Connect with us

KEUANGAN

Tip Pinjam Uang Bagi Pelapak Online

Published

on

JAKARTA, BursaBisnis.id – Berutang melalui marketplace untuk menambah modal usaha tentu ada risikonya. Meski prosesnya cepat, pelapak online perlu mempertimbangkan sejumlah hal sebelum mengajukan pinjaman.

Berikut tip bagi pelapak pemula yang dihimpun sebagaimana dilansir dari laman CNNIndonesia.com.

1. Tentukan tujuan pinjaman

Sebelum meminjam, pelapak harus mengetahui tujuan penggunaan dari pinjaman. Jangan sampai pelapak hanya tergiur oleh kemudahan yang ditawarkan karena, setelah meminjam, cicilan dan bunga menjadi tanggungan per bulan.

2. Baca syarat dan ketentuan dengan seksama

Calon peminjam juga perlu memperhatikan syarat dan ketentuan dari masing-masing penyedia dana. Hal ini akan membantu dalam memilih penyedia dana yang terbaik dan sesuai dengan kondisi peminjam. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah besaran bunga, waktu pembayaran cicilan, biaya administrasi, dan denda keterlambatan pembayaran.

3. Pastikan keuntungan usaha bisa menutup cicilan dan bunga

Direktur Tatadana Consulting Tejasari Asad mengingatkan cicilan dan bunga menambah beban yang ditanggung oleh pelapak setiap bulan. Untuk itu, sebelum meminjam, calon peminjam harus menghitung dengan cermat proyeksi peningkatan laba dan omzet dari pinjaman tersebut. “Jangan sampai pinjaman bisa menaikkan penjualan tetapi pas-pas saja, hanya cukup mengembalikan bunga dan cicilan pokok,” saran dia.

4. Siapkan skenario terburuk

Adakalanya rencana tak sesuai dengan kenyataan. Bisnis yang naik daun di awal tahun bisa tiba-tiba jatuh di akhir tahun. Padahal, cicilan dan bunga wajib dibayar. Jika itu terjadi, calon peminjam harus memikirkan dari mana cicilan bisa dibayar agar tidak terlilit utang berkepanjangan.

“Seandainya gagal bayar, bisa jadi akun kita di-blacklist dari marketplace terkait. Kita siap atau tidak jika seperti itu,” kata Perencana Keuangan Advisors Alliance Group Indonesia Andy Nugroho.

Laporan : asa/rus

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

KEUANGAN

Surat Utang Negara Kebanyakan Dibeli Emak-emak

Published

on

By

JAKARTA, BursaBisnis.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim mayoritas pembeli surat utang negara (SUN) berasal dari kalangan ibu-ibu atau emak-emak. Bahkan, jumlahnya mencapai 56 persen dari surat utang beredar.

“Sekarang yang membeli (surat utang negara) banyak masyarakat Indonesia, 56 persen surat utang negara yang dikeluarkan, oleh ibu-ibu,” ujar Ani, sapaan akrab mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2021, Selasa (22/12/2020) sebagaimana dilansir dari laman CNNIndonesia.com.

Ani menjelaskan milenial juga mulai membeli surat utang yang dirilis pemerintah. Mereka membeli surat utang yang diterbitkan secara konvensional dan syariah.

“Ada yang bentuk syariah seperti sukuk,” imbuh dia.

Di sisi lain, ia menyatakan yield (keuntungan berupa bunga atau dividen) surat utang negara untuk tenor 10 tahun saat ini di kisaran 5 persen. Angkanya lebih rendah dari posisi awal tahun yang sekitar 7 persen.

Semakin rendah yield surat utang negara, maka makin menggambarkan kondisi ekonomi yang membaik. Namun, penurunan yield juga dipengaruhi suku bunga di global.

“Suku bunga rendah ini harus dimanfaatkan untuk bisa memulihkan ekonomi. Inflasi rendah, suku bunga rendah, jadi bisa untuk perbaikan ekonomi. Bisa menjaga beban utang,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah meraup dana sebesar Rp24,6 triliun dari lelang tujuh surat utang negara. Investor asing tercatat membanjiri penawaran tujuh surat utang tersebut.

Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan bid asing yang cukup signifikan terutama pada tenor panjang, sehingga total bid asing naik hampir dua kali lipat dari 11,5 persen pada lelang sebelumnya menjadi 20,7 persen.

Sementara, pemerintah juga mendapatkan dana segar sebesar Rp6,14 triliun dari lelang tujuh seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara. Raupan dana itu 22,11 persen dari total penawaran yang masuk sebesar Rp27,76 triliun.

Laporan : Rus

Continue Reading

KEUANGAN

Utang Pemerintah Indonesia Saat Ini Capai Rp 5.877,71 Triliun

Published

on

By

JAKARTA, BursaBisnis.id – Kementerian Keuangan mencatat posisi utang pemerintah per akhir Oktober 2020 berada di angka Rp5.877,71 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 37,84 persen.

Secara nominal, posisi utang pemerintah pusat mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Posisi utang pemerintah per akhir Oktober 2019 berada di angka Rp4.756,13 triliun atau 29,87 persen terhadap PDB. Artinya, peningkatan utang pemerintah tumbuh 23.58 persen dibandingkan tahun lalu.

“Hal ini disebabkan oleh pelemahan ekonomi akibat Covid-19 serta peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional,” tulis Kementerian Keuangan dalam publikasi APBN Kita sebagaimana dilansir dari laman Bisnis.com.

Dari total Rp5.877,71 triliun, porsi utang dari surat berharga negara (SBN) Rp5.028,86 triliun dengan rincian Rp11,08 triliun surat utang domestik dan surat utang valuta asing Rp837,77 triliun dan pinjaman Rp848,85 triliun.

Kementerian Keuangan mengklaim pengelolaan utang pemerintah dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan berdasarkan pada kebijakan umum pembiayaan utang, salah satunya dengan mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan sumber luar negeri sebagai pelengkap.

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan pembiayaan dan melakukan pendalaman pasar SBN domestik yang terlihat dari penerbitan SBN Ritel secara berkala yang ternyata mendapatkan sambutan sangat baik dari masyarakat.

Persoalan utang sering kali menimbulkan cibiran kepada pemerintah.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjawab cibiran soal utang tersebut. Dia menegaskan pengelolaan utang pemerintah telah diatur dalam sebuah peraturan, yakni Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan dan Postur APBN.

“Ada orang hari-hari ini suka bicara masalah utang, sampaikan saja bahwa di Perpres 72 waktu anggaran APBN 2020 dengan estimasi defisit sekian, itu pembiayaannya adalah dari SBN, pinjaman, ada yang bilateral maupun multilateral,” kata Sri Mulyani.

Laporan : Rus

Continue Reading

KEUANGAN

Pemerintah Siapkan Rp 2.750 Triliun untuk APBN 2021

Published

on

By

JAKARTA, BursaBisnis.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan total APBN 2021 mencapai Rp2.750 triliun untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi pasca pandemi.

“Tahun depan kita akan membelanjakan Rp2.750 triliun, terutama untuk belanja program penanganan Covid-19, khususnya vaksinasi,” kata Sri Mulyani saat Konferensi Pers Strategi Implementasi APBN 2021 secara virtual, Selasa (01/12/2020) sebagaimana dilansir dari laman Bisnis.com.

Menkeu mengatakan pemerintah tetap melanjutkan beberapa program perlindungan sosial dan program untuk membantu sektoral serta pemerintah daerah agar pulih dari Covid-19.

Menurutnya, APBN 2021 juga dirancang untuk mendukung reformasi pada sektor penerimaan negara. Menkeu menyebut hal itu sangat penting untuk konsolidasi fiskal dan mengembalikan kembali kesehatan APBN.

Fokus pada pendapatan negara diantaranya, mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif pajak secara selektif dan terukur, melakukan relaksasi prosedur untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, dan meningkatkan pelayanan PNBP kepada masyarakat.

“Pembiayaan anggaran yang ada pada APBN tahun 2021 juga akan tetap dikelola secara prudent dan penuh kehati-hatian,” jelasnya.

Sri Mulyani mengatakan pembiayaan anggaran akan dilakukan untuk mendukung restrukturisasi dari berbagai BUMN, Badan layanan umum, dan Sovereign Wealth Fund.

Dana tersebut digunakan meningkatan akses pembiayaan untuk permodalan UMKM, UMi dan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta dukungan terhadap pendidikan terutama pendidikan tinggi, penelitian dan kebudayaan.

“Presiden Jokowi menginstruksikan kepada seluruh Menteri dan Lembaga yang pertama untuk program perlindungan sosial bisa dilakukan sedini mungkin. Jadi, program-program perlindungan sosial akan dilakukan mulai bulan Januari,” kata Menkeu.

Berikut rincian APBN 2021 senilai Rp2.750 triliun:

1. Bidang pendidikan Rp550 triliun
2. Bidang Kesehatan Rp169,7 triliun
3. Bidang perlindungan sosial Rp408,8 triliun
4. Bidang Infrastruktur Rp417,4 triliun
5. Bidang ketahanan pangan Rp99 triliun
6. Bidang Pariwisata Rp14,2 triliun
7. Pembangunan TIK Rp26 triliun.

Laporan : Ibi

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.