JAKARTA, bursabisnis.id – Harga pangan global turun untuk pertama kalinya dalam setahun, berpotensi menawarkan beberapa bantuan bagi konsumen dan mengurangi tekanan inflasi. Indeks harga pangan PBB turun 2,5 persen pada Juni dari level tertinggi sembilan tahun, menandai penurunan pertama sejak Mei 2020.

Sebagaimana dikutip dari laman Bisnis.com, harga biji-bijian, daging, hingga minyak nabati meningkat tahun ini karena impor besar China, pembukaan kembali ekonomi, dan risiko cuaca terhadap tanaman.

Penurunan bulan lalu dapat mengurangi risiko inflasi, baik bagi bank sentral yang menghadapi tekanan untuk memperketat langkah-langkah stimulus maupun negara-negara miskin yang sangat bergantung pada impor untuk memberi makan penduduknya.

Namun, harga pangan dunia secara historis masih tetap tinggi, naik sekitar 34 persen dari periode yang sama tahun lalu. Harga tanaman bergantung pada cuaca di bulan-bulan mendatang untuk menentukan apakah panen di Eropa dan Amerika Utara akan cukup besar untuk mengisi kembali persediaan yang tegang.

Banyak yang juga akan bergantung pada impor China pada bulan-bulan mendatang. Kehilangan pendapatan selama pandemi juga memperburuk kerawanan pangan, menambah tantangan dari harga tinggi “Kita sudah memiliki konflik, iklim, dan Covid-19 yang mendorong lebih banyak orang ke dalam kelaparan dan kesengsaraan.

Sekarang, harga pangan telah bergabung dengan trio yang mematikan itu,” kata Kepala Ekonom Program Pangan Dunia (WFP) Arif Husain, dilansir Bloomberg, Rabu (14/7/2021).

Biaya pengiriman juga melonjak, memperumit perdagangan produk seperti gula. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) bulan lalu memperkirakan tagihan impor pangan global akan mencapai titik tertinggi sepanjang masa pada tahun 2021.

“Saya tidak berpikir bahwa kita akan melihat dampak penurunan ringan ini dirasakan oleh konsumen mengingat semua faktor lain yang kita tahu masih ada,” kata Abdolreza Abbassian, ekonom senior di FAO. Mungkin ada lebih banyak bantuan untuk konsumen dalam jangka menengah hingga panjang.

Pandangan baru-baru ini dari PBB dan Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) memperkirakan permintaan akan melambat dan produksi meningkat untuk meredam harga pangan di tahun-tahun mendatang. Sementara itu, meningkatnya kelaparan dan kerentanan pangan global karena pandemi juga mendesak upaya pengentasan dunia dari krisis ini.

Menurut laporan PBB, antara 720 juta dan 811 juta penduduk dunia mengalami kekurangan gizi sepanjang tahun lalu. “Ini adalah panggilan untuk membangunkan seluruh dunia. Kita menuju ke arah yang salah untuk berpikir bahwa kita akan mengakhiri kelaparan pada 2030,” kata David Beasley, Direktur Eksekutif WFP.

Laporan : Leesya

JAKARTA, bursabisnis.id – Perum Bulog kembali memperoleh penugasan dari pemerintah untuk penyaluran beras bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat (KPM) selama implementasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat.

Perum Bulog menyiapkan beras hingga 200 ribu ton untuk tambahan bantuan sosial dari Kementerian Sosial kepada penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini sesuai instruksi Presiden pada masa PPKM darurat.

“Bulog siap melaksanakan penugasan menyalurkan tambahan beras untuk bantuan sosial kepada 10 juta penerima Bantuan Sosial Tunai dan 10 juta Program Keluarga Harapan. Masing-masing nanti akan mendapat tambahan bantuan beras sebanyak 10 kilogram,” kata Direktur Utama Bulog Budi Waseso sebagaimana dilansir dari laman Katadata.co.id.

Presiden menggelar rapat internal yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Moh. Lutfi, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dan Dirut Perum Bulog Budi Waseso.

Rapat tersebut secara khusus membahas tentang mekanisme pengaturan cadangan beras pemerintah. Presiden memerintahkan pencairan bansos seiring dengan penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali sejak tanggal 3 – 20 Juli 2021 untuk menekan lonjakan kasus Covid-19.

Bulog berkomitmen untuk memastikan kualitas dan kuantitas beras yang disalurkan untuk program ini adalah yang terbaik. Menurut Budi, stok beras yang dipegang Bulog saat ini sebanyak 1,4 juta ton. Stok ini tersebar di gudang-gudang Bulog seluruh Indonesia dan semuanya dalam kondisi bagus.

Dengan adanya tambahan bansos beras ini, maka tidak hanya masyarakat penerima bansos saja yang merasakan manfaatnya. Para petani yang juga merupakan kelompok masyarakat terdampak Covid-19, juga merasakan.

“Karena beras Bulog ini berasal dari beras petani yang dibeli saat panen raya sesuai amanah dari Inpres No.5 Tahun 2015”, kata dia. Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyatakan akan segera mengirimkan data penerima BST dan PKH ke Bulog. Kemensos akan menyalurkan beras itu melalui jaringannya di seluruh Indonesia.

“Penerima BST dan PKH akan mendapatkan beras sebanyak 10 kg yang disalurkan oleh pihak Bulog,” kata Risma.

Ini bukan kali pertama Perum Bulog mendapat penugasan menyalurkan beras bansos. Pada 2020, Bulog juga diamanatkan pemerintah untuk menyalurkan beras sebanyak 450 ribu ton kepada 10 juta KPM. Setiap KPM menerima 15 kilogram beras.

Laporan : Leesya

SIDOARJO, bursabisnis.id – Sinergi antara Bea Cukai dengan instansi pemerintah daerah dalam menumbuhkan perekonomian nasional, salah satunya dilakukan dengan mendorong UMKM mengekspor produknya di luar negeri. Kegiatan asistensi terus dilakukan, baik dari segi pengenalan aturan kepabeanan di bidang ekspor, maupun business matching untuk menemukan pasar di luar negeri.

Bea Cukai Sidoarjo bekerja sama dengan Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur I dan Bea Cukai Madura menggelar kegiatan business matching pada Rabu (07/07/2021) sebagaimana dilansir dari laman Bisnis.com.

“Kegiatan business matching ini dilakukan untuk mempertemukan UMKM di Indonesia dengan pasar di Hongkong. UMKM yang diundang kali ini berasal dari Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto, dan Madura,” ungkap Pantjoro Agoeng, Kepala Kantor Bea Cukai Sidoarjo.

Kegiatan yang dilakukan secara virtual tersebut memaparkan produk unggulan berupa makanan dan minuman dari UMKM yang hadir. “Lewat business matching kali ini diharapkan dapat membuka peluang bagi para IKM/UMKM untuk ekspor sehingga dapat menambah devisa negara dan dapat mewujudkan program pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional,” tambah Pantjoro.

Di wilayah Maluku, Bea Cukai Ambon juga melaksanakan asistensi ekspor dalam kegiatan focus group discussion optimalisasi ekspor daerah melalui perjanjian perdagangan. Lewat kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku dan dihadiri secara terbatas mengingat pandemic Covid-19, Bea Cukai memberikan pengenalan terkait pemanfaatan dokumen keterangan asal.

Dokumen keterangan asal atau lebih dikenal dengan SKA atau COO (Certificate of Origin) merupakan peluang dan tantangan dalam peningkatan ekspor Maluku.

“Karena dengan SKA ini bagi pangsa pasar negara-negara yang ada Kerjasama FTA (Free Trade Agreement) dengan Indonesia, tentunya akan meningkatkan daya saing produk ekspor, karena harga barang yang akan dimasukkan ke negara tujuan ekspor akan lebih kompetitif dengan harga yang lebih bersaing,” ungkap Saut Mulia, Kepala Kantor Bea Cukai Ambon.

Laporan : Ibing