Connect with us

Ekonomi Mikro

UMK dan Koperasi Bisa Ikut Pengadaan Pemerintah Hingga Rp 15 Miliar

Published

on

JAKARTA, BursaBisnis.id – Peran usaha mikro, kecil (UMK) dan koperasi semakin ditingkatkan lagi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sekarang, batasan paket pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk usaha mikro, kecil, dan koperasi meningkat menjadi Rp15 miliar atau naik enam kali lipat dari sebelumnya hanya Rp2,5 miliar.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres No. 12 Tahun 2021 berlaku mulai sejak ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021.

“Terbitnya Perpres yang merupakan aturan pelaksana dari UU Cipta Kerja akan memberikan kesempatan bagi UMK dan koperasi untuk berperan lebih besar dan luas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Sabtu (27/2/2021) sebagaimana dilansir dari laman Depkop.go.id.

Batasan nilai Rp15 miliar ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang telah menentukan tentang batasan hasil penjualan tahunan usaha kecil paling banyak Rp15 miliar.

Menteri Teten mengatakan melalui PP No. 7 Tahun 2021 pemerintah mewajibkan Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah mengalokasikan pengadaan minimum 40 persen untuk UMK dan koperasi. Hal yang sama juga dituangkan dalam Perpres No. 12 Tahun 2021.

“Sesuai amanat PP, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menggunakan produk dan jasa UMK dan koperasi hasil produksi dalam negeri. Amanat PP juga mendorong BUMN dan BUMD mengutamakan produksi UMK dan koperasi,” kata Teten.

Untuk memberikan kemudahan bagi, rencana pengadaan harus masuk dalam katalog elektronik Pemerintah menjamin aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah bagi UMK dan koperasi dikelola dengan transparansi. PP No. 7 Tahun 2021 menyatakan adanya pengawasan dan realisasi pelaksanaan alokasi pengadaan 40 persen tersebut harus dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat.

Pengawasan mulai dari pemenuhan kewajiban pengalokasian hingga realisasi yang dilakukan oleh menteri/menteri teknis dan pemda. Pemerintah juga membuka ruang pengaduan (whistleblowing system) dalam rangka pengawasan.

Laporan : Rus

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi Mikro

Kapal Kayu Muat BBM Subsidi Terbakar, Ada Upaya Menutup Informasi

Published

on

By

WAKATOBI, BursaBisnis.id – KM. Kifli Raya pengangkut minyak tanah yang terbakar di perairan By Pass Marina Senin, 12 April 2021 pukul 20.00 WITA kemarin, diduga aksi penyelundupan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi ke wilayah Kabupaten Wakatobi.

Hasil konfirmasi pihak Kasat Pol Airut Polres Wakatobi Iptu Risman, diketahui KM. Kifli Raya memuat BBM Subsidi jenis Minyak tanah dengan bobot muatan kapal sekitar 15 GT.

“Kapal tersebut bermuatan BBM Subsidi dari Buton menuju Wakatobi, dengan Izin Pangkalan atas nama La Musa Bula Agu, alias Nandar. Kejadian terbakarnya tepatnya di dekat By Pass,” Kamis, 15 April 2021.

Sejauh ini, pihak Pol Airud belum memberikan banyak keterangan, pasalnya sementara dalam proses penyelidikan.

Sementara itu, mengenai informasi KM. Kifli Raya, pihak Unit Pelayanan Pelabuhan (UPP) Wanci melalui petugas Kesahabandaran seolah-olah menyembunyikan informasi kapal. Pasalnya, saat dikonfirmasi petugas tersebut malah ngamuk, tidak ingin diwawancara soal kapal yang diduga melakukan penyelundupan BBM Subsidi itu.

Ditempat yang sama Amin yang mengaku sebagai agen kapal bertindak sebagai perpanjangan tangan KM. Kifli Raya mengenai urusan dengan Syahbandar mengatakan, kapal tersebut sepengetahuannya telah beroperasi mengangkut BBM Subsidi Minyak tanah sejak tahun 2020.

“Kalau izin berlayarnya yang kami urus itu sejak tahun 2020, membongkarnya itu di samping pelabuhan Rakyat wanci itu Jalan By Pass Marina,” kata Amin.

Pengakuan Agen tersebut, bahwa telah mengurusi izin berlayar KM. Kifli Raya sejak tahun 2020, bertentangan dengan Pelayanan di UPP Wanci. Pasalnya dokumen kapal tersebut tidak pernah dilaporkan Kekantor Sahbandar sejak tahun 2020, nanti adanya kecelakaan baru diketahui ada kapal

tersebut yang mengangkut BBM Subsidi, bahkan tempat membongkarnya pun tidak diketahui pihak Syahbandar.

“Tidak ada pemberitahuan dari pihak kapal maupun dari agen,” ungkap petugas tata Usaha Kantor UPP Wanci, Harianto.

Bahkan sejak tahun 2020 beroperasi diperairan Wakatobi, pihak UPP Wanci tidak mengetahui informasi KM. Kifli Raya yang rutin memuat BBM Subsidi itu.

Menurut Amin yang mengaku sebagai Agen tersebut, KM. kifli Raya memuat BBM Subsidi minyak tanah 10 Ton setiap minggunya.

“Kalau laporanya ke kami itu satu Minggu satu kali, berdasarkan data manifesnya 10 ton satu kali muat, jenis muatanya hanya minyak tanah,” tegas agen, Amin.

Untuk diketahui, pembongkaran BBM Subsidi yang diduga hasil penyelundupan tersebut, merupakan res area ruang publik yang cukup dekat dengan tujuan penyaluranya, yakni kepangkalan minyak milik Nandar, di Kecamatan Wangi-wangi Selatan Kabupaten Wakatobi.

Area tersebut cukup rame dengan lalu lalang kendaraan, pasalnya selain merupakan area publik, di sana juga terdapat pasar malam rakyat.

Oleh sebab itu, pada saat peristiwa kebakaran Kapal terjadi, banyak masyarakat yang menyaksikan, apa lagi itu dekat juga dengan kantor Pol Airut Polres Kabupaten Wakatobi.

Laporan : Syaiful

Continue Reading

KOPERASI

Koperasi Jasa Karyawan VDNI Lakukan RAT Tahun Buku 2020

Published

on

By

KENDARI, bursabisnis.id – Koperasi Jasa Karyawan Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI) menyelenggarakan Rapat Angota Tahunan (RAT) tahun 2020, dengan mengusung tema “Menciptakan Peluang untuk Kehidupan yang Lebih Baik”, Rabu (31/3/2021) di salah satu Hotel di Kota Kendari.

ketua Koperasi Jasa Karyawan VDNI, A. Chairrillah Wijdan mengatakan, koperasi yang dinahkodainya itu dirikan pada 2016 lalu dengan jumlah anggota saat ini sebanyak 100 orang.

Pria yang populer dengan sapaan Nanung ini menjelaskan alasan yang mendasari berdirinya Koperasi Jasa Karyawan VDNI, yang berawal dari melihat potensi perusahaan yang karyawan begitu banyak, sehingga harus ada satu wadah sebagai pemersatu dari karyawan-karyawan, agar mereka bisa lebih nyaman dalam bekerja meniti karir, begitu pula dengan masyarakat sekitar lokasi pabrik.

Suasana RAT Koperasi Jasa Karyawan VDNI, tahun buku 2020.

Nanung juga berharap, dengan keberadaan koperasi tersebut, maka perekonomian masyarakat sekitar tambang itu bisa tumbuh berkembang.

“Kita sebagai masyarakat lokal, jangan hanya menonton atau hanya makan saja, tetapi kita harus bergerak dan bekerja di pabrik itu,” kata Nanung.

Lebih lanjut, Ia menambahkan, dengan adanya koperasi ini, maka bisa menciptakan satu peluang pekerjaan melalui usaha-usaha yang bisa dilakukan secara bersama dengan asas prinsip koperasi dan menjadikan motivasi. Diakuinya, pemilik pabrik mendukung pendirian koperasi terasebut.

“Semua sudah kita lengkapi, Alhamdulillah sampai posisi akhir Desember itu tercatat jumlah yang menjadi anggota adalah 100 orang,” ucapnya.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Konawe, Jahiuddin.

 

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Konawe, Jahiuddin mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi dengan terselenggaranya RAT, karena ini sangat membantu pemerintah daerah utamanya Kabupaten Konawe.

“Alhamdulillah, dengan adanya rapat oleh Koperasi Jasa Karyawan VDNI ini, atas nama pemerintah daerah sangat-sangat mengapresiasi sekali dengan kegiatan tersebut,” katanya.

Ia berharap, dengan adanya koperasi karyawan di VDNI, akan meningkatkan kesejahteraan hidup utamanya masyarakat yang berada di empat kecamatan.

Selain itu, koperasi tersebut juga bisa membantu dari sisi tenaga kerja, jadi beban pemerintah daerah ini akan terbantu dengan adanya koperasi tersebut.

“Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik dan lebih maju lagi. Dari sisi dukungan tugas dan fungsi kami dalam hal pembinaan dan pengawasan, kami akan selalu memberikan dukungan utamanya dalam melengkapi dokumen mereka supaya bisa lebih baik lagi,” pungkasnya.

 

Liputan: Ikas

Continue Reading

Ekonomi Mikro

Susi Pudjiastuti Minta Pemerintah Stop Impor Garam

Published

on

By

JAKARTA, BursaBisnis.id – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, kembali bersuara terkait rencana impor komoditi garam untuk memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri.

Melalui akun Twitter pribadinya, @susipudjiastuti, Minggu (21/3/2021), Susi mengunggah pendapatnya soal impor yang akan menekan harga garam produksi petani lokal. Hal itu terjadi, jelas dia, bila impor garam dilakukan melebihi 1,7 ton. Padahal, pemerintah memutuskan impor garam hingga 3 juta ton.

Dia optimistis bahwa bila impor garam direalisasikan di bawah 1,7 ton, maka harga garam petani lokal bisa meningkat seperti sebelumnya.

“Bila impor garam bisa diatur tidak lebih dr 1,7 jt ton .. maka Harga garam petani bisa seperti tahun 2015 sd awal 2018 .. bisa mencapai rata2 diatas Rp 1500 bahkan sempat ke Rp 2500 .. sayang dulu 2018 kewenangan KKP mengatur neraca garam dicabut oleh PP 9,” ujarnya melalui Twitter sebagaimana dilansir dari laman Bisnis.com.

Bila impor garam bisa diatur tidak lebih dr 1,7 jt ton .. maka Harga garam petani bisa seperti tahun 2015 sd awal 2018 .. bisa mencapai rata2 diatas Rp 1500 bahkan sempat ke Rp 2500 .. sayang dulu 2018 kewenangan KKP mengatur neraca garam dicabut oleh PP 9 .. ?????????? — Susi Pudjiastuti (@susipudjiastuti) March 21, 2021.

Dalam unggahan sebelumnya, Susi Pudjiastuti bahkan meminta kepada Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk bertindak terkait rencana impor garam tersebut.

Dalam unggahannya, dia menyebutkan akun Twitter dari Presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDIP dan juga akun twitter resmi partai berlogo banteng tersebut.

“Dearest Ibu Mega, please stop ekspor berlebihan .. Garam tidak boleh lebih dr 1.7 jt ton dan beras tidak usah impor … please Ibu .. you are the one can make it happen,” tulisnya.

Sebelumnya, Susi juga buka suara soal impor beras satu ton yang akan dilakukan pemerintah. Susi pun menyatakan sikap menolak terhadap kebijakan tersebut dengan alasan panen dalam negeri tahun ini cukup baik untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Susi meminta Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Budi Waseso agar tidak melakukan impor. “Pak Buwas Direktur Utama Bulog Budi Waseso), panen tahun ini sangat bagus .. jangan mau untk impor …please fight Pak,” katanya via Twitter, Kamis (18/3/2021).

Laporan : Rus

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.