanan nasional dalam rangka mewujudkan Asta Cita Presiden Republik Indonesia.
Lebih lanjut, Bupati menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Konawe berkomitmen penuh dalam mendukung sektor pertanian sebagai tulang punggung ketahanan pangan daerah. Penerapan jadwal tanam, pola tanam, dan RPA yang terencana dan adaptif dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas, menjaga keberlanjutan lahan, mengoptimalkan penggunaan air, serta menekan risiko gagal panen akibat hama maupun perubahan iklim.
“Sebagai ujung tombak ketahanan pangan di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan, peran petani sangat vital. Keberhasilan pembangunan pertanian juga bergantung pada partisipasi aktif P3A/GP3A dan gapoktan dalam mengelola serta memelihara jaringan irigasi tersier,” tambahnya.
Yusran menegaskan, Pemerintah Kabupaten Konawe akan terus memberikan dukungan penuh kepada para petani melalui kolaborasi dengan penyuluh pertanian dan berbagai pihak terkait.
“Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, penyuluh, dan petani, saya yakin Konawe dapat menjadi lumbung pangan yang mandiri dan sejahtera sesuai harapan kita bersama,” tutupnya.
Laporan : Ulfa
Editor : Tam
UKM
UMKM Indonesia Diyakini Bisa Masuk Pasar Eropa Tahun 2027
TANGSEL, Bursabisnis.id — Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ade Rossi Khoerunnisa, menilai pemberlakuan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) pada Januari 2027 akan menjadi momentum penting bagi UMKM Indonesia untuk menembus pasar Eropa.
Namun demikian, ia menekankan pentingnya kesiapan kualitas, sertifikasi, dan pendampingan berkelanjutan agar produk-produk lokal mampu memenuhi standar tinggi yang diberlakukan Uni Eropa.
“Melalui I-EU CEPA, kita memiliki peluang besar untuk memperluas ekspor ke Uni Eropa. Saya yakin UMKM Indonesia bisa masuk pasar Eropa asalkan kita dampingi dari segi kualitas, sertifikasi, hingga kemasan produk. Ini bukan sesuatu yang mustahil, asalkan kita disiplin dan memenuhi standar,” ujar Ade Rossi sebagaimana dikutip dari laman dpr.gi.id.
Dikatakan, salah satu hal yang paling penting adalah peningkatan kemampuan UMKM dalam memenuhi persyaratan ekspor, termasuk packaging dan sertifikasi halal.
Menurutnya, perguruan tinggi seperti UIN Syarif Hidayatullah bisa berperan besar dalam pendampingan UMKM lokal agar mampu bersaing di pasar global.
Ade menyebut bahwa sektor ekspor pangan seperti kopi, bumbu rempah, dan makanan olahan khas Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan di pasar Eropa.
“Kopi dan rempah kita itu punya nilai jual tinggi di Eropa. Kalau kita bantu dari segi sertifikasi dan kemasan, saya yakin produk Indonesia bisa punya tempat tersendiri,” jelasnya.
Meski begitu, Ade tidak menutup mata terhadap tantangan pendanaan dan permodalan yang dihadapi UMKM.
Ia menilai diperlukan kolaborasi lintas sektor agar pelaku usaha kecil mendapatkan dukungan nyata. “Tantangan utama memang di pembiayaan dan modal kerja. Karena itu, perlu ada sinergi antara BKSAP, kementerian terkait, dan perguruan tinggi agar ada tim teknis yang memberikan masukan konkret dalam implementasi IEU-CEPA,” katanya.
Lebih lanjut, Ade menekankan bahwa BKSAP DPR RI akan berkoordinasi dengan Komisi I, Komisi VI, dan Komisi XI DPR RI serta kementerian terkait seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk memperkuat kesiapan nasional dalam menjalankan kesepakatan tersebut.
“IEU-CEPA ini bukan hanya kerja pemerintah atau parlemen, tapi kerja bersama semua pemangku kepentingan,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Dengan pemberlakuan tarif 0 persen untuk 80 persen produk ekspor Indonesia ke Uni Eropa, Ade meyakini perjanjian ini dapat memperluas akses pasar, meningkatkan investasi, serta membuka lapangan kerja baru.
Sumber : dpr.go.id
Laporan : Tam
-
ENTERTAINMENT6 years agoInul Vista Tawarkan Promo Karaoke Hemat Bagi Pelajar dan Mahasiswa
-
Rupa-rupa6 years agoDihadiri 4000 Peserta, Esku UHO dan Inklusi Keuangan OJK Sukses Digelar
-
PASAR6 years agoJelang HPS 2019, TPID: Harga Kebutuhan Pokok Relatif Stabil
-
Entrepreneur6 years agoRumah Kreatif Hj Nirna Sediakan Oleh-oleh Khas Sultra
-
Fokus6 years agoTenaga Pendamping BPNT Dinilai Tidak Transparan, Penerima Manfaat Bingung Saldo Nol Rupiah
-
FINANCE6 years agoOJK Sultra Imbau Entrepreneur Muda Identifikasi Pinjol Ilegal Melalui 2L
-
Fokus5 months agoUsai Harumkan Nama Wakatobi, Pelatih Atlit Peraih Medali Emas Jual Hp Untuk Ongkos Pulang
-
PERTAMBANGAN2 months ago25 Perusahaan Tambang di Sultra Dihentikan Sementara Operasinya
